Transcript PBM dan SKB Menteri - Kemenag Provinsi Kalsel

Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006
Oleh :
M. Ilham Masykuri Hamdie
Sekretaris FKUB Prov. Kalsel
Opening Statement :
 “No
peace among the nations without
peace among the religions; No peace
among the religions without dialogue
between the religions; No dialogue
between the religions without
investigating the foundation of the
religions”
Dasar Pertimbangan :
Indonesia adalah negara plural, dengan
kemajemukan SARA adalah sebuah fakta dan
sunnatullah. Karena itu setiap langkah dalam
konteks kebangsaan harus mempertimbang-kan
kondisi kemajemukan ini.
 Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami
perubahan dan perkembangan dinamis dan
relatif cepat, berupa benturan-benturan
gelombang peradaban yang dapat menimbulkan krisis demi krisis. (Bandingkan dengan
pengalaman perang saudara di Amerika Serikat).

Kita memiliki Pancasila yang memberi
ruang serta menghargai kemajemukan.
(Pancasila dapat menjadi “titik-temu”,
command platform bagi semua pihak).
 Dalam struktur pemerintahan ada sebuah
departemen yang mengurusi soal-soal
keagamaan, termasuk tugas pembinaan
kerukunan antar umat beragama.

 Tantangan besar dalam kehidupan masa
kini adalah bagaimana seorang beragama
dapat mendefinisikan dirinya di tengah
agama-agama lain, atau bagaimana
seorang beragama dapat berperan aktifpositif dalam konteks agama-agama.
(What should one think about religions
other than one’s own)
Beberapa pertanyaan :
Bagaimana supaya kita dapat hidup dalam
keragaman tersebut ?
 Apakah keragaman harus selalu berarti
pertentangan ?
 Apakah keragaman ini mesti dikaitkan
dengan perbedaan yang hanya bisa
diselesaikan dengan kekerasan ?
 Sebaiknya kita bersama merenung !

Kerukunan Umat Beragama :

Adalah keadaan hubungan sesama umat
beragama, yang dilandasi toleransi, saling
pengertian, saling menghormati, menghargai
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya
dan bekerjasama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Siapa yang bertanggung-jawab ?

Dalam pemeliharaan KUB itu diupayakan
bersama-sama oleh umat beragama
sendiri dan Pemerintah dalam
mempertahankan sesuatu yang sudah ada
yaitu ‘kondisi kerukunan’, di bidang
pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan
umat beragama
Akar Konflik/Kekerasan :
Pluralitas Agama
 Tingkat Pemahaman terhadap agama.
 Pluralitas Budaya.
 Pengaruh Budaya Asing
 Kesenjangan Ekonomi
 Bias Kualitas SDM (Tidak siap)

Pemicu Kekerasan :
1.
2.
Faktor politik, sosial dan ekonomi;
Faktor agama, meliputi :
-
Pendirian rumah ibadah
Penyiaran agama
Bantuan Luar Negeri
Perkawinan Beda Agama
Perayaan hari besar keagamaan
Penodaan agama
Kegiatan aliran sempalan
3. Faktor Lokalitas dan etnisitas
Tri Kerukunan :
1.
2.
3.
Kerukunan Intern Umat Beragama;
Kerukunan Antar Umat Beragama;
Kerukunan Antara Umat Beragama
dan Pemerintah
Pendekatan yang dilakukan Pemerintah :
1.
2.
3.
4.
5.
Pendekatan pragmatis (security
approch);
Pendekatan legalistik
(peraturan/perundangan-undangan);
Pendekatan kultural (dialog-dialog);
Pendekatan sosio-institusional
(Wadah Musyawarah);
Pendekatan teologis (bertolak dari
iman-keagamaan).
Latar Belakang Lahirnya PBM :



Adanya kontroversi pendapat tentang keberadaan SKB
Menag dan Mendagri No. 1 tahun 1969 ttg Pelaksanaan
Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan
dan Ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya.
Lalu dilakukan kajian-kajian oleh unsur Kemenag dengan
rekomendasi bahwa SKB itu masih dibutuhkan, walau
terlalu singkat dan berisi kalimat-kalimat yang multi
tafsir, karena itu perlu diperbaiki dan disempurnakan;
Setelah melewati 11 kali pembahasan dengan
penjabat/instansi terkait serta masing-masing majelis
agama, rumusan akhir disepakati tanggal 21 Maret 2006
dan ditanda-tangani oleh Menag dan Mendagri.
Isi PBM :
PBM yang terdiri 30 (tiga puluh) pasal, pada
intinya memuat 3 pedoman pokok :
1. Pedoman tenang Tugas-tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
sebagai bagian penting dari Kerukunan
Nasional;
2. Masalah Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB);
3. Masalah Pendirian Rumah Ibadah.
KUB tanggung-jawab siapa ?
Pemeliharaan KUB menjadi tanggungjawab bersama masyarakat, Pemerintah
Daerah, dan Pemerintah Pusat;
 Secara substansial kewenangan
Pemerintah Pusat pada aspek kebijakan,
sedangkan aspek pelaksanaannya
dilakukan oleh masyarakat dan
Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari
pembinaan kerukunan Nasional.

Tugas dan Kewajiban Gubernur :
1.
2.
3.
4.
Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
termasuk memfasilitasi terwujudnya KUB di provinsi;
Mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi
dalam pemeliharaan KUB;
Menumbuh-kembangkan keharmonisan, saling
pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di
antara umat beragama; dan
Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati
dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan
ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
Tugas dan Kewajiban Bupati :
1.
2.
3.
4.
5.
Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
termasuk memfasilitasi terwujudnya KUB di
kabupaten/kota;
Mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di
kabupaten/kota dalam pemeliharaan KUB;
Menumbuh-kembangkan keharmonisan, saling
pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di
antara umat beragama;
Membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau
kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban
masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
Menerbitkan IMB rumah ibadat.
Tugas dan Kewajiban Camat/Lurah :
1.
2.
3.
Memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya KUB di wilayah
kecamatan/kelurahan/desa;
Menumbuh-kembangkan keharmonisan, saling
pengertian, saling menghormati, dan saling
percaya di antara umat beragama;
Membina dan mengoordinasikan lurah dan
kepala desa dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah di bidang ketenteraman
dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan
beragama (khusus tugas Camat);
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) :
FKUB dibentuk bertujuan untuk memelihara dan
mengembangkan KUB dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 FKUB berada di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota;
 FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan
kelurahan/desa untuk kepentingan dinamisasi
kerukunan, tetapi tidak memiliki tugas formal
sebagaimana FKUB tingkat provinsi,
kabupaten/kota.

Tugas FKUB Provinsi :
Melakukan dialog dengan pemuka agama dan
tokoh masyarakat;
 Menampung aspirasi ormas keagamaan dan
aspirasi masyarakat;
 Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai
bahan kebijakan gubernur; dan
 Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang keagamaan
yang berkaitan dengan KUB dan pemberdayaan
masyarakat.

Tugas FKUB Kabupaten/Kota :


Sama dengan tugas FKUB Provinsi (1 s.d. 4);
Memberikan rekomendasi tertulis atas
permohonan pendirian rumah ibadat, dan
memberikan pendapat tertulis untuk izin
sementara pemanfaatan bangunan gedung
bukan rumah ibadat yang diberikan oleh
bupati/walikota; dan
 Memberikan pendapat atau saran dalam hal
penyelesaian perselisihan pendirian rumah
ibadat kepada bupati/walikota.
Dewan Penasehat FKUB :
Terdiri atas : Wakil Gubernur (Ketua), Ka Kanwil
Kemenag (Wk. Ketua), Ka Badan Kesbangpol
(Sekr), dan Pimpinan Instansi terkait
(Anggota), dengan tugas sbb :
1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan
kebijakan pemeliharaan KUB; dan
2. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan
pemerintah daerah dan hubungan antar
sesama instansi pemerintah di daerah dalam
pemeliharaan KUB.

Pendirian Rumah Ibadat :


Rumah ibadat hendaknya didasarkan pada keperluan
nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi
jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang
bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal
keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di
wilayah kelurahan/desa yang dimaksud di atas tidak
terpenuhi, pertimbangan komposis jumlah penduduk
digunakan batas wilayah kecamatan atau
kabupaten/kota atau provinsi.
Pendirian rumah ibadat itu dilakukan dengan tetap
menjaga KUB, tidak mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangundangan.
Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat
a.
b.
Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
bangunan gedung;
Memenuhi persyaratan khusus yaitu :
1. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat
paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat
setempat;
2. Mendapat dukungan masyarakat setempat paling
sedikit 60 orang yang disahkan pejabat setempat;
3. Mendapat rekomendasi tertulis dari Ka Kanmenag
Kab/Kota; dan
4. Mendapat rekomendasi tertulis dari FKUB Kab/Kota.
Izin Sementara
Pemanfaatan Bangunan Gedung :
Bangunan gedung bukan rumah ibadat dapat difungsikan
rumah ibadat sementara (selama 2 tahun), setelah
mendapat izin dari Bupati/Walikota dengan persyaratan
Sebagai berikut :
1.
2.
Laik fungsi;
Memelihara KUB serta ketenteraman dan ketertiban
masyarakat yaitu dengan adanya :
- Izin tertulis pemilik bangunan;
- Rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa;
- Laporan tertulis kepada FKUB;
- Laporan tertulis kepada Ka Kanmenag Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan :
Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat
diselesaikan secara musyawarah oleh
masyarakat setempat;
 Bila musyawarah tidak tercapai, penyelesaian
dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Ka
Kanmenag melalui musyawarah secara adil
dengan mempertimbangkan pendapat atau
saran FKUB Kab/Kota;
 Bila penyelesaian perselisihan tidak tercapai,
penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
Pengadilan setempat.

Penutup :


Masing-masing terbuka untuk melakukan autokritik,
dikritik, dan melakukan hubungan dialogis dan
konstruktif. Nilai kemanusiaan dipertaruhkan, makna
agama dikonkritkan.
Banyak kemungkinan yang bisa dilakukan, jika ada
kemauan untuk mengubah keadaan. Berbagai konflik
dapat ditangani dan langkah-langkah ke arah
perdamaian dan keadilan dapat dicapai, dengan
mengingat CARA kita bekerja, sama pentingnya dengan
APA yang kita kerjakan. “KITA HARUS MENJADI
CONTOH tentang perubahan yang ingin kita
SAKSIKAN, sebarkan “semangat rahmatan lil alamin”.
Terimakasih atas perhatian,
partisipasi, dan kerjasama-nya
yang baik, Good Luck.
Wassalam.