Transcript 04 Sessi I_Bahan Dirjen_Rakornas Desa_23 Des`14 – Final

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN ROAD MAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBN
disampaikan oleh:
MENTERI KEUANGAN RI
pada acara:
RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jakarta, 23 Desember 2014
1
OUTLINE
1
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
23
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
(PP No. 60 Tahun 2014)
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
33
3
ROADMAP PEMENUHAN DANA DESA
2
OUTLINE
1
1
3
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6
Tahun 2014 TENTANG DESA
1
3
3
3
DASAR HUKUM
PP 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa
yang bersumber
dari APBN
RPMK Mengenai
Tatacara
pengalokasian,
Penyaluran,
Penggunaan,
Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa
UU No 6 Tahun 2014
Tentang Desa
PP 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Rapermen tentang :
a. Pemilihan Kepala Desa
b. Pengelolaan Keuangan
Desa
c. Peraturan Desa
d. Musyawarah Desa
e. Pembangunan Desa
POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)
KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :
• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.
• Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan desa.
PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:
1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
5
POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2)

Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang
ditunjuk;
c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyaratan Desa;

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal
27]:
a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].
6
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pendapatan asli Desa
Alokasi APBN :
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
• 10% dari dan diluar
dana transfer ke
daerah secara
bertahap
1
7
2
3
6
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
bantuan
keuangan dari
APBD
Prov/Kab/Kota
5
4
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang
diterima kab/kota dikurangi
DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota
tidak mengalokasikan ADD
7
PENDAPATAN DESA DARI APBN DAN APBD
Anggaran bersumber dari APBN
• Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui
APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:
1. Penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Kemasyarakatan.
• Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat
(2)].
• Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar
dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].
Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
• Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)];
• Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat
(4)];
• Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]
8
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (1)
Money follows function
Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut
asas desentralisasi dan tugas pembantuan
Azas Desentralisasi
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan
atas beban APBDes (keuangan desa)
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni
dan belajar, perpustakaan desa, embung desa
dan jalan desa.
Azas Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas
tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),
didanai oleh tingkat pemerintahan yang
menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau
APBD Kab./Kota)
Pasal 22
Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota kepada Desa meliputi:
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• Pelaksanaan Pembangunan Desa;
• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
• Pemberdayaan masyarakat Desa.
9
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (2)
Kewenangan
Pelaksanaan
Hak asal-usul : merupakan warisan yg
masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
1
Diatur dan
diurus oleh
Desa
Kewenangan lokal
berskala Desa
2
Kewenangan yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota
3
Kewenangan lain yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota sesuai
ketentuan
4
Cakupan Kewenangan
Diurus oleh
Desa
(berdasarkan
penugasan dari
Pemerintah,
Pemda Provinsi
atau Pemda
Kab./Kota
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa
atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakarsa masyarakat Desa
• Penugasan meliputi penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:
Pemerintah
Pemda Prov
Pemda Kab/kota
Pendanaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pendapatan Asli Desa,
terdiri atas hasil usaha,
hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa;
Alokasi APBN;
Bagian dari hasil Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah Kab./Kota;
Alokasi Dana Desa yang
merupakan bagian dari
dana perimbangan yang
diterima Kab./Kota;
Bantuan keuangan dari
APBD Provinsi dan
APBD Kab./Kota;
Hibah dan sumbangan
yang tidak mengikat
dari pihak ketiga; dan
Lain-lain pendapatan
Desa yang sah.
PENGANGGARAN DANA DESA
DALAM APBN 2015
Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Pool Dana Transfer ke Daerah
o
o
Dana Desa (earmarked)
Alokasi dari PDN
o
o
o
Realokasi belanja
Pusat berbasis
desa
Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan
masyarakat (PNPM)
Infrastruktur Desa
Pertanian
o
o
o
o
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang
Aman, Sehat
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait
dengan (Pasal 19) :
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain:
• tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan
terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa
11
IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014

PEMERINTAH PUSAT :
1. Menyiapkan peraturan pelaksanaan berupa PP, Peraturan menteri yang
menangani desa, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari APBN, pedoman umum perencanaan dan pengelolaan keuangan
desa.
2. Melakukan re-alokasi belanja K/L untuk program berbasis desa ke Dana Desa;
3. Melakukan pelatihan kepada apparat pemda dan apparat desa;
4. Melakukan pendampingan kepada desa;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

PEMERINTAH DAERAH
1. Menyiapkan Perda APBD yang menampung penerimaan Dana Desa dan alokasi
Dana Desa dari APBN, ADD, bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Menyiapkan peraturan bupati/walikota tentang pembagian Dana Desa dari APBN
ke masing-masing Desa;
3. Menyiapkan pelatihan kepada aparat desa;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Dana Desa;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa.
12
OUTLINE
23
2
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (PP
No. 60 Tahun 2014)
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
13
PENGANGGARAN DANA DESA
 Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa
ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara
bertahap;
 Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program
yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi
kebutuhan anggaran Dana Desa;
Hasil realokasi anggaran 2015:
1. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)
2. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)
Rp.9.066.200.000000
(pagu APBN 2015)
14
PENGALOKASIAN DANA DESA MENURUT PP 60/2014
Alokasi DD per Kab./Kota = Jumlah Desa x
Rata-rata Dana Desa per Provinsi
 Jumlah Desa saat ini tercatat sebanyak 74.045 Desa;
 Dalam rangka pengalokasian Dana Desa, jumlah Desa ditetapkan berdasarkan
Permendagri.
15
VARIABEL DAN BOBOT
PERHITUNGAN DANA DESA
BOBOT
VARIABEL
Per
Kab/Kota
Per
Desa
Jumlah Penduduk
30%
30%
Luas Wilayah
20%
20%
Angka Kemiskinan
50%
50%
Tingkat Kesulitan
Geografis
Jumlah Desa
IKK
IKG
KETERANGAN
• Alokasi kab./kota menggunakan Data Dasar Perhitungan DAU
• Alokasi per-Desa oleh kab./kota menggunakan data dari BPS
• Angka kemiskinan Desa adalah persentase rumah tangga
pemegang “Kartu Perlindungan Sosial”.
 Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang
digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitungan
DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan
kesulitan geografis);
 IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala
daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar;
(2)kondisi infrastruktur;(3)transportasi; dan (4)komunikasi desa
ke kabupaten/kota.
Berdasarkan Permendagri
Catatan:
Untuk tahap awal, dalam rangka membantu daerah dalam mengalokasikan Dana Desa ke setiap Desa, IKG Desa
Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah (TNP2K) berikut pedoman penyusunannya.
HAL-HAL YANG MENDASARI PERLUNYA REVISI PP 60/2014
1. Disparitas Dana Desa antar desa berdasarkan penghitungan
formula PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN, sangat tinggi.
2. Perlu menambah pagu Dana Desa melalui APBNP mengingat
pagu Dana Desa yang dianggarakan untuk tahun 2015 masih
relative kecil (1,5%) dari transfer ke daerah (sesuai usulan
dan kesepakatan dengan DPR).
3. Penyaluran Dana Desa perlu dilaksanakan secara lebih awal
agar dapat digunakan oleh Desa secara lebih optimal sesuai
dengan perencanaan dalam APBDes, sehingga penyaluran
Dana Desa tahap ketiga yang semula dilaksanakan pada
bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober (sesuai
usulan dan kesepakatan dengan DPR).
17
PERUBAHAN PENGALOKASIAN DANA DESA
DALAM REVISI PP 60/2014
PAGU DANA
DESA APBN
PAGU DANA
DESA SETIAP DESA
90%
10% FORMULA
90% ALOKASI
DASAR
90% ALOKASI
DASAR
10% FORMULA
25% X JML PENDUDUK
35% X JML PENDUDUK MISKIN
20% X LUAS WILAYAH
20% X IKK
Page  18
25% X JML PENDUDUK
PAGU DANA
DESA
KABUPATEN/
KOTA
35% X JML PENDUDUK MISKIN
20% X LUAS WILAYAH
20% X IKK
PENYALURAN DANA DESA
PEMERINTAH PUSAT
(Mekanisme Transfer APBN)
1
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
2
KPPN Jakarta II selaku
Kuasa BUN
Menerbitkan SP2D
3
Bank Operasional
Melaksanakan Transfer
DD ke Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
4
5
REKENING
KAS DESA
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan Transfer
DD ke Desa
(dari RKUD ke RKUDes)
PEMERINTAH KAB/KOTA
(Mekanisme Transfer APBD)
19
PENYALURAN DANA DESA
Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK
DARI RKUN
KE RKUD
Persyaratan :
 peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa;
 peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
 laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Pereodisasi
 Tahap I
:
 Tahap II
:
 Tahap III :
:
40% Minggu II Bulan April
40% Minggu II Bulan Agustus
20% Minggu II Bulan November
Dilakukan oleh bupati/walikota
DARI RKUD
KE RK DESA
Persyaratan :
 APB Desa.
 Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
Pereodisasi
 Tahap I
:
 Tahap II
:
 Tahap III :
:
40%
40%
20%
7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
PENGGUNAAN DANA DESA
 Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes,
RKPDes, dan APBDes;
 Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan
sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi;
 Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan
persetujuan bupati/walikota;
 Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa;
 Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasian
Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas
telah terpenuhi.
 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
 Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan
pendampingan pelaksanaan Dana Desa.
Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta
3. penanggulangan kemiskinan
21
PELAPORAN DANA DESA
PEMERINTAH
DESA
PEMERINTAH
KAB/KOTA
1
PEMERINTAH
PUSAT
2
Realisasi
Penyaluran
Realisasi
Penggunaan
3
Konsolidasi
Realisasi
Penggunaan
4
Realisasi
Penyaluran dan
Konsolidasi
Penggunaan
PELAPORAN
JENIS LAPORAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
Desa ke kab/kota
Semester I
Semester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalan
Minggu IV bulan Januari TA berikutnya
Kab/kota ke Pusat
Tahunan
Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan
22
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(oleh Pusat)
PEMANTAUAN
EVALUASI
a. penerbitan peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
rekening kas Desa;
c. laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan
penggunaan Dana Desa.
a. penghitungan pembagian besaran Dana
Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
b. realisasi penggunaan Dana Desa.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(oleh bupati/walikota)
PEMANTAUAN



EVALUASI


Dilakukan terhadap SiiLPA Dana Desa
Jika terdapat SiLPA yang tidak wajar :
 meminta penjelasan kepada Kepala Desa
 meminta aparat fungsional untuk melakukan
pemeriksaan.
Jika terdapat penyimpangan bupati/walikota
mengurangi Dana Desa yang bersangkutan
sebesar Dana Desa yang tidak digunakan
Pengurangan di laporkan ke Dirjen Perimbangan
Keuangan
Dirjen PK akan mengurangi Dana Desa
KabupatenKota yang bersangkutan pada TA
berikutnya
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ROADMAP DANA DESA
2015-2019
Peta Daerah Provinsi, Kab/Kota, dan Desa
No
Pulau
∑ Desa
Luas Wilayah
(km2)
Jumlah
penduduk
(jiwa)
∑ Prov
∑ Kab
∑Kota
10
120
34
22.910
480.793,28
56.874.456
1
Sumatera
2
Jawa
6
84
29
22.481
129.438,28
139.846.727
3
Bali & Nusa Tenggara
3
37
4
4.560
73.070,48
14.579.150
4
Kalimantan
5
47
9
6.486
544.150,07
15.535.884
5
Sulawesi
6
70
11
8.635
190.166,67
19.984.495
6
Maluku
2
17
4
2.255
78.896,53
3.047.430
7
Papua
2
40
2
6.718
418.707,68
4.957.892
Jumlah
34
415
93
74.045 1.915.222,99
254.826.034
Peta Sebaran Desa Per Provinsi
Aceh
6474
Kepri
275
Kaltara
447
Sumut
5389
Kalbar
1908
Malut
1064
PaBar
1628
Papua
5090
Kaltim
833
Kalteng
1434
Jambi
1398
Babel
309
Bengkulu
1341
Kalsel
1864
Sulbar
576
Sulsel
2253
Sumsel
2817
Sultra
1820
Lampung
2435
Banten
1238
Sulut
1491
Sulteng
1838
Riau
1592
Sumbar
880
Gorontalo
657
Jabar
5319
Jateng
7809
DIY
392
Jatim
7723
Bali
634
NTB
995
NTT
2931
Maluku
1191
Jumlah Desa
74.045
(Kemendagri)
Roadmap Dana Desa
Dana Desa (DD):
Rp19.066,2M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 257,4 juta
ADD:
Rp33.430,8 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.091,1 M
TOTAL= Rp54.589,0M
Rata2 perdesa:
Rp737 juta
Dana Desa (DD):
Rp44.250,37 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp597,6juta
ADD:
Rp35.606,0M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.412,4 M
TOTAL= Rp82.268,8M
Rata2 perdesa:
Rp1.111,0 juta
Dana Desa (DD):
Rp74.233,78M
Rata-rata DD per Desa:
Rp1.002,4 juta
ADD:
Rp39.125,87M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.733,8M
TOTAL= Rp116.083,53M
Rata2 perdesa:
Rp1.568,0 juta
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan &
pemberdayaan masyarakat desa
melalui pembangunan infrastruktur
dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan
tetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database
Target Keberhasilan
berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat
desa melalui pembangunan
infrastruktur dasar desa
- melalui pembangunan
infrastruktur dasar Desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades dan
Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
2018
Dana Desa (DD):
Rp103.723,92M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 1.400,8 juta
ADD:
Rp45.799,8 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.376,7M
TOTAL=
Rp152.900,53M
Rata2 perdesa:
Rp2.065,0 juta
2019
2017
2016
RAPBN-P Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak asal
2015
usul dan kewenangan lokal
Dana Desa (DD):
Rp88.622,892M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 1.196,8 juta
ADD:
Rp43.300,6M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.055,3M
TOTAL= Rp134.978,857M
Rata2 perdesa:
Rp1.823,0juta
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat
desa melalui
pembangunan infrastruktur
dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades
dan Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat
desa melalui pembangunan
infrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades
dan Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal
berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan & pemberdayaan
masyarakat desa melalui
pembangunan infrastruktur dasar
desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades dan
Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan
Jumlah Desa
28
74.045
2019
Roadmap Dana Desa
2018
2017
2016
2015
Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Permen (alokasi,
penyaluran, penggunaan
dan monev)
- Perbup/Perwali
(pembagian/alokasi
Dana Desa perDesa);
Pendampingan Pusat:
- Fasilitator eks-PNPM
- Fasilitator baru
- Pelatihan fasilitator baru
Pelatihan Aparatur:
- TOT /Training for Master
Trainer 418 aparat
kab/kota
- Training 74.045 aparat
Desa
Pengembangan
Database:
- Koordinasi dengan
penyedia data (BPS, BIG,
Kemdagri, KemdesPDT)
Target keberhasilan:
- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan dana sesuai
Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pusat:
- Fasilitator (rata-rata 1
fasilitator = 4 desa)
Pelatihan Aparatur:
Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pusat :
- Fasilitator (rata-rata 1
fasilitator = 4 desa)
Pelatihan Aparatur:
- Training 74.045 aparat
Desa
- Training 74.045 aparat
Desa
Pengembangan
Database:
Pengembangan
Database:
- Rekonsiliasi dan validasi
data dengan penyedia
data (BPS, BIG, Kemdagri,
KemdesPDT)
- Koordinator : Kemdes
PDT
- Rekonsiliasi dan validasi
data dengan penyedia
data (BPS, BIG,
Kemdagri, KemdesPDT)
- Koordinator : Kemdes
PDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RPJM Des,
RKP Des, APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 10% dari
jumlah Desa)
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des dan
APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 20% dari
jumlah Desa)
Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pemda
- Fasilitator dari Pemda
(rata-rata 1 fasilitator = 4
desa)
Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan validitasi
data dengan penyedia data
(BPS, BIG, Kemdagri,
KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 30% dari
jumlah Desa)
Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pemda
- Fasilitator dari Pemda
(rata-rata 1 fasilitator = 4
desa)
Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan
validitasi data dengan
penyedia data (BPS, BIG,
Kemdagri, KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 40% dari
jumlah Desa)
Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 - 2019
URAIAN
Transfer ke Daerah
% Dana Desa
Dana Desa (miliar)
Rata-rata per desa
(juta)
Alokasi Dana DesaADD (miliar)
Bagi Hasil PDRD (miliar)
Total (DD+ADD+BH
PDRD)
Rata-rata per desa
(juta)
2015
APBN
RAPBN-P
2016
2017
2018
2019
APBN
APBN
APBN
APBN
637.975,1
650.975,1
680.775,0
738.545,1
805.662,6
853.694,8
1,42%
2,93%
6,50%
10,05%
11,00%
12,15%
9.066,2
19.066,2
44.250,37
74.233,78
88.622,892
103.723,92
122,4
257,4
597,6
1.002,4
1.196,8
1.400,8
33.430,8
33.430,8
35.606,0
39.125,8
43.300,6
45.799,8
2.091,1
2.091,1
2.412,4
2.733,8
3.055,3
3.376,7
44.589,0
54.589,0
82.268,8
116.083,53
134.978,857
152.900,53
603,0
737,0
1.111,0
1.568,0
1.823,0
2.065,0
Keterangan:
1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016-2019 berdasarkan Medium-Term Budget Framework
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 419 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah
kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa berdasarkan data dari Kemendagri per 19 Des 2014 sebanyak 74.045 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019
tidak bertambah.
Sumber Anggaran :
 Realokasi belanja pusat yang berbasis desa pada kementerian teknis/lembaga pemerintah non-kementerian.
 Alokasi on top berasal dari realokasi pos belanja negara berdasarkan kemampuan keuangan Negara.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Gd Radius Prawiro Lantai 9,
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-345 2579 Faks: 021-345 2579
Website: www.djpk.depkeu.go.id
E-mail : [email protected]