PROVINSI PULAU SUMBAWA

Download Report

Transcript PROVINSI PULAU SUMBAWA

PROVINSI
PULAU
SUMBAWA
Wilayah P.Sumbawa termasuk pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan berada di antara 115°49’-119°23’ Bujur timur dan 08°05’-09°09’ Lintang
Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara
:
Laut Jawa dan Laut Flores
Sebelah Selatan :
Samudera Indonesia
Sebelah Barat
:
Selat Alas/Pulau Lombok Provinsi NTB
Sebelah Timur :
Selat Sape/Provinsi NTT
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah sekitar 20.153,15
km2 dengan perincian:
Pulau Lombok
:
4.738,70 km2 (23.51% dari Luas NTB) dan
Wilayah Pulau Sumbawa :
15.414.,45 km2 (76,49% dari Luas NTB)
Secara administrasi Provinsi NTB terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 2
Kota (lihat peta Provinsi Nusa Tenggara Barat).
Peta
Calon Ibukota PPS
Mengapa Pulau Sumbawa
Layak Menjadi Provinsi ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pernah menjadi pusat Pemerintahan pada Masa kerajaan sebelum
tahun 1945 dan masa sebelum bergabung menjadi Provinsi NTB pada
tahun 1957
Luas wilayah 76,5 % dari luas Propinsi NTB
Kontribusi PDRB 57.89 % dari total PRDB NTB
Luas lahan produksi pertanian 44% dari luas luas lahan NTB
Kontribusi Sektor Tanaman Pangan 42,3 % dari total NTB
Kontribusi sektor peternakan 41 % dari total produksi NTB
Kontribusi sektor pertanian 50% dari total produksi NTB
Kontribusi sektor perikanan laut 61% dari total produksi NTB
Keanekaragaman potensi hutan yang sangat menjanjikan
Potensi kawasan hutan seluas 310.054,90 Ha untuk tanaman rotan
Memiliki lokasi tambang sekitar 64 lokasi,
Peningkatan kegiatan Industri dan perdagangan dari tahun ketahun
Potensi kawasan wisata yang sangat menjanjikan
Kekuatan Lapangan Usaha
antara Pulau Lombok dan Sumbawa tahun
2000 dan 2007
Perbandingan Pangsa Regional
antara Pulau Lombok dan Sumbawa tahun 2000 dan 2007
Total Skor Syarat Teknis Provinsi Pulau Sumbawa dengan Pembanding
Provinsi Nusa Tenggara Timur
No.
Faktor
Jumlah
Indikat
or
Skor
(Ratarata)
Bobot
1.
Kependudukan
2
5
20
2.
Kemampuan
3
4,7
15
Jumlah
100
70.5
Eko-nomi
3.
Potensi Daerah
14
4,5
15
67,5
4.
Kemampuan Ke-
3
5
15
75
uangan
5.
Sosial Budaya
3
4,3
5
21,7
6.
Sosial Politik
2
5
5
25
7.
Luas Daerah
2
5
5
25
8.
Pertahanan
2
4
5
20
9.
Keamanan
1
5
5
25
1
5
5
25
2
5
5
25
10. Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat
11. Rentang Kendali
Total nilai
479,7
Berdasarkan data pada tabel ini,
maka
total
nilai
indikator
perbandingan antara Provinsi
Pulau Sumbawa dengan Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebanyak
479,7 .point. Ini mengandung
makna bahwa Provinsi Pulau
Sumbawa “SANGAT MAMPU”
untuk menjadi sebuah daerah
otonom baru. Karena di dalam
PP Nomor 78 Tahun 2007
ditentukan
bahwa
kategori
sangat mampu dengan total
seluruh indikator antara 420
sampai dengan 500. Dengan
kategori ini, maka Provinsi Pulau
Sumbawa
direkomen-dasikan
menjadi sebuah daerah otonom
baru,
yang
terlepas
dari
induknya, yaitu Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Total Skor Syarat Teknis Provinsi Pulau Nusa Tenggara Barat, khususnya
Pulau Lombok dengan Pembanding Provinsi Nusa Tenggara Timur
No.
Faktor
Jumlah
Indikator
Skor
(Ratarata)
Bobot
Jumlah
1.
Kependudukan
2
5
20
100
2.
Kemampuan
3
5
15
75
Eko-nomi
3.
Potensi Daerah
14
4,21
15
63,15
4.
Kemampuan
3
4,33
15
64,95
Ke-uangan
5.
Sosial Budaya
3
3,33
5
16,66
6.
Sosial Politik
2
5
5
25
7.
Luas Daerah
2
3,5
5
17,5
8.
Pertahanan
2
5
5
25
9.
Keamanan
1
5
5
25
1
5
5
25
2
1,5
5
7,5
10. Tingkat Kese-
jahteraan
Masyarakat
11. Rentang
Kendali
Berdasarkan data pada tabel ini,
maka
total
nilai
indikator
perbandingan antara Provinsi
Nusa Tenggara Barat, khususnya
Pulau Lombok dengan Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebanyak
444,76 point. Ini mengandung
makna bahwa Provinsi Nusa
Tenggara
Barat,
khususnya
Pulau
Lombok
“SANGAT
MAMPU” untuk menjadi sebuah
daerah otonom baru. Karena di
dalam PP Nomor 78 Tahun 2007
ditentukan
bahwa
kategori
sangat mampu dengan total
seluruh indikator antara 420
sampai dengan 500. Dengan
kategori ini, maka Provinsi Nusa
Tenggara
Barat,
khususnya
Pulau Lombok, walaupun tanpa
Pulau Sumbawa akan tetap eksis
menjadi sebuah daerah provinsi,
yang
mampu
untuk
menyelenggarakan
otonomi
daerah.