Transcript Tot_kur_kemenkoperekonomian

KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR)
Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran - Bali
22 September 2010
Keasdepan Urusan Pasar Modal, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1
Latar Belakang KUR
Dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Koperasi (UMKMK) yang produktif dan layak namun belum
bankable (belum memenuhi persyaratan kredit/pembiayaan Bank)
untuk dapat mengakses kredit/pembiayaan dari bank.
Untuk menjembatani kebutuhan UMKMK dalam mengakses
perbankan, Pemerintah menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKMK.
2
Peran UMKM-K
Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 51,3 juta unit
usaha
Usaha Mikro dan Kecil menyerap tenaga kerja sebanyak 90,9 juta
pekerja
Kontribusi Usaha Mikro dan Kecil terhadap PDB sebesar 55,6%
terhadap PDB tahun 2007
UMKMK cukup strategis dalam membantu perekonomian pada
masa krisis, yang terbukti dari peningkatan kontribusi UMKM
terhadap PDB menjadi 65% tahun 2009
Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/ pembiayaan dari
Perbankan
Terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan.
3
Pengertian & Sumber Dana KUR
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada
UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum
bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
Sumber Dana Penyaluran KUR
adalah 100 % (seratus persen) bersumber dari dana Bank
Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat ( tabungan, giro,
dan deposito).
4
Maksud dan Tujuan KUR
KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi
UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak
namun belum bankable kepada Bank Pelaksana.
KUR bertujuan untuk : i) tercapainya percepatan pengembangan
sektor riil (terutama sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, serta industri) dan ii) pemberdayaan UMKMK, dalam
rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja.
5
SKEMA KUR
BANK
PELAKSANA
Pemerintah
Nota
Kesepahaman
Bersama
Kredit
Pengembalian
Kredit
Imbal Jasa
Penjaminan
Perjanjian Kerjasama
(Penjaminan KUR)
Perusahaan Penjamin
UMKMK
USAHA PRODUKTIF & LAYAK
6
Pihak-Pihak Terkait KUR
Pemerintah
1. Kemenko Perekonomian
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Pertanian
4. Kementerian Kehutanan
5. Kementerian Kelautan & Perikanan
6. Kementerian Perindustrian
7. Kementerian Koperasi & UKM
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian BUMN
Perusahaan Penjaminan
1. PT. Askrindo
2. Perum Jamkrindo
Pengawasan
1. Bank Indonesia (SID)
2. B P K P
Bank Pelaksana
1. Bank BRI
2. Bank Mandiri
3. Bank B N I
4. Bank BT N
5. Bank Bukopin
6. Bank Syariah Mandiri
7. Bank DKI
8. Bank Nagari
9. Bank Jabar Banten
10. Bank Jateng
11. BPD DIY
12. Bank Jatim
13. Bank NTB
14. Bank Kalbar
15. BPD Kalsel
16. Bank Kalteng
17. Bank Sulut
18. Bank Maluku
19. Bank Papua
7
Struktur KUR
Plafon
KUR Mikro: s/d Rp. 20 juta
KUR Ritel: Rp.20 juta s/d Rp.500 juta
KUR melalui Lembaga Linkage Pola Executing: maksimal Rp.2 miliar
Penggunaan
Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi
Jangka Waktu
Kredit Modal Kerja maksimal 3 tahun
Kredit Investasi maksimal 5 tahun
DAPAT diperpanjang
Suku Bunga
KUR Mikro: maks. 22% Eff p.a
KUR Ritel: maks. 14% Eff p.a
Provisi & Adm
Sesuai ketentuan Bank yang berlaku
Imbal Jasa Penjaminan
Dibayar oleh Pemerintah.
Agunan
Utama
: Usaha yang dibiayai
Tambahan : Sesuai ketentuan Bank
8
Cakupan Penjaminan
80%(delapan puluh persen) untuk:
• Sektor Pertanian;
• Tanaman pangan dan perkebunan dengan kode LBU mulai 011110 s/d 011190;
• Hortikultura sayuran dan bunga-bungaan dengan kode mulai 011211 s/d 011250;
• Buah-buahan dan perkebunan tanaman rempah dengan kode mulai 011311 s/d 011399; dan
• Peternakan dengan kode mulai 012110 s/d 015000.
• Kelautan dan Perikanan:
• Seluruh usaha mikro dan kecil kecuali sektor perdagangannya;
• Kehutanan:
• Seluruh usaha mikro dan kecil kecuali sektor perdagangannya;
• Industri Kecil:
• Industri yang termasuk ke dalam usaha mikro dan kecil sesuai dengan kriteria UndangUndang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
• Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
70% (tujuh puluh persen) untuk sektor lainnya.
9
Penyaluran KUR Mikro
• Dapat disalurkan oleh semua Bank Pelaksana KUR.
• Tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi
Debitur.
• Tingkat suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar/setara
22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun.
• KUR Mikro dengan plafon diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai
dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berlaku sebelum
dilakukannya perubahan SOP ini tetap dikenakan suku bunga sesuai
perjanjian awal yaitu maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen)
efektif per tahun. Dalam hal terdapat perubahan plafon kredit dan/atau
jangka waktu kredit maka tingkat suku bunga maksimal sebesar/setara
22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun.
10
10
Sasaran Debitur KUR
USAHA MIKRO
Usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro
sbb :
-
Asset ≤ Rp. 50 juta
(tidak termasuk tanah &
bangunan tempat usaha); atau
- Omzet ≤ Rp.300 juta
USAHA KECIL
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan/badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang yang memenuhi kriteria
sbb :
- Rp 50 juta < Asset ≤ Rp 500 juta
(tidak termasuk tanah & bangunan
tempat usaha); atau
- Rp.300 juta < Omzet ≤ Rp. 2,5 miliar
11
Sasaran Debitur KUR
USAHA MENENGAH
Usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan yang
memenuhi kriteria :
• Rp.500 juta < Asset ≤ Rp.10 M
(tidak termasuk tanah & bangunan
tempat usaha)
atau
• Rp.2,5 M < Sales ≤ Rp. 50 M
KOPERASI
Badan Usaha yang
beranggotakan orang seorang
atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas
kekeluargaan.
12
Sasaran Debitur KUR
KELOMPOK USAHA
Kumpulan orang perorang
atau badan usaha (UMKM)
yang melakukan kegiatan
usaha produktif dan dibentuk
atas dasar kesamaan
kepentingan atau kesamaan
kondisi lingkungan untuk
meningkatkan usaha
anggotanya.
LEMBAGA LINKAGE
Lembaga yang menerus
pinjamkan KUR dari Bank kepada
Calon Debitur KUR, yaitu Koperasi
Sekunder, Koperasi Primer
(Koperasi Simpan Pinjam, Unit
Simpan Pinjam Koperasi), Badan
Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa
Tanwil (BMT), Bank Perkreditan
Rakyat/Syariah (BPR/BPRS),
Lembaga Keuangan Non Bank,
Kelompok Usaha, Lembaga
Keuangan Mikro.
13
Kriteria Calon Debitur KUR
Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan
dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari
Pemerintah.
Dapat sedang menerima kredit konsumtif.
Dalam hal UMKMK masih tercatat pada Sistem Informasi Debitur
BI, tetapi telah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat
Keterangan Lunas Bank sebelumnya;
Untuk KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan
Sistem Informasi Debitur BI.
14
Mekanisme Penyaluran KUR
I. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK
Bank Pelaksana
b
Perusahaan
Penjamin
a
UMKMK
a.
b.
Bank melakukan analisa kelayakan usaha calon Debitur KUR. Jika dinilai
layak dan disetujui, maka Bank dan Debitur KUR menandatangani Perjanjian
Kredit
Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.
15
Mekanisme Penyaluran KUR
(lanjutan...)
II. Tidak langsung melalui lembaga linkage dgn Pola Executing
a. Lembaga Linkage mengajukan permohonan
Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
b. Bank Pelaksana melakukan pengecekan SID
dan analisa kelayakan. Apabila layak dan
disetujui maka Bank Pelaksana Perjanjian
Kredit/ Pembiayaan dengan Lembaga
Linkage.
c. Bank Pelaksana mengajukan permintaan
penjaminan kredit/pembiayaan kepada
Perusahaan Penjamin atas nama Lembaga
Linkage.
d. Lembaga Linkage menyalurkan
kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank
Pelaksana kepada debitur UMKMK dari
Lembaga Linkage.
e. Debitur UMKMK melakukan pembayaran
kewajiban kredit/pembiayaan kepada
Lembaga Linkage.
Bank
Pelaksana
PK
c
Perusahaan
Penjamin
b
a
d
Lembaga
Linkage
UMKMK
e
16
Mekanisme Penyaluran KUR
(lanjutan...)
III. Tidak langsung melalui lembaga linkage dgn Pola Channeling
a. UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus
Lembaga Linkage untuk mengajukan kredit &
menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;
b. Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan
permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.
c. Bank Pelaksana melakukan pengecekan SID dan
analisa kelayakan. Jika layak dan disetujui, maka
Lembaga Linkage dengan UMKMK atau Lembaga
Linkage denan Bank Pelaksana menandatangani
Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
d. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada
perusahaan penjamin atas nama UMKMK.
e. Lembaga Linkage menerus pinjamkan
kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank
Pelaksana kepada debitur UMKMK.
f.
Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban
kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui
Lembaga Linkage.
Bank Pelaksana
PK
d
Perusahaan
Penjamin
c
b
e
Lembaga
Linkage
UMKMK
a
17
Penyaluran KUR Melalui Linkage
Pola Executing
•
•
•
•
•
•
•
Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/
Pembiayaan dari perbankan.
Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Lembaga Linkage dikecualikan dari
kriteria UMKM penerima KUR.
Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage
maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib
meneruspinjamkan kepada UMKM.
Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar
14 % (empat belas persen) efektif per tahun.
Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK
ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta
per debitur.
Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari
Bank Pelaksana.
18
18
Ketentuan Penyaluran KUR Melalui
Lembaga Linkage (Pola Channeling)
1. Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari
perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
2. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar
nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.
3. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada
debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
4. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari
Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan
Bank Pelaksana.
5. Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.
6. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan
yang diterima oleh Debitur KUR.
19
Jangka Waktu
1. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan
5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi, maka
jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1) dapat diperpanjang
menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja
dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung
sejak tanggal perjanjian kredit awal.
3. Jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan
tanaman keras dapat diberikan langsung maksimal 13 tahun dan tidak
dapat diperpanjang.
20
Perpanjangan, Suplesi &
Restrukturisasi
Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka
dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan pinjaman maupun jangka waktu terhadap
Debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan
ketentuan:
•Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable.
•Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
KUR Ritel atau tidak melebihi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) untuk KUR yang
diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing.
•Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui
Lembaga Linkage.
Debitur KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang
berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan:
•Tidak diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR.
•Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel.
•Terhadap KUR yang di restrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank Pelaksana
kepada Perusahaan penjaminan.
21
Pengawasan Pelaksanaan
KUR
Pengawasan
Pelaksanaan
KUR
1.
2.
3.
Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan
KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan
verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan ( BPKP).
BPKP akan bekerjasama dengan unit audit internal Bank
Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.
Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP akan diatur tersendiri
dalam Standar Operasional & Prosedur (SOP) Pengawasan
KUR.
22
Kewajiban Kementerian Teknis
1)
Mempersiapkan UMKMK yang produktif (individu, kelompok,
kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR;
2)
Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan
menerima penjaminan KUR;
3)
Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa
pengurusan dan pengembalian kredit/ pembiayaan;
4) Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya
seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan
dukungan untuk kelancaran usaha.
23
Langkah-langkah yang Diharapkan
Dilakukan Kementerian Teknis bersama
Pemerintah Daerah
1)
Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR,
2)
Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai
tupoksinya dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga ( Renja K/L) masing-masing, dan mengusulkan
penganggarannya;
3)
Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait
pelaksanaan KUR dapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh
Kementerian.
4)
Pemerintah Daerah diharapkan juga menyusun rencana kerja
pendukung pelaksanaan KUR serta menyiapkan
penganggarannya
24
RENCANA KERJA PENDUKUNG
PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT
LATAR BELAKANG
• KOORDINASI ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DAN ANTARA PEMERINTAH
DENGAN SWASTA (PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PENJAMIN)
MERUPAKAN FAKTOR PENTING KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN
PENYALURAN KUR SEBESAR Rp. 20 TRILIUN PERTAHUN
• UNTUK ITU DIPERLUKAN PERENCANAAN KREDIT YANG SISTEMATIS DARI
TINGKAT KABUPATEN/ KOTA, PROPINSI, HINGGA NASIONAL
MAKSUD
• RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KUR MERUPAKAN
DOKUMEN PERENCANAAN KREDIT YANG BERISIKAN PROGRAM SERTA
KEGIATAN KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
MEMPERSIAPKAN CALON –CALON DEBITUR KUR YANG POTENSIAL
25
RENCANA KERJA PENDUKUNG
PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT
TUJUAN
• MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN BANK
PELAKSANA KUR MENGENAI LANGKAH-LANGKAH (ROAD MAP)
PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN USAHA CALON DEBITUR KUR DI SUATU
WILAYAH AGAR MEMILIKI KAITAN USAHA KEDEPAN DAN KEBELAKANG
PELAKSANA
• PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KUR
MENYANGKUT KEGIATAN PEMERINTAH MAUPUN BANK SEHINGGA PERLU
DIKOORDINASIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI TIM
KOORDINASI YANG SUDAH ADA SEPERTI TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD), FORUM
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DARI BANK INDONESIA,
ATAU TIM BARU.
26
INPRES NO.1/2010 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2010
PROGRAM
TINDAKAN
KELUARAN
TARGET
SELESAI
PERLUASAN
PELAYANAN
KUR
DUKUNGAN
PENJAMINAN
KUR
TERSEDIANYA ANGGARAN
PENJAMINAN KUR
PENERBITAN PP
PENYERTAAN MODAL
NEGARA (PMN) KEPADA
PT ASKRINDO DAN
PERUM JAMKRINDO
DESEMBER
2010
PERLUASAN
JANGKAUAN
PENYALURAN KUR OLEH
BANK PEMBANGUNAN
DAERAH
13 PROPINSI
DESEMBER
2010
KOORDINASI
KEBIJAKAN
KUR
PENINGKATAN PANGSA
PENYALURAN KUR KEPADA
SEKTOR PERTANIAN
KELAUTAN & PERIKANAN
KEHUTANAN, INDUSTRI
25 PERSEN
DESEMBER
2010
27
INPRES NO.3/2010 TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
PROGRAM
TINDAKAN
KELUARAN
TARGET
PENYELESAIAN
2010
PERLUASAN
MENYUSUN RENCANA
PENYALURAN TINDAK PERLUASAN KUR DI
KREDIT
TINGKAT PEMERINTAH
DAERAH
TERSUSUNNYA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH DAERAH
MENGENAI RENCANA TINDAK
OPERASIONAL PERLUASAN
PENYALURAN KUR TERUTAMA
UNTUK SEKTOR PERIKANAN
DAN KELAUTAN, INDUSTRI,
PERTANIAN, KEHUTANAN
JATENG,
JATIM,
JABAR
2011
SELURUH
PROVISI
28
Kesimpulan
1. KUR diberikan untuk UMKMK yang produktif dan layak namun belum
bankable agar dapat mengakses kredit/pembiayaan dari bank.
2. KUR merupakan pinjaman yang harus dilunasi kepada bank dan bukan
hibah.
3. UMKMK menyerahkan agunan sesuai ketentuan Bank, dengan
mempertimbangkan adanya penjaminan pemerintah dan kelayakan usaha.
4. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank,
dengan memperhatikan arahan Komite Kebijakan KUR.
5. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada
Bank sampai lunas.
6. Apabila KUR tidak dilunasi maka akan mengurangi potensi dana pemerintah
dan dana masyarakat untuk pembiayaan UMKM .
29
REALISASI PENYALURAN KUR
(S/D 30 JUNI 2010)
30
REALISASI PENYALURAN KUR BPD
(S/D 30 JUNI 2010)
31
REALISASI PENYALURAN KUR
BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
(S/D 30 JUNI 2010)
32
TERIMA KASIH
Sekretariat KUR :
Telpon : (021) 3521843
Faks
: (021) 3521836
Website : www.ekon.go.id
Email : [email protected], [email protected]
33