Transcript OUTLINE BUKU STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)

OUTLINE BUKU STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)
KATA PENGANTAR
Garis besar kandungan dan latar belakang disusunnya SSK, terutama tentang harapan
dan arahan Bupati/Walikota agar menjadikan SSK sebagai dasar bagi PELAKSANAAN
pengembangan dan pengelolaan Sanitasi Kota.. Bagian ini juga menyampaikan ucapan
terima kasih kepada tim dan para pihak yang telah memberikan saran atau masukan
sehingga buku SSK ini dapat diselesaikan pada waktunya. Bagian ini seyogyanya
ditandatangani Walikot/Bupati.
DAFTAR SINGKATAN
Daftar semua singkatan dan akronim yang termuat dalam dokumen SSK. Daftar ini
diurutkan sesuai abjad.
DAFTAR TABEL
Daftar tabel yang termuat dalam dokumen SSK beserta nomor dan judul-judulnya.
DAFTAR GAMBAR
Daftar gambar/foto yang termuat dalam dokumen SSK beserta nomor dan judul-judulnya.
DAFTAR ISI
Bagian yang menjelaskan daftar isi SSK.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
BAB I PENDAHULUAN
Penjelasan umum tentang: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan
SSK, Landasan Hukum, Metode Penyusunan, Sistematikan Dokumen.
1.2. Latar Belakang
Latar belakang disusunnya SSK. Bagian ini pada dasarnya menjelaskan
potret kondisi terkini pembangunan sanitasi dan harapan dari isu-isu
strategis dan kebijakan eksternal (isu global) dan internal (dalam negeri
dan daerah) kondisi sanitasi masa depan.
1.2. Maksud dan Tujuan
Bagian ini pada dasarnya menjelaskan maksud dari SSK dan menjelaskan
tujuan SSK (lihat Manual C Penyusunan SSK)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
1.3. Landasan Hukum
Bagian ini pada dasarnya memuat peraturan perundangan yang terkait
dan relevan dengan sanitasi (kaji ulang beberapa peraturan
perundangan pada Buku Putih dan jadikan peraturan perundangan
yang terkait dan relevan sebagai dasar penyusunaan SSK).
1.4. Metode Penyusunan
Bagian ini pada dasarnya memuat metode yang digunakan dalam
penyusunan SSK. Metode yang digunakan dapat berupa desk study
kepada referensi terkait (eg. Buku Putih), eksploratif dan deskriptif
kepada informasi-informasi dan data-data yang diperlukan. Adapun
analisis yang digunakan berupa analisis strategi (eg. SWOT) dan
analisis proses (eg. Workshop/FGD)
1.5. Sistematika Dokumen
Bagian ini isikan dengan outline Buku SSK secara keseluruhan berikut
perjelasannya.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Bab-2
Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kota
2.1. Gambaran Umum Sanitasi Kota
Pada bagian ini menjelaskan Kondisi Umum Sanitasi Kota yang
mencakup: kondisi kesehatan lingkungan kota, kesehatan dan pola hidup
masyarakat, kuantitas dan kualitas air yang dapat diakses masyarakat,
pembuangan limbah cair rumah tangga, pembuangan limbah
padat/sampah, saluran drainase lingkungan, pencemaran udara,
pembuangan limbah industri dan limbah medis.
2.2. Visi dan Misi Sanitasi Kota
• Untuk menyusun visi dan misi sanitasi kota, acuan utama yang digunakan
adalah visi dan misi kota di samping rujukan lain dari Provinsi dan Pusat.
• Visi dan misi sanitasi kota umumnya belum dinyatakan secara tegas dalam
pernyataan visi dan misi kota. Untuk mendukung pelaksanaan program
pembangunan sanitasi di perkotaan maka visi dan misi sanitasi perlu
dirumuskan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
•
•
•
Visi sanitasi harus dinyatakan dalam suatu pernyataan yang mudah
dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan visi sanitasi
harus mencerminkan kondisi yang dicita-citakan, mudah dibayangkan,
mudah dikomunikasikan, tidak bermakna sempit, mudah disesuaikan
dengan kondisi kota yang dinamis, dan dapat dirumuskan secara
singkat, jelas dan padat dan mengandung makna: a) kesetaraan bagi
seluruh masyarakat (equitable); b) pemenuhan syarat teknis dan nonteknis (acceptable); c) keberlanjutan layanan (sustainable)
Visi bukan jargon atau moto, sebagaimana telah dijelaskan dalam SE
Mendagri no. 050/2020/SJ tahun 2005.
Misi sanitasi kota menunjukkan tugas-tugas pokok para pelaku
pembangunan sanitasi sesuai visi sanitasi yang ingin dituju. Perumusan
misi sanitasi berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan misi, dalam hal ini mencakup
pengembangan setidaknya 3 sub-sektor ditambah higiene.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
2.3. Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kota tahun .... : ....
Pada bagian ini menjelaskan kebijakan dan Strategi Sektor Sanitasi Kota periode
tahun .... : ..... secara keseluruhan mencakup limbah cair, sampah dan drainase.
2.4. Tujuan dan Sasaran Sanitasi dan Arahan Pentahapan Pencapaian
 Pada bagian ini membahas tujuan dan sasaran yang dirumuskan dari Misi
Sanitasi kota yang sudah disetujui oleh Pokja–Tim Pengarah.
 Tujuan dan sasaran harus mampu memberi arahan serta koridor untuk
penetapan sistem dan zona sanitasi, termasuk tingkat layanan sanitasi.
 Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran, Pokja harus melihat kembali kerangka
sasaran umum sanitasi di tingkat nasional dan provinsi.
 Sejauh ini, Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan beberapa petunjuk
untuk digunakan sebagai rujukan dalam menyusun rencana strategis sanitasi
perkotaan. Beberapa petunjuk tersebut dapat dilihat dalam BOKS-1 berikut ini.
BOKS-1 Beberapa petunjuk dari Kementerian Pekerjaan Umum
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 21/PRT/M/2006 tentang ‘Kebijakan dan
Strategi Nasional – Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan’
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 16/PRT/M/2008 tentang ‘Kebijakan dan
Strategi Nasional – Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Permukiman’
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Bab-3 Isu Strategis dan Tantangan Layanan Sanitasi Kota
3.1. Aspek Non-teknis
a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
b) Keuangan
c) Komunikasi
d) Keterlibatan Pelaku Bisnis
e) Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan
f) Pemantauan dan Evaluasi
3.2. Aspek Teknis dan Higiene
a) Air Limbah
b) Persampahan
c) Drainase Lingkungan
d) Air Bersih/Minum
e) Higiene/PHBS
Pada bagian ini disajikan gambaran sanitasi (masing-masing aspek) yang diharapkan
dalam 15–25 tahun mendatang. Dalam usaha mengatasi kesenjangan tersebut, Pokja
perlu mengidentifikasi isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi
kota. Identifikasi ini akan menjadi dasar bagi perumusan strategi yang akan ditempuh,
tindakan yang akan dilakukan, termasuk penyusunan program dan kegiatan jangka
menengah.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Ada berbagai metode analisis yang biasa dipakai untuk mengidentifikasi isuisu strategis dan hambatan. Salah satunya adalah melalui analisis SWOT,
sebuah teknik analisis yang sudah lazim dipraktikkan. Analisis SWOT terkait
identifikasi isu-isu strategis dan hambatan bisa mengambil banyak
teknik/jalan.
Berikut adalah beberapa contoh isu-isu strategis:
 Pembangunan sistem sewerage dan IPAL. Dalam sebuah zona air limbah yang
direncanakan akan dibangun sistem sewerage, diidentifikasi kemungkinan adanya
hambatan ketersediaan lahan untuk pemasangan pipa air limbah. Misalnya, jarak
antar rumah yang terlampau dekat menyebabkan tidak mungkin membuat galian
(secara konvensional) untuk penanaman pipa air limbah tersebut. Berdasarkan
identifikasi kemungkinan hambatan itu, maka perlu dicari cara lain guna mengatasi
masalah sanitasi di daerah tersebut (misalnya: membuat subsistem tersendiri untuk
kawasan tersebut, atau mencari opsi teknologi yang sesuai untuk kawasan itu.
 Pelayanan sampah. Salah satu komponen dalam pelayanan sampah yang baik dari
sisi kesehatan dan lingkungan adalah tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
yang memadai. Bila dalam kurun waktu 15–25 tahun ke depan, TPA yang ada saat
ini tidak dapat digunakan lagi karena kapasitas yang ada sekarang sudah terbatas,
maka isu kebutuhan TPA perlu diangkat. Lalu, tindakan antisipasinya perlu
dipastikan menjadi bagian dari program dan kegiatan jangka menengah.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Bab-4 Strategi untuk Keberlanjutan Layanan Sanitasi Kota
Pada bagian ini dibahas tentang:
4.1. Tujuan dan Sasaran Sub-sektor dan Aspek Higiene, dan
Tahapan Pencapaian Strategi Aspek Teknis dan Higiene
a) Air Limbah
b) Persampahan
c) Drainase Lingkungan
d) Air Bersih/Minum
e) Higiene /PHBS
4.2. Strategi Aspek Non-teknis
a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
b) Keuangan
c) Komunikasi
d) Keterlibatan Pelaku Bisnis
e) Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan
Strategi sanitasi bisa dirumuskan dengan menganalisis (SWOT) isu-isu strategis dan
kemungkinan hambatan tersebut, yakni dengan analisis S-O, S-T, W-O, dan W-T.
Selanjutnya, Pokja dapat merangkum hasilnya menjadi strategi sanitasi kota yang
mencakup semua subsektor (teknis) dan seluruh aspek (kelembagaan, keuangan,
partisipasi masyarakat, komunikasi, peran swasta).
Perumusan strategi harus memerhatikan beberapa hal, misalnya:
1) Pokja harus memahami benar pengertian strategi. Salah satu definisi yang bisa
dipakai adalah: ‘Strategi adalah upaya mencapai tujuan dengan memakai
pendekatan tertentu’.
2) Rumusan strategi berupa ‘Kalimat Aktif (kata kerja)’, memiliki cakupan luas, dan
diturunkan dari analisis SWOT atas isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan.
Perumusan strategi dengan analisis SWOT tidak selalu menghasilkan strategi yang
komprehensif dan terintegrasi.
Cara efektif untuk memastikan agar strategi yang disusun seiring dengan sasaran
sanitasi yang ditetapkan, maka Pokja perlu membaca satu per satu strategi yang
dirumuskan dan menyandingkannya dengan sasaran sanitasi. Jika masih sesuai, maka
strategi tersebut bisa ditetapkan.
Jika sebuah rumusan strategi tidak seiring dengan sasaran sanitasi, maka Pokja bisa
merumuskan ulang. Kadang-kadang, analisis SWOT ini tidak menghasilkan rumusan
strategi, tetapi justru rumusan program atau bahkan kegiatan. Dalam hal demikian,
Pokja harus memisahkannya dari rumusan strategi, tetapi tetap menyimpannya sebagai
input untuk program/kegiatan.
Jika perumusan dengan analisis SWOT masih dipandang kurang, Pokja bisa
menambahkan rumusan strategi lain dengan merujuk pada sasaran sanitasi.
Sebagai catatan: Pokja harus memastikan bahwa strategi yang dirumuskan telah disusun
dengan kalimat yang tepat (kata kerja–kalimat aktif), memiliki lingkup luas, dan bukan
rumusan tentang program/sasaran.
Bab-5
Program dan Kegiatan Sanitasi
Pada bagian ini dibahas tentang:
5.1. Program dan Kegiatan Aspek Teknis dan Higiene/PHBS
a) Air Limbah
b) Persampahan
c) Drainase Lingkungan
d) Air Bersih/Minum
e) Higiene/PHBS
5.2. Program dan Kegiatan Aspek Non-teknis
a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
b) Keuangan
c) Komunikasi
d) Keterlibatan Pelaku Bisnis
e) Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan
Berdasarkan rumusan strategi yang sudah dipastikan sejalan dengan kebutuhan kota, Pokja
selanjutnya bisa menetapkan program-program sanitasi untuk jangka menengah dan pendek
(tidak perlu dipisahkan pada tahap ini).
Program yang ditetapkan harus diperiksa apakah sejalan dengan sasaran sanitasi serta
penetapan zona dan sistem. Program-program tersebut juga harus diperiksa, apakah sudah
memenuhi kaidah SMART (specific, measurable, attainable, relevant serta time based).
Apabila langkah-langkah ini sudah dipenuhi, selanjutnya tetapkan rumusannya sebagai program
sanitasi (harus senantiasa ditinjau kembali pada proses selanjutnya). Pada tahap ini, Pokja tidak
perlu kaku merujuk pada Permendagri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan No. 59/2008 tentang penamaan program. Apalagi Permendagri No. 59/2008
memberi keleluasaan bagi Pokja untuk mengembangkan ‘nama program’.
Pokja harus menyadari bahwa penyusunan program dan kegiatan baru bisa efektif,
jika prosesnya sudah mempertimbangkan master budget dan analisis risiko
(meskipun sederhana). Karena itu, peran aktif Bappeda sangat dibutuhkan. Terutama
untuk memastikan, bahwa kegiatan dan program yang telah dirumuskan memiliki
‘rumah’ yang pas dan memiliki kepastian sesuai nomenklatur yang dimiliki kota.
Untuk menyusun kegiatan, Pokja dapat memanfaatkan ‘Peta area layanan’ dan
‘Diagram sistem sanitasi (DSS)’, untuk membantu penyusunan kegiatan dengan
lebih pasti. Diagram Sanitasi bisa membantu Pokja mencari penyebab utama
sebuah persoalan. Misalnya, sebuah kota menetapkan program ‘Menghapus WC
Helikopter.’
Dengan DSS, Pokja dapat merunut ‘kegiatan-kegiatan’ apa saja yang semestinya
ditempuh untuk menjalankan program tersebut. ‘Menghapus WC Helikopter’ berarti
setiap rumah perlu punya toilet sendiri (atau dilayani MCK), yang limbahnya
dibuang ke tangki septik (atau saluran sewer). Dari sini, selanjutnya Pokja dapat
membahas langkah-langkah yang diperlukan, agar program tersebut dapat
dilaksanakan.
Program’ bisa dipahami sebagai kumpulan beberapa ‘kegiatan’ yang mengarah
kepada sebuah perubahan. Tidak hanya terbatas pada implementasi fisik, tetapi
juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang ada.
Bisa dari sisi keuangan (tersedianya biaya O&M yang memadai), dan/atau
meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang
baik.
Sebagai contoh, ‘program peningkatan layanan air limbah di zona
sanitasi-X dengan sistem terpusat’ bisa terdiri dari beberapa kegiatan,
seperti: a) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan
(demand) akan sistem air limbah yang baik; b) menyiapkan studi
kelayakan, termasuk mencari sumber dana; c) menyiapkan perencanaan
rinci (detailed engineering design); d) pembentukan Badan Layanan
Umum daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air
limbah (diandaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana
dari Pemerintah Pusat); e) penyiapan aturan biaya sambungan rumah dan
retribusi air limbah; f) implementasi fisik; dan g) kampanye untuk
sambungan rumah.
Program yang sudah disusun kemudian dibuat perkiraan sumber dananya,
baik yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kota, dari Pemerintah
Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, termasuk perkiraan dana dari
masyarakat.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Bab-6 Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi
Pada bagian ini dibahas:
6.1. Gambaran Umum Struktur Pemantauan dan Evaluasi
Sanitasi
6.2. Struktur Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi
Sanitasi
6.3. Pemantauan Strategi Sanitasi Kota
6.3.1. Pemantauan Stratejik
6.3.2. Pemantauan Pelaksanaan
6.3.3. Pemantauan terkait Pengambilan Keputusan
6.4. Pendokumentasian
6.5. Evaluasi Strategi Sanitasi Kota
6.6. Pelaporan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini berkaitan dengan tiga pokok pikir yaitu
CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN, CAPAIAN STRATEGIS SERTA
PERENCANAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Pemantauan adalah proses yang sistematis berkaitan dengan pengumpulan data atas
indikator-indikator yang telah disepakati. Diketahuinya tingkat capaian indikator akan
memampukan kita untuk melihat tingkat kesuksesan pencapaian hasil selama
pelaksanaan strategi, rencana, atau program dalam kerangka waktu yang ditetapkan.
Evaluasi adalah melihat kinerja strategi, program atau kebijakan untuk jangka waktu
yang lebih panjang dan menitikberatkan pada desain, implementasi serta hasil. Jika
hasil pemantauan mengindikasikan bahwa kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan
rencana (sebagai contoh, sebuah IPAL komunal hanya memiliki 60% sambungan
pelanggan potensial), maka evaluasi dilakukan guna menganalisis situasi untuk
mencari jawaban atas kondisi ini.
Evaluasi berkaitan dengan:
• Relevansi yaitu apakah tujuan secara jelas mengarahkan pada penyelesaian masalah.
• Efisiensi yaitu apakah langkah yang diambil merupakan langkah efektif biaya guna
pencapaian tujuan sanitasi.
• Efektivitas yaitu tingkat pencapaian tujuan.
• Dampak yaitu melihat apakah strategi membantu pencapaian dampak yang diinginkan.
• Keberlanjutan yaitu apakah perubahan yang dicapai berlanjut sesuai perubahan waktu.
Pemantauan dan evaluasi merupakan sebuah instrumen politis yang penting. Hasil dari
kegiatan pemantauan dan evaluasi menyediakan informasi bermanfaat mengenai
kemajuan tingkat pencapaian tujuan sanitasi yang membantu para pengambil keputusan,
seperti walikota & DPRD, dalam menetapkan alokasi anggaran.
Bab -7 Penutup
Pada bagian ini memberikan uraian tentang nilai stratejik sanitasi kota dan
harapan masa depan melalui pengelolaan sanitasi yang baik.
Daftar Rujukan
Daftar rujukan/daftar pustaka merupakan kumpulan referensi yang kita
gunakan sebagai rujukan dalam penyusunan SSK.
Lampiran
----
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
SATUAN KERJA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN