Transcript Wacana Perubahan BOS

Wacana
Perubahan Kebijakan BOS
Tahun 2015
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
WACANA
PERUBAHAN KEBIJAKAN
DASAR HUKUM
 Undang-undang APBN tahun 2011 untuk
pelaksanaan BOS tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
 Mekanisme penganggaran BOS 2013 dan 2014 tidak
punya dasar hukum
 Akan direvisi menjadi Perpres khusus untuk BOS.
PERTIMBANGAN
PERUBAHAN DASAR HUKUM
 Menjamin penyaluran dana BOS tetap tepat waktu
(cepat) karena tanpa hambatan.
Dana tetap di RKUD Provinsi dan disalurkan ke
sekolah dengan mekanisme hibah.
 Tetap mengakomodasi undang-undang pengelolaan
keuangan daerah, khususnya mengenai pencatatan
penerimaan daerah.
Dana yang diterima sekolah langsung dari provinsi
dianggap sebagai penerimaan kab/kota.
KONSEKUENSI
PERUBAHAN DASAR HUKUM
 Penerimaan BOS di sekolah dicatatkan dalam
laporan realisasi anggaran kab/kota
 Sesuai undang-undang keuangan daerah, setiap dana
yg masuk ke SKPD/Sekolah, merupakan penerimaan
daerah
 Dana yang diterima oleh sekolah, harus dicatatkan
sebagai penerimaan kab/kota
 Laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS oleh
sekolah harus tertib
PERUBAHAN ANGGARAN
 Unit Cost


SD : Rp 580.000  Rp 800.000
SMP : Rp 710.000  Rp 1.000.000
 Penetapan anggaran
Ditetapkan melalui Perpres (bukan lagi PMK).
Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
tentang Rincian APBN TA 2015 (Alokasi BOS Tahun
2015 ada pada lampiran 21) tanggal 17 Oktober 2014
ANGGARAN BOS 2015
 Nasional




SD
SMP
Buffer
Total
:
:
:
:
Rp 21.199.532.000.000,Rp 9.893.825.000.000,Rp
204.940.000.000,Rp 31.298.297.000.000,-
 Provinsi Jawa Timur
SD
: Rp 2.418.009.600.000 , SMP : Rp 1.258.542.000.000 , Total : Rp 3.676.551.600.000 ,
SASARAN PROGRAM
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB,
SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (SATAP),
baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di
Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah
Nasional (NPSN)
KEBIJAKAN SEKOLAH KECIL
 Batasan jumlah siswa sekolah kecil berubah menjadi
60 siswa, baik untuk SD maupun SMP.
 Dalam perencanaan anggaran, setiap sekolah kecil
hanya dianggarkan sesuai dengan jumlah siswa.
 Kab/Kota harus mengusulkan sekolah kecil yang
berhak memperoleh dana BOS dengan ketentuan
alokasi minimal ke Tim BOS Provinsi.
KRITERIA SEKOLAH KECIL
PENERIMA ALOKASI MINIMAL
 SD/SMP/Satap di daerah terpencil/terisolir yang
pendiriannya didasar pada ketentuan yang ditetapkan
pemerintah. Daerah terpencil/terisolir ditetapkan oleh
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
 SDLB/SMPLB
 Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain
di sekitarnya
 Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa
SEKOLAH KECIL
YG TDK MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS
 Sekolah swasta yang menetapkan standar
iuran/pungutan mahal.
 Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar
karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta
didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah
lain di sekitarnya.
 Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi
jumlah peserta didik dengan tujuan untuk
memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus
tersebut.
KETENTUAN BAGI SEKOLAH
PENERIMA KEBIJAKAN SEKOLAH KECIL
 Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan memasang di papan
pengumuman jumlah dana BOS yang diterima
sekolah;
 Mempertanggungjawabkan jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima;
 Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa
KONSEKUENSI
KEBIJAKAN SEKOLAH KECIL YG BARU
 Tim BOS Kab/Kota wajib memverifikasi sekolah
dengan jumlah siswa di bawah ambang batas dan
kriteria yang sesuai untuk mendapatkan alokasi
minimal.
 Kab/kota harus lebih teliti memberikan ijin
operasional sekolah baru.
 Kab/kota harus mengedepankan alternatif
penggabungan sekolah apabila memungkinkan.
PERUBAHAN
PENGGUNAAN DANA
 Membeli buku teks K-13 kelas 1, 2, 3, 6 dan 9
sebanyak jumlah siswa dan guru
 Membeli kekurangan buku teks K-13 atau
mengganti yang rusak di kelas yang lain
 Membeli buku teks pelajaran sebagai cadangan
untuk disimpan di perpustakaan sebanyak 5% dari
jumlah siswa
 Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum
2013
PENGGUNAAN . . . (lanjutan)
 Membayar honorarium bulanan guru dan tenaga
kependidikan honorer: maksimum 15% dari alokasi
dana BOS yang diterima sekolah
 Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan
honorer harus mendapat persetujuan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan prinsip pemerataan dan
penyebaran guru dan tenaga kependidikan di
kab/kota.
PENGGUNAAN . . . (lanjutan)
 Membantu peserta didik miskin yang belum
menerima bantuan program lain seperti BSM dan
KIP.

Pembantu siswa miskin biaya transportasi biaya
transportasi bagi peserta didik miskin yang
menghadapi masalah biaya transport dari dan ke
sekolah

Membeli alat transportasi sederhana bagi peserta
didik miskin yang akan menjadi barang inventaris
sekolah
PENGGUNAAN . . . (lanjutan)
 Membeli komputer desktop maksimal 7 unit (SMP)
dan 4 unit (SD)
 Membeli laptop maksimal 1 unit dengan harga
maksimal 6 juta yang dibeli di toko resmi
 Proyektor 2 unit untuk kegiatan pembelajaran di
kelas dengan harga maksimum Rp 5 juta rupiah yang
dibeli di toko resmi

Proses pengadaan barang oleh sekolah harus
mengikuti peraturan yang berlaku
TAMBAHAN DALAM
KEWAJIBAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 Membuat dan menandatangani form register
penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas
(BOS-K7B dan BOS-K7C)
PERUBAHAN
MEKANISME PENDATAAN
MEKANISME PENDATAAN
SAAT INI
Data Jumlah Siswa
Update database Dapodik
secara offline dan manual
Jumlah Siswa
Tiap Sekolah
Jumlah Siswa
Tiap Provinsi
Dan Buffer
SK Dirjen Dikdas
Alokasi BOS tiap Sekolah
Peraturan Menteri Keuangan
Alokasi BOS tiap Provinsi
Alokasi Buffer
RENCANA
MEKANISME PENDATAAN 2015
 Pendataan BOS direncanakan untuk menggunakan
data dari Dapodik.
Perencanaan alokasi,
 Dasar penyaluran dana,
 Perhitungan lebih/kurang salur.

 Pertimbangan
Sistem Dapodik yang sudah relatif stabil,
 Kemudahan perencanaan,
 Dasar perhitungan jelas.

KETENTUAN PENDATAAN DAPODIK
BAGI ALOKASI BOS SEKOLAH
 Alokasi dana BOS yang diterima oleh sekolah
didasarkan data jumlah siswa pada Dapodik
 Sekolah yang tidak mengisi Dapodik tidak akan
mendapatkan alokasi dana BOS
 Sekolah yang belum terdaftar dalam Dapodik harus
segera berkoordinasi dengan Tim Dapodik
Kabupaten/Kota, Tim Dapodik Pusat
PERSIAPAN
PENDATAAN DAPODIK DI SEKOLAH
Penunjukan penanggung jawab Dapodik oleh Kepala
Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 Penjab Dapodik dapat seorang guru atau pegawai
tata usaha yang sudah ada di sekolah atau pegawai
yang yang selama ini telah direkrut untuk membantu
pengelolaan dana BOS (khususnya untuk SD).
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki kompetensi
dalam mengoperasikan komputer.
PERSIAPAN . . . (lanjutan)
 Penjab Dapodik bertanggung jawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan pengiriman
data dapodik.
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik sehingga
membebankan honor rutin sekolah. Biaya yang
diperlukan untuk menggandaan formulir,
pemasukan data, verifikasi, updating dan
pengiriman data dapat menggunakan dana BOS.
TAHAP PEMANFAATAN DAPODIK
UNTUK BOS
Updating data Tahun Pelajaran Baru
Penetapan Alokasi Tiap Prov
(dituangkan dalam PMK)
Updating data Tahun Pelajaran Baru selesai
Penetapan Alokasi Tiap Sekolah
(dituangkan dalam SK Dirjen)
Perubahan jumlah siswa
Dasar Penyaluran &
Dasar Hitungan Lebih/Kurang
PEMANFAATAN DAPODIK
UNTUK PENYALURAN
Triwulan
berikutnya
Triwulan berjalan
Penyaluran
¼ PMK
Ambil
Data
Penyaluran
buffer
Dasar
hitungan
Penyaluran
¼ PMK
DASAR
PENYALURAN BOS KE SEKOLAH
Didasarkan Dapodik dengan ketentuan berikut:
 Triwulan 1 (Januari-Maret): berdasarkan Dapodik
tanggal 30 Nopember 2014
 Triwulan 2 (April-Juni): berdasarkan Dapodik
tanggal 15 Maret 2015

Triwulan 3 (Juli-September): berdasarkan Dapodik
tanggal 15 Mei 2015
 Triwulan 4 (Oktober-Desember): berdasarkan
Dapodik tanggal tanggal 21 September 2015
PROGRES
PENDATAAN DAPODIK
 SD


146.529 dari 148.011 sekolah (99,0%)
Kurang 1.482 sekolah
 SMP


35.493 dari 36.233 sekolah (97,9%)
Kurang 740 sekolah
 SLB/SDLB/SMPLB


1.845 dari 1.901 sekolah (97,0%)
Kurang 56 sekolah
PROGRES PENDATAAN DAPODIK
PROVINSI JAWA TIMUR
 SD


19.441 dari 19.500 sekolah (99,70%)
Kurang 59 sekolah
 SMP


4.263 dari 4.327 sekolah (98,52%)
Kurang 64 sekolah
 SLB/SDLB/SMPLB


362 dari 374 sekolah (96,79%)
Kurang 12 sekolah
TINDAK LANJUT
PENDATAAN
 Menyampaikan informasi kepada sekolah mengenai
aplikasi Dapodik versi terbaru yang sudah dapat
diunduh di laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id
 Meminta sekolah untuk segera melakukan update data
siswa
 Memantau updating data yang dilakukan oleh sekolah
 Memastikan seluruh sekolah sudah melakukan updating
data Dapodik,
 Membantu sekolah yang kesulitan melakukan
pendataan/update data Dapodik.
TINDAK LANJUT . . . (lanjutan)
 Sekolah diharapkan telah melakukan update data
Dapodik secara menyeluruh untuk persiapan
penetapan alokasi BOS 2015 di tiap sekolah.
Selesai
Terima Kasih