Transcript BAHAN SES ITJEN_poltekbdg - Politeknik Kesehatan Bandung

PENGUATAN SPIP DALAM UPAYA
MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI UNTUK
MEWUJUDKAN BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Oleh :
drg. SR. Mustikowati, M.Kes
(Sekretaris Inspektorat Jenderal)
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Bandung, 23 – 24 November 2012
1
PENDAHULUAN


PEMBANGUNAN KESEHATAN
berlandaskan SEMANGAT REFORMASI
(Reformasi Birokrasi, Anggaran, Politik )
untuk mewujudkan good governance dan
clean government
Arahan Presiden dalam rapat kabinet
terbatas:
 Pelayanan Publik  lebih baik, lebih
cepat dan lebih murah.
 Pemanfaatan anggaran  efektif
 Pengambilan keputusan tepat,
akuntabel dan terbuka.
2
PERKEMBANGAN OPINI LKKL
OPINI
TAHUN
2009
2010
2011
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
(WTP)
45
53
67
WAJAR DENGAN
PENGECUALIAN (WDP)
26
29
18
TIDAK MEMBERIKAN OPINI
(TMP)
8
2
2
TIDAK WAJAR (TW)
-
-
-
79
84
87
JUMLAH ENTITAS PELAPORAN
OPINI BPK TERHADAP LK KEMKES TAHUN 2011  WDP
3
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMKES
TAHUN
OPINI
2007
DISCLAIMER
2008
WDP
2009
DISCLAIMER
2010
DISCLAIMER
2011
WDP
4
Reformasi Birokrasi perlu menata
ulang proses birokrasi dari
tingkat(level) tertinggi hingga
terendah dan melakukan terobosan
baru (innovation breakthrough)
5
Melalui langkah-langkah bertahap, konkret,
realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar
kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan
paradigma dan dengan upaya luar biasa
6
Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan
yang tidak pernah berhenti.
Reformasi Birokrasi akan tetap dilaksanakan
untuk mewujudkan birokrasi yang bersih,
kompetensi dan melayani.
Kerangka kebijakan, operasional dan target RB
dapat dilihat pada Perpres No.81 Tahun 2010
tentang Grand Design RB dan Permenpan RB
No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB.
7
Proses Reformasi Birokrasi
Kondisi Yg
Diinginkan
Kondisi
Saat Ini
• Peningkatan kualitas pelayanan publik
• Penataan Peraturan Perundang-Undangan
• Penataan tata laksana
• Penguatan pengawasan
• Penataan dan penguatan organisasi
• Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
• Penguatan akuntabulitas kinerja
REFORMASI = PERUBAHAN
8
TARGET DAN CAPAIAN
Target dan Capaian
Reformasi Birokrasi
REFORMASI
BIROKRASI
Sasaran
Indikator
Capaian
Zi
Base line
(2009)
2010
2011
Target
(2014)
2.8
2.8
3.0
5.0
Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih dan
bebas KKN
IPK*)
OPINI BPK Pusat
(WTP)
Daerah
42,17%
56,41%
63%***
100%
2.73%
3%
7%***
60%
Terwujudnya
peningkatan
kualitas pelayanan
publik kepada
masyarakat
Integritas Pusat
Pelayanan
Daerah
Publik
6,64
6,16
7,07
8,0
6,46
5,26
6,00
8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha
122
126
129
75
- 0,29
-0.19
-
0,5
K/L
47,37%
63,29%
82,93%
Prov
3,76%
31,03%
63,33%
Kab/Kota
5,08%
8,77%
12,78%
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas
Pemerintahan**)
Instansi pemerintah
yang akuntabel
(SAKIP)
Catatan: *) Skala 0 – 10
**) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012
80%
9
LINGKUP PROGRAM & KEGIATAN RB
PENATAAN DAN
PENGUATAN ORGANISASI
Restrukturisasi
Penguatan Unit Organisasi
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Sistem Manajemen Kinerja
Organisasi
Indikator Kinerja Utama
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM APARATUR
Sistem Rekrutmen
Analisis Jabatan
Evaluasi Jabatan
Standar Kompetensi Jabatan
Asesmen Kompetensi Individu
Sistem Penilaian Kinerja Individu
Database Pegawai
Pendidikan & Pelatihan
PENGUATAN PENGAWASAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
Pembentukan Tim
Strategy Komunikasi
Sosialisasi & Internalisasi
PENATAAN TATALAKSANA
Penyusunan SOP
E-Government
PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Penataan Peraturan Perundangundangan
Sistem Pengendalian Intern
Peran Aparat Pengawasan Intern
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Standar Pelayanan
Partisipasi Masyarakat
MONITORING &
EVALUASI
Monitoring
Evaluasi
10
• Bagaimana mengawal RB 
melaksanakan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
• Apa yang dimaksud dengan PMPRB?
PMPRB merupakan instrumen penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
yang dilakukan secara mandiri (self
assessment) oleh K/L dan Pemda.
PMPRB
membantu
instansi
untuk
memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.
11
PMPRB mencakup dua komponen:
1. Pengungkit (Enablers) dan
2. Hasil (Results)
Pengungkit adalah seluruh upaya yang
dilakukan oleh instansi pemerintah dalam
menjalankan fungsinya.
Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari
komponen pengungkit.
12
Komponen Pengungkit sangat menentukan
keberhasilan tugas instansi.
Komponen
Hasil berhubungan dengan
kepuasan para pemangku kepentingan.
Hubungan sebab akibat antara Komponen
Pengungkit dan Komponen Hasil dapat
mewujudkan proses perbaikan bagi instansi
melalui inovasi dan pembelajaran, dimana
proses perbaikan ini akan meningkatkan
kinerja
instansi
pemerintah
secara
berkelanjutan.
13
 Apa yang harus dilakukan agar PMPRB dapat
dipertanggung jawabkan ?
 harus ada bukti (evidence), dan
 harus ada survey.
 Bukti dapat berupa :
 dokumen tertulis yang dihasilkan instansi,
 hasil
wawancara atau diskusi dengan para
pegawai
 dan audio visual yang dimiliki.
14
 Survei  dimaksudkan untuk memperoleh
data berdasarkan opini responden untuk
mendukung obyektivitas hasil
 Survey dilakukan terhadap
 pegawai sendiri (internal)
 dan pemangku kepentingan (eksternal)
 Dengan demikian survei wajib dilakukan.
15
 Bagaimana cara penilaiannya :
 Penilaian (skoring) dalam sistem PMPRB dilakukan
pada 2 komponen yaitu :

Komponen Pengungkit

Komponen Hasil.
 Sistem penilaian Pengungkit  berdasarkan siklus
quality management atau siklus PDCA dengan skor
dari 0 sampai dengan 100,
 Sistem
penilaian
Hasil

berdasarkan
pada
kecenderungan dan pencapaian target.
16
17
18
Model PMPRB
KOMPONEN
KRITERIA
Subkriteria
Subkriteria
Subkriteria
Subkriteria
KRITERIA
9 PROGRAM
REFORMASI
BIROKRASI
Subkriteria
Subkriteria
Subkriteria
Subkriteria
19
Kerangka Penilaian
KOMPONEN PENGUNGKIT
KOMPONEN HASIL
5 KRITERIA
4 KRITERIA
20 SUB-KRITERIA
8 SUB-KRITERIA
• PENILAIAN THD MASINGMASING SUB KRITERIA
• MENGGUNAKAN GUIDING
QUESTIONS (UNTUK
MEMBANTU PENILAIAN)
PENILAIAN
• PENILAIAN THD MASINGMASING SUB KRITERIA
• MENGGUNAKAN GUIDING
QUESTIONS (UNTUK
MEMBANTU PENILAIAN)
1. Hal-hal yang sudah baik
2. Hal-hal yang harus
dilakukan atau masih
perlu diperbaiki
3. Rencana tindak lanjut
20
 Apakah ada hubungan hasil penilaian PMPRB
dengan Tunjangan Kinerja (TK)?
 RB Dimaksudkan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas dan bebas KKN

Equal pay for equal work,
 K/L/Instansi yang melaksanakan RB harus
mengoptimalkan pagu belanja masing-masing
 Hasil
penilaian PMPRB digunakan sebagai
salah satu dasar pertimbangan pemberian
tunjangan kinerja.
21
 Bagaimana bila nilai skor RB suatu tahun
lebih kecil dari tahun sebelumnya. Apakah
akan ada sanksi?
 K/L yang memperoleh skor RB lebih rendah
dari skor tahun sebelumnya akan mendapatkan
sanksi diumumkan pada laman Kementerian
PAN dan RB.
22
 Akan surat pemberitahuan/dalam suatu forum
(National Conference of Indonesia Bureaucratic
reform) yang disampaikan Menteri PAN dan RB.
 Pengumuman pada laman tersebut di atas
termasuk untuk K/L yang memperoleh skor RB
lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sebagai
penghargaan.
 Akan terpantau oleh masyarakat luas.
23
 Apa yang dimaksud dengan PMPRB online?
 PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu
berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web
 PMPRB Online dapat

menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses
pengumpulan dan pengolahan data secara real time,

menjamin fairness, obyektivitas, dan transparansi
dalam penilaian

hasilnya dapat dilihat oleh para pihak, masyarakat
dan para pemangku kepentingan setiap saat.
21/11/2012
24
 PMPRB online memiliki

kriteria dan standar pengukuran/penilaian yang
sama,

berdasarkan bukti dan survei yang dapat ditelusuri
kebenarannya /akuntabilitasnya,

dilakukan oleh panel penilai yang terdiri dari
koordinator dan seluruh asesor pada masing-masing
instansi.
 Hasil penilaian yang disampaikan oleh K/L dan Pemda
akan dipelajari melalui desk assessment oleh PMPRB
Resource Center dan ada verfikasi dari pihak eskternal.
21/11/2012
25
 Siapa yang akan memverifikasi hasil
dari PMPRB online:
 PMPRB
Resource
Center
akan
melakukan verifikasi atas penilaian
mandiri pelaksanaan RB instansi.
26
 Proses penilaian yang jujur dan objektif sangat
diperlukan
untuk
mendapatkan
fakta
sebenarnya mengenai instansi.
 TQA
atas
penugasan
KPRBN
juga
akan
melakukan validasi lapangan untuk menguji
benar tidaknya penilaian yang sudah dilakukan
oleh K/L
27
 Bagi Instansi yang baru mengajukan dokumen usulan
RB, minimum nilai akhir PMPRB berada pada rentang
31 sampai dengan 50 atau Level 2.
 Sedangkan untuk Instansi yang sudah melaksanakan
RB, peninjauan TK dilakukan setelah Instansi minimal
berada pada Level 4 atau rentang nilai mulai 71.
28
29
PENJELASAN PROGRAM & KEGIATAN RB
Program ke 6
30
Pencapaian
31
POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PENTINGNYA SPIP
Melalui:
1. Kegiatan yg Efektif &
Efisien
2. Keandalan Lap Keu
3. Pengamanan Aset
4. Ketaatan Peraturan
32
Kenapa Kita sangat Peduli dengan
Sistem Pengendalian Intern ?
1. PP 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/Pimpinan
Lembaga
dan
Kepala
Daerah
untuk
menyelenggarakan sistem pengendalian intern
yang handal agar pengelolaan keuangan negara
dilakukan secara efisien, efektif , transparan dan
akuntabel.
2. SPIP dibangun untuk menunjukkan tanggungjawab
amanah yang kita terima sebagai aparat/birokrasi
penyelenggara kepada pemberi amanah (para
pembayar pajak/taxpayers).
33
3. Untuk memberi keyakinan bahwa segala
sumber-sumber (resources) yang berada
dibawah pengendalian kita yaitu asset
berupa “people
(pegawai/karyawan/pekerja), money,
facilities dan intelectual
property/kekayaan intelektual) benarbenar telah dilakukan pengamanan
secara memadai (properly safeguarded),
dikelola (managed) dan
dipertanggungjawabkan (accounted)
secara akurat dan tepat waktu
(accurately and timely)
34
1. SPIP akan sangat terkait dengan kualitas dari
manajemen yang baik
2. SPIP akan bergantung kepada manusia dan
akan berhasil atau gagal tergantung pada
perhatian yang diberikan orang-orang dalam
organisasi terhadap pengawasan internal itu
sendiri.
3. SPIP akan efektif bila seluruh orang-orang dan
lingkungan sekitarnya bekerja bersama-sama.
4. SPIP membantu organisasi mencapai tujuan
dan misinya.
35
70.00
33.77
37.88
60.00
50.00
40.00
63.53
58.12
81.71
73.36
73.52
80.00
67.80
90.00
78.70
100.00
90.66
HASIL PEMETAAN SPIP :
PENERAPAN 5 UNSUR SPIP
DI KKP DAN POLTEKKES TAHUN 2011
KKP
POLTEK
30.00
20.00
10.00
0.00
Lingkungan
Pengendalian
1
Penilaian
Risiko
2
Kegiatan
Pengendalian
3
Informasi &
Komunikasi
4
Pemantauan
& Evaluasi
5
Penerapan
Penilaian Risiko
Paling rendah,
Baru mencapai
33% - 38%
36
HASIL PEMETAAN SPIP:
PENERAPAN SUB UNSUR SPIP YANG KURANG
MEMADAI DG PERSENTASE > 25%
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90.32 87.1
67.74
58.06
38.71
29.03 32.26
Lingk pengend
Penilaian Risk
32.26 35.48 29.03 32.26 29.03
Keg Pengend
Infokom
Monev
37
TIPE ORANG YANG MERESPON TERHADAP HAL BARU DAN
PERUBAHAN
No!!
No!!
Gaya
Pengamat
Gaya
Pasrah
Gaya
Protes
Gaya
Nakhoda
38
ORANG TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN PENYEBABNYA
ADALAH …
• Takut kepada hal-hal yang baru
• Kehilangan lingkungan yang
familiar
• Merasa tidak mampu
• Tidak melihat alasan untuk
berubah
• Tidak terlibat dalam proses
perubahan
39
PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN
• DICANANGKAN OLEH
MENKES
PADA
TANGGAL 18
JULI 2012
•
DISAKSIKAN
OLEH
MENPAN DAN
WAKIL
OMBUDSMAN
40
AMBILLAH PERAN DALAM PERUBAHAN
ORGANISASI
Memulai
Perubahan
Change
Sponsor
Change
Target
Anda diminta untuk
mengubah sesuatu
Menerapkan dan
menyesuaikan
perubahan dengan
kelompok anda
Change
Agent
41
MERUBAH KEBIASAAN YANG SUDAH
MENAHUN , PERLU ADANYA KOMITMEN
UNTUK BEKERJA KERAS, CERDAS , DAN
SABAR
Terima Kasih
42