Transcript 5 Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah

KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMDIKBUD TERKAIT CAPAIAN OPINI WTP
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional PK dan LK
Ditjen Dikdas Tahun 2012
Hotel Pasific Palace, Batam
1
Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian
Pendidikan Nasional Tahun Angaran 2010
1
Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar
mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).
2
Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum
dapat ditelusuri dokumen sumbernya.
3
Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman
dalam Laporan Keuangan Kemendiknas 2010.
4
Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima
5
Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan
hibah yang diterima pada Tahun 2010.
6
Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya
karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat
perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU.
7
Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini
kebenarannya, ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan
(mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.
Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian
Pendidikan Nasional Tahun Angaran 2010
8
Terdapat nilai piutang pada tiga PTN BLU yang di uji petik
belum disajikan dalam Neraca.
9
Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun SOP pencatatan dan
pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum
selesai dibuat.
10 Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak
dilaporkan di Neraca.
11 Tidak
melakukan pencatatan atas persediaan
dan nilai
persediaan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik
12 Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena
adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN .
13 Tunjangan profesi dan beasiswa belum dibayar.
Syarat agar LK mendapat Opini WTP
1
Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai (SPI)
2
Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) PP No 71 Tahun 2010
3
Laporan keuangan bebas dari salah saji material
4
Pengungkapan memadai atas laporan keuangan
telah dibuat dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
5
Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat
Kepada Aturan)
TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Tingkat Kementerian Negara/Lembaga
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
Tingkat Eselon 1
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1
(UAPPA-E1)
Tingkat Wilayah
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah
(UAPPA-W)
Tingkat SatuanKerja
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
5
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI
WTP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2011
Instruksi Mendiknas No 1 Tahun 2011
6 Oktober 2011
6
RENCANA AKSI MEWUJUDKAN OPINI
WTP TAHUN 2011
Melalui Dua Pendekatan :
I
Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008)
II
Rencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat
Praktis
I. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(PP 60/2008)
1
MEMBANGUN LINKUNGAN PENGENDALIAN
2
MELAKSANAKAN PENILAIAN RISIKO
3
AKTIVITAS PENGENDALIAN
4
INFORMASI & KOMUNIKASI
5
MELAKUKAN PEMANTAUAN
II. Rencana Aksi Melalui Pendekatan yang
Bersifat Praktis
1
Komitmen Bersama Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan
Dengan Opini WTP
2
Menindaklanjuti Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan TahunTahun Sebelumnya
3
Rencana Aksi Pada Tingkat Satker UAKPA (Pusat dan
Daerah)
4
Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA W)
5
Rencana Aksi Pada Tingkat Wilayah (UAPPA-E1)
6
Rencana Aksi Pada Tingkat Kemeterian (UAPA)
7
Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Penguatan Rencana
Aksi .
Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan
8
1. KOMITMEN BERSAMA
Keinginan yang sungguh-sunguh seluruh
jajaran Kemdiknas baik di pusat maupun di
daerah untuk mewujudkan Laporan
Keuangan tahun 2011 dengan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
2. TINDAKLANJUT TEMUAN BPK-RI 2010
1
Penguatan Tim Percepatan TL (Hasil Pemeriksaan BPK RI)
oleh masing-masing Sekretaris Unit Utama
2
Penyampaian temuan BPK-RI Tahun 2010 kepada Unit
Utama
3
Pemaparan perkembangan tindaklanjut masing-masing
Unit Utama pada Rapim Kemdiknas
4
Pertemuan dan diskusi
berkelanjutandengan Satuan
Kerja dilingkungan Kemdiknas
5
Verifikasi tindaklanjut Bansos dengan rekomendasinya,
oleh auditor dipimpin loleh Inspekturnya masing-masing
6
Penyampaian Tindaklanjut Temuan ke BPK-RI
mencapai 63,51 %
telah
3. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KPA (UAKPA)
1
Memastikan bahwa Laporan Keuangan UAKPA (Neraca,
LRA dan CaLK ) Selesai Tepat Waktu
2
Laporan Keuangan telah Didukung oleh Proses Akuntansi
yang Lazim baik disusun secara Manual maupun melalui
Aplikasi (SAK & SIMAK-BMN)
3
Akun Laporan Keuangan di Dukung oleh Buku Besar, Buku
Pembantu, Buku jurnal, Dokumen Sumber dan daftar
Rinciannya
4
Menjaga Tidak Timbul Masalah Baru yang berakibat tidak
tercapainya Opini WTP
5
Menghilangkan/meminimalkan
Permasalahan
yang
biasanya ada pada tiap Akun Laporan Keuangan (Lihat
Rencana Aksi Per Akun)
6
Mengkonversikan Laporan Keuangan BLU berbasis SAK ke
Laporan Keuangan BLU berbasis SAP agar bisa dikompilasi
4. RENCANA AKSI PADA TINGKAT
WILAYAH (UAPPA-W)
1
Menyepakati Batas Waktu Penyelesaian
Laporan Keuangan KPA dengan Pimpinan
Satker.
2
Pembinaan Penyusunan Laporan Keungan
Tingkat KPA dan Monitoring Penyelesaiannya
3
Menggabungkan/Mengkompilasi Laporan
Keuangan KPA pada Tingkat Wilayah
5. RENCANA AKSI PADA TINGKAT ESELON-I
(UAPPA ES-I)
1
Menyepakati
Batas Waktu Penyelesaian
Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dengan
Penanggungjawab Wilayah
2
Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
Tingkat
Wilayah
dan
Monitoring
Penyelasaiannya
3
Menggabungkan/Mengkompilasi
Laporan
Keuangan Tingkat Wilayah pada Tingkat
Eselon-I
6. RENCANA AKSI PADA TINGKAT KEMENTERIAN
(UAPA/SEKJEN)
1
Menetapkan Neraca Awal Per 1 Januari 2011
Sembilan Unit Utama Pasca Reorganisasi
pada
2
Menyepakati
dengan Pejabat Eselon-I Batas Waktu
Penyelesaian Laporan Keuangan pada Tingkat Es-I.
3
Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
dan Monitoring Penyelasaiannya
5
Menggabungkan/Mengkompilasi
Laporan
Keuangan
Tingkat Eselon-I Menjadi Laporan Keuangan pada Tingkat
Kementerian terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (Beserta lampirannya)
Es-I
Upaya yang telah dilakukan
1 Merubah pola audit dari post menjadi on
going audit (sesuai dengan peran Itjen
sebagai APIP)
2 Audit difokuskan pada Laporan Keuangan
3 Sebelum
audit
dilakukan
pemahaman kepada auditor
coaching pelaksanaan audit ini
diberikan
sekaligus
4 Setelah kembali dilakukan diskusi terhadap
temuan2 yang diperoleh dilapangan selama
melakukan audit
Upaya yang telah dilakukan
5
Mengirim butir2 temuan BPK dan Itjen yang
sering terjadi kesemua Satker Kemdiknas untuk
menjadi perhatian
6
Mengadakan
pendampingan
penyusunan Laporan Keuangan.
7
Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap LK
semester I TA 2011.
8
Menjalin
komunikasi
dengan
BPK-RI.
Mengantarkan TL, konsultasi tentang upaya TL,
dan menyamakan persepsi tentang temuan serta
konsultasi tentang upaya roadmap to WTP
terhadap
9. Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan
di Setiap KPA dengan tugas :
1
Berkoordinasi dengan pimpinan Unit Akuntansi untuk
menyiapkan LRA, Neraca, CaLK dan dokumen sumber
(SP2D, SPM, SPP dan dokumen pendukungnya serta
dokumen aset). Dilaksanakan sebelum dan selama
pemeriksaan.
2
Memberikan fasilitasi
kepada auditor selama
pemeriksaan
berlangsung
antara
lain
menjadi
penghubung antara auditor dengan pejabat Kemdiknas
termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah.
3
Bersama dengan pimpinan Unit Akuntansi memberikan
penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan
yang ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.
KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD TAHUN 2012
1. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas
2. Mengawal kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan berperan sebagai: pendorong,
pengarah, pemberi peringatan dini (early warning), dan
pemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang;
3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan
pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern;
5. Mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean
Government.
5
1
PENGUATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN TUGAS
1. Menyiapkan Prosedur Operasional Standar (POS)
2. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui
kegiatan perencanaan audit, pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan hasil audit;
3. Membuat profil Satker di lingkungan Kemdikbud;
4. Melaksanakan Inpres terkait dengan pencegahan
korupsi;
5. Meningkatkan kompetensi pegawai.
6
2
MENGAWAL KEBIJAKAN STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peranan Inspektorat Jenderal:
1. Pendorong pelaksanaan program strategis
Kemdikbud;
2. Pengarah implementasi Sistem Pengendalian
Intern;
3. Pemberi peringatan dini terhadap kegiatan yang
mengandung resiko; dan
4. Pemberhenti kegiatan yang berpotensi
menyimpang;
5. Mengawal efektifitas implementasi kebijakan
Mendikbud terkait dengan: pelarangan pungutan
(SD dan SMP), penyaluran dana BOS, Ujian
Nasional yang jujur, Bantuan Sosial yang tepat
sasaran, dll;
7
3
MEMBANGUN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
1. Mendorong terlaksananya Pendidikan
Anti Korupsi di semua jenjang pendidikan
2. Memperluas pelaksanaan LHKPN;
3. Membangun Unit Pengendalian
Gratifikasi;
4. Penertiban Barang Milik Negara.
8
4
MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM ITJEN
DAN PEMBERDAYAAN SPI DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD
a. Pendalaman materi substansi pengawasan melalui:
Pelatihan Kantor Sendiri, Seminar dan Workshop;
b. Diklat Risk Based Audit, SPIP, Pengadaan Barang/Jasa,
Audit Investigatif, Audit Perencanaan, Reviu Laporan
Keuangan, Operasional SIMAP dan SIMONTILA, Jabatan
Fungsional Auditor (JFA), dll;
c. Aktif dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group
Discusion (FGD);
d. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
9
5
MENDORONG TERWUJUDNYA
GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT
1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara
2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan barang dan jasa
3. Pendampingan dan Reviu Laporan
Keuangan
4. Reviu LAKIP dan Evaluasi SAKIP
5. Pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern
(SPI) Satker
6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
(BPK-RI, BPKP, dan Itjen)
10
Ketika sulit yang terpikir,
Maka sulit yang terjadi.
Ketika mudah yang terpikir,
Maka mudah yang terjadi
Apa yang kita pikirkan
Itulah yang terjadi