Transcript Klik di sini untuk mendownload resume materi

“REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN”
Oleh :
E.E. MANGINDAAN
Menteri PAN dan RB
Disampaikan dalam :
Pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IV Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia (ASDEKSI)
Banjarmasin, Kamis, 18 Maret 2010
1
ISI POKOK GDRM RB 2010 – 2025
Latar Belakang GDRM RB
• Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997, telah
mengakibatkan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat
kepada pemerintah untuk segera diadakan reformasi
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
• berbagai perubahan penting yang dilakukan menjadi tonggak
dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan
birokrasi yang dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan
pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan rakyat
• Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan
misi sejarah bangsa Indonesia lima tahun mendatang, yaitu
melaksanakan reformasi gelombang kedua
2
Latar Belakang
Reformasi Birokrasi
Gelombang Kedua
Pidato Presiden (14 Agustus 2009):
• Reformasi Gelombang kedua dimaksudkan untuk membebaskan
Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang
lalu dan diharapkan pada tahun 2025 Indonesia berada pada fase
untuk benar-benar bergerak menuju negara maju
• proses reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah pusat
harus selesai pada tahun 2011
Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi
2010 - 2025
3
DASAR HUKUM antara lain:
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN Tahun 2005 – 2025).
Lamp. UU 17/2007 Bab IV.1.2,huruf E angka 35, menyatakan
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di
pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang
lainnya
 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 :
• Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis
dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur
diarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik.
• Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui : “pemantapan
pelaksanaan reformasi birokrasi”.
4
Grand design dan Roadmap
Reformasi Birokrasi
GRAND DESIGN Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk
kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum
penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen
sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan
intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan
publik dan pemberantasan praktek KKN.
menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah
kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam
RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya,
utamanya periode 2010-2014
menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah
yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode
lima tahunan secara nasional
5
Grand design dan Roadmap
Reformasi Birokrasi
ROADMAP Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi
Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci
reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima
tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun
pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya,
demikian seterusnya.
memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi
mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi
baik di K/L maupun di pemerintah daerah dalam
melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing
instansinya
6
Keterkaitan Grand Design dan Roadmap dengan RPJPN 2005 –
2025 dan RPJMN 2010 – 2014, RPJMN 2015 – 2019, dan RPJMN
2020 – 2025
RPJPN
2005 - 2025
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
2010 - 2025
RPJMN
2010 - 2014
ROADMAP
REFORMASI
BIROKRASI
RPJMN
2015 - 2019
ROADMAP
REFORMASI
BIROKRASI
RPJMN
2020 - 2024
ROADMAP
REFORMASI
BIROKRASI
7
Kerangka Pikir Grand Design
Reformasi Birokrasi
8
Reformasi Birokrasi
Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya
memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke
arah yang lebih baik, dimana pada tahun 2025
diharapkan telah terwujud birokrasi pemerintahan yang
profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu
menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen
pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan
tata pemerintahan yang baik
9
Area Perubahan
Hasil Yang Ingin Dicapai
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing)
Budaya
Kerja Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Peraturan Perundangundangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
Sumber daya manusia
aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
10
Quick win
Kelembagaan
Ketatalaksanaan
SDM
Pengawasan
Dan
Akuntabilitas
Birokrasi yang
Bersih, dan
Bebas KKN
Peningkatan
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
PROFIL BIROKRASI 2025
(yang langsung dan tidak
langsung dirasakan
masyarakat)
Perubahan Mindset dan Culture Set
Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Nasional
Reformasi Birokrasi
Strategi Pelaksanaan
Monitoring Dan Evaluasi
MANAJEMEN PERUBAHAN
PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB
11
Strategi Umum Reformasi Birokrasi
• Penataan organisasi;
• Penataan tatalaksana;
• Penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, sistem
remunerasi, dan sistem pensiun;
• Perubahan paradigma manajemen, budaya dan nilai-nilai
organisasi;
• Penataan sistem penganggaran dan keuangan;
• Penguatan sistem pengawasan intern;
• Penguatan akuntabilitas;
• Peningkatan kualitas pelayanan publik;
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi;
• Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
12
TINGKATAN PELAKSANAAN
Aspek-aspek
reformasi birokrasi
Tingkatan
Pelaksanaan
Makro
Organisasi
Tatalaksana
Manajemen SDM
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Meso
Mikro
Cakupan Reformasi
Birokrasi
Menyangkut berbagai aspek kebijakan terkait
dengan upaya reformasi birokrasi sebagai
kerangka kebijakan dasar operasional birokrasi
(misalnya: penyempurnaan berbagai peraturan
perundang-undangan
tentang
organisasi,
tatalaksana, manajemen SDM, pengawasan
intern, akuntabilitas dan pelayanan publik)
Menyangkut berbagai aspek kebijakan sebagai
bagian dari upaya mendorong reformasi
birokrasi pada K/L/Pemda
(Pedoman,
Juklak/Juknis)
Menyangkut berbagai aspek kebijakan
K/L/Pemda sebagai bagian dari upaya
percepatan reformasi birokrasi pada masingmasing K/L/Pemda
13
Keterkaitan ketiga tingkatan pelaksanaan
Makro
Meso
Mikro
14
Program dan Kegiatan pada setiap tingkatan pelaksanaan
Makro
Program-program
1) Penataan Organisasi;
2) Penataan Tatalaksana;
3) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur;
4) Penataan Pengawasan Intern;
5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
dan
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan.
Mikro
66 kegiatan
Hasil yang diharapkan, antara
lain:
• Peningkatan efisiensi dan
efektivitas kelembagaan
• Peningkatan kinerja
birokrasi
• Penurunan penyalahgunaan
wewenang/ tingkat
penyimpangan
• Perwujudan perubahan
Meso
mind-set dan culture-set
• Peningkatan integritas
birokrasi
• Peningkatan
profesionalisme birokrasi
• Peningkatan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan
pegawai
• Peningkatan kualitas
pelayanan publik
15
Program dan Kegiatan pada setiap tingkatan pelaksanaan
1) Quick Wins;
Makro
Hasil yang diharaokan:
• Peningkatan pemahaman,
persamaan persepsi,
komitmen untuk
melaksanakan reformasi
birokrasi
• Peningkatan jumlah instansi
yang masuk program
reformasi birokrasi
• Efektivitas pelaksanaan
reformasi birokrasi
2) Manajemen Perubahan;
3) Konsultasi dan Asistensi;
4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5) Knowledge management.
Meso
18 kegiatan
Mikro
16
Program dan Kegiatan pada setiap tingkatan pelaksanaan
Program-program:
1) Quick Win;
2) Manajemen Perubahan;
Makro
3) Penataan Organisasi;
4) Penataan Tatalaksanaan;
5) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur;
6) Penguatan Unit Organisasi;
7) Penyusunan Peraturan Perundangundangan;
8) Penataan Pengawasan Internal;
9) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
54 kegiatan
10) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Mikro
Hasil yang diharapkan, antara lain:
• Peningkatan kepercayaan
masyarakat
• Efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi
• Efektivitas dan Efisiensi organisasi
K/L/Pemda
• Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan
SDM aparatur pada K/L/Pemda
• Peningkatan profesionalisme SDM
Meso
aparatur
pada K/L/Pemda
• Peningkatan kesejahteraan aparatur
• Peningkatan kualitas pelayanan
• Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan
kebijakan K/L/Pemda
• Peningkatan kinerja K/L/Pemda
• Peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
• Peningkatan kapabilitas K/L/Pemda
17
Langkah-langkah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi K/L
1) Quick Win;
2) Manajemen Perubahan;
3) Penataan Organisasi;
4) Penataan Tatalaksanaan;
5) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur;
6) Penguatan Unit Organisasi;
7) Penyusunan Peraturan Perundangundangan;
8) Penataan Pengawasan Internal;
9)
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja;
Diperlukan
dalam kaitan
pemberian
tunjangan
kinerja
yang merupakan
implikasi
dari Publik;
10) Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L
• Melakukan Evaluasi jabatan
• Memanfaatkan assessment center untuk
pengukuran kompetensi jabatan,
penempatan dalam jabatan, dan
pengembangan pegawai
• Menyusun uraian jabatan
• Menyusun profil kompetensi pegawai
• Menyusun standar kompetensi jabatan
• Menyusun job grading dan job pricing
• Menerapkan sistem penilaian kinerja,
• Menata sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
• Mengembangkan sistem pengadaan dan
seleksi
• Membangun/mengembangkan database
pegawai
• Mengembangkan pola karir berdasarkan
kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi
dan promosi
18
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DIBIDANG KEPEGAWAIAN
1. Mismatch, dimana antara sosok PNS yang ada belum sesuai
dengan tuntutan kompetensi bidang tugasnya.
2. Underemployed karena belum adanya target atau kontrak
kinerja yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan
tugasnya dan belum ada kesesuaian antara beban kerja
dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan.
3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang/merata
mengenai kuantitas dan kualitas serta distribusi PNS menurut
teritorial (daerah) yang belum merata.
4. Masih rendahnya tingkat produktivitas PNS dan belum
optimalnya pelayanan PNS terhadap masyarakat.
5. Database PNS yang ada dimasing-masing instansi belum
terhubungkan secara online dengan sistem pengolahan data
yang ada di BKN.
6. Belum diterapkannya sistem reward and punishment secara
tegas dan jelas dikalangan PNS.
7. Masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan PNS.
19
PROGRAM PEMACU REFORMASI BIROKRASI DIBIDANG KEPEGAWAIAN
1. Rekrutmen PNS
2. Profesionalitas PNS
3. Pengembangan Management Information System
Kepegawaian berbasis Information Technology
4. Pengembangan Karier PNS
5. Peningkatan pelayanan PNS
6. Remunerasi dan Kesejahteraan PNS
20
1. REKRUTMEN PNS
a. Rekrutment berdasarkan merit system
b. Materi Tes terdiri
• Tes Kompetensi Dasar
• Tes Kompetensi Bidang (Substantif)
c. Pengembangan rekrutmen dan seleksi CPNS dengan
Computer Asissted Test (CAT)
d. Penyelenggaraan Test dengan menyempurnakan metode
instrument Assesment Center
21
2. PROFESIONALITAS PNS
a. Analisis dan evaluasi jabatan oleh setiap instansi
b. Pengangkatan jabatan didasarkan pada standar kompetensi
atas rekomendasi Assessment Center
c. Kepastian pola karir PNS  mengatasi Mismatch
d. Peningkatan kemampuan pemangku jabatan
maupun fungsional) melalui diklat
e. Penilaian Kinerja PNS (obyektif, transparan,
partisipatif dan terukur
(struktural
akuntabel,
22
3.
PENGEMBANGAN MIS BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI
a. Akurasi Database PNS terus menerus
b. Akurasi Database Pensiun
c. Akurasi Database Pejabat Negara
d. MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap
e. On line System  melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) :
• BKN Pusat dengan seluruh Kanreg
• BKN dgn Instansi Pusat & Daerah
• BKD Prop dengan BKD Kab/Kota
f. Penetapan NIP Baru secara Nasional
g. Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
23
4. PENGEMBANGAN KARIER PNS
a. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural didasarkan
pada kompetensi jabatan, melalui :
1)Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural;
2)Pengangkatan jabatan dilakukan melalui assessment
center.
b. Pengembangan jabatan fungsional dalam rangka
mewujudkan struktur organisasi yang berorientasi pada
“ramping struktur dan kaya fungsi.”
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas diklat PNS, meliputi :
1)Diklat prajabatan;
2)Diklat kepemimpinan;
3)Diklat fungsional;
4)Diklat teknis.
d. Penegakan disiplin PNS melalui pemberian reward and
punish-ment.
24
5.
PENINGKATAN PELAYANAN PNS
a.
Standar pelayanan berbasis ISO 9001:2000
b.
Pelayanan Prima meliputi :
c.
1)
Pengangkatan CPNS;
2)
Penetapan karpeg, karis/karsu;
3)
Kenaikan pangkat PNS;
4)
Pensiun PNS;
5)
Pensiun pejabat negara;
6)
Penyelesaian permasalahan kepegawaian
Peningkatan kemampuan teknis kepegawaian pejabat
pengelola kepegawaian di setiap instansi
25
6. REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PNS
a. Sistem remunerasi yang adil dan layak :
1) Perbaikan struktur gaji PNS didasarkan pada beban kerja
2) Perbaikan rasionalitas kesenjangan gaji terendah dan tertinggi
3) Penataan Tunjangan :
 Jabatan
 Prestasi
 Kemahalan
b. Peningkatan manfaat/benefit :
1) Asuransi kesehatan
2) Tabungan hari tua
3) Taperum
c. Perbaikan sistem pensiun
d. Perbaikan sistem pendanaan pensiun
e. Ketrampilan pada masa MPP dan modal kerjanya
26
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun
1999
merupakan sistem manajemen sdm aparatur yang berlaku hingga
saat ini. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk dapat
menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdayaguna dan berhasil guna. Untuk dapat melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan
berhasil guna dibutuhkan PNS yang profesional, bertanggung jawab,
jujur, dan adil, melalui pembinaan yang didasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier dengan titik berat pada sistem prestasi kerja.
Untuk melaksanakan manajemen sdm aparatur tersebut maka dilakukan aktifitas perencanaan sdm
aparatur, rekruitmen, seleksi, penempatan, pengembangan kapasitas, pengelolaan kinerja, remunerasi,
serta pemberhentian/pemensiunan sdm aparatur.
27
LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGELOLAAN SDM APARATUR
1
Perencanaan SDM aparatur
Teridentifikasi kebutuhan (jumlah dan kualifikasi) SDM
aparatur menurut jabatan tiap satuan organisasi
2
Rekruitmen dan Seleksi
Langkah awal untuk menerapkan manajemen sdm
aparatur berbasis kinerja dan mewujudkan
profesionalisme sdm aparatur
3
Penempatan
Ketepatan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan
menentukan tingkat kinerja organisasi.
4
Pengembangan kapasitas
Peningkatan kapasitas sdm aparatur dilakukan secara
terencana yang didasarkan pada pola karier
5
Pengelolaan kinerja
meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan
penilaian kinerja.
6
Pemberian Reward and
punishment.
salah satu sarana dari manajemen untuk meningkatkan
kinerja sdm aparatur.
7
Remunerasi
perlu adanya perubahan yang cukup besar baik dari
aspek besaran jumlah gaji maupun dari aspek sistem
golongan dan kepangkatan
8
Pemberhentian/
pemensiunan SDM aparatur.
perlu dikembangkan sistem pemberhentian yang
meliputi pemberhentian karena pelangkaran disiplin,
BUP, kinerja yang rendah, penyederhanaan organisasi
28
TANTANGAN KE DEPAN
PNS SEBAGAI PROFESI
• Bagi PNS, arti menjadi profesional menunjukkan
bahwa mereka adalah anggota dari sebuah profesi,
pelayanan masyarakat dan pekerjaan mereka sesuai
dengan norma-norma yang ditetapkan profesi
• Sebagai profesi, perlu menetapkan standarnya sendiri,
sebagai sebuah profesi perlu untuk mengembangkan
perilaku etis dan menetapkan standar kompetensi bagi
profesi tersebut
29
CIRI UMUM DARI SUATU PROFESI YANG DIMILIKI PNS,
antara lain:
•
Persyaratan untuk masuk sebagai anggota profesi biasanya berkaitan dengan kualifikasi
pendidikan, kejuruan, ketrampilan dan pengalaman
•
Tingkat keanggotaan dalam profesi ditentukan oleh pencapaian kompetensi dan
pengalaman profesional serta pengakuan hal tersebut oleh profesi
•
Program pengembangan dirancang dan diawasi oleh anggota profesi
•
Ada proses tinjauan sejawat (peer review) untuk mendiskusikan dan menyebarluaskan
kemajuan yang terjadi dalam profesi tersebut kepada para anggota lain dalam profesi
itu
•
Memiliki kode etika yang dilengkapi dengan proses penyampaian keluhan dan
kepatuhan akan disiplin yang terkait serta untuk menentukan terjadinya pelanggaran
dan hukuman yang dijatuhkan;
•
Ada badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi
tentang hal-hal tersebut
30
PENUTUP
Indonesia telah secara terus bergerak maju ke arah pembentukan
sistem berbasis jabatan dalam lembaga-lembaga pemerintah. UU
No. 43 tahu 1999 tentnag Pokok-Pokok Kepegawaian secara jelas
menyediakan aturan untuk penciptaan jabatan dan pengangkatan
PNS ke dalam jabatan tersebut. Pada tahap pertama reformasi
birokrasi, proyek percontohan sistem berbasis posisi dilakukan di
departemen Keuangan, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung dalam
upaya untuk mendefinisikan dan mengelola pekerjaan secara lebih
baik dan untuk memperbaiki sistem remunerasi. Pola semacam ini
sekarang sedang diperluas ke seluruh Instansi Pemerintah lainnya.
Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam cara
pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Ketika telah
sepenuhnya berjalan, Indonesia akan bergabung dengan barisanbarisan negara-negara yang telah memodernkan SDM aparatur
mereka dengan cara penataan struktur berdasarkan jabatan
31
32