Transcript Sosialisasi adm keu iptekdok

SOSIALISASI ADMINISTRASI
KEUANGAN
RISBIN IPTEKDOK 2011
LANDASAN HUKUM







UU nomor 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara
UU nomor 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara
Keppres No. 95 tahun 2007 Perubahan ketujuh Keppres
No. 80 tahun 2003 tgl. 03 Nopember 2003 ttg Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perdirjen Perbendaharaan No. 66 tahun ttg Mekanisme
Pembayaran Atas Beban APBN
Keputusan Menkes RI No. 1179A/Menkes/SK/X/1999
tentang Kebijakan Nasional Litbangkes.
Peraturan Menkes RI No. 1295/Menkes/Per/XII/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan RI.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan
Litbangkes Nomor: 0056/024-11.0/-/2009
PELAKSANAAN
RISBIN IPTEKDOK
SWAKELOLA
swakelola kegiatan Risbin Iptekdok adalah
pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan,
dan diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan
Risbin Iptekdok.
(sesuai diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)
PELAKSANA SWAKELOLA RISBIN IPTEKDOK
• Badan Litbangkes
Swakelola yang dilakukan oleh Badan Litbangkes
mencakup
perencanaan
dan
penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta evaluasi
termasuk pertanggungjawaban keuangan, pelaksana
adalah;
1. Ka Badan Litbangkes
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Tim Manajemen
SWAKELOLA DI BADAN LITBANGKES
TIM PAKAR
Ka.Satker
BADAN
LITBANGKES
TIM
MANAJEMEN
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
PELAKSANA SWAKELOLA RISBIN IPTEKDOK
• Instansi Pemerintah Lain Non Swadana
Swakelola
yang
dilakukan
oleh
Instansi
Pemerintah lain non swadana sebagai penerima
dana, mencakup pelaksanaan dan pelaporan
penelitian, pertangggungjawaban keuangan biaya
penelitian, pelaksana adalah;
1. Dekan/Direktur/Ka. Satker
2. Tim Peneliti
3. Panitia Pengadaan Barang & Jasa
4. Panitia Penerima Barang & Jasa
SWAKELOLA DI SATKER
TIM PENELITI
BADAN
LITBANGKES
KA
SATKER
PANITIA PENERIMA
BARANG DAN JASA
PANITIA PENGADAAN
BARANG DAN JASA
ANGGARAN
RISBIN IPTEKDOK
ANGGARAN RISBIN IPTEKDOK

Anggaran penelitian ditetapkan sudah
termasuk pajak

Anggaran biaya penelitian:
• Honor Terkait output Kegiatan
• Belanja Perjalanan Lainnya
• Belanja Barang Non Operasional
• Belanja Bahan
• Belanja Jasa
PERTANGGUNGJAWABAN
RISBIN IPTEKDOK
Honor Terkait Output Kegiatan
Pembayaran honor terkain output kegiatan diberikan
kepada Tim peneliti dgn ketentuan SPJ sebagai
berikut:
- Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes
tentang pelaksana penelitian.
- Kuitansi pembayaran honor dan Daftar nama
penerima honor, dikenakan pajak PPh 21 (15%)
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya
 Surat Tugas
 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 Kwitansi Perjalanan Dinas
 Bukti-bukti Pengeluaran (Tiket, bording, Kwitansi
Penginapan)
 Daftar Pengeluaran Riil
 Laporan Perjalanan Dinas
 Ijin dari Sekneg (perjalanan dinas luar negeri)
Belanja Barang Non Operasional / Belanja Bahan /
Belanja Jasa
1. Pengadaan Langsung
a. Pembelian sd. 250.000
b. Pembelian 250.000 sd. 1 Juta
c. Pembelian 1 jt sd. 5 jt
2. Melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa
a. Penujukan Langsung diatas 5 juta sd. 50 juta
b. Pemilihan Langsung diatas 50 juta sd.100 juta
c. Lelang Umum diatas 100 juta
1. Pengadaan Langsung
a. Belanja bahan, belanja Jasa dan belanja barang non
operasional yang nilainya sd. Rp 250.000,- dgn
ketentuan bukti SPJ sebagai berikut:
 Kuitansi pembayaran
 Bon/Nota/Faktur
(tanda terima barang ditandatangani oleh staf)
b. Belanja bahan, Belanja Jasa dan Belanja barang non
operasional yg nilainya di atas Rp.250.000 kurang
dari Rp.1.000.000 dgn ketentuan/bukti SPJ sebagai
berikut:
 Kuitansi dibubuhi materai Rp. 3.000,(nama dan alamat perusahaan harus jelas).
 Faktur/Nota
(tanda terima barang ditandatangani oleh staf.)
c. Belanja Bahan, Belanja Jasa dan belanja barang non
operasional yg nilainya di atas Rp. 1.000.000,- sd. Rp.
5.000.000,- dgn ketentuan /bukti SPJ sbb:
 Nota dinas
 Kuitansi dibubuhi materai Rp. 6.000,(nama dan alamat perusahaan harus jelas).
 Faktur/Nota, rincian barang yang dibeli.
 SSP & Faktur standar pajak (dikeluarkan oleh rekanan).
 faktur pembelian dibubuhi tandatangan staf penerima
barang dan stempel instansi terkait.
 Foto copy NPWP
 Pembelian di atas Rp. 1.000.000,-, dikenakan pajak
(PPN 10% dan PPh 1,5 %).
Kelengkapan SPJ kegiatan Lain-lainnya
1. Rapat/pertemuan:
- Undangan rapat
- Daftar hadir rapat
- Kuitansi/bon kontan
- Bon pembelian makanan (kue, snack)
- Notulen kegiatan
2. Penggantian uang hadir/transpot seminar/kursus/
lokakarya:
- Undangan
- Daftar hadir
- Kuitansi pembayaran
- Daftar pembayaran
- Notulen kegiatan
3. Biaya penggandaan:
- Kuitansi
- Bon kontan dari toko
4. Lain-lain pengiriman surat/barang:
- Resi/Bon pengiriman, prangko
- Kuitansi pengiriman
5. Pemeriksaan darah
- Nota dinas/SPK
- Kuitansi
- Faktur
2. Pengadaan bahan & barang non operasional
melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa
a. Penujukan Langsung 5 juta ≤ 50 juta
b.Pemilihan Langsung 50 juta ≤ 100 juta
 Dokumen Tagihan penujukan/Pemilihan
langsung
SPK/Kontrak & Dokumen lelang
Kwitansi
Faktur / Nota Pembelian
Faktur Standar Pajak
Surat Setoran Pajak (SSP) PPN & PPh
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Penerimaan Barang & Jasa
Resume Kontrak
Seluruh dokumen pengadaan tersebut di atas
dibuat dalam 5 (lima) rangkap
MODEL DAN MEKANISME
PENCAIRAN ANGGARAN
Model Pencairan Anggaran
• Uang Persediaan (UP)
adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang
(revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk
membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
• Tambahan Uang Persediaan (TUP)
adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan
• Ganti Uang Persediaan (GUP)
adalah uang muka kerja merupakan daur ulang (revolving), dari
penggunaan uang persediaan
ALUR PEMBAYARAN
KPPN
3
4
PPK BADAN
LITBANGKES
5
6
Ka. Satker
PENELITI
2
1
Permintaan Dana / SPJ
Pencairan Dana
ALUR PENGADAAN BARANG & JASA
REKANAN
KPPN
8
KPPN
7
4
P. Penerima
BJ
PPBJ
3
5
SATKER
6
PPK
BADAN LITBANGKES
DEKAN
2
Permintaan Pengadaan Barang/jasa
Tagihan Pengadaan Barang/jasa
Pencairan Dana
Arus Barang
PENELITI
1