Transcript PeGI_2011_Jabar_v3

Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
Paparan
Pemeringkatan e-Government Indonesia
Provinsi Jawa Barat
2011
Kuta, 12 - 14 April 2011
Struktur Paparan
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Infrastruktur
Aspek Aplikasi
Aspek Perencanaan
1
2
3
4
5
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Infrastruktur
Aspek Aplikasi
Aspek Perencanaan
1
2
3
4
5
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang
Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”
Mandiri: Mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan &
kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan
publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan & sumber daya air.
Dinamis: Secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi
dalam proses pembangunan.
Sejahtera: Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan
rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
“Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat yang
mampu memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi
sebagai sarana pembelajaran & peningkatan kualitas hidup”
Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat)
Restra Dinas Kominfo 2009-2013, jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
4
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*
1.Mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3.Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
4.Meningkatkan Daya Dukung & Tampung Lingkungan Pembangunan
Berkelanjutan.
5.Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
Misi Lingkup TIK Pemprov Jabar
Mendukung perwujudan Good Governance, yaitu
pemerintahan yang berfungsi secara efektif, efisien,
cepat-tanggap, transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan saluran dan media yang handal dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat)
Restra Dinas Kominfo 2009-2013, jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Program Jabar Cyber Province (2008-2013) *
Payung utama inisiatif TIK di provinsi Jawa Barat:
1. Jabar Cyber Province dalam pengelolaan data
Sistem untuk data tidak terstruktur, sistem untuk data terstruktur
non-spasial dan sistem untuk data spasial.
2. Jabar Cyber Province dalam manajemen pemerintahan
Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, inisiatif
sistem perencanaan dan keuangan secara online, dan lain-lain.
3. Jabar Cyber Province dalam pelayanan masyarakat
Sukungan terhadap pelayanan terpadu satu pintu, situs web
pemerintahan terpadu di lingkup pemerintah provinsi.
4. Jabar Cyber Province dalam pemberdayaan literasi TIK
Penggelaran jaringan Internet bagi akses publik, kegiatan-kegiatan
yang bersifat edukatif TIK bagi masyarakat
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Strategi: Roadmap e-Gov Jawa Barat*
*Manajemen Pembangunan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapesitelda - 2005
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Infrastruktur
Aspek Aplikasi
Aspek Perencanaan
1
2
3
4
5
Lembaga Pengelola TIK (1978-2011)
Balai LPSE
UPTD Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (2009)
Pergub 113/2009
1978
1994
2000
PUSLAHTA
KPDE
BAPESITELDA
Kantor Pengolahan
Data Elektronik
Badan Pengembangan Sistem
Informasi & Telematika Daerah
Pusat Pengolahan Data
SK.Gub 294/Ok.200-Oka/SK/78
Perda 3/1981
Kepgub 22/1992
Perda 4-5/1994
Perda 16/2000
2008
DISKOMINFO
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Perda 21/200
Pergub 7/2009
Pendayagunaan Website
di Pemprov Jabar
Perda 29/2010
Penyelenggaraan
Kominfo
Struktur Organisasi | Dinas Kominfo
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kelompok
Jabatan
Fungsional
Bidang Pos dan
Telekomunikasi
Sekretaris
Bidang Sarana
Komunikasi dan
Diseminasi Info.
Bidang
Telematika
Bidang
Pengolahan Data
Elektronik
Seksi Pos dan
Telekomunikasi
Seksi
Komunikasi
Sosial
Seksi
Pengembangan
Telematika
Seksi Kompilasi
Data
Perencanaan
dan Program
Seksi Monitoring
& penertiban
frekuensi
Sie Komunikasi
Pem. & Pemerintahan Daerah
Seksi Penerapan
Telematika
Seksi Integrasi
Data
Keuangan
Seksi
Standarisasi Pos
&Telekomunikasi
Sie Penyiaran
dan Kemitraan
Media
Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi
Telematika
Seksi Penyajian
Informasi
Balai
LPSE
*Perda 21/2008
Umum dan
Kepegawaian
Tugas & Fungsi Dinas Kominfo*
Tugas:
Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang
Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Fungsi:
...perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi
serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan
telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi,
telematika, serta pengolahan data elektronik;
Fungsi:
..fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika
meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan
diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data
elektronik;
*Perda 21/2008
Kewenangan Dinas Kominfo*
 Pembangunan SI internal OPD
Pembangunan Sistem Informasi fungsi-fungsi yang
terdapat di OPD dapat diselenggarakan OPD yang
bersangkutan sesuai dengan kebutuhan …harus
mendapat rekomendasi dari DISKOMINFO
 Pembangunan SI lintas OPD
Pembangunan Sistem Informasi …untuk kebutuhan
Sistem Informasi lintas fungsional antar OPD …hanya
diselenggarakan oleh DISKOMINFO.
*Kepgub 910/Kep.1274-Admbang/2009
Perda 29/2010 | Penyelenggaraan Kominfo
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Infrastruktur
Aspek Aplikasi
Aspek Perencanaan
1
2
3
4
5
Jaringan Komunikasi Data (2011)
Setda
Jabar
47 OPD
Pemprov
Koneksitas
22 Kab/Kota
Aplikasi Internal
(SIPKD, SPSE,dll)
Video Conference
Jaringan Intranet
Pemprov Jabar
(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Jaringan Intranet
Pendapatan
(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Jaringan Intranet
Inkubator e-Gov
11 Outlet
Samsat
Koneksitas
3 Eksternal
(VPN over Internet)
Apl. Data
Kecamatan
35 Kantor
UPPD
156 Kantor
Kecamatan
Sistem
Pelayanan
Retribusi
Intranet Pemprov Jabar (2011)
Setda
Jabar
6 Koneksi FO
4 Mbps
2
Leased line
1 Mbps
3
12 OPD
Khusus
Leased line
512 Kbps
Leased line
512 Kbps
3 Rumah
Dinas Pimpinan
Intranet
Pemprov Jabar
Leased line
512 Kbps
(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Backhaul
Intranet
40Mbps
+
5
22 Lokasi
Kab/Kota
34 OPD
1
4
Intranet
Inkubator e-Gov
Unified Threat
Management
1500 client
(VPN over Internet)
9
Diskominfo
Jabar
Akses
Internet
40Mbps
Koneksi Intranet
via Internet 8
≥ 128Kbps
Internet
3 Area
Publik
7
156 Kantor
Kecamatan
Akses Internet Kabel
Untuk Layanan Hotspot
Up to 1024Kbps
Co-location
Full Rack
Fasilitas
Kolokasi
Penyedia
10
Data & Network Control Room
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Mobile Community Access Point (MCAP)
Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012)
156 Kantor Kecamatan
(26 wilayah Kab/Kota)
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Infrastruktur
Aspek Aplikasi
Aspek Perencanaan
1
2
3
4
5
Aplikasi Lingkup Pemprov (s.d. 2011)
ERP Pemprov
Integrasi Akses Data SDM,
Aset, Keu
SIPKD
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
SIMPEG
SPSE
Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian
Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
SI Pembangunan
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Samsat Online
Sistem Pelayanan Retribusi
eOffice Pemprov
Atisisbada
Sistem Naskah Dinas Internal
Aplikasi Teknologi Informasi
Siklus Barang Daerah
2004
2007
2008
2009
2010
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (2008 - 2011)
Balai LPSE
UPTD Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (2009)
2008
2009
3 Paket
2010
75% Paket
Bina Marga, Kimrum
Seluruh OPD Jabar
1 kota (Sukabumi)
638 paket
2011
100% Paket
100% Paket
(tidak termasuk konsultasi)
(termasuk konsultasi)
Seluruh OPD Jabar
14 kab/kota
7 instansi vertikal
2 BUMD
4 Perguruan Tinggi
1.492 paket
SK.Gub
Tim Pelaksana LPSE
Pergub 113/2009
UPTD (LPSE)
Pergub 55/2010
Tupoksi dan SOP LPSE
Pergub 1/2011 ULP
Pergub 24/2011 Pedoman
Pelaksanaan e-Procurement
Aplikasi Pengelolaan Data (1)
 Aplikasi Data Tak Terstruktur
Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan
Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan
 Aplikasi Terintegrasi
Aplikasi yang bersifat datawarehouse, dimana data dihimpun dari
OPD dan disajikan untuk konsumsi pimpinan daerah sebagai bahan
pertimbangan kebijakan, terdiri dari :
 Sosbudpol
 Perekonomian
 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
 Aplikasi Pusdalisbang Bappeda
Aplikasi yang digunakan untuk menyajikan data dan hasil analisis
pembangunan, termasuk data spasial provinsi jawa barat
Aplikasi Pengelolaan Data (2)
 Atsisbada (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang
Daerah)
Aplikasi yang digunakan untuk inventarisasi barang di lingkungan
Pemprov Jawa Barat, berikut penelusuran siklus barang
24
Aplikasi Data Tak Terstruktur
Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan
Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota
sesuai dengan kebutuhan
25
Aplikasi Terintegrasi (Sosbudpol, Perekonomian,
Infrastruktur & LH)
26
pusdalisbang
27
ATSISBADA
28
Aplikasi Manajemen Pemerintahan (1)
 LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Aplikasi yang digunakan untuk proses pengadaan secara
elektronik, diimplementasikan sejak TA 2010
 SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah,
diimplementasikan mulai TA 2011
 RKA Online
Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Kegiatan
dan Anggaran di lingkungan Pemprov Jabar, diimplementasikan
sejak TA 2009
 E-Office
Aplikasi K3 (Koordinasi, Kolaborasi, Komunikasi) di lingkungan
Pemprov Jawa Barat, mulai diimplementasikan pada TA 2011
29
Aplikasi Manajemen Pemerintahan (2)
 SMS Gateway Layanan Informasi
Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media penyebaran informasi
di lingkungan Pemprov Jawa Barat, untuk tahap pertama ujicoba
dilakukan mulai 2010 di Dinas Kominfo dan rencananya digunakan
di OPD Pemprov Jawa Barat Medio 2011
30
LPSE
31
SIPKD
32
eOffice |
Naskah Dinas Elektronik (2010)
SMS Gateway
34
Aplikasi Pelayanan Masyarakat (1)
 jabarprov.go.id
Website resmi Pemerintah Jawa Barat, sebagai media informasi
bagi masyarakat
 infopublik.jabarprov.go.id
Aplikasi yang digunakan untuk mengantisipasi Keterbukaan
Informasi Publik, dimana masyarakat dapat meminta informasi
melalui aplikasi ini
 Samsat Online
Aplikasi yang digunakan untuk Meningkatkan mutu pelayanan
publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)
 Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Konsep dan Aplikasi yang mempersingkat rentang perizinan, mulai
dari izin usaha, izin rekomendasi lokasi, dll.
35
Aplikasi Pelayanan Masyarakat (2)
 SMS Jabar Membangun
Aplikasi SMS yang digunakan sebagai media komunikasi Pimpinan
Daerah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat. Melalui SMS ini
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan kritik
mengenai kondisi di Jawa Barat
36
jabarprov.go.id
37
infopublik.jabarprov.go.id
38
Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan)
Pembayaran PKB, STNK
dan SWDKLLJ dapat
dilakukan online di
Samsat mana saja:
 35 UPPD
 11 Outlet Samsat
 5 unit Samsat Keliling
Perijinan Terpadu |
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
BPPT Jawa Barat
59 Perizinan
62 Rekomendasi
(11 Bidang)
Kantor Pusat +
Gerai Bogor,
Gerai Cirebon
Online Back-Office
System
Gerai di Cirebon(lima izin)
Izin Perhubungan, Izin
Ketenagakerjaan, Izin Bina
Marga, Izin Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Izin
Perikanan
Gerai di Bogor (empat izin)
izin perhubungan (perpanjangan
izin trayek dan kartu pengawasan),
izin ketenaga kerjaan (Tenaga Kerja
Asing), Izin Bina Marga(Izin Serah
Pakai Tanah), dan Izin Pengelolaan
Sumber Daya Air
SMS Jabar Membangun
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Infrastruktur
Aspek Aplikasi
Aspek Perencanaan
1
2
3
4
5
Mekanisme Perencanaan
Framework Jabar Cyber Province*
*Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
(2008-2013)
Evaluasi Capaian 2009
Sekian
Terima Kasih
46