Transcript kebijakan penanggulangan kebakaran di kota yogyakarta

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KOTA YOGYAKARTA
DISAJIKAN OLEH
KANTOR PENANGGULANGAN
KEBAKARAN,BENCANA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA
28 Februari & 2 Maret 2013
SISTEMATIKA
1.
2.
3.
4.
5.
PENDAHULUAN
Disini akan disampaikan pengertian Kebijakan, pengertian
Penanggulangan Kebakaran, dan pembatasan pengertian judul yang
dipilih.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Disini akan disampaikan Dasar kebijakan yang dipilih, dengan menampilkan Dasar
hukum kebijakan dan kondisi Realitas di lapangan yang merupakan persoalan
yang ditengarai berpengaruh dalam penanggulangan Kebakaran.Dimunculkan
pula akta-fakta yang ada.
ANALISA
Disini akan dicoba untuk dianalisa walaupun secara sederhana , yakni analisa
kwalitatif. Analisa didasari secara atas kausalitas kejadian
SOLUSI
Disini akan disampaikan jalan keluar atas persoalan yang ada, dan harus
dilakukan oleh pihak terkait agar keadaan tidak berkembang lebih besar.
HARAPAN
Disini disampaikan harapan kami, agar pihak terkait bisa ambil bagian dalam
upaya penanggulangan bencana sudah dimulai di semua tempat yang berpotensi
terjadinya bahaya kebakaran
PENDAHULUAN
•
Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan cara bertindak. Istilah
kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan ,organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta Individu..Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, karena
hukum bisa memaksa atau melarang suatu perilakutindakan paling mungkin
memperoleh hasil yang diinginkan.Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan
keputusan- keputusan penting organisasi, termasuk identikasi berbagai
alternatif,seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihan ya berdasarkan
dampaknya.
•
Penanggulangan Kebakaran adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya kebakaran,kegiatan pencegahan
kebakaran,kegiatan saat terjadi kebakaran,dan paska kebakaran.
•
Kebijakan Penanggulangan Kebakaran yang kita pilih dengan mendasarkan bahwa
dalam penanggulangan kebakaran tidak mungkin dilaksanakan oleh Aparat
Pemerintah saja ( Pemadam Kebakaran dari Kantor PKB Linmas) namun harus
melibatkan partisipasi masyarakat dan mencegah kebakaran lebih utama daripada
memadamkan maka, kebijakan Penanggulangan Kebakaran yang ajukan adalah :
1. Pelayanan pemberian rekomendasi atas penyiapan atau pembuatan Instalasi
Pemadam Kebakaran diajukan oleh Semua Pemohon akan dilayani 2 ( dua ) hari
2. Pelayanan Pemadam atas laporan adanya kejadian kebakaran akan diberi
tindakan pemadam dalam tempo 12 ( menit) sejak berita itu dicek benar.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
A.Dasar Hukumnya,dan pelaksanaan strategi
•
•
•
•
1.Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemarintahan Daerah Kota
Yogyakarta, yang berisi Manejemen Penanggulangan Kebakaran
merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan Kota.
2.Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Susunan dan
Tatakerja Lembaga Tehnis Daerah (termasuk ini Kantor PKB Linmas yang
punya Tupoksi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat
3. Perda-Perda tentang APBD Kota Yogyakarta yang diberlakukan setiap
tahun, Peraturan Perundang-undangan lainya, Kept Men PU Nomor 10 dan
11 Tahun 2000, Perda IMB, Perda Izin Usaha. Dan lain-lainnya.
5. Perwal Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian tugas Kantor PKBLinmas,
yang berisi Subbag Tatausaha, Seksi Operasional, Seksi Pencegahan dan
Pengawasan dan Seksi Penanggulangan Bencana dan Perlindungan
masyarakat.
Lanjutan
B.Strategi untuk melaksanakan Kebijakan :
1. Pelayanan Rekomendasi yang diselesaikan dalam 2 hari, dengan cara
- diberikan secara transparan, gratis tidak dipungut biaya.
- diberikan penjelasan secukupnya, dan dihubungi lewat tilpun agar segera
diambil hasil rekomendasi yang dimohon
- dicek di lapangan dan diberikan dorongan untuk melaksanakan
rekomendasi tersebut, agar siap bila ada kebakaran, dgn kondisi siap ini
diharapkan kebakaran bisa diatasi saat awal dan masih kecil atau belum besar.
2.Pelayanan Pemadaman Kebakaran
Dalam rangka melaksanakan kebijakan Respon Time 12 menit,
ditempuh langkah :
- Pasukan yang berjumlah 78 orang ( 1 kompi) dibagi menjadi 3
Pleton. Setiap pleton terdiri 4 regu, dan setiap regu ada 5 orang.
Setiap pleton bertugas 12 jam.
- Pos Kebakaran tidak menjadi 1 (satu ) tempat, tetapi 2 tempat, Yakni Pos
Kyai Mojo diisi oleh 2 regu Pemadam dengan peralatannya, dan Pos Induk di Balai
Kota.diisi oleh 2 regu pemadam
Lanjutan
– 16 Tandon air yang tersebar diseluruh penjuru Kota, yang kapasitasnya
per Tandon 30,000 liter air.siap menyuplai air sesuai yang dibutuhkan
Demikian pula penyediaan peralatan PK terus diusahakan.
– Pelatihan rutin bagi SDM Pemadam Kebakaran bulanan, setengah
tahun dan tahunan, baik pemeliharaan kesemaptaan maupun
peningkatan kerjasama dan ketrampilan perorangan.
3. Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Masyarakat dan aparat Pemerintah
;Dilaksanakan dengan mengambil lokasi pada Kelurahan agar lebih
mengena pada sasaranya, yakni Satlinmas, Pengurus RT atau RW,
Karang taruna dan Ibu-ibu PKK.
4. Pelayanan Pendampingan bagi Pihak-pihak memerlukan Pelatihan
Penanggulangan Kebakaran atau melaksanakan Latihan bersama
untuk mengenali, pengechekan atas IPK yang dimiliki apa masih
berfungsi secara efektif.
5. Pelayanan Kunjungan dan pelatihan bagi anak-anak, baik anak TK, SD
maupun anak-anak yang lebih dewasa untuk belajar mengetahui
bahaya kebakaran dan cara- cara mengatasinya .
lanjutan
C. Ada persoalan :
•
1.Telah terjadi kebakaran dimana Tahun 2005 ada 41 kali dengan kerugian
Rp 1,802M, Tahun 2006 ada 54 kali dengan kerugian Rp 3,925M, Tahun
2007 ada 50 kali dengan kerugian Rp 31,032M, Tahun 2008 ada 51 kali
dengan kerugian Rp 1,530M dan Tahun 2009 ada 49 kali dengan kerugian
Rp 3,804M. Tahun 2010 ada 46 kerugian 5,049 M Tahun 2011 ada 45kali
Kerugian 3.432.850.000,.M, ada korban 1 orang,Tahun 2012 ada 50 kali….
Dan kerugian Rp 4.025.050.000,- tahun 2013 ada 6 kali kerugian Rp
40.250.000,- ( 2 spd mtr, 2 trafo dan panel listrik, 1 dan tempat usaha 1 )…
•
2.Dilihat dari obyek yang terbakar ( Tempat Usaha) Tahun 2005 ada 5 %,
Tahun 2006 ada 5,2.%, Tahun 2007 ada 6.%, Tahun 2008 ada 7 % dan
Tahun 2009 ada 12 .%. Tahun 2010 ada 10%, tahun 2011 ada 11 %.
Tahun 2012 ada 15 % .
FAKTA -FAKTA
•
Kebakaran sebagai musibah, atau resiko bencana yang terjadi sesuai fakta
yang ada dan masuk ke Kantor PKB Linmas telah direspon oleh Peleton
yang bertugas. Setelah dicek ke sumber sesuai prosedur,klasifikasi A1
terus dikirim satuan regu yang bertugas. Untuk Kota, bila didapat info
kebakaran cukup besar dikirim 2 unit, baik dari Pos Kyai Mojo atau dari Pos
Terminal Giwangan,
• Dilihat di lapangan saat kejadian kondisi IPK yang ada sebagaian
besar tidak siap untuk menangani kebakaran pada saat awal.
• Dilihat dari penyebabnya sebagian besar karena unsur human error
atau kelalaian manusia.
• Dari sisi pelayanan rekomendasi IPK yang diberikan hanya ratarata 50 % saja yang sudah melaksanakannya ( Hasil Pengecekan
).Rekomendasi yang telah dikeluarkan pada Tahun 2006 ada
58.,pada Tahun 2007 ada 76, pada Tahun 2008,ada 9 8 dan pada
Tahun 2009 ada 112.
• 6. Sisi Sosialisasi sudah dilaksanakan baik lewat Acara tatap muka,
atau melalui media massa seperti Jumpa Pers,dialog interaktif lewat
Radio atau siaran Televisi maupun mengikuti even Pameran .
ANALISA
• Adanya kondisi peristiwa kebakaran yang dari tahun ke tahun tetap
tinggi, baik kuantitas dan jumlah kerugian yang besar. Demikian
pula dilihat dari sisi penyebabnya adalah unsur kelalaian manusia,
dan realitas IPK pada lokasi dimaksud banyak yang tidak
siap,nampaknya ada mainseat bahwa IPK tidak penting, hanya
memboroskan .
• Pentingnya pemilikan IPK dan perawatannya dirasakan setelah
terjadi kebakaran, dimana akibat kebakaran menimbulkan kerugian
bagi semua korban baik sebagai musibah atau resiko kebakaran,
namun kejadian kebakaran pada Tempat usaha baik pabrik, toko,
dan lain-lain yang sejenis akan berdampak luas.
• Kejadian kebakaran di Tempat usaha atau tempat lainnya
sebetulnya bisa diantisipasi atau diprediksi, jika pihak yang
berkompeten di tempat tersebut peduli dan menyiapkan dan
mengoperasionalkan sumber dayanya baik untuk pengadaan IPK,
perawatan IPK, dan melaksanakan pelatihan operasional IPK
secara terus menerus dan berkala.
SOLUSI
•
•
•
•
Perlu adanya pemahaman perubahan Mainseat bahwa pengadaan IPK dan
perawatan serta pelatihan kepada pihak yang memegang otoritas di lokasi
tersebut, khususnya tempat usaha yang punya banyak karyawan yang
menggantungkan kelanjutan mata pencaharian hidupnya
Pada kesempatan awal ini dengan memberikan masukan pada perwakilan
dari Tempat Usaha tersebut, dengan harapan bisa menyampaikan
masukan ini kepada Pimpinan atau pemegang otoritas tersebut mengambil
kebijakan proaktif.
Pada kesempatan berikutnya, akan diadakan pantauan atas bagaimana
tindak lanjutnya di masing- masing tempat usaha tersebut.
Perlu ada koordinasi dan sinergitas antar SKPD agar upaya meminimalisir
korban bencana kebakaran bisa diupayakan melalui partisipasi masyarakat,
termasuk dunia usaha atau swasta bisa ditingkatkan dan produk akhirnya
berkurangnya kejadian bencana kebakaran dan meningatnya
kesejahteraan masyarakat.
HARAPAN
•
Dengan telah dilaksanakan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
saat ini diharapkan semua peserta Pelatihan setelah kembali ke
Lingkungan Kerja masing-masing untuk :
1. Cek peralatan IPK apakah sudah ada atau belum, jika belum ada
harap diadakan. Jika sudah ada, tolong untuk dicek, apakah masih
berfungsi atau tidak. Jika masih berfungsi, peliharalah dengan baik.Jika
belum berfungsi, fungsikanlah dan peliharalah sebaik mungkin agar saat
diperlukan alat tersebut dalam keadaan siap pakai.
2. Adakanlah pelatihan secara berkala latihan baik diikuti seluruh
karyawan atau sebagaian,sehingga semua karyawan paham dan siap
untuk ambil bagian dalam penanganan kebakaran bila terjadi kebakaran.
3. Hendaklah selalu berkomunikasi dengan pihak terkait, baik Kepolisian
dan yang lain, agar terjalin koordinasi dalam antisipasi adanya penanganan
bahaya kebakaran.
4. Berprinsiplah bahwa mencegah lebih baik,dari pada memadamkan
kebakaran.
Tip untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik
•
Hubungan arus pendek ( korsleting) adalah kontak langsung antara kabel positif dan negatif yang biasanya
dibarengi dengan percikan bunga api, dan bunga api inilah yang memicu kebakaran :
•
PLN telah memasang SEKERING (MCB) yang terpadu dengan KWh meter dan OA Kast. Sekering ini berfungsi
sbg PEMBATAS bila pemakaian BEBAN melebihi kapasitasdaya sekaligus pengamanan bila terjadi hubungan
arus pendek dan secara otomatis akan memutus arus listrik.
Oleh karena itu, diharapkan :
1. Percayakan pemasangan instalasi listrik rumah/ banguan pada instaratir yang terdaftar sebagai anggota AKLI.
Secara legal instaratir bertanggung jawab thd keamanan instalasi
2. Tidak menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat , karena sambungan seperti itu
akan terus menerus menumpuk panas yang akhirnya dapat menimbulkan korsleting listrik
3.Gunakan material listrik produk pabrikan yang telah memiliki sertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM) yang
berlabel tulisan <LMK> atau <SNI >. Tidak menggualanakan produk abal-abal atau tidak jelas.
4. Jika sekering putus tidak menyambung nya degan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap
sekering telah diukur kemampuan menerima beban tertentu
5. Gunakan jenis dan ukuran kabel peruntukkan dan kapasitas hantar arusnya
6. Lakukan sendiri pmeriksaan scr rutin kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yg terkelupas atau telah
menipis lakukanlah penggantian. Gantilah Instalhuasi listrik rumah / bangunan jika sdh tidak layak atau periksa scr
menyeluruh minimal 5 / taar hun sekali. Jika memerlukan pemeriksaan dan penggantian sebaiknya dilakukan oleh
Instaratir yan yerdaftar di PLN.
•
•
•
•
•
•
•
PENUTUP
KAMI HATURKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN
DAN SAMPAI KETEMU DI LAIN KESEMPATAN
Materi sepenuhnya berasal dari Pemateri/ Kantor Pemadam Pemda
Yogyakarta
• Modul bisa di download di:
• http://psdm.uad.ac.id/