Transcript AKSI_-_marbella_28-30_nov_2012 - E

REVITAPROVINSI LISASI
AKSI BANTEN
ASOSIASI KEPALA SEKOLAH
INDONESIA (AKSI),
REVITALISASI AKSI
Drs. Eman Sugiman, M.P.d
Ketua AKSI Provinsi Banten
Kepala SMA Negeri 2 Kota Cilegon
Marbella, 28-30 November 2012
2
Tujuan Pembahasan
1.Untuk mengetahui kedudukan
dan Peran AKSI ditengah-tengah
komunitas pendidikan
2.Untuk memahami mekanisme dan
merancang aktivitas organisasi
3.Untuk meningkatkan potensi dan
kompetensi Kepala Sekolah agar
mutu proses dan hasil
pembelajaran meningkat
3
RASIONAL
Kepala Sekolah/Madrasah: TK-SD-SMP-SMA/SMK
Berkewajiban mengembangkan kompetensi untuk
pengelolaan pendidikan yang bermutu.
Pengembangan kompetensi dapat diwujudkan melalui
pemahaman akan SNP, MBS dan Standar Mutu Pendidikan
serta Implementasinya dengan memperkecil disparitas
serta pemisah atas keanekaragaman tingkatan melalui
wadah organisasi profesi
AKSI, organisasi profesi Kepala Sekolah/Madrasah
TK-SMP-SMA/SMK yang konsen pada peningkatan
profesionalisme dan mutu pendidikan
4
DASAR HUKUM
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
4. PP Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Mendiknas No.13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah
5
Latar Belakang




Kemajuan kehidupan Bangsa dan negara
ditentukan oleh kualitas pendidikan, baik dari
sudut proses maupun hasil;
Mutu berkaitan erat dengan pengelolaan dan
hal ini ditentukan oleh pengelola, yakni
Kepala Sekolah/Madrasah;
Antara satuan pendidikan yang satu dengan
yang lain dan antara satu tingkatan
pendidikan yang satu dengan tingkatan yang
lain terdapat jurang pemisah dan disparitas
yang dalam;
Perlu adanya wadah organisasi yang
mempersatukan seluruh Kepala
Sekolah/Madrasah
6
Pendirian AKSI
AKSI, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia adalah organisasi
Kepala-kepala Sekolah/Madrasah mulai dari TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA, SMK
AKSI didirikan di Bandung pada tanggal 9 Oktober 2003 untuk
jangka waktu yang tidak terbatas (Pasal 1 ayat 4 Anggaran
Dasar AKSI)
Pendirian AKSI berawal dari keinginan agar seluruh Kepala
Sekolah/Madrasah dari semua tingkatan bersatu dalam satu
wadah organisasi, tanpa dibedakan oleh tingkatannya
Pendirian AKSI juga bertolak dari asumsi bahwa semua
tingkatan pendidikan merupakan satu kesatuan yang
berkesinambungan
Asumsi yang ikut mempengaruhi: Mutu Sumber daya Manusia
ditentukan oleh mutu pendidikan dan mutu pendidikan
ditentukan oleh kualitas Profesionalisme Kepala Sekolah
7
HAKEKAT :
• Kepala Sekolah adalah guru dengan
kualifikasi kompetensi Kepribadian,
Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan
Sosial;
• Kepala Sekolah adalah profesi, maka AKSI
adalah organisasi Profesi
• Sebagai organisasi Profesi, AKSI harus
memiliki Kode Etik dan orientasi jangka
panjang bagi kemajuan kualitas pengelolaan
sekolah yang berdampak bagi kemajuan
bangsa dan negara
8
Tujuan AKSI: Pasal 3 AD AKSI
1. Secara aktif melaksanakan dan mewujudkan
Tujuan Pendidikan Nasional
2. Mengembangkan sistem dan pelaksanaan
Pendidikan Nasional
3. Menjalin solideritas antar Kepala
Sekolah//Madrasah dari berbagai tingkatan
4. Wadah pemersatu antar Kepala Sekolah
5. Meningkatkan profesionalisme Kepala
Sekolah/Madrasah
6. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu
9
 Kepala sekolah dari seluruh tingkatan bisa
menjadi anggota AKSI, dengan cara
mendaftarkan diri secara sukarela
 Anggota memiliki hak dan kewajiban yang
tercantum dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
 Salah satu hak anggota adalah memilih dan
dipilih menjadi Ketua Umum AKSI
10
Kepengurusan AKSI
1.Pengurus AKSI terdiri dari DPP, DPD
(Provinsi), dan DPC (Kota/Kabupaten)
2.Pengurus AKSI meliputi Dewan Pengurus
dan Dewan Penasehat
3.Masa jabatan Kepengurusan adalah 4
(empat) tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali
11
Struktur Dewan Pengurus
1.
2.
3.
4.
5.
Seorang Ketua Umum
10 (sepuluh) orang Wakil Ketua, yang masingmasing satu dari TK, RA, SD, MI, SMP, MTs., SMA,
MA, SMK, dan SLB
Seorang Sekretaris Jenderal dengan beberapa
Wakil Sekretaris
Seorang Bendahara dengan beberapa Wakil
Bendahara
Ketua Departemen dengan beberapa orang
anggota Departemen
12
Struktur Dewan Penasehat
 Seorang Ketua, dipilih dalam Kongres
 Anggota, sesuai dengan kebutuhan, dipilih dalam
Kongres
 Masa jabatan 4 (empat) tahun
 Anggota Dewan Penasehat dapat dipilih kembali
13
Forum Organisasi
1. Kongres (4 tahun sekali)/Kongres Luar
Biasa
2. Rapat Kerja, 4 (empat) tahun sekali
3. Rapat Pimpinan
14
Kongres/Kongres Luar Biasa
1. Kongres diselenggarakan 4 (empat) tahun
sekali
2. Waktu, Tempat dan Agenda Kongres
ditentukan oleh DPP AKSI
3. Jumlah peserta Kongres ditentukan oleh
Forum yang ditetapkan untuk itu
4. Pengurus Provinsi dan Kota/Kabupaten
diundang secara resmi
5. Kongres luar biasa diselenggarakan apabila
terjadi hal yang tidak sesuai dengan AD/ART
atau peristiwa yang tidak dikehendaki
15
Tugas Kongres
1. Memilih Ketua Umum dengan suara
terbanyak
2. Menetapkan dan merubah AD/ART
3. Merumuskan Program Kerja
4. Menetapkan Peraturan Organisasi
5. Meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum
DPP AKSI
16
RAPAT KERJA
1. Rapat Kerja diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali
2. Rapat kerja diikuti oleh seluruh pengurus pada
periode yang bersangkutan dan menyertakan
utusan Provinsi serta Kota/Kabupaten
3. Rapat kerja bertugas untuk menetapkan program
kerja dan kebijakan strategis
4. Rapat Kerja di tingtkat Provinsi dibuka oleh DPP, di
tingkat Kota/Kabupaten dibuka oleh DPD Provinsi
yang bersangkutan
17
RAPAT PIMPINAN
• Peserta Rapat Pimpinan: Ketua Umum, Ketua-ketua,
Sekretaris, Bendahara, Kepala Departemen
• Tugas Rapat Pimpinan:
1. Menetapkan kebijakan insidental
2. Menetapkan kebijakan yang membutuhkan
penanggulangan sesegera mungkin
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota atau anggota
Pengurus yang melanggar AD/ART dan yang
dijatuhi hukuman pidana tetap oleh badan
peradilan yang berwenang
4. Merehabilitasi keanggotaan yang telah dijatuhi
sanksi
18
Hubungan dengan
Lembaga/Organisasi lain
19
AKTIVITAS AKSI
1. Kongres Pertama (2006) di Lembang :Piagam Lembang
2. Rapat Kerja AKSI (2007) di Serang - Banten : AKSI
diharapkan
memayungi seluruh kepala-kepala
sekolah : Pengarahan
Mendiknas, Prof. Dr. Bambang
Sudibyo
3. Seminar tentang UN di Bandung (2006 & 2008)
4. Seminar tentang Peran Strategis Kepala Sekolah (2006)
di Bandung
5. Bekerjasama dengan LPMP (2006-2007) dalam
penyelenggaraan TOT Kota Kabuapeten di Jawa Barat
6. Ikut dalam pembentukan Asosiasi Kepala Sekolah
tingkat ASEAN (SEASPF) di Jakarta (2008)
7. Kunjungan ke Departemen Pendidikan Nasional (Mei
2010)
8. Studi Banding ke negara asing (Korea 2011)
9. MOU dengan oraganisasi sejenis pada tingkat global
(Bangkok 2011)
10. Dan lain-lain
20
Issu AKSI :
• Otonomi daerah: pengangkatan Kepala
Sekolah
• “Periodesasi Kepala Sekolah”
• Ujian Nasional
• Lisensi Kepala Sekolah
• Sertifikasi Guru dan Kinerja Guru
• Tunjangan Profesi
Catatan Khusus
Kualifikasi Kepala Sekolah menurut Permen
Nomor 13 tahun 2007
A.
Kualifikasi Umum :
1. Minimal Sarjana (S-1)
2. Usia maksimal 57 tahun
3. Pengalaman mengajar minimal 5 tahun
4. Pangkat minimal III/C atau setara (swasta)
B. Kualifikasi Khusus :
1. Guru pada sekolahnya
2. Memiliki sertifikat pendidik
3. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah
C. Kompetensi :
1. Kompetensi Kepribadian
2. Kompetensi Manajerial
3. Kompetensi Kewirausahaan
4. Kompetensi Supervisi
5. Kompetensi Sosial
Tugas Kepala Sekolah :
1. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
2. Merumuskan tujuan dan terget mutu yang
akan dicapai;
3. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan,
dan kelemahan sekolah;
4. Membuat rencana strategis dan rencana kerja
tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
5. Bertanggungjawab dalam membuat keputusan
anggaran sekolah.
PERAN KEPALA SEKOLAH :
Kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin, yaitu seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai,
dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai
dengan standar pengelolaan sekolah.
• Mengorganisasikan Sekolah
• Mengkoordiner sumber daya manusia (Tenaga
Pendidik, Kependidikan, dan Siswa),
• Optimalisasi potensi sekolah (sarana/prasaran,
gedung, dan fasilitas lain);
• Mensosilisasikan visi, misi, tujuan dan strategi;
• Menjalin mitra dengan berbagai komponen
(stake holder pendidikan)
Kepsek Profesional:
Revitalisasi Kepala sekolah profesional :
1. Kinerja tinggi
2. Memiliki kompetensi Kepala sekolah dan Guru
3. Memiliki kompetensi dalam menulis karya ilmiah
4. Memiliki kemampuan meneliti
5. Berusaha meningkatkan pangkat dan golongan
6. Selalu ingin tahu
7. Selalu terlibat aktif falam aktivitas kepala sekolah
8. Mampu menyusun RPP (SMK, RPP berbasis spektrum)
Untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah:
1.
To be number one
2.
Bagaimana menjadi manajer, dst
3.
Sekolah unggul, sekolah yang menjadi impian masyarakat, sekolah yang
efektif
Catatan
• RSBI jangan sampai menjadi kastanisasi
pendidikan;
• Kompetensi Kepala Sekolah juga harus
diikuti dengan kompetensi guru
(Pedagogik-Kepribadian-SosialProfesional)
Bahan Diskusi
• Bagaimanakah strategi yang perlu dilakukan oleh kepala
sekolah agar sekolah MENJADI LEBIH BAIK !
• Bagaimanakah menciptakan kondisi sekolah agar
kebersamaan di sekolah dapat terwujud dengan baik ?.
• Bagaimanakah menumbuhkan jiwa enterpreneurship/
kewirausahaan di kalangan para kepala sekolah ?.
• Bagaimanakah mengimplementasikan MBS dari sebuah
konsep menjadi sebuah kebijakan dan real action di
sekolah
• Bagaimanakah figur kepala sekolah ideal dalam konteks
kondisi di Provinsi Banten ?.
.