Transcript pontianak_bakd

PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD
PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PONTIANAK, 21
NOVEMBER 2011
B I O D A T A
Nama
Jabatan
: SLAMET SUDARSO
: Kasubdit Anggaran Daerah Wil II
Tempat/Tgl.Lahir
: Kebumen- Jateng, 31 Des 1960
Pendidikan
: S.1 Adm Negara
Pangkat/Golongan : IV/a
Unit Org
: Ditjen Keungan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri
Telp Ktr & HP
: (021) 3504041 & 0811150629
TUGAS DAN FUNGSI
PP NO.58/2005 (PASAL 129 DAN PASAL 130)
PEMERINTAH
MELAKUKAN
PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DIKOORDINASIKAN MENDAGRI
DAN PENGAWASAN
KEPADA PEMDA YG
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUDA KAB/KOTA
DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.
AZAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PP 58/2005
Pasal 4
Keuangan daerah dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pembahasan & Kesepakaan
KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD
(Juni)
6
Penetapan RKPD (Mei)
SE KDH kepada SKPD (Juni)
7
5
Musrenbang
Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
4
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
8
Pembahasan dan
9 persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
3
10
2
Musrenbang Desa
(Januari)
11
1
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
12
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penyusunan/Pengesaha
n DPA SKPD (Desember)
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI APBD
PERMENDAGRI
32/2011
KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Juta Rupiah
36,202,917
15,01 %
11,966,537
4,96 %
174,611,443
18,425,693
7,64 %
BELANJA PEGAWAI
72,39%
BELANJA HIBAH
BELANJA BANSOS
BELANJA BANKEU & LAINNYA
42
8.00%
6.00%
14.00%
12.00%
10.00%
9.76%
8.25%
6.85%
8.84%
11.04%
5.21%
11.65%
10.98%
9.88%
4.49%
6.61%
9.15%
7.24%
8.70%
9.51%
8.75%
8.62%
10.60%
12.37%
4.38%
5.41%
6.19%
3.23%
3.74%
3.81%
8.30%
8.10%
5.84%
6.34%
6.31%
4.53%
7.53%
4.00%
5.85%
RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
2.00%
0.00%
48
10.00%
6.00%
4.00%
2.00%
2.41%
3.78%
8.00%
11.42%
11.55%
12.00%
2.23%
3.40%
4.05%
2.27%
2.79%
0.47%
5.32%
2.79%
4.26%
5.79%
4.08%
2.69%
5.57%
4.23%
6.11%
3.95%
3.00%
1.42%
2.47%
5.40%
1.24%
6.89%
5.46%
3.25%
3.79%
6.62%
14.00%
10.36%
8.54%
16.00%
13.64%
RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA TIDAK LANGSUNG
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
0.00%
49
RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
56
RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
57
BANSOS
HIBAH
pemberian uang/barang atau jasa
dari pemda kepada :
- pemerintah atau
- pemerintah daerah lainnya,
- perusahaan daerah,
- masyarakat dan
- organisasi kemasyarakatan
yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
pemberian
bantuan
berupa
uang/barang dari pemda kepada:
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- Masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadi-nya
resiko sosial
MENUNJANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMDA
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena
alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar  UU No.
11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial.
MELIPUTI
PEMBERIAN HIBAH
PENERIMA HIBAH
PEMERINTAH
PEMDA LAINNYA
PERUSAHAAN
DAERAH
MASYARAKAT
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
BENTUK
UANG,
BARANG/
JASA
BANTUAN SOSIAL
PENERIMA BANSOS
INDIVIDU
KELUARGA
BENTUK
MASYARAKAT
LEMBAGA NON
PEMERINTAHAN
UANG/
BARANG
KRITERIA PEMBERIAN
HIBAH
Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:
 Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 Tidak wajib dan tidak mengikat;
 Bersifat sementara dan tidak terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan;
 Memenuhi persyaratan penerima hibah.
KRITERIA BANTUAN SOSIAL
SELEKTIF
MEMENUHI
PERSYARATAN
HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA
YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI
DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.
MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN
BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF
PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.
BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS,
KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN
TUJUAN PENGGUNAAN.
a.
b.
c.
HIBAH KAPADA PEMERINTAH
Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008;
Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009
Permenkeu Nomor 255/PMK.05/2010
HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
a. telah terdaftar pada pemda setempat sekurang-kurangnya 3
tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yg
bersangkutan; dan
c. memiliki sekretariat tetap.
PENGANGGARAN HIBAH
EVALUASI (2)
SKPD
TERKAIT
(7)
(3) REKOMEN
(6)
(1)
(3) MELALUI
KEPALA
DAERAH
PERTIM
BANGA
N
PYSN (6)
RKA
KUA & PPAS
(9)
R-APBD
PERDA APBD
RKA-SKPD
(BRG/JASA
)
(3)
(4)
(5)
PYSN
RKA
USULAN
TERTULIS
CALON
PENERIMA
RKA-PPKD
(UANG)
(8)
TAPD
PENGANGGARAN BANSOS
EVALUASI (2)
SKPD
TERKAIT
(7)
(3) REKOMEN
(6)
(1)
(3) MELALUI
KEPALA
DAERAH
(3)
(4)
PERTIM
BANGAN
PYSN (6)
RKA
(5)
KUA & PPAS
(9)
R-APBD
PERDA APBD
RKA-SKPD
(BRG/JASA)
PYSN
RKA
USULAN
TERTULIS
CALON
PENERIMA
RKA-PPKD
(UANG)
(8)
TAPD
PENCANTUMAN DALAM APBD
HIBAH




UANG
BARANG/JASA
PPKD
SKPD
KELOMPOK BTL
JENIS BELANJA HIBAH
OBYEK BELANJA
BERKENAAN.
RINCIAN OBYEK
BELANJA BERKENAAN
 KELOMPOK BELANJA LANGSUNG
 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA,
 OBYEK BELANJA HIBAH BARANG
DAN JASA BERKENAAN KEPADA
PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
 RINCIAN OBYEK BELANJA HIBAH
BARANG DAN JASA KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT BERKENAAN.
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA
PENERIMA DAN BESARAN HIBAH.
PENCANTUMAN DALAM APBD
BANTUAN
SOSIAL




UANG
BARANG
PPKD
SKPD
KELOMPOK BTL
JENIS BELANJA BANSOS
OBYEK BELANJA
BERKENAAN.
RINCIAN OBYEK
BELANJA BERKENAAN
 KELOMPOK BELANJA LANGSUNG
 JENIS BELANJA BARANG & JASA,
 OBYEK BELANJA BANSOS BARANG
BERKENAAN
KEPADA
PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT
 RINCIAN OBYEK BELANJA BANSOS
BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/
MASY BERKENAAN.
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA TERCANTUM NAMA PENERIMA
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
PELAKSANAAN HIBAH
 HIBAH BERUPA UANG = DPA-PPKD.
 HIBAH BERUPA BARANG/JASA = DPA-SKPD.
KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA DAN
BESARAN UANG ATAU JENIS BARANG ATAU JASA.
PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH DIDASARKAN
PADA DAFTAR PENERIMA HIBAH.
PENCAIRAN HIBAH
UANG
PENYERAHAN HIBAH
BARANG
MEKANISME
PEMBAYARAN LANGSUNG (LS).
BUKTI SERAH TERIMA
BARANG/JASA
PELAKSANAAN BANSOS
 BANSOS BERUPA UANG = DPA-PPKD.
 BANSOS BERUPA BARANG= DPA-SKPD.
KEPALA DAERAH MENETAPKAN DAFTAR PENERIMA
DAN BESARAN BANSOS.
PENYALURAN/PENYERAHAN BANSOS DIDASARKAN
PADA DAFTAR PENERIMA BANSOS.
PENCAIRAN BANSOS
UANG
PENYERAHAN HIBAH
BARANG
MEKANISME LS.
</= RP. 5JT TU DAPAT MEKN
TU= KWITANSI
BUKTI SERAH TERIMA
BARANG
NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH
MEMUAT a.l.

PEMBERI DAN PENERIMA HIBAH;

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH;

BESARAN/RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH YG
AKAN DITERIMA;

HAK DAN KEWAJIBAN;

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN

TATA CARA PELAPORAN;
PELAPORAN
PELAPO
RAN
DAN
PERTAN
GGUNGJ
AWABA
N
Penerima hibah
berupa uang
menyampaikan
laporan kpd
KDH melalui
PPKD tembusan
SKPD terkait
Penerima hibah
berupa
barang/jasa
menyampaikan
Lap kpd KDH
melalui SKPD
terkait.
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMDA
a. usulan calon
b. daftar penerima hibah
c. NPHD
d. pakta integritas penerima
hibah
e. bukti transfer uang atau
bukti serah terima
barang/jasa
PENERIMA
a. Lap. penggunaan hibah
b. Surat peryataan tanggungjawab penggunaan
hibah
c. Bukti pengeluaran yg
lengkap dan sah /bukti
serah terima barang/jasa
PELAPORAN
PELAPO
RAN
DAN
PERTAN
GGUNGJ
AWABA
N
Penerima bansos
berupa uang
menyampaikan
laporan kepada
KDH melalui
PPKD tembusan
SKPD terkait
Penerima bansos
berupa
barang/jasa
menyampaikan
laporan kepada
KDH melalui
SKPD terkait.
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMDA
a. usulan calon
b. daftar penerima bansos
c. pakta integritas penerima
bansos
d. bukti transfer uang atau
bukti serah terima
barang/jasa
PENERIMA
a. Lap. penggunaan bansos
b. Surat peryataan
tanggungjawab
penggunaan bansos
c. Bukti pengeluaran yg
lengkap dan sah/bukti
serah terima barang
1. SKPD
terkait melakukan
pemberian hibah dan bansos.
monev
atas
2. Hasil
monev disampaikan kpd KDH dgn
tembusan kpd SKPD yg mempunyai tugas
dan fungsi pengawasan.
3. Dalam hal hasil monev terdapat penggunaan
hibah atau bansos yg tdk sesuai dgn usulan
yg telah disetujui, penerima hibah atau
bansos yg bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
 Tata
cara
penganggaran,
pelaksanaan
dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monev hibah dan bansos diatur lebih lanjut
dengan PERKADA
 Pemda yg telah menetapkan PERKADA yg mengatur
pengelolaan pemberian hibah dan bansos sebelum
berlakunya Permendagri ini harus disesuaikan dengan
Permendagri ini paling lambat tanggal 31 Desember
2011
 Pemda dapat menganggarkan hibah dan bansos
apabila telah menetapkan PERKADA.