Transcript MB Pengetahuan Teknis Dasar PBL

Materi Dasar Teknis
Penataan Bangunan
dan Lingkungan
Aspek Penting PBL dalam PLPBK
•
•
•
•
•
•
Aspek Teknis dan Legal
Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lain
Responsif Gender
Aksesibilitas
Ruang Terbuka Hijau
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Aspek Teknis dan Legal
• Tata Guna Lahan: Kepemilikan dan Status
Tanah
• Ketentuan Teknis dan Aturan Bangunan: GSB
(Garis Sempadan Bangunan), GSS (Garis
Sempadan Sungai), dll
• IMB
Pencegahan Kebakaran
dan Bencana Lain
• Sarana&Prasarana Proteksi Kebakaran Minimal:
– Pasokan Air, APAR
– Aksesibilitas untuk pemadam kebakaran
– Sarana Komunikasi
• Rute Evakuasi dan SOP
• Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) atau Balakar
(Barisan Relawan Kebakaran) yang dibentuk
masyarakat setingkat RW bersama Pemda
Referensi: Peraturan Menteri No.20/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen
Proteksi Kebakaran di Perkotaan
Pengendalian Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran
Pada Proses
Perencanaan
Pada Proses
Pembangunan
Proses Paska
Pembangunan
 Memeriksa ketaatan teknis a.l. skala gambar disain sistem proteksi
kebakaran,
 Memperhatikan kriteria rancangan seperti dasar pemilihan sistem
proteksi kebakaran, dasar perhitungan dan asumsi, faktor
keamanan, NSPM dan standar lain.
 Mendata teknis peralatan proteksi kebakaran utama.
 Memperhatikan sistem proteksi kebakaran terpasang apakah
sesuai dengan rancangan dalam perizinan.
 Mendata sistem proteksi dan peralatan proteksi kebakaran yang
penting a.l. aksesibilitas pemadaman kebakaran, genset darurat,
penyediaan air kebakaran, pompa-pompa kebakaran, katup
kendali, APAR, detektor, sistem komunikasi darurat, sarana jalan
keluar dan tempat berhimpun.
 Melakukan pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu terhadap
kesiap-pakaian sistem proteksi kebakaran yang dimiliki.
Responsif Gender
• Memperhatikan Kebutuhan, Pengalaman, Permasalahan dan Dampak dari
Tata Bangunan dan Lingkungan Terhadap Perempuan dan Laki-laki
• Mengapa Harus Melibatkan Perempuan dan Laki-laki dalam Setiap
Tahapan ?
 Agar Kebutuhan Khusus masing-masing terpenuhi.
 Agar Hasil Tata Bangunan Tepat Sasaran Tidak Memboroskan
Anggaran.
 Tidak Menyebabkan Ketimpangan Hubungan dan Hasil Pemanfaatan
antara Laki-laki dan Perempuan.
Caranya?
• Memastikan Kesamaan Dalam Hal
Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat
antara Perempuan dan Laki-laki Dalam Seluruh Tahapan Perencanaan,
Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan dan Pemantauan
Responsif Gender Dalam Setiap Tahapan Kegiatan
Pada Proses
Perencanaan
 Pastikan adanya Akses/Peluang yang sama untuk berpartisipasi dan
Mengambil Keputusan Dalam Pertemuan Perencanaan
 Pastikan keduanya terlibat dalam seluruh proses, apabila perlu ciptakan
Peluang Khusus untuk Perempuan dan Laki-laki: Mengadakan FGD khusus
untuk perempuan (terpisah dari laki-laki) untuk penggalian gagasan
 Pastikan melakukan analisis gender dalam PRA untuk melihat ketimpangan
dan dampak dari PemanfaatanTata Ruang (Akses, Kontrol dan
Kepemanfaatan Lahan dan Akses Ekonomi, aset, Kepadatan Penduduk, dll)
terhadap Perempuan dan Laki-laki
 Pastikan ada data terpilah Perempuan dan Laki-laki untuk melihat ketepatan
sasaran sesuai analisis gender
Pada Proses
Pembangunan
 Pastikan Perempuan dan Laki-laki terlibat dalam Pelaksanaan
 Pastikan Desain, Lokasi, dan Manfaat dari Tata Bangunan menjawab
Kebutuhan Khusus dan tidak Menciptakan Gap antara Keduanya, Aman,
Nyaman, Sehat dan Menciptakan Peluang Ekonomi dan Mobilitas sesuai
kebutuhan Perempuan dan Laki-laki
Proses Paska
Pembangunan
 Pastikan Hasil-hasil Pembangunan Tata Ruang telah Menjawab Kebutuhan
Perempuan dan Laki-laki dan Menciptakan Peluang yang Sama antara
keduanya
Aksesibilitas
• Aksesibilitas: kemudahan yang disediakan bagi
semua orang termasuk difabel, lansia, dan anak-anak
guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan.
• Fasilitas umum yang ada harus menerapkan asas
aksesibilitas
Asas Fasilitas dan Aksesibilitas
• Keselamatan: setiap bangunan yang bersifat umum dalam
suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan
keselamatan bagi semua orang.
• Kemudahan: setiap orang dapat mencapai semua tempat
atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan.
• Kegunaan: setiap orang harus dapat mempergunakan
semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam
suatu lingkungan.
• Kemandirian: setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan
mempergunakan semua tempat atau bangunan yang
bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa
membutuhkan bantuan orang lain.
Ruang Terbuka Hijau
• Fungsi Ekologis, c: penyerapan air, sirkulasi udara, peneduh,
pengatur iklim mikro
• Fungsi Sosial dan Budaya, c: tempat rekreasi, media
komunikasi, wadah dan objek pendidikan
• Fungsi Ekonomi, c: sumber produk yang bisa dijual
• Fungsi Estetika, c: kenyamanan, menstimulasi kreativitas,
keseimbangan area terbangun dan tidak terbangun
• Fungsi Perlindungan, c: tempat evakuasi
Referensi: Peraturan Menteri No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan
• RTH Publik dan RTH Privat
• Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah
min. 30%: 20% RTH Publik & 10% RTH Privat
• Standar di tingkat kelurahan:
No Unit Lingk.
Tipe RTH
Luas min./ Luas min./
unit (m2) kapita (m2)
Lokasi
1
250 jiwa
Taman RT
250
1,0
Di tengah lingk. RT (radius
pencapaian: 100 m)
2
2500 jiwa
Taman RW
1250
0,5
Di pusat keg. RW (radius
pencapaian: 1000 m)
3
30.000 jiwa Taman
Kelurahan
9000
0,3
Dikelompokkan dg
sekolah/ pusat kelurahan
Penataan Ruang Terbuka Hijau
• Keterbatasan lahan akibat kepadatan tinggi di
kawasan perkotaan justru menuntut adanya
sarana ruang-ruang terbuka (hijau)
(verticulture & roof/ terrace/ balcony);
• Sistem ruang terbuka publik: diatur melalui
pendekatan desain tata hijau yang
membentuk karakter lingkungan, berperan
penting bagi lingkungan sekitarnya, dan
memiliki karakter terbuka sehingga mudah
diakses oleh umum.
• Sistem Ruang Terbuka Pribadi: ruang
yang karakter fisiknya terbuka tapi
terbatas, yang hanya dapat diakses oleh
pemilik, pengguna, atau pihak tertentu
• Sistem Ruang Terbuka Privat yang dapat
diakses oleh umum (kepemilikan
pribadi-aksesibilitas umum): bebas dan
mudah diakses oleh umum meski milik
pihak tertentu, karena telah
didedikasikan untuk kepentingan umum
sebagai hasil kesepakatan antara pemilik
dan pihak pengelola/pemerintah daerah
setempat. Pihak pemilik mengijinkan
lahannya digunakan untuk kepentingan
umum, dengan mendapatkan
kompensasi berupa insentif/disinsentif
tertentu, tanpa mengubah status
kepemilikannya.
Prinsip Penataan Ruang Terbuka
• Secara Fungsional:
–
–
–
–
Pelestarian ruang terbuka kawasan
Aksesibilitas publik
Keragaman fungsi dan aktivitas
Skala dan proporsi ruang yang manusiawi dan
berorientasi bagi pejalan kaki
– Pengikat lingkungan/bangunan
• Secara Fisik dan Non Fisik:
– Peningkatan estetika, karakter, dan citra kawasan
– Memenuhi kualitas fisik
Penyehatan Lingkungan Permukiman
• Standar Rumah Layak Huni dalam Lingkungan
yang Sehat
• Tersedia prasarana yang memadai:
– Pengelolaan Air Limbah
– Pengelolaan Persampahan
– Sistem Drainase
Penyehatan Lingkungan Permukiman
• Pembuangan Sampah Rumah Tangga
Pemilahan Sampah
PEMISAHAN
SAMPAH KERING &
BASAH DI TPS
SMP Negeri 229 Jkt Brt
Puskesmas Joglo Jkt Brt
Kedoya Utara Jkt Brt
Permasalahan ??
Proses pengangkutan pada kantor dan sekolah
sebagian besar masih dicampur di truk/gerobak
sampah
Permukiman sudah memproses sebagian sampah
organik menjadi kompos, Sedang penanganan
sampah kering belum
bersinergi dengan pengepul sampah
LUBANG BIOPORI
OPTIMALISASI
PENYERAPAN AIR HUJAN
SMA Negeri 33 Jkt Brt
Puskesmas Joglo Jkt Brt
Kantor Camat Kemayoran