Transcript sistem surveilans respons edit 190312

Data Epidemiologi untuk
Pengambilan Keputusan
(Sistem Surveilans-respons)
Sutjipto
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK)
FK UGM
1
Tujuan
 Peserta pelatihan memahami definisi
surveilans
 Peserta pelatihan memahami fungsi dan tujuan
kegiatan surveilans epidemiologi
 Peserta pelatihan memahami ruang lingkup
surveilans epidemiologi
 Peserta pelatihan memahami arti data dan
informasi epidemiologi
 Peserta pelatihan memahami kerangka konsep
surveilans respons
2
Isi







Definisi surveilans epidemiologi
Fungsi surveilans
Tujuan kegiatan surveilans
Ruang lingkup surveilans epidemiologi
Pengorganisasian surveilans
Pengertian data dan informasi kesehatan
Kerangka konsep surveilans respons yang
meliputi fungsi pokok, fungsi pendukung, mutu
surveilans dan struktur surveilans.
3
Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkan
bahwa kompetensi Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota :
1. Harus mengetahui konsep Surveilans Respons .
2. Telah mengikuti pelatihan Surveilans
Epidemiologi, yang harus dipenuhi sebelum atau
paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah
menduduki jabatan struktural.
Surveilans (WHO)
 surveilans adalah proses
pengumpulan, pengolahan, analisis
dan interpretasi data secara
sistematik dan terus menerus serta
penyebaran informasi kepada unit
yang membutuhkan untuk dapat
mengambil tindakan
5
Surveilans
(Kepmenkes RI No. 1116, 2003)
 surveilans epidemiologi adalah kegiatan
analisis secara sistematis dan terus menerus
terhadap penyakit atau masalah-masalah
kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi
terjadinya peningkatan dan penularan penyakit
atau masalah-masalah kesehatan tersebut,
agar dapat melakukan tindakan
penanggulangan secara efektif dan efisien
melalui proses pengumpulan data, pengolahan
dan penyebaran informasi epidemiologi kepada
penyelenggara program kesehatan.
6
Fungsi Surveilans
 Sistem Surveilans Epidemiologi
Kesehatan merupakan subsistem
dari SIKNAS, yang mempunyai
fungsi strategis sebagai intelijen
dan mampu berkontribusi dalam
penyediaan data dan informasi
epidemiologi
7
Tujuan
 Tersedianya data dan informasi
epidemiologi sebagai dasar
manajemen kesehatan untuk
pengambilan keputusan
 Untuk perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi program
kesehatan dan peningkatan
kewaspadaan serta respon kejadian
luar biasa
8
Ruang lingkup
 1. Surveilans Epidemiologi Penyakit




Menular
2. Surveilans Epidemiologi
Tidak Menular
3. Surveilans Epidemiologi
Lingkungan dan Perilaku
4. Surveilans Epidemiologi
Kesehatan
5. Surveilans Epidemiologi
Matra
Penyakit
Kesehatan
Masalah
Kesehatan
9
Aktifitas surveilans yang sustainable
 Proses pengumpulan data
epidemiologi secara sistematis
sebagai aktifitas rutin
 Pengolahan dan analisa serta
interpretasi data agar menghasilkan
informasi epidemiologi
 Penggunanan informasi untuk
melakukan tindakan perbaikan atau
peningkatan program untuk
penyelesaian masalah
DATA,INFORMASI YANG DIJUMPAI
- TDK LENGKAP
- TDK AKURAT
- TDK TEPAT WAKTU
KUALITAS
DATA/INFO ??
11
Pola Pengambilan keputusan
(AKIBAT KETIDAK SIAPAN DATA-INFORMASI)
12
INFORMASI = SESUATU
YG DPT MENGHILANGKAN KE-RAGU2-AN DLM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
INFORMASI = DATA
YANG SUDAH DI KUMPULKAN, DIOLAH,
DIANALISIS, DAN
DI INTERPRETASI
• RELEVAN
• TEPAT
•CEPAT
PENGELOLA
DATA & INFO
INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH,
DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGA
DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MANAJER
13
DATA
INDIKATOR
Informasi
14
 SESUAI KEBUTUHAN
 UTK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 SESUAI DG FAKTA/KENYATAAN
 PENCATATAN HRS BENAR
 CEPAT/TERSEDIA SAAT DIBUTUHKAN
 PENERAPAN TEPAT CEPAT
15
Sistem Informasi Kesehatan
(WHO, 2000)
 Suatu sistem informasi kesehatan tidak
dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan
bagian dari suatu sistem kesehatan
 Sistem Informasi Kesehatan yang efektif
memberikan dukungan informasi bagi
proses pengambilan keputusan disemua
jenjang. Sistem Informasi harus
merupakan alat yang efektif bagi
manajemen.
16
Apakah sudah ada pengaturan sistem
surveillance oleh pusat?
Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003 
dalam sistem surveilans :
 Dibentuk unit surveilans dan unit
pelaksana teknis surveilans
 Dibentuk jejaring surveilans antara
unit-unit tersebut
17
Pengorganisasian
(Kepmenkes RI No. 1116, 2003)
 Setiap instansi kesehatan
pemerintah, instansi kesehatan
propinsi, instansi kesehatan
kabupaten/kota dan lembaga
kesehatan masyarakat dan swasta
wajib menyelenggarakan surveilans
epidemiologi, baik secara fungsional
atau struktural
18
UPT Lembaga lain
Terkait, mis : BTKL, POM
Walikota/
Bupati
Unit Surveilans
Lintas Dinas
Kepala
Dinas Kesehatan
Jejaring Surveilans
Unit Surveilans
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Bagian
Tata Usaha
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Jejaring Surveilans
19
Bagaimana kondisi sebenarnya
20
Apakah sistem pusat ini berjalan?
Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten
menunjukkan:
 Belum berjalan secara maksimal di daerah
 Belum ada Perda atau Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke
KepMenkes.
 Pusat merasa sudah melakukan dengan
surveilance di Program vertikal
21
Riset PMPK-DHS-1
• Tahun 2007 – 2009 Pusat Manajemen
Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas
Kedokteran UGM, Projek DHS-I,
•  riset mengenai penguatan Sistem
Surveilans-Respons Kesehatan Ibu,
Neonatus dan Anak
•  di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Riau, NAD dan
Bengkulu)
•  16 kabupaten/kota.
22
Pengamatan di daerah
•
•
•
•
Ketidakjelasan “rumah” secara hukum dan
jabatan fungsional epidemiolog di daerah
Unit pendukung surveilans/unit surveilans
sebagai “rumah” bagi para epidemiolog
belum ada,
Jabatan fungsional epidemiolog
Surat Keputusan Menkes no 267 tahun
2008 mengatur pengorganisasian Dinas
Kesehatan di tingkat daerah, tidak memiliki
kekuatan hukum .
23
Pengamatan di pusat
 Belum ada Unit Surveilans pusat yang
tugas pokok dan fungsinya mengolah
dan menginterpretasi data surveilans
sehingga menjadi informasi
kesehatan yang bermanfaat dalam
proses pengambilan keputusan.
24
Situasi saat ini
 Surveillance banyak didanai dari
pemerintah pusat
 Dana masuk dalam anggaran pusat
yang bersifat vertikal program
 Tidak ada dana untuk pengembangan
surveillance di daerah.
 Respon surveilance pusat banyak ke
pencegahan tertier. Pencegahan
sekunder-primer jarang.
25
Perjalanan Alamiah Penyakit
Prev I
Mulai
ResTI
Prev II
Mulai Sakit
Kasus
ResTi
Prev III
Mulai sakit
Klinis
Kasus ASimptomatik
Sembuh,
Catat,
atau Mati
Kasus
Simptomatik
Perjalanan Alamiah Penyakit
= Proses kasus utk UKP
= Himpunan kasus utk UKM
Situasi saat ini:
Pusat
Program ....dll
Program Gizi
Program TB
Program KIA
 Propinsi
Kabupaten
27
Situasi Surveillance saat ini
mengikuti program pusat:
Surveillance Program ....dll
Surveillance Program Gizi
Surveillance Program TB
 Propinsi
Kabupaten
Surveillance Program KIA
Pusat
28
Kelemahan: Daerah tidak melakukan
surveillance secara maksimal
Surveillance Program ....dll
Surveillance Program Gizi
Kabupaten
Surveillance Program TB
 Propinsi
Surveillance Program KIA
Pusat
Laporan tercerai berai. Belum ada
analisis di daerah
29
Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit
Pendukung Surveillance yang mantap
Surveillance Program ....dll
Surveillance Program Gizi
Surveillance Program TB
 Propinsi
Kabupaten
Surveillance Program KIA
Pusat
30
UPT Lembaga lain
Terkait, mis : BTKL, POM
Walikota/
Bupati
Unit Surveilans
Lintas Dinas
Kepala
Dinas Kesehatan
Jejaring Surveilans
Unit PendukungSurveilans
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Bagian
Tata Usaha
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Bidang
Kegiatan
Surveilans
Jejaring Surveilans
Unit Pendukung Surveilans belum berkembang,
perlu kedudukan dan dana
31
Bagaimana strategi pendanaan agar Unit
Pendukung Surveilance dapat berkembang di
daerah?
 Mengembang
kan dengan
dana APBD
Mengapa?
 Unit pendukung
Surveilans merupakan
Unit di pemerintah daerah
yang dibutuhkan eksekutif
 Dana pusat biasanya
sektoral (vertikal) , bukan
bersifat wide (horisontal)
 Secara politis lebih dekat
dengan penguasa daerah
32
APBN
Surveillance Program ....dll
Surveillance Program Gizi
Kabupaten
 Propinsi
Surveillance Program KIA
Surveillance Program TB
Pusat
APBD
33
Harapan masa depan
34
Kerangka konsep
Sistem Surveilans - Respons
35
Input
Proses
Output
Monitoring
Outcome
Impact
Surveilans
Evaluasi
Output = Hasil langsung program.
Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen
Penyakit/program pengendalian penyakit.
Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)
37
Konsep Sistem Surveilens-Respons
(WHO,2004)
Struktur
Fungsi-Fungsi
Surveilens
Pokok
Mutu
Fungsi-Fungsi
Surveilens
Pendukung
38
8 Langkah Fungsi Pokok
Surveilans-Respons
BULETIN
elektronik
Deteksi Kasus
Feedback
Registrasi
Respons
Terencana
Respons
Segera
Konfrimasi
kasus
BULETIN
elektronik
Pelaporan
Analisis dan
Interpretasi kasus
39
Surveilans - respons
Fungsi-Fungsi Pendukung






Perumusan Protap & Petunjuk
Pelatihan
Supervisi
Komunikasi
Pengadaan Sumberdaya
Koordinasi.
41
Mutu Surveilans






Timeliness
Completeness
Usefulness
Sensitivity
Specificity
Representativene
ss





Simplicity
Flexibility
Acceptability
Reliability
Positive Predictive
Value
42
Struktur surveilens
Undang2, legislasi, peraturan
IHR compliance
Strategi surveilens
Penyaluran data antar-tingkat
administratif
 Penjaringan/kemitraan




43
 System Surveilans yang baik akan
menghasilkan informasi epidemiologi
untuk pengambilan keputusan 
respons
 Respons tanpa didukung oleh system
surveilans yang baik adalah respons
yang konyol
44
Bacaan lebih lanjut yang ada di web
 Keputusan Menteri Kesehatan RI no
1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang pedoman
penyelenggaraan system surveilans
epidemiologi kesehatan
 Overview of the WHO framework for
monitoring and evaluating surveillance and
response system for communicable diseases,
WHO (2004)
 Conceptual framework of public health
surveillance and action and its application in
health sector reform, Mc Nabb,SJ etal (2002),
BMC Public Health 1-9
45
Bacaan lebih lanjut yang ada di web
(lanjutan)
 Kebijakan Surveilans Respons dan
Sistem Informasi Kesehatan di Pusat
dan Daerah, Pusat Manajemen
Pelayanan Kesehatan FK UGM (2010),
Policy Brief
 Pengantar Policy Brief Kebijakan
Surveilans Respons dan Sistem
Informasi Kesehatan di Pusat dan
Daerah, Pusat Manajemen Pelayanan
Kesehatan FK UGM (2010)
46
Terima Kasih..….
47