Transcript 15.PaparanProsedurPengajuanDUPAK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMDIKNAS
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
sudah 2 kali disempurnakan
Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989
Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
Peraturan MENEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun
2009
Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan
PASCA OTDA WEWENANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
DISESUAIKAN
Diterbitkan
Diterbitkan
Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas
menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan
angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa.
Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas,
kepada:
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I,
golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda,
golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama
Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan
pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c
dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.
2.KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN MENETAPKAN
ANGKA KREDIT UNTUK:
kenaikan jabatan/pangkat:
Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru
Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru
Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan
Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru
pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan
pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I,
golongan ruang IV/b ke atas.
PENETAPAN ANGKA KREDIT
digunakan untuk salah satu syarat
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat
fungsional ybs oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar
kompeten bekerja secara profesional
cermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
7
PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS menyatakan
bahwa Pejabat Fungsional dapat naik
jabatan dan pangkat apabila memenuhi
sejumlah angka kredit yang
dipersyaratkan disamping persyaratan
lain sesuai dengan ketentuan.
Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB
No 16 Tahun 2009:
Angka Kredit adalah:
“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi
Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
Dengan demikian, guru yang berprestasi
dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009
(1)
(2)
(3)
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh
kegiatan yang dilakukan.
Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.
PASAL 22 PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT
Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e
di lingkungan instansi pusat dan daerah;
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
yang diperbantukan pada SILN
Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kementerian Agama
Guru Muda, III/c s.d. III/d
di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. III/b
di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Provinsi
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kab/Kota
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan inst pusat selain Guru SILN
dan Kemenag
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DIBANTU OLEH TIM
PENILAI (PASAL 21 AYAT (2))
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI KEMENAG
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
TIM PENILAI KANTOR
KAB/KOTA KEMENAG
TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI KAB/KOTA
TIM PENILAI INSTANSI
PASAL 23 PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009
1.
2.
Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
terdiri dari unsur teknis, dan pejabat
fungsional Guru.
Susunan keanggotaan Tim Penilai:
a.
b.
c.
d.
seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis;
seorang wakil Ketua merangkap anggota;
seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan
paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak
Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.
Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru
TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
Tim penilai angka kredit
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional GURU
Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
dan pangkat guru yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian
Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus
lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat
dari Menteri Pendidikan Nasional
16
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
(LAMPIRAN I PERMENPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009)
NO
UNSUR
SUBUNSUR
I
Pendidikan
A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)
II
Pembelajaran/
A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)
B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)
C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13)
Bimbingan &
Tugas Tertentu
III
Pengemb.
Keprofesian
Berkelanjutan
A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt
peningkatan kompetensi) (10)
B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)
C. Melaksanakan karya inovatif (12)
A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)
IV
Penunjang tugas
Guru
B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4)
80 kegiatan
KOMPOSISI PENILAIAN
 Unsur Utama > 90 %
- Pelatihan Prajabatan
- Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu
- Pengembangan keprofesian berkelanjutan
 Unsur Penunjang < 10 %
- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan
bidang yang diampunya
- Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru
18
PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK
1.
2.
3.
Kepala Sekolah dibantu guru senior
mencantumkan perkiraan angka kredit guru
pada format DUPAK sesuai dengan bukti
prestasi kerja guru
Pencantuman perkiraan angka kredit setiap
butir dilakukan secara berurutan
Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran
isinya dan kemudian menandatangani
formulir serta dilengkapi bukti-bukti
4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e
KEPALA RA/TK,
MA/SD,MTs/SLTP,
MA/SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK pembagian tugas guru
1 SET SAJA
KA. BKD
PROPINSI/KAB/KOTA
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
MENDIKNAS
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Tim penilai
3B
SEKRETARIAT
TPP
3A
1
TIM PENILAI
PUSAT
PEJABAT
PENETAP
ANGKA
KREDIT
PAK
Y
T
2
OK
SURAT PENGANTAR/
LAPORAN HASIL
PENILAIAN
UNIT
PENGUSUL
4
KEPALA
TKlB,/SDLB,SLTPLB,
SLTALB
KEPALA BKD
PROPINSI
1.
2.
Berkas
usul
3.
4.
5.
Ijazah
Bukti fisik pelaks kegiatan unsur
utama dan penunjang
SK pangkat/jabatan terakhir
PAK terakhir
Surat pembagian tugas
GUBERNUR /
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROPINSI
6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA
KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
KA. BKD
KAB/KOTA
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
BUPATI/WALIKOTA/
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB/KOTA
7. GURU yang diperbantukan pada SILN
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
KEPALA
PERWAKILAN R.I /
PEJABAT YG
MEMBIDANGI
PENDIDIKAN
MENDIKNAS
U.P. SEKRETARIAT TIM
PENILAI PUSAT
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
8. GURU GOLONGAN II
Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009
KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
KA. DINAS
PENDIDIKAN
PROPINSI/KAB/KOTA
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA
KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
(PALING RENDAH ES III)
MENTERI
YANG
BERSANGKUTAN
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka
kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada
pada:
1.Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB
2.Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB
3.Ditjen
Dikmen untuk Guru MA/SMA dan MAK/SMK/
SMALB.
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang
menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen
tersebut *).
*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran mengenai
prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja guru.
PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU (PASAL 21)
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit, Guru wajib mencatat dan
menginventarisasikan seluruh kegiatan yang
dilakukan.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam
setahun.
Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/
jabatan setingkat lebih tinggi.
1.
Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat
dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang
diperoleh pada saat periode penilaian (setelah
kenaikan jabatan yang terakhir),
Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.
•
Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat
diajukan pada periode penilaian berikutnya
sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian
sebelumnya
29
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda
Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di luar Dinas
Pendidikan dan Kemenag)
Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Kemenag bagi
guru-guru di lingkungan Kemenag
DUPAK
Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama dan
penunjang
Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang
SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir
PAK terakhir
DP3 tahun terakhir
Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari kepala
sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah
Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan penilaiannya
30
Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH selaku
atasan langsung:
a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam
melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran
b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM
atau proses BK, setiap akhir semester
c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang
PBM atau bimbingan, yang menjadi kewenangannya.
d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru
di lingkungannya yang akan naik jabatan/pangkat
e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru ybs.
kepada pejabat yang membidangi kepegawaian
di lingkungan Pemda
31
Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka
kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003 telah
dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di 12 LPMP, yaitu:
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali,
Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,
Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor
Kemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi
setempat.
32
TUJUAN PERCEPATAN PENILAIAN PRESTASI
KERJA GURU
Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai
• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di daerah
• Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih
efisien dan efektif
• Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya
•
33
HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU TAHUN 2011 (AKHIR JUNI)
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU

Tahun 2007
Tingkat keberhasilan sebesar 16%

Tahun 2008
* Berkas usul yang dinilai
* Memenuhi syarat
* Belum memenuhi syarat
5.603
1.385
4.218
Tingkat keberhasilan 24,71 %
36
•
•
•
Jumlah berkas usul setiap tahun semakin
bertambah banyak jumlahnya
Tingkat keberhasilan setiap tahun
seharusnya cenderung meningkat
Guru yang belum memenuhi syarat untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
pada umumnya kesulitan untuk memenuhi
angka kredit pengembangan profesi.
37
UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM
DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU,
MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS
S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa
Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung,
Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, disampaikan
kepada:
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
GEDUNG C LANTAI 5
JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT
BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA,
IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU
SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG
BERKEDUDUKAN DI LPMP.
PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA
MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN
PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH
EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP.
PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR
TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN
SEKRETARIAT TPP.