Transcript jumlah - LRC Kesehatan

LUAS WILAYAH
: 15.273,60 Km
JUMLAH PENDUDUK
: 2.186.810 Jiwa.
JUMLAH KAB/KOTA
: 15 Kab/Kota.
JUMLAH KEC/DESA
: 149 Kec / 1.496 Desa
RS PEMERINTAH
: 10 RS.
RS SWASTA
: 14 RS.
RS TNI/POLRI
: 5 RS.
PUSKESMAS
: 159 Puskesmas.
PUSTU
: 530 Pustu
POSYANDU
: 1.420 Posy.
POLINDES
: 425 Polindes.
JUMLAH PNS KES
: 5.617 orang.
NO
INDIKATOR
PERKEMBANGAN
BANGKES
SASARAN
BANGKES
2009
(RPJMN)
SULUT 2005
IND.2005
1
IMR (Per 1000 KH)
25
32
25
2
MMR (Per 100.000
KH)
150
262
226
3
UHH (Tahun)
4
Gizi Kurang Balita
(%)
70,9 (2005)
72,01(2008)
6,07
69
26
70,6
20 %
1. Peningkatan kualitas, jumlah dan jaringan
puskesmas
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
tenaga kesehatan
3. Pengembangan sistem jaminan
kesehatan terutama bagi penduduk
miskin
4. Peningkatan sosialisasi kesehatan
lingkungan dan pola hidup sehat
5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada
masyarakat sejak usia dini
NO
JENIS TENAGA
JML NAKES DI
SULUT
RASIO
KEBUTUHAN
JUMLAH
KEBUTUHAN
1
Dokter Umum
786
668
+ 121
2
Dokter Gigi
93
245
-152
3
Dokter Spesialis
315
200
+ 115
4
Bidan
968
1.671
-703
5
Tenaga Keperawatan
3.646
3.789
-143
6
Tenaga Kefarmasian
267
601
-334
7.
Tenaga Kesehatan Masy
568
401
+ 167
8.
Tenaga Gizi
217
401
-184
9.
Tenaga Keterapian Fisik
41
89
-48
10.
Tenaga Keteknisan Medis
15
133
-118
1.
2.
3.
4.
5.
Nakes rangkap tugas
Tupoksi tidak sesuai dengan
kompetensi.
Pemekaran wilayah menyebabkan
mutasi nakes.
Penyebaran nakes tidak merata, ada yg
kelebihan tetapi ada yg kekurangan.
Kurangnya kaderisasi ditempat kerja.
1.
2.
3.
4.
Pemerataan nakes terutama daerah dtpk
dengan sistem kontrak.
Mendekatkan pelayanan kesehatan dengan
program dokter ptt.
Beasiswa sekolah kesehatan sampai dokter
spesialis.
Pemberian insentif bagi nakes untuk
daerah tertentu.
1.
2.
3.
Menambahkan apa yang belum
dimiliki.
Meningkatkan apa yang sudah dimiliki.
Menyempurnakan apa yang
seharusnya dilakukan.
PERLU PENGEMBANGAN
KURIKULUM PELATIHAN
BERBASIS KEBUTUHAN LOCAL
SPESIFIK DAERAH.
1. Pelatihan SDM Kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan
yang bermutu dalam upaya untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat
2. Pelatihan diselenggarakan dengan
menerapkan prinsip peningkatan mutu
yang berkesinambungan :
 Mengacu pada penggunaan metodologi dan
teknologi pelatihan yang inovatif, kreatif dan
tepat guna
 Dilaksanakan secara berjenjang dan berlanjut
 Meningkatkan kompetensi dan menunjang
pengembangan karir
 Memenuhi kebutuhan individu, tim dan
organisasi
3.Pelatihan kesehatan mengikutkan peran
aktif unit diklat daerah, masyarakat,
organisasi profesi dan swasta dengan
prinsip
kemitraan
yang
saling
menguntungkan ( membangun jejaring
kediklatan)
4. Pembinaan SDM Kesehatan diklat melalui
peningkatan kapasitas individu maupun
institusi.
5.Peningkatan sarana dan prasarana
Institusi Diklat di Bapelkes.
Peningkatan Kapasitas SDM Diklat Bapelkes











Pelatihan Training Officer Course ( TOC )
Pelatihan Akreditasi pelatihan
Pelatihan Management Of Training ( MOT )
Fasilitator TB
Pelatihan CPD
Pelatihan TNA
TOT Surveylance
TOT Kesling
MOT ( Master of Training )
Pelatihan Widyaiswara dengan pendekatan
NLP
TOT Adminkes
NO.
PENYELENGGARA
JUMLAH
1
SWASTA
25
2
PUSAT
15
3
PEMDA
5
4
DINAS KESEHATAN
16
5
POLTEKES
5
6
NON PEMDA
4
KET.
NO.
JENIS PELATIHAN
JUMLAH
PENYELENGGARA
1
P2TB
1
Bina Pengendalian
Masalah Kesehatan
2
3
AIDS
KUSTA
1
1
Sda
Sda
4
SURVEILANS
1
Sda
5
6
TB PARU
TB KUSTA
2
1
Sda
Sda
7
GIZI
1
8
9
10
ANAK
HIPERBARIK
WOC
1
1
1
Bina Kesehatan
Keluarga & Gizi
Sda
Bina Pengendalian Masalah
Kesehatan
I. PERSIAPAN
Tahap persiapan akreditasi meliputi :
* Pembentukan Tim Akreditasi Propinsi
Tim akreditasi propinsi ditetapkan
oleh Kepala Dinas KesehatanNomor
188.4/SK.DINKES/2997/X/2009
tanggal 1 Oktober 2009 dengan
masa bakti 2 tahun dan akan
diperbaharui kemudian.
Ketua
: Dr. Editha K (Kepala Bapelkes)
 Wk Ketua
: Dr. A. Sumarau, M.Kes (Wi)
 Sekretaris
: Kasie Pengendalian Mutu
Bapelkes
 Anggota Tetap : 11 orang terdiri dari unsur
pejabat struktural eselon III dan Unsur
Bapelkes.
 Anggota Tidak Tetap : 8 orang terdiri dari
unsur Kepala UPTD dan Ketua Organisisasi
Profesi.

1.
2.
3.
4.
Melakukan sosialisasi informasi Akreditasi
Pelatihan di wilayah Propinsi.
Melaksanakan akreditasi terhadap pelatihan yang
dilaksanakan oleh unit kerja di tingkat Provinsi
dan Kabupaten.
Mengevaluasi dan memberikan umpan balik
terhadap komponen yang dinilai.
Membuat laporan hasil audit dan memberikan
rekomendasi untuk tindak lanjut kepada Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
II. KEGIATAN :
a. Sosialisasi / Desiminasi Informasi.
Pertemuan dipimpin oleh Kepala Dinas
dihadir oleh semua pejabat struktural baik
eselon III maupun IV dari Dinas Kesehatan
maupun UPTD. Ada pemamaran oleh
Wakil Ketua Tim Akreditasi tentang :
 Apa akreditasi pelatihan.
 Mengapa perlu dilakukan.
 Bagaimana melakukan akreditasi
pelatihan.
Lanjutan…...
b. Surat kepada para Kabid dan Kepala UPTD
oleh Ketua Tim Akreditasi Pelatihan berisi
penegasan sudah terbentuknya Tim Penilai
Akreditasi Pelatihan dan penyampaian
formulir akreditasi pelatihan.
c. Uji coba pelaksanaan akreditasi pelatihan.
Mengingat tahun anggaran 2009,
pelaksanaan kegiatan proyek ada
keterlabatan maka untuk tahun 2009
pelaksanaan akreditasi hanya beberapa
pelatihan saja.
Lanjutan…...
Kendala yang dihadapi saat dilakukan uji coba :
Waktu yang terlalu singkat antara pengajuan
akreditasi dan waktu pelaksanaan pelatihan.
Kurikulum pelatihan sudah dibatasi oleh
ketersediaan jam dalam DIPA, sehingga sulit
untuk ada penyesuaian.
Perencanaan usulan pelatihan belum melibatkan
Tim akreditasi pelatihan
NO
BIDANG / UPT
JML
PELATIHAN
1
SEKRETARIAT
2
2
BIDANG KESGA DAN GIZI
10
3
BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN
5
4
BIDANG PROMOSI KESEHATAN
2
5
BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN
2
JUMLAH
21
› Semua pelatihan melalui akreditasi pelatihan.
› Tersedia jadwal pelatihan selama setahun untuk
›
›
›
›
menghindari penumpukan pelatihan pada bulanbulan tertentu.
Perlu koordinasi waktu yang tepat khususnya bagi
pelatihan yang ada narasumber/fasilitator dari pusat
untuk pengaturan jadwal.
Tim akreditasi dapat terlibat memberi masukan dalam
penyusunan rencana pelatihan yang dilakukan
program yang tertuang dalam rkakl 2011.
Tim akreditasi melakukan pendampingan dalam
pembuatan kurikulum pelatihan untuk pelatihan yang
belum ada juklak / juknisnya dari pusat.
Bapelkes sebagai institusi pendidikan dan pelatihan
kesehatan harus pro aktif menyediakan kurikulum
pelatihan yang berbasis kebutuhan local spesifik
daerah.
TERIMA
KASIH