Transcript Pemanfaatan BKP TB JKP dari luar Daerah Pabean

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 40/PMK.03/2010
Tentang
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan
Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau
JKP dari Luar Daerah Pabean
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010
MATERI
1.
2.
3.
4.
Policy Statement
Dasar Hukum
Muatan Pasal
Tanggal berlaku
1. Policy Statement
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A
ayat (3) Undang-Undang PPN.
2. Dasar Hukum
Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang PPN
Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang
penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
3. Muatan Pasal
PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak
berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Muatan Pasal
 Cara Penghitungan PPN
1. 10% dikalikan dengan jumlah dibayarkan atau seharusnya
dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP tidak
berwujud dan/atau JKP, apabila dalam jumlah tersebut tidak
termasuk PPN; atau
2. 10/110 dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau
seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP
tidak berwujud dan/atau JKP, apabila dalam jumlah tersebut
sudah termasuk PPN.
Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak/perjanjian tertulis
atau dalam kontrak/perjanjian tertulis tidak dengan tegas
dinyatakan bahwa sudah termasuk PPN, maka PPN yang terutang
dihitung sebesar 10% dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan
atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP
tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.
3. Muatan Pasal
 Saat Terutang PPN:
Pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud
dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu saat yang
diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa di bawah ini:
a. Saat
secara
nyata
digunakan
oleh
pihak
yang
memanfaatkannya;
b.Saat dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang
memanfaatkannya;
c. Saat ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
d.Saat dibayar baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak
yang memanfaatkannya.
Dalam hal saat-saat tersebut tidak diketahui, maka saat
dimulainya pemanfaatan adalah tanggal ditandatanganinya
kontrak/perjanjian atau saat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.
3. Muatan Pasal
 Saat Penyetoran PPN
Ketentuan
Lama
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah
bulan terjadinya pemungutan.
Ketentuan
Baru
paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat
terutangnya pajak.
Catatan:
• Untuk lebih mempertegas saat penyetoran PPN.
• Saat penyetoran tetap diatur tanggal 15 (mengikuti ketentuan UU
KUP), berbeda dengan penyetoran PPN Kurang Bayar dalam SPT
Masa PPN karena tidak termasuk dalam lingkup Pasal 15A UU PPN.
3. Muatan Pasal
 Ketentuan Pengisian SSP:
a. pada kolom "Nama WP" dan "Alamat WP" diisi nama dan alamat
orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau
berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan BKP
Tidak Berwujud dan/atau JKP ke dalam Daerah Pabean.
b. pada kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol), kecuali kode
KPP diisi dengan kode KPP dari pihak yang memanfaatkan BKP
Tidak Berwujud dan/atau JKP.
c. pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" diisi nama dan NPWP pihak
yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP.
Catatan:
Ketentuan ini diambil dari SE-08/PJ.5/1995.
3. Muatan Pasal
 Saat Pelaporan PPN
Ketentuan
Lama
a. Bagi PKP, dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada
Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
b. Bagi Non PKP, dilaporkan dengan mempergunakan
lembar ketiga SSP ke KPP paling lambat pada
tanggal 20 bulan penyetoran.
Ketentuan
Baru
a. Bagi PKP, dilaporkan dalam SPT Masa PPN bulan
terutangnya pajak.
b. Bagi Non PKP, dilaporkan dengan mempergunakan
lembar ketiga SSP ke KPP paling lama akhir
bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
Catatan:
Untuk mempertegas saat pelaporan, yaitu dilaporkan dalam SPT Masa
PPN bulan terutangnya pajak, bukan dalam SPT masa dilakukannya
penyetoran.
3. Muatan Pasal
 Sanksi atas Keterlambatan Setor
Ketentuan
Lama
Tidak diatur dengan tegas.
Ketentuan
Baru
Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai UU
KUP.
Catatan:
Secara implisit, keterlambatan hanya dikenai sanksi bunga (Pasal 9
UU KUP), tidak dikenai sanksi denda (Pasal 14 ayat (4) UU KUP),
dan PPN yang disetor tetap dapat dikreditkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
3. Muatan Pasal
 Ketentuan Penutup
Pada saat PMK ini mulai berlaku, KMK Nomor
568/KMK.03/2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Tanggal berlaku
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku
pada tanggal 1 April 2010.
TERIMA KASIH