Transcript Informasi lebih lanjut - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

REFORMASI
BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT
“BEST PRACTICE”
oleh :
Lex Laksamana
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Jakarta, 19 September 2011
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1
1. MENGEMBANGKAN JABAR CYBER PROVINCE
DAN VIRTUAL OFFICE
Pemprov
Jabar
telah
memanfaatkan
dan
mengembangkan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
mengembangkan : Unit Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Pelaporan
Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Database Barang
Daerah (ATISISBADA) dan secara bertahap
penerapan paperless office.
2
2. IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU
• Bulan Juni 2007 berdiri Unit Pengelola Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Provinsi Jabar dibawah
koordinasi Badan Promosi dan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Barat dengan perizinan 51
jenis selanjutnya meningkat menjadi 83 jenis.
• Tahun 2008 menjadi Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu (BPPT) sampai dengan sekarang. Perijinan
awal 109 jenis meningkat menjadi 209 jenis
3
Lanjutan Implementasi ...
• Tahun 2011 berdiri outlet-outlet di 4 Wilayah
BKPP (3 outlet telah beroperasi dan 1 outlet
masih dalam proses pembangunan)
• Operasionalisasi mobil layanan keliling 2 buah
untuk wilayah-wilayah yang potensial.
4
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
• Beroperasi sejak 1 Juli 2008.
• Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan
secara on-line, real time dan transparan.
• Dapat memonitor efisiensi dan APBD Provinsi.
• Pelayanan juga dimanfaatkan oleh institusi lain
baik
Kabupaten/Kota,
Instansi
Vertikal,
Perguruan Tinggi dan lainnya.
5
SISTEM INFORMASI PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH
• Berawal dari penandatanganan pakta integritas antara
Sekretaris Daerah dengan para Ka OPD dilanjutkan
dengan implementasi SIKPD.
• Tahun 2011 implementasi penuh modul anggaran,
penatausahaan dan pertanggungjawaban.
• Untuk modul lainnya dilakukan secara bertahap dan
dilaksanakan setiap triwulan.
6
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BARANG DAERAH
• Berawal dari database digital barang milik daerah yang
hanya berbasis LAN (Local Area Network).
• Selanjutnya dikembangkan dengan teknologi berbasis
web yang dapat diakses secara on-line bernama Aplikasi
Teknologi
Informasi
Siklus
Barang
Daerah
(ATISISBADA).
• Aplikasi ini mempunyai fasilitas up load data gambar
(image) barang, data koordinat yang terkoneksi dengan
google map.
7
PAPERLESS OFFICE
• Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Jawa Barat telah menerapkan paperless office sejak tahun
2002
8
3.PELAYANAN BERBASIS PELANGGAN
Pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan, Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengembangkan
pelayanan berbasis pelanggan melalui penerapan
SAMSAT On-line di 34 Cabang SAMSAT Induk, 12
SAMSAT Outlet, 1 drive thru, 3 SAMSAT On-line 3
Provinsi (Jabar, Banten dan DKI Jakarta) dan 5
SAMSAT Keliling.
9
4. MENERAPKAN ISO/SNI DI OPD
Telah diterapkan ISO di OPD yaitu :
- BANDIKLAT tahun 2004 (ISO-9001:2008
penyelenggaraan DIKLAT TEKNIS);
- BAPPEDA
tahun
2009
(ISO-9001:2008
perencanaan pembangunan tahunan Daerah);
- BKD tahun 2011 (dalam proses ISO-9001:2008
kenaikan pangkat);
- BPPT tahun 2011 (dalam proses ISO-9001:2008
administrasi pelayanan perijinan)
- 11 UPTD/B.
dalam
dalam
untuk
untuk
10
5. MENETAPKAN DAN MEMBERLAKUKAN
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
• Tahun 2010 ditetapkan dan pelaksanaan kebijakan insentif
berbasis kinerja dalam bentuk tunjangan tambahan
penghasilan (TTP) sebagai pengganti honor kegiatan.
• Penerimaan TTP ditentukan oleh kinerja pegawai yang
bersangkutan (20 % porsi kinerja sisanya 80 % sebagai fix
income). Tahun 2012 porsi kinerja 30 % dan fix income 70
%.
• TTP diberikan kepada seluruh pegawai Provinsi baik
struktural, fungsional termasuk CPNS.
11
PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI
1. Aspek Perilaku Kerja :
Indikator penilaian aspek ini berlaku sama
kepada seluruh pegawai Provinsi
2. Aspek Prestasi Kerja :
Indikator penilaian aspek ini berbeda-beda
tergantung posisi dan kedudukan pegawai
12
6. PENSIUN DINI
• Berlaku mulai tahun 2009.
• Berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu.
• Mendapat uang kompensasi.
• Sampai Tahun 2011 telah dikabulkan 136 pegawai
(tahun 2010 : 53 pegawai dan tahun 2011 : 83
pegawai) pensiun dini dengan total anggaran
sebesar Rp. 4.920.620.000 (tahun 2010) dan
Rp. 8.817.593.600 (tahun 2011).
13
PERSYARATAN DAN PERHITUNGAN
UANG KOMPENSASI
1. Persyaratan
• Sukarela.
• Usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja
sekurang-kurangnya 20 tahun.
• Tidak dalam proses/kasus hukum
2. Perhitungan Uang Kompensasi
• BUP : 56 tahun.
• Skala usia antara 50 s/d 54 tahun.
• Rumus : SMK X Gaji Pokok
14
7. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN BEBAS DARI KKN
1) Penerapan Island of Integrity
- Tahun 2008 dilakukan Kesepakatan Bersama untuk
menetapkan Daerah/Wilayah percontohan bebas KKN
dengan Pimpinan KPK, Kemenpan dan 6 Kab/Kota
(Kab. Bandung Barat, Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan,
Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Sukabumi)
- Tahun 2010 telah menetapkan 4 OPD (BKD, Dinas
Pendapatan, BPPT dan Inspektorat ) untuk menerapkan
Island of Integrity.
15
Lanjutan Implementasi ...
2) Pelaporan LHKPN
- Setiap tahun telah dilaporkan Harta Kekayaan
para Penyelenggara Provinsi dan Kab/Kota ke
KPK;
- Untuk tahun 2011 pengisian LHKPN telah
diperluas kepada para pejabat eselon III yang
strategis;
- Para pelaksana yang berhubungan langsung
dengan publik.
16
Lanjutan Implementasi ...
3) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang
melaksanakan proses pembentukan Unit
Pengendali Gratifikasi.
- BUMD yang telah membentuk Unit Pengendali
Gratifikasi adalah Bank BJB pada tahun 2011.
17
8. MELAKSANAKAN EVALUASI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
• Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 huruf D angka 2, terdapat klausul apabila dipandang
perlu perubahan besaran organisasi/evaluasi dapat dilakukan
setelah OPD dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
• Telah dilakukan evaluasi terbatas diantaranya terhadap
Organisasi yang didukung oleh jabatan fungsional angka
kredit, yaitu Inspektorat, BAPPEDA, BANDIKLAT,
BAPUSIPDA dengan melakukan rasionalisasi untuk eselon
terendah (eselon IV).
18
9. PENERAPAN DESK AKUNTABILITAS
• Tahun 2009 telah dibentuk Desk Akuntabilias
yang ditempatkan di Inspektorat.
• Desk Akuntabilitas merupakan institusi
konsultasi bagi OPD dalam menyelesaikan
permasalahan pelaksanaan program/kegiatan.
• Anggota Desk Akuntabilitas adalah para pejabat
dan auditor di Inspektorat.
19
Tidak ada satu masalah pun yang tidak
dapat diselesaikan !!!
Hanya ada satu kata kunci !!!!
……… KOMITMEN
KUAT PIMPINAN !!!
Informasi lebih lanjut
Website : http://www.jabarprov.go.id
21
nuhun…terimakasih..tengkyu….