Transcript Lokakarya-PDPT

Penggunaan Data EPSBED dalam
Pelayanan Kopertis pada PTS di
Lingkungan Kopertis Wilayah III
Jakarta
disajikan dalam Lokakarya Penggunaan Aplikasi PDPT bagi
Operator PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta
Tanggal 22 & 23 Oktober 2012
Oleh : Netty Herawaty
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III Jakarta
Landasan Hukum EPSBED
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
184/U/2001
tentang
Pedoman
Pengawasan
–
Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana
Dan Pasca Sarjana Di Perguruan Tinggi
3. Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor
08/DIKTI/kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001
4. Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor
34/DIKTI/Kep/2002 Tentang Perubahan Dan Peraturan
Tambahan Kepmen No: 184/U/2001
Perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di Lingkungan Kopertis Wilayah
III Tahun 2012
• Januari
• Februari
• Maret
: 340
: 342
: 342
• April
• Mei
• Juni
: 342
: 342
: 342
• Juli
: 343
• Agustus
: 343
• September : 343
1
2
Bentuk
Perguruan Tinggi Swasta
Universitas
Institut
3
Sekolah Tinggi
142
4
5
Akademi
Politeknik
133
8
343
N0
TOTAL PTS
Jumlah
49
11
Perkembangan Jumlah Program Studi PTS
No Bentuk PTS Jumlah PS
S3
S2
S1
D4
D3
D1
SP-1 Profesi
1 Universitas
827
20
139
573
8
67
0
1
19
2 Institut
117
1
11
74
1
25
2
0
3
3 Sekolah Tinggi
410
1
38
218
22
121
4
0
6
4 Akademi
163
0
0
0
0
162
1
0
0
5 Politeknik
30
0
0
0
1
29
0
0
0
1547
22
188
865
32
404
7
1
28
Jumlah
• April
• Mei
• Juni
: 1551
: 1551
: 1551
• Juli
: 1543
• Agustus
: 1547
• September : 1547
Perkembangan Laporan EPSBED
(keadaan 22 Oktober 2012)
EPBED
2002/2003-GANJIL
2002/2003-GENAP
2003/2004-GANJIL
2003/2004-GENAP
2004/2005-GANJIL
2004/2005-GENAP
2005/2006-GANJIL
2005/2006-GENAP
2006/2007-GANJIL
2006/2007-GENAP
2007/2008-GANJIL
2007/2008-GENAP
2008/2009-GANJIL
2008/2009-GENAP
2009/2010-GANJIL
2009/2010-GENAP
2010/2011-GANJIL
2010/2011-GENAP
2011/2012-GANJIL
JUMLAH PT
343
198
205
219
219
232
232
242
241
252
254
264
263
270
266
270
258
253
222
172
% PT
57.73
59.77
63.85
63.85
67.64
67.64
70.55
70.26
73.47
74.05
76.97
76.68
78.72
77.55
78.72
75.22
73.76
64.72
50.15
JUMLAH PS
1547
898
914
967
976
1046
1050
1103
1100
1139
1142
1204
1218
1244
1236
1222
1070
1024
809
615
% PS
58.05
59.08
62.51
63.09
67.61
67.87
71.30
71.11
73.63
73.82
77.83
78.73
80.41
79.90
78.99
69.17
66.19
52.29
39.75
Perkembangan Laporan EPSBED
Berdasarkan Jumlah Perguruan Tinggi
222
253
258
270
266
270
263
264
254
242
232
232
219
219
241
172
200
205
250
198
300
252
(keadaan 22 Oktober 2012)
150
100
50
0
JUMLAH PT
Perkembangan Laporan EPSBED
Berdasarkan Jumlah Program Studi
615
809
1024
1070
1222
1236
1244
1218
1204
1142
1139
1100
1103
1050
1046
976
967
914
898
(keadaan 22 Oktober 2012)
JUMLAH PROGRAM STUDI
Hambatan
1. Masih Kurangnya Komitmen Pimpinan PTS
tentang pentingnyaEPSBED
2. Tingkat kemampuan sebahagian Operator
EPSBED masih rendah
3. Ketersediaan perangkat pendukung
sebahagian belum memadai
4. Dokumentasi Data Akademik masih lemah
Usaha Penanggulangan
1. Pelatihan peningkatan kemampuan Operator
EPSBED secara terprogram
2. Pelatihan peningkatan kemampuan Operator
EPSBED sewaktu-waktu (sesuai kebutuhan)
3. Peningkatan wawasan dan pemahaman
pimpinan PTS tentang pentingnya EPSBED
Penggunaan
Data Laporan/ EPSBED
1. Persyaratan Perpanjangan ijin Prodi
2. Persyaratan untuk mengikuti pelatihan/Lokakarya
(Pekerti,AA, PA, Kepemimpinan,SPMI/SPME) dll
3. Persyaratan untuk alokasi beasiswa
4. Persyaratan untuk rekomendasi PHK, pembukaan
Prodi baru, pengembangan kelembagaan,
pengembangan kampus dll.
Penggunaan EPSBED
untuk Perpanjangan Ijin PRODI Tahun 2012
Bulan
SK yang diterbitkan
Januari
12 PS
Februari
35 PS
Maret
48 PS
April
48 PS
Mei
29 PS
Juni
117 PS
Juli
4 PS
Agustus
19 PS
September
24 PS
Jumlah
336 PS
Rekapitulasi PRODI
Yang Telah Berkahir Ijin Penyelenggaraannya
s/d Tahun 2012
Tahun
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Dibawah Tahun 2000
Jumlah
Juli
221
72
36
28
40
8
15
17
12
3
13
465
Jumlah Prodi
Agustus
205
70
35
26
39
8
14
17
12
3
13
442
250
200
205
150
100
50
0
70
35
26
39
8
JUMLAH PRODI
14
17
12
3
13
Status Akreditasi – BAN PT
Status Akreditasi
Jumlah Akreditasi
Juli
Agustus
Belum akreditasi / Kadaluarsa
678 PS
665 PS
Masih berlaku
865 PS
882 PS
1543 PS
1547 PS
Jumlah
AKREDITASI BAN-PT
PROGRAM
STUDI YANG
BELUM
TERAKREDITASI
43%
PROGRAM
STUDI YANG
TELAH
TERAKREDITASI
57%
EPSBED
PDPT
Landasan Hukum
UU NO 12 TAHUN 2012
Tentang
Pendidikan Tinggi
Pasal 56
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (1)
(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data
penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang
terintegrasi secara nasional.
(4) Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan
informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan
kebenaran dan ketepatannya.
Pasal 56
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(fungsi)
(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber
informasi bagi:
a)
b)
c)
Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi;
Pemerintah
untuk
melakukan
pengaturan,
perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi;dan
Masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi
dan Perguruan Tinggi.
Pasal 56
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(Pengembangan)
(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
dikembangkan
dan
dikelola
oleh
Kementerian atau dikelola oleh lembaga
yang ditunjuk oleh Kementerian.
Pasal 33
Program Studi (1)
(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program
Studi.
(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin
penyelenggaraan.
Pasal 33
Program Studi (2)
(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka
waktu akreditasinya berakhir.
(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut
izinnya oleh
Menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri
HARAPAN KE DEPAN
1. Pengelolaan Laporan PDPT di PTS menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan Perguruan
Tinggi
2. SDM pengelola PDPT diharapkan mempunyai
keterampilan dan kemampuan yang memadai dalam
bidang IT
3. Adanya dukungan yang kuat para pimpinan PTS untuk
pengelolaan Data PDPT di PTS
4. Adanya peningkatan komunikasi yang lebih baik antara
pengelola PDPT di PTS dengan unit pengelola Laporan
PDPT di Kopertis Wilayah III
TERIMAKASIH