DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) PROVINSI DIY

ALUR KEBIJAKAN FISKAL DAERAH PENDAPATAN PAD 1. Pajak 2. Retribusi 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan 4. Lain-lain PAD sah

DANA PERIMBANGAN

Pembiayaan

Pemanfaatan Aset, Produktif 1

BUMN/BUMD SWASTA BELANJA EFISIEN

2

KSP BGS

BUMD Dana Bergulir S U N Pinjaman Daerah / Obligasi Daerah

PDRD PUBLIC INVESTMNT

5

PDRB Perkapita Pendekatan Wil Pemb DANA DEKON/TP APBD PROV/KAB/KOTA

3

BL BTL BLUD

• • • • • •

Infrastruktur: Jalan Jembatan Pelabuhan Bandara Listrik Telekomunikasi STIMULUS

PUBLIC INVESTMNT PRIVATE INVESTMNT

SUBSIDI benih, bibit, pupuk

MENINGKATNYA CITRA PELAYANAN PUBLIK

STIMULUS

4

Percepatan

• IMB • Amdal • Ijin Lokasi • HO

PDRB

(

Primer Sekunder

,

Tersier

)

ISU STRATEGIS

A.

B.

C.

D.

Kebijakan Keuangan Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Mensejajarkan Posisi Pendapatan, Belanja dan Aset sebagai unsur penilaian kinerja keuangan Peraturan-peraturan baru di Keuangan Daerah

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PROVINSI DIY TAHUN 2013

TITIK BERAT ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

   Kebijakan pendapatan diarahkan kepada keuangan daerah provinsi DIY ketersediaan dana berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.

yang Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah

(value added),

sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.

Arah pembiayaan Provinsi DIY diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan.

KEBIJAKAN PENDAPATAN

 

Pendekatan Pelayanan kepada Wajib Pajak Penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi)



Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal berbasis Teknologi Informasi;

 

Peningkatan kinerja BUMD Peningkatan Dana Perimbangan

6

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sumber : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pajak Daerah : PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Pengambilan serta

Pemanfaatan

Air Permukaan.

Retribusi Daerah : Retribusi Jasa Umum (plyn kesehatan dll), Retribusi Jasa Usaha (sewa tanah dll) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Pos dan Telekomunikasi) Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani, BPD DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain.

 

LANJUTAN………

Optimalisasi Aset Daerah

Pemerintah dioptimalkan Provinsi DIY memiiki pemanfaatannya aset untuk yang dapat pelayanan lebih kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan pembentukan kerjasama badan dengan usaha baru pihak yang lain/swasta, khusus dan untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta.

Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat.

Sedangkan bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah.

Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD

 Perbaikan Manajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD.

 Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.

9

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10

Lanjutan ……..

Belanja Daerah disusun menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan serta akun belanja Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas : urusan wajib dan urusan pilihan Belanja Daerah menurut organisasi disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan tersebut dan bertindak sebagai uang/barang pusat-pusat pertanggungjawaban Belanja Daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah Belanja Daerah menurut akun belanja sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah.

Penyusunan Anggaran Belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB dan standar satuan harga.

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Pegawai

 

Penyediaan gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam penghitungan DAU 2012 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ke-13 Memperhitungkan adanya tunjangan ketiga belas PNSD dan CPNSD serta "accres' gaji dg nilai sebesar 1%

Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN)

2.

Bantuan Sosial



Pemberian bantuan dapat dalam bentuk uang dan/atau barang

 

Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif, dapat memenuhi berkelanjutan persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dan sesuai tujuan penggunaan

Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN)

3.

Belanja Bagi Hasil

 

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah.

4.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN)

Bantuan Keuangan

  

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN)

5.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan

B. Kebijakan Belanja Langsung

1.

2.

3.

4.

Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, dan Rencana Strategis SKPD Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Pegawai. Penganggaran honorarium PNSD dan Non PNSD memperhatikan asaas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

Belanja Barang dan Jasa.

-

Penganggaran barang pakai habis sesuai kebutuhan nyata dan memperkirakan barang persediaan tahun berjalan Penganggaran perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerjanya.

Priotitas menggunakan aset/fasilitas daerah.

4.

Belanja Modal

-

Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD Pengadaan barang ineventaris dilakukan setelah evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang ters edia Khusus pembangunan gedung dan bangunan milik pemerintah memperhatikan peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara) perundangan yang berlaku (Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penganggaran belanja modal meliputi sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap dimaksud sampai siap digunakan.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

 

Penerimaan pembiayaan

merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Penyebab utama terjadinya defisit adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat pembiayaan dalam dari tahun rangka ke menutup tahun.

defisit Penerimaan anggaran

utama

adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiIPA), sedangkan yang

kedua

berasal dari penerimaan piutang daerah dan penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan.

Pengeluaran pembiayaan

diprioritaskan pada pengeluaran yang

bersifat wajib

, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan

untuk penyertaan modal

kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

19

KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

(Berpedoman pd Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri 39 Tahun 2012)

HIBAH

DEFINISI

BANSOS

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - perusahaan daerah, - masyarakat dan -organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada : - individu, - keluarga, - kelompok dan/atau -Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kemungkinan dan selektif terjadinya yang bertujuan untuk melindungi dari

resiko sosial

MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA

Ditujukan

program

untuk

dan

menunjang

kegiatan pencapaian

pemerintah daerah

sasaran

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

RESIKO SOSIAL

Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi

terjadinya kerentanan sosial

yang ditanggung oleh

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

P E M B E R I A N H I B A H

o

Hibah kpd Pemerintah

diberikan kpd satker dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yg

wilayah kerjanya berada dalam daerah yg bersangkutan

.

o

Hibah kpd pemda lainnya di

berikan kpd

daerah otonom baru

hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

o

Hibah kpd perusahaan daerah

diberikan kpd BUMD

hibah

sesuai dengan perundang-undangan.

dlm rangka penerusan

yg diterima pemda dari Pemerintah ketentuan peraturan o

Hibah kpd masyarakat

diberikan kpd adat istiadat,

kelompok orang yg memiliki kegiatan tertentu

dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, dan keolahragaan non profesional.

o

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan

diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

.

Pemda dpt memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang meliputi :



i ndividu, keluarga, dan/atau masyarakat politik, bencana, atau memenuhi kebutuhan hidup minimum yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, fenomena alam agar dapat



lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

P E M B E R I A N B A N S O S

K R I T E R I A PEMBERIAN HIBAH PEMBERIAN BANSOS Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:

   

Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; Tidak wajib dan tidak mengikat; Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran , kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Sekurang-kurangnya harus berdasar atas: 1. Selektif : Ditujukan utk melindungi dari resiko sosial. 2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan.

3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dpt berkelanjutan :



Bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan tidak wajib dan tidk harus berulang diberikan setiap tahun anggaran.



Dalam keadaan tertentu dpt berkelanjutan diartikan dapat diberikan setiap TA sampai lepas dr resiko sosial.

4. Sesuai tujuan penggunaan : Rehab Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggul Kemiskinan dan Penanggul Bencana

Lanjutan…

1. Rehabilitating Sosial : Ditujukan utk memenuhi dan mengembangkan kemampuan sesorang yg mengalami secara wajar disfungsi sosial agr dpt melaksanakan fungsi sosialnya ….

merehabiltasi yang terkena disfungsi sosial .

2. Perlindungan Sosial : ditujukan utk mencegah dan menangani resiko dr guncangan dan kerentanan sosia l seseorang, keluarga, kel masyarakat agr kelangsungan hidupnya dpt dipenuhi sesuai dgn kebutuhan dasar minimal....

mencegah dan menangani dr guncangan dan resiko sosial 3. Pemberdayaan Sosial : ditujukan utk menjadikan sesorang atau kel masyarakat yg mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya ….

penanganan masalah sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar.

4. Jaminan Sosial : merupakan skema yg melembaga utk menjamin penerima bantuan agr dpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yg layak ...

dapat hidup layak.

5. Penangulangan Kemiskinan : merupakan kebijakan program dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kel masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tdk dpt memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan...

bagi yang tidak punya sumber mata pencaharian dan tdk mampu memenuhi kebutuhan yang layak 6. Penanggulangan Bencana : merupakan serangkaian upaya yg ditujukan utk rehabilitasi....

merehabilitasi setelah terkena bencana

HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

a. telah terdaftar pada pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. berkedudukan dalam wilayah adminis trasi pemda yg bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap.

PENGANGGARAN HIBAH/BANSOS

USULAN TERTULIS CALON PENERIMA (1) (5) KUA & PPAS EVALUASI (2) (3) REKOMENDASI S K P D TERKAIT (6) (7) RKA-PPKD (UANG) RKA-SKPD (BRG/JASA) KEPALA DAERAH (9) R-APBD PERDA APBD (3) MELALUI (3) (4) PERTIMB ANGAN (8) TAPD PYSN RKA (6)     Hibah/Bansos berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah/bansos, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/jasa berkenaan, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Bansos berupa barang dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja barang, obyek belanja bansos barang berkenaan, dan rincian obyek belanja bansos barang kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah /bansos.

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN

      Hibah berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD.

KDH menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan KDH berdasarkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Yg menjadi dasar penyaluran/penyerhan Hibah Hibah dituangkan dalam NPHD yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: 1.

2.

3.

Pemberi dan penerima hibah; Tujuan pemberian hibah; Besaran/jenis hibah; 4.

5.

Hak dan kewajiban; Tata cara 6.

penyaluran/penyerahan hibah; Tata cara pelaporan hibah; KDH dapat menunjuk pejabat yang menandatangani NPHD Penyaluran/penyerahaan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD; Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan LS.

H I B A H B A N S O S

    Bansos berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, bansos berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA SKPD.

KDH menetapkan daftar penerima bansos dengan keputusan KDH berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran menjadi APBD, yang dasar penyaluran/penyerahan bansos.

Pencairan bansos dengan cara LS Pencairan bansos sampai dengan Rp.

5 Juta dpt dilakukan dgn mekanisme TU

 Penerima hibah

berupa uang

menyampaikan laporan kpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait  Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

a. usulan calon b. daftar penerima hibah c. NPHD d. pakta integritas penerima hibah e. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PELAPO RAN DAN PERTAN GGUNG JAWAB AN

 Penerima hibah

berupa barang/jasa

menyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait.

 Hibah berupa barang yg belum diserahkan kpd penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah

PENERIMA

a.

Lap. penggunaan hibah b.

Surat peryataan penggunaan hibah tanggungjawab c.

Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

catatan :

 

a

dan

b

disampaikan kepada KDH sedangkan

c

disimpan oleh penerima sebagai objek pemeriksaan.

PELAPO RAN DAN PERTAN GGUNG JAWAB AN

 Penerima bansos

berupa uang

menyampaikan laporan kepada KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait  Penerima bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bansos yang diterimanya  Penerima bansos

berupa barang/jasa

menyampaikan laporan kepada KDH melalui SKPD terkait.

 Bansos berupa barang yg belum diserahkan kepada penerima bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah PERTANGGUNGJAWABAN

PEMDA

a. usulan calon b. daftar penerima bansos c. pakta integritas penerima bansos d. bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa

PENERIMA

a. Lap. penggunaan bansos b. Surat peryataan tanggungjawab penggunaan bansos c. Bukti pengeluaran yg lengkap dan sah

catatan :



a

dan KDH

b

disampaikan kepada  sedangkan

c

.disimpan oleh penerima sebagai objek pemeriksaan.

LRA SKPD

 

BELANJA LANGSUNG JENIS BELANJA BARANG DAN JASA OBJEK BELANJA: 1.

2.

3.

HIBAH BARANG/JASA YG AKAN DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA/MASY BANSOS BARANG YG AKAN DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA/MASY BARANG & JASA LAINNYA LRA SKPD KONSOLIDASI

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG JENIS BELANJA: 1. BELJ. PEGAWAI 2. BELJ. BUNGA 3. BELJ. SUBSIDI 4. BELJ. HIBAH 5. BELJ. BANSOS 6. BELJ BAGI HASIL 7. BELJ .BANTUAN KEUANGAN 8. BELJ .TDK TERDUGA LRA PEMDA KONVERSI (SAP)



BELANJA OPERASI 1. BELJ. PEGAWAI 2. BELJ. BARANG 3. BELJ. BUNGA 4. BELJ. SUBSIDI 5. BELJ. HIBAH 6. BELJ. BANTUAN SOSIAL

1.

2.

3.

SKPD terkait melakukan monev atas pemberian hibah dan bansos.

Hasil monev disampaikan kpd KDH dgn tembusan kpd SKPD yg mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Dalam hal hasil monev terdapat penggunaan hibah atau bansos yg tdk sesuai dgn usulan yg telah disetujui, penerima hibah atau bansos yg bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dgn peraturan perundang-undangan.



Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monev hibah dan bansos diatur lebih lanjut dengan PERKADA



Pemda yg telah menetapkan PERKADA yg mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bansos sebelum berlakunya Permendagri ini harus disesuaikan dengan Permendagri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2011



Pemda dapat menganggarkan hibah apabila telah menetapkan PERKADA.

dan bansos

 Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD atas implementasi Permendagri No. 32 Tahun 2011 antara lain : o Penegasan penggunaan

Rincian Obyek

nomenklatur

Obyek

belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan o Pengaturan kembali Nama dan besaran pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kpd masing2 penerima dicantumkan pada

lampiran tersendiri dlm Perkada ttg Penjabaran APBD

o Mengakomodasi pemberian Bantuan Sosial kpd individu dan/atau keluarga

sebelumnya yang tidak dapat direncanakan

Pasal 11 & 11A PMDN 32/2011

 Hibah berupa dianggarkan uang dalam kelompok langsung, belanja jenis tidak belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

 Rincian obyek dicantumkan penerima dan hibah.

belanja nama besaran

H I B A H

REVISI

o Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,

obyek/rincian obyek belanja hibah

kepada: •

Pemerintah;

• • • •

Pemerintah daerah lainnya; Perusahaan daerah; Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.

o

Rincian nama penerima dan besaran Penjabaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Perkada ttg APBD secara tersendiri.

BANTUAN SOSIAL

BANSOS

 Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada : o

Individu, keluarga,

dan/atau

masyarakat

yg mengalami keadaan yg tdk stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

 Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yg berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 23 Permendagri 32/2011

BANTUAN SOSIAL

Pasal 23A Revisi

 Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari : 

yang direncanakan

, dan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.



yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

: dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.



Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

Pasal 30 PMDN 32/2011 BANTUAN SOSIAL REVISI

 Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD  dan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD  Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial o Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,

obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial

pada PPKD

,

meliputi: • • •

individu dan/atau keluarga; masyarakat; dan lembaga non pemerintahan.

Pasal 30 Permendagri 32/2011

Pasal 30A (Revisi)

 Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,

tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan.

 Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD.

BANTUAN SOSIAL

Pasal 32 (lama) o o o Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada Bantuan daftar Sosial penerima yang tercantum dalam keputusan KDH Pencairan berupa bantuan uang sosial dilakukan dengan cara langsung (LS).

pembayaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial bantuan dengan bukti kepada sosial kuitansi dilengkapi penerimaan bantuan sosial.

penerima sebagai uang o Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam KDH),

kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

o Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada

permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan KDH setelah diverifikasi oleh SKPD terkait

.

o Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

o Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 32 Permendagri 32/2011

USULAN TERTULIS

PROSES PEMBERIAN HIBAH

CALON PENERIMA HIBAH KDH REKOMENDASI SKPD TERKAIT

EVALUASI

PERTIMBANGAN DPRD TAPD

DIBAHAS BERSAMA DIBAHAS BERSAMA

KUA/PPAS

PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA

RAPBD PERKDH APBD LAMPIRAN III PERDA APBD KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH NPHD

TRANSFER

PROSES PEMBERIAN BANSOS YG DIRENCANAKAN USULAN TERTULIS CALON PENERIMA BANSOS KDH

EVALUASI

REKOMENDASI SKPD TERKAIT PERTIMBANGAN DPRD TAPD

DIBAHAS BERSAMA DIBAHAS BERSAMA

KUA/PPAS

PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA

RAPBD PERKDH APBD LAMPIRAN III PERDA APBD KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS

TRANSFER

PROSES PEMBERIAN BANSOS YG TDK DPT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

PERMINTAAN TERTULIS/SRT KET KDH SKPD TERKAIT

EVALUASI

CALON PENERIMA BANSOS REKOMENDASI DPRD PPKD NAMA PENERIMA & BESARAN DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS

MELAKUKAN PENGAWASAN TRANSFER/PENYERAHAN TUNAI

Pasal 35a



PPKD membuat

rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat

tanggal 5 Januari

tahun anggaran berikutnya.



Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 36

(Lama)

Pertanggungjawaban daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: pemerintah  usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;  keputusan tentang kepala penetapan penerima bantuan sosial; daerah daftar  pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan dengan usulan; dan sosial yang diterima akan digunakan sesuai  bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

BANTUAN SOSIAL



REVISI

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. Usulan

/ permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan berwenang

b. keputusan

dari pejabat yang

kepada kepala daerah; kepala daerah tentang penetapan sosial; daftar penerima bantuan c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian barang.

bantuan sosial berupa 

Pertanggungjawaban dimaksud huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.

dapat

LAMA Pasal 42 BARU Pasal 42 (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum Menteri ini berlakunya harus Peraturan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2011.

(2) dihapus (3) Pemerintah menganggarkan sosial apabila daerah hibah telah dimaksud pada ayat (1).

dan dapat bantuan menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana (3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan dengan undangan, sosial pengelolaan tertentu peraturan maka dimaksud dari Peraturan Menteri ini.

diatur lain perundang pengaturan dikecualikan Catatan: Pengaturan terkait dengan pengelolaan hibah dan/atau bansos yang oleh peraturan perundang-undangan diatur lain dikecualikan dari skema permendagri 32 tahun 2011.

LAMA

Pasal 43

BARU Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan anggaran 2011.

APBD tahun b. Penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan dan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Catatan: Pemberlakuan peraturan menteri ini mulai tahun anggaran 2013.

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : Lampiran III : PERATURAN KEPALA DAERAH Nomor : Tanggal : NO 1 1 2 3 4 Dst d

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NAMA PENERIMA 2 ALAMAT PENERIMA 3 JUMLAH (Rp) 4

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : Lampiran IV: PERATURAN KEPALA DAERAH Nomor : Tanggal : NO 1 1 2 3 4 Dst d

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NAMA PENERIMA 2 ALAMAT PENERIMA 3 JUMLAH (Rp) 4

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2013

SINKRONISASI

UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN

UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP UU 32/2004

Pasal 222 Pasal 237

PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 PP 58/2005 Pemerintahan Daerah

Omnibus Regulation

PERMENDAGRI 21/2011 PERMENDAGRI 55/2008 PERMENDAGRI 37/2012 PERDA 4 Th 2007 PERGUB 42 2010 & 13 2011

SUBSTANSI PERMENDAGRI NO 37 TAHUN 2012

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PRINSIP PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TEKNIS PENYUSUNAN APBD HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAERAH Penyusunan KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD tahun 2013 dan prioritas Nasional dalam RKP tahun 2013, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah

PRINSIP PENYUSUNAN

Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan kebutuhan daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

KEBIJAKAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DAERAH



Tidak diperkenankan menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerah (perda) nya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau perdanya telah dibatalkan.



Kebijakan memberatkan usaha.

penganggaran masyarakat dan tidak dunia

Lanjutan …..

BELANJA DAERAH

 Belanja daerah pemerintahan disusun daerah untuk yang mendanai menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihannya.

 Urusan wajib didasarkan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

 Belanja hibah dan Bansos.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD harus mempedomani PERKADA yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Lanjutan …..

 Belanja didasarkan kebutuhan atas barang perencanaan milik daerah kebutuhan dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Lanjutan …..

PEMBIAYAAN DAERAH

Perhitungan SILPA tahun berjalan: SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

TEKNIS PENYUSUNAN

 Penetapan APBD Tahun Anggaran 2013 tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Desember 2012, sesuai jadwal penyusunan APBD dan tahapan proses  Kegiatan yang anggaran telah diarahkan penggunaannya, selain mencantumkan lokasi kegiatan, juga mencantumkan sumber pendanaannya, seperti Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus, Dana Hibah, Penyesuaian Bantuan dan Otonomi Keuangan yang Khusus, bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

 Pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD  Dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar penggunaannya sembilan mengacu perundang-undangan tahun, pada yang peraturan

Lanjutan ……..



Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD 2013 karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau profesional sejalan Nomor 3 organisasi yang amanat Tahun bersangkutan, Undang-undang 2003 olahraga tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Hal-hal yang perlu perhatian dalam penyusunan KUA PPAS 2013 :

   Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dianggarakan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.

Penganggaran dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2013. Dalam hal peraturan menteri tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran dana bagi hasil cukai tembakau didasarkan pada alokasi tahun 2012 dengan memperhatikan realisasi tahun 2011.

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menunggu penetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013. Dalam hal peraturan menteri tersebut belum terbit, maka alokasi anggaran untuk DAK belum bisa dianggarkan.

     Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013. Dalam hal peraturan menteri tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran dana BOS didasarkan pada alokasi tahun 2012.

Program dan kegiatan yang diusulkan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga.

Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan tersebut benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.

   Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengangaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraanya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan anggota DPRD agar berpedoman pada Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

    Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas asset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah daerah tidak diperkenankan menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon.

Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antara lain : Pencapaian MDGs seperti kesetaraan gender, HIV/AIDS dan malaria Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lansia dan pembentukkan Komda Lansia Forum koordinasi Pimpinan Daerah Pengamanan Persandian Penerapan e-KTP Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Matur nuwun Terima Kasih Atas Perhatiannya

DPPKA PROVINSI DIY