Transcript Sukoharjo_24Juni2013 - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan E-Government
Oleh : Firmansyah Lubis
KOMINFO
Sukoharjo, 24 Juni 2013
TRANSFORMASI
Cyber Security
Cyber Space
Real Space
1
2
Memfasilitasi
Terbentuknya
Jejaring Dan
Kehidupan
Cyberspace Yang
Konstruktif Dan
Produktif
KOMINFO
3
Dunia
Cyber
Yang
Semakin
Membesar
Mendorong
Transformasi Dari
Real Space Ke Cyber
Space
4
Membawa Added
Value Dalam
Dunia Nyata Dan
Semakin
Membesar
Good Governance
Transformasi menuju e-Government
KOMINFO
Pengertian e-Government
e-Government
Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi dalam proses
pemerintahan untuk
meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan.
Kata Kunci
•Oleh
- Pemerintah
•Untuk
- Rakyat
- Bisnis
- Lembaga
Pemerintah lain
•Manfaat e-Government
- Efisiensi
- Efektivitas
- Transparansi
- Inovasi
- Partisipasi
•Bagaimana
mencapainya?
- Rekayasa ulang
proses bisnis
- Penggunaan TIK
Gambaran e-Government
Gambaran Konseptual
e-Government
Masyarakat & Dunia Usaha
Saluran Layanan
Instansi 2
Ministry
Instansi 3
Ministry
Fungsi 1
Fungsi 2
Fungsi n
InstansiN
N
Ministry
Audit
• Opini Umum
• Usulan
Rancangan
Kebijakan
Saluran
lain lain
Visiting
Portal
Each
Instansi
agency
(on/off)
Pusat Data
Terintegrasi
…
Partisipasi
Fax, Surat,
Telepon
Fax, Mail,
Kunjungan
Telephone
Instansi 1
Ministry
Manajemen
Financial Management
Keuangan
Layanan
Kepemerintahan
Mobile
Government
Portal Induk
Portal
Pemerintah
Personnel
Manajemen
Management
SDM, dll.
Layanan
Informasi
Hubungan Antar Administrasi
Umum
Instansi
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
forPegawai
government
employee
Pemerintah
Internet
Pemrosesan
Terintegrasi
Arsitektur e-Government
Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan
G2B
Layanan G2G
(Sharing Services)
Aplikasi
Umum
Basisdata
Infrastruktur
KOMINFO
Tata Kelola TI
Layanan
G2C
Layanan G2C:
adalah layanan dari pemerintah untuk
masyarakat
Layanan G2B:
adalah layanan dari pemerintah untuk
sektor usaha
Layanan G2G:
adalah layanan antar instansi pemerintah
Aplikasi Umum:
adalah aplikasi pendukung e-Governmen
yang digunakan oleh setiap instansi
Basisdata:
adalah penyimpan data dan informasi
Infrastruktur:
adalah
Tata Kelola TI:
lihat buku Tata Kelola TI
Millestone e-government
KOMINFO
Regulasi terkait E-Government
1.
Istruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Government.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan
Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi
8. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan
Informasi.
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang
Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
11. SE Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara
12. PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
KOMINFO
8
Regulasi





Inpres No. 3 th 2003 (Pengembangan E-Government)
Permen No. 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan EGovernment Lembaga)
Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 (Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah)
UU No. 11 Th. 2008 (Informasi dan Transaksi
Elektronik)
PP No. 82 Th. 2012 (Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik)
KOMINFO
9
PP No 82 th 2012 ttg PSTE
Setiap Penyelenggara negara yang
memiliki sistem elektronik untuk pelayanan
publik, harus didaftarkan ke Kominfo
(Permen lagi disusun)
KOMINFO
PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT
(Inpres No 3 th 2003)
KOMINFO
11
4 Tahapan pengembangan E-Government
(Inpres No 3 th 2003)




Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs
informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan
sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll.
Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs
informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka
keterhubungan dengan lembaga lain
Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs
transaksi pelayanan publik, dan pembuatan
interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan
aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C
yang terintegrasi.
KOMINFO
12
Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov
(Kominfo, 2004)
Tujuan Implementasi e-Gov :



Meningkatkan mutu layanan publik melalui
pemanfaatan teknologi IT dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan
Terbentuknya kepemerintahan yang bersih,
transparan, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif
Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan
proses kerja kepemerintahan
KOMINFO
13
Portal Layanan Publik
(Permen No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 )


Merupakan situs web penyedia layanan publik yang
disajikan oleh suatu lembaga pemerintah atau
merupakan integrasi layanan dari sejumlah lembaga
terkait
Lembaga penyelenggara layanan publik secara
elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan
pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui
portal pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7 hari
dalam 1 minggu, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.
KOMINFO
Kerangka Arsitektur Egov
(Blue Print Sistem Aplikasi e-Gov)
KOMINFO
Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang
penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem
elektronik adalah
Pelayanan Masyarakat
 Kepegawaian
 Keuangan
 Pengelolaan Aset
 Dan sebagainya

KOMINFO
STRATEGI IMPLEMENTASI
1. Tahapan implementasi eGov
 Business Process Reengineering
 Otomasi
 Integrasi
2. Perubahan dari manual ke elektronik
 Budaya
 Pendekatan non-teknis
KOMINFO
Target
INDONESIA CONNECTED
Integrated GOVERNMENT
KOMINFO
Integrated GOVERNMENT
KOMINFO
HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN
1. Kebijakan (Visi Misi, Panduan, Anggaran)
2. Kelembagaan (Keberadaan, tupoksi, dasar hukum)
3. Infrastruktur (H/W, Jaringan, Service delivery channel,
Failitas pendukung)
4. Aplikasi (Sesuai kondisi, Berdampak, mendukung proses)
5. Perencanaan (Kajian, realisasi)
Dalam Pemeringkatan e-Governmetn (Pegi),
Merupakan 5 aspek yang dinilai
KOMINFO
PERMASALAHAN eGOVERNMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KOMINFO
Kesulitan meng-integrasi-kan SKPD?
Repot mengurus data?
Perlu membangun infrastruktur baru untuk integrasi SKPD?
Repot pantau jaringan?
Jumlah aplikasi layanan publiknya terbatas?
Data tidak valid?
Biaya komunikasi antar SKPD tinggi?
….. ?
IMPLEMENTASI
DIT eGOVERNMENT MENYEDIAKAN SOFTWARE dan BRAINWARE,
PEMDA FOKUS di HARDWARE
Pusat Data, Aplikasi Layanan Publik, PNS Box, eMail Nasional PNS,
VoIP, SMS Gateway, Integrasi Data, Perkantoran, dll
+
BIMBINGAN TEKNIS
KOMINFO
IMPLEMENTASI eGOVERNMENT
Administrasi Perkantoran MAYA (siMAYA)
Citizent Tracking System
Melalui Inter-relasi identitas
BKN
-Verifikasi user
- Biodata
Update data PNS
NPWP
NPWP
KOMINFO
Govt Service Bus
NIP
- User account
- Profile
NIK
eKTP
siMAYA
IMPLEMENTASI eGOVERNMENT
Portal dan Aplikasi Layanan Publik
JUMLAH dan JENIS IZIN TIDAK TERBATAS,
DAPAT DITAMBAHKAN SERTA DIKONFIGURASI LANGSUNG
OLEH PENGGUNA
apat menangani perijinan Paralel
KOMINFO
IMPLEMENTASI eGOVERNMENT
PNS Box
KOMINFO
IMPLEMENTASI eGOVERNMENT
PNS Box
FIREWALL
INTRUSION DETECTION SYSTEM
MONITORING JARINGAN
ENKRIPSI
AUTENTIKASI
dll
KOMINFO
PNS
Box: Private Network Security Box
KOMINFO
GSB ARCHITECTURE/MANTRA
WAP Browser
SMS Celular
WEB Application
(Requester)
WAP Application
(Requester)
SMS Application
(Requester)
CON
CON
CON
WS
WS
WS
Ontology
CON
WS
CON
WS
CON
WS
CON
CON
CON
WS
WS
WS
CON
BPM
CON
Catalog WS
CON
Registry
Web Browser
WS
WS
WS
BACK-OFFICE
BNP2TKI
BACK-OFFICE
KEMENAKER
BACK-OFFICE
KEMENLU
BACK-OFFICE
IMIGRASI
BACK-OFFICE
PAJAK
BACK-OFFICE
ADMINDUK
DB
BNP2TKI
DB
TENAGA
KERJA
DB
JOB
ORDER
DB
IMIGRASI
DB
PAJAK
DB
PENDUDUK
KOMINFO
terima kasih
KOMINFO