Transcript paparan_seminar_10-juni-2011

Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik
“Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border”
Perbatasan Indonesia:
Permasalahan di Perbatasan RI - RDTL
Oleh:
Fauzan
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
Jogjakarta, 10 Juni 2011
PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA
(DARAT DAN LAUT)
RI-PHIL
RI-MAL
RI-SING
RI-RDTLLESTE
RI-SIN
Batas Laut Teritorial
Batas Landas Kontinen
Batas Zona Ekonomi Eksklusif
RI-PALAU
Perbatasan Negara Indonesia
KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA
(PP NO. 26/2008 ttg RTRWN )
•
MELIPUTI 12 PROVINSI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
NAD
SUMATERA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI UTARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/India/Malaysia (NAD dan Sumut) termasuk 2 Pulau Kecil Terluar
Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/Vietnam/Singapura (Riau dan Kepri), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar
Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia (Kalbar dan Kaltim)
Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina (Kaltim, Sulteng, dan Sulut), termasuk 18 Pulau Kecil Terluar
Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau (Maluku Utara, Papua Barat, Papua), termasuk 8 Pulau Kecil Terluar
Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini (Papua)
Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (Papua dan Maluku), termasuk 20 Pulau Kecil Terluar
Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste (NTT)
Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia (NTT), termasuk 5 Pulau Kecil Terluar
Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas (NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, NTB), termasuk 19 Pulau Kecil Terluar
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Batas Wilayah dengan Negara Tetangga
1. Batas darat dengan 3 Negara
(Malaysia, Timor Leste, dan PNG) di
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Papua, dan NTT
2. Batas Laut Teritorial dengan 4 (empat)
negara yaitu Malaysia, Papua Nugini,
Singapura, dan Timor Leste.
3. Batas Laut Yurisdiksi (ZEE dan Landas
Kontinen) dengan 9 (sembilan) negara,
yaitu India, Malaysia, Thailand, Vietnam,
Filipina, Republik Palau, Australia,
Timor Leste dan Papua Nugini.
Kawasan Perbatasan Darat :
1. RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan
Kaltim
2. RI-Timor Leste di Provinsi NTT
2. RI-PNG di Provinsi Papua
Kawasan Perbatasan Laut:
1. RI- Thailand/India/Malaysia di laut Andaman
dan Selat Malaka
2. RI – Malaysia/Vietnam/Singapura di Selat
Malaka, Selat Singapura dan Laut Natuna
3. RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi
4. RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik
5. RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan
Laut Aru
6. RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut
Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombay,
Samudera Hindia
7. RI-Laut Lepas di Samudera Hindia
ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN
 Belum disepakatinya beberapa segmen batas dengan negara tetangga.
 Tapal/pilar batas negara kurang terpelihara dengan baik (rusak,








5
hilang/bergeser).
Maraknya aktivitas ilegal (illegal trading, illegal fishing, human trafficking, dll)
Kaya potensi sumberdaya alam, namun belum dikelola optimal dan
berkelanjutan.
Sebagian wilayah perbatasan berada di kawasan hutan lindung yang terbatas
pengembangannya secara ekonomis
Keterbatasan sarana dan prasarana wilayah
Adanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cenderung berorientasi ke
negara tetangga di beberapa lokasi (penggunaan mata uang asing, pelayanan
kesehatan, sumber energi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari)
Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal dan massif di beberapa
lokasi (hutan, ikan), dan dimanfaatkannya kawasan perbatasan sebagai jalur
penyelundupan
Rendahnya kualitas SDM karena minimnya pelayanan sosial dasar.
Di beberapa wilayah terjadi mobilitas tradisional masyarakat yang masih
memiliki hubungan kekerabatan melintasi batas negara.
6
BATAS DARAT
Kondisi Batas Wilayah Negata
RI (Kalimantan) - Malaysia
Dasar Hukum
- The Boundary Convention antara
Belanda - Inggris ditandatangani di
London 20 Juni 1891.
- The Boundary Agreement antara
Belanda – Inggris ditandatangani di
London 28 September 1915.
- The Boundary Convention antara
Belanda – Inggris ditandatangani di
Hague 26 Maret 1918.
- Memorandum of Understanding
antara RI – Mal ditandatangani di
Jakarta 26 Nop. 1973.
- Minute Of The First Meeting Of The
Join Indonesia Malaysia Boundary
Committee Ditandatangani Di
Kinabalu, Sabah Mal. 16 Nop 1974.
Perbatasan
Penegasan batas antara RI-Malaysia telah dilakukan sejak tahun 19752004 telah menghasilkan
1. Panjang batas + 2004 km
2. Tugu batas (type A,B,C,D) sebanyak 19.328 buah lengkap dengan
koordinat
3. Peta berupa Field plan & Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500)
masing masing 1.318 MLP
4. Pos Pamtas : 18 Pos di Kalbar, 6 Pos di Kaltim
5. Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 24 PLB Darat (PLBD) di
Kalimantan
BATAS DARAT
KONDISI BATAS WILAYAH NEGARA RI - PNG
PERBATASAN
Untuk memfasilitasi lintas
batas terdapat 14 PLB di
Papua
Pos Pamtas : 86 Pos
8
Panjang Garis Batas RI-PNG 760 Km. Hasil demarkasi terdapat 14 MM dan
densifikasi 38 titik. Pemasangan tanda batas atau demarkasi batas RI-PNG
sudah dimulai sejak tahun 1966, dimana hingga saat ini jumlah tugu
utama (MM) yang tersedia berjumlah 55 buah, sedangkan tugu perapatan
berjumlah 1792 buah. Permasalahan demarkasi batas yang selama ini
terjadi berupa ketidaktepatan posisi penempatan 14 pilar Meridian
Monument/MM pada koordinat yang disepakati.
BATAS DARAT
Kondisi Batas Wilayah Negara RI - RDTL
PERBATASAN
Panjang Garis Batas RI-Timor Leste :
Sektor Barat 149.1 Km, dan Sektor Timur 199.7
Km dengan deliniasi sudah mencapai 93
persen. Demarkasi di sektor timur mencapai 42
titik, sektor barat 8 titik.
Pos Pamtas: 51 Pos di NTT
9
Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLB
di NTT
Permasalahan batas RI-Timor Leste yaitu adanya
ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera
dalam Dasar Hukum (Traktat 1904 dan PCA 1914)
dengan kenyataan di lapangan maupun yang
diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini.
Penjelasan yang disampaikan oleh warga Indonesia
dan warga Timor Leste terkadang saling berlawanan.
Selain itu masih ada kelompok masyarakat yang
memiliki pandangan yang berbeda. Mereka secara
tradisional memiliki “batas” yang diakui secara turuntemurun oleh suku-suku yang berada di kedua
negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam
kedua dasar hukum tersebut di atas. Di sisi lain tidak
ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung “klaim”
masyarakat tersebut sehingga para perunding tidak
dapat membawa “klaim” tersebut dalam pertemuanpertemuan kedua negara. Permasalahan ini sangat
terasa di sektor barat, khususnya kawasan
Manusasi.
10
Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut
Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai,
Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro,
Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil,
Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong,
Batu Berhanti, Nongsa
Sebatik, Gosong Makasar, Maratua,
Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit,
Manterawu, Makalehi, Kawalusu,
Kawio, Marore, Batu Bawaikang,
Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan
Berhala
Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu,
Fani, Budd, Jiew
Simuk, Wunga
Sibarubaru,
Sinyaunyau,
Mega
Enggano
Batu Kecil
Deli
Manuk,
Nusakambangan
Sophialouisa
Panehan, Sekel,
Barung
Dana (ada 2), Batek,
Alor, Mangudu, Liran
Wetar, Kisar, Leti,
Meatimiarang
Masela, Selaru, Batarkusu,
Asutubun, Larat, Batu
Goyang, Enu, Karang,
Kultubai Selatan, Kultubai
Utara, Panambulai, Karaweira,
Ararkula, Laag, Kolepon
Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)
PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN
DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS
Ind – India
Ind - Singapura
Ind - Vietnam
Ind - Philipina
Ind - Philipina
Ind - Palau
P.Rondo (NAD)
•Tidak Berpenduduk
•Ada Suar
P.Nipa (Riau)
•Tidak Berpenduduk
•Ada Suar
P.Sekatung (RIAU)
•Tidak Berpenduduk
•Ada Suar
P.Marore (SULUT)
•Berpenduduk
•Ada Suar
P.Miangas (SULUT)
•Berpenduduk
•Ada Suar
P.Fani (PAPUA)
•Tdk Berpenddk
•Ada Suar
Ind - Palau
Ind - Philipina
P.Fanildo dan
Bras (PAPUA)
•Tdk Berpenddk
•Tdk Ada Suar
P.Marampit (MALUT)
•Berpenduduk
•Tidak Ada Suar
Ind - Malaysia
P.Berhala (SUMUT)
•Tidak Berpenduduk
•Ada Mercusuar
Dit. TRLP3K, DKP
Sumber: Dishidros TNI-AL
Ind - Australia
Ind – Timor Leste
P.Dana (NTT)
•Tidak Berpenduduk
•Tidak Ada Suar
P.Batek (NTT)
•Tidak Berpenduduk
•Ada Suar, blm operasional
No
Nama Pulau
1. Pulau Rondo
Kondisi Umum
Pulau Rondo terletak di ujung utara Kota Sabang/Pulau Weh yang berbatasan dengan India. Posisi pulau
ini sangat strategis yang terletak di jalur pelayaran internasional.
2. Pulau Berhala
Pulau Berhala terletak di sebelah barat Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan dg Malaysia.
3. Pulau Nipah
Pulau Nipah merupakan pulau tidak berpenghuni yang berada di sebelah utara Kota Batam dan
berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
4. Pulau Sekatung
Pulau Sekatung berada di sebelah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan
langsung dengan Vietnam.
5. Pulau Sebatik
Pulau Sebatik merupakan pulau terluar yang terletak di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung
dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.
6. Pulau Marore
Pulau Marore merupakan salah satu gugusan Kepulauan Kawio yang berada di wilayah Laut Sulawesi
dan berbatasan langsung dengan Philipina.
7. Pulau Miangas
Pulau Miangas merupakan salah satu dari pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Nanusa.
8. Pulau Marampit
Pulau Marampit merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah perairan Laut Sulawesi yang
berbatasan dengan Philipina.
9. Pulau Fani
Pulau Fani merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau dan terletak di
wilayah Samudera Pasifik.
10. Pulau Fanildo
Pulau Fanildo merupakan salah satu dari gugusan Kepulauan Mapia yang berdekatan dengan Pulau Bras
dan terletak di selatan Samudera Pasifik serta berbatasan dengan Republik Palau.
11. Pulau Bras
Pulau Bras merupakan salah satu dari gugusan Kepulauan Mapia yang berdekatan dg. Pulau Fanildo dan
terletak di selatan Samudera Pasifik serta berbatasan dengan Republik Palau.
13
12. Pulau Batek
Pulau Batek merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan Timor Leste.
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar
PULAU RONDO
KONDISI :
• BERBATASAN DENGAN INDIA
• TIDAK BERPENDUDUK
• ADA FASILITAS MENARA SUAR
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar
PULAU BERHALA
KONDISI :
• MEMILIKI SUAR
• TAK BERPENDUDUK TAPI SERING DISINGGAHI
• BERBATASAN DENGAN MALAYSIA
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU NIPAH
Singapura
KONDISI :
• MEMILIKI MENARA SUAR
• BERBATASAN DENGAN
SINGAPURA
• TIDAK BERPENDUDUK & NYARIS TENGGELAM
P. Nipah sebelum Reklamasi
P. Nipah setelah Reklamasi
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar - PULAU SEKATUNG
KONDISI :
• TIDAK BERPENDUDUK
• ADA MENARA SUAR
• BERDEKATAN DENGAN VIETNAM
P. Sekatung (Natuna)/
5 KK
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar
PULAU MARORE, MIANGAS & MARAMPIT

KONDISI :
• BERPENDUDUK, BERINTERAKSI DENGAN PENDUDUK
PHILIPINA
• ADA MENARA SUAR (KECUALI P. MARAMPIT)
• BERBATASAN DENGAN PHILIPINA
Perlunya penanganan khusus Pulau
Miangas dan Pulau Marore sebagai titik
terluar di kawasan perbatasan laut:
 Pada bulan Agustus – Desember, P.
Miangas dan P. Marore terputus
dengan dunia luar. Keterbatasan
prasarana dan sarana transportasi dan
tinggi gelombang laut yang mencapai 3
(tiga) meter mengakibatkan pulau ini
sulit dijangkau.
 Berdasarkan Konstitusi Filipina yang
berpedoman pada Traktat Prancis
(Paris Treaty 1898), Pulau Miangas
(Palmas) merupakan bagian dari
negara Filipina  banyak nelayan
Filipina yang melakukan illegal
fishing di perairan P. Miangas.
 Perairan Pulau Miangas dan Pulau
Marore merupakan daerah yang
dijadikan
jalur
strategis
bagi
pergerakan
teroris
dan
penyelundupan senjata.
Kondisi Pulau Pulau Kecil Terlua
PULAU FANILDO, BRASS, FANI
KONDISI :
• BERBATASAN DENGAN NEGARA PALAU
• TIDAK ADA SUAR (KECUALI P. BRASS)
• TIDAK BERPENDUDUK (KECUALI P. BRASS)
Kondisi Pulau-Pulau Kecil Terluar
PULAU BATEK
KONDISI :
• BERBATASAN DENGAN NEGARA TIMOR LESTE
• TIDAK BERPENDUDUK
• P. BATEK SUDAH ADA MENARA SUAR
21
Indonesia (NTT) - RDTL
22
Indonesia (Maluku) - RDTL
23
Bahan Paparan FGD
Permasalahan
Aspek Batas Wilayah Negara:
 Belum selesainya kesepakatan pada 3 segmen batas (Noel Besi,
Bijaeli Sunan, dan Delomil/Memo)
 Kurang terpeliharanya pilar batas negara
 Kurangnya sosialisasi batas negara terhadap msyarakat
Aspek Pertahanan, Keamanan & Hukum:
 Maraknya kegiatan ilegal dan gangguan keamanan:
a. Ilegal trading, illegal fishing, illegal migration
b. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan
eksodus desa-desa perbatasan
 Terbatasnya sarana prasarana PLB dan CIQS
24
UN-RESOLVED SEGMENT
DI KAB. KUPANG
(NOEL BESI/CITRANA)
TERDPT TNH SENGKETA DI WIL SEPANJANG SUNGAI
NOEL BESI MULAI DR CO 1745-6475 S.D CO. 1870-6770,
STATUS TANAH MSH MERUPAKAN DAERAH STERIL & TDK
DIKELOLA OLEH KE DUA NEGARA SERTA BLM DILAKS
PENGUKURAN OLEH KEDUA NEGARA.
UN-RESOLVED SEGMENT
DI KAB. TTU
(BIJAELI SUNAN OBEN / MANUSASI)
- 70 ORG MASY DS TUBU BANAT MSH
MEMPERMASALAH KAN TANAH SELUAS
489 BIDANG, SEPANJANG 2,6 KM,
SELUAS 142,7 HA DI WIL BIJAEL SUNAN
OBEN CO 4401-5130, 4352-5101 & CO.
4230-5036.
UN-RESOLVED SEGMENT
DI KAB. BELU
( DELOMIL/MEMO )
Ds FOHO AIKAKAR
MEMO/DELOMIL
TERDAPAT RIVER ISLAND/DELTA SUNGAI SELUAS + 41,9 H,
PIHAK RI MENGINGINKAN BATAS BERADA DISEBELAH TIMUR
RIVER ISLAND SDG RDTL DISEBELAH BARATNYA.
Permasalahan
Aspek Ekonomi Kawasan:

Pengelolaan potensi SDA belum optimal

Terbatasnya infrastruktur ekonomi

Lemahnya aspek permodalan dan perdagangan

Kurang berfungsinya pasar tradisional karena adanya perdagangan langsung dari luar daerah ke
Dilli

Rentannya perusakan kawasan lindung

Belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan budi daya

Belum jelasnya status kepemilikan lahan, khususnya yang akan dipergunakan bagi fasilitas publik.
Aspek Sosial Dasar:

Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan
masyarakat

Keterbatasan prasarana pendidikan mengakibatkan rendahnya SDM

Masih terdapatnya warga eks pengungsi Timor Timur/ KBS yang tinggal di barak-barak
Aspek Kelembagaan:
• Belum padunya koordinasi pembangunan, baik lintas pemangku kepentingan maupun lintas
kewenangan pemerintahan;
• Belum tersosialisasinya secara menyeluruh tentang regulasi dan perencanaan penanganan
perbatasan.
28
Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT
29
Bahan Paparan FGD
Pos Lintas Batas
di Mota’ain NTT
Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas
Batas) masih minim, termasuk fungsi
pendukung CIQS (Custom, Immigration,
Quarantine, Security)
30
Bahan Paparan FGD
Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT
Sarana prasarana di PLB (Pos Lintas Batas)
masih minim, termasuk fungsi pendukung
CIQS (Custom, Immigration, Quarantine,
Security)
31
Bahan Paparan FGD
Pos Lintas Batas di Mota’ain NTT
Militer berada di posisi terdepan di PLB dan
menjalankan fungsi yang kurang tepat
32
Kegiatan Ilegal di Perbatasan
Penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak)
33
Bahan Paparan FGD
Upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal untuk menghindari kecemburuan dan
kesenjangan ekonomi dengan masyarakat pendatang.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari sisi pendidikan maupun
kesehatan agar masyarakat perbatasan mampu bersaing secara kompetitif
dengan kelompok masyarakat lain, termasuk masyarakat di wilayah negara
tetangga.
3. Penguatan rasa nasionalisme melalui kegiatan pendidikan serta melalui
pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokratisasi
4. Di wilayah-wilayah dengan konsisi sosial budaya yang masih kental, perlu
dilakukan pemberdayaan dan penguatan lembaga-lembaga adat yang ada
sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
yang terjadi di masyarakat
5. Perlu ditingkatkan upaya pengamanan dan pengawasan untuk mencegah
terjadinya kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional
lainnya.
34
35