Transcript PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0462 / PPN dan PTLL
: 2006
:1
PERTEMUAN #1
PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
mengidentifikasikan pengertian, dasar hukum, dan
karakteristik PPN, PPnBM, dan Bea Meterai.
2
OUTLINE MATERI
Peraturan perundang-undangan PPN
Sejarah perkembangan UU PPN
Pengertian nilai tambah
Pengertian penyerahan BKP/JKP
Pengertian impor/ekspor
Pengertian PKP
Karakteristik PPN
Mekanisme pemungutan PPN.
3
DASAR HUKUM PPN
UUD’45 ps. 23 ayat (2)
UU No. 8 Tahun 1983
“Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”
Berlaku sejak 1 April 1985.
UU No. 11 Tahun 1994
Berlaku sejak 1 Januari 1995.
UU No. 18 Tahun 2000
Berlaku sejak 1 Januari 2001.
Nama
Disebut dengan istilah: “UU PPN 1984”
4
SEJARAH PPN
1. Pajak Pembangunan I (PPb I) sebelum tahun 1950
2. Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)
3. Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)
4. Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dgn UU No. 8 Tahun 1983
5
PENGERTIAN NILAI TAMBAH
Proses menghasilkan yang menurut pasal 1 angka 16 UU
Nomor 18 Tahun 2000 menghasilkan adalah kegiatan
mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat,
mempunyai daya guna baru, mengolah sumber daya alam.
Pemberian “jasa” seperti terlihat pada definisi jasa.
Profit yg berkaitan erat dengan perdagangan seperti yang
terlihat pada definisi perdagangan.
Kegiatan memasukkan barang atau memanfaatkan barang
tak berwujud dan jasa ke dalam daerah pabean.
6
BEBERAPA DEFINISI
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan
pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak
berdasarkan UU PPN dan PPnBM.
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu
barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak yg tersedia
untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan/permintaan dengan bahan
dan atas petunjuk pemesan.
Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar
daerah pabean ke dalam daerah pabean.
Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari
dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
7
Dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian,
nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yg ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan sbg dasar penghitungan PPN
Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yg diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena
penyerahan BKP, tidak termasuk PPN.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi
jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN.
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan menurut UU
Kepabeanan.
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
8
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Pengusaha adalah OP atau badan yg dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan perdagangan, memanfaatkan
barang tak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha
jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan
Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini,
tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK.
Batasan Pengusaha Kecil per-Januari 2004 adalah jika
pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP
kurang dari Rp 600.000.000,Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok
Pengusaha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP.
Kewajiban PKP adalah mengenakan, memungut, menyetor dan
melaporkan PPN dan PPnBM.
9
KARAKTERISTIK PPN
PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak
dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak
dan penyetor pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda.
PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak
ditentukan oleh objek pajak.
PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%, kecuali PPN
ekspor tarifnya 0%.
PPN bersifat multi stage tax, artinya dikenakan pada setiap
mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri
(destination principle).
Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak.
Penghitungan PPN terutang yang disetor ke negara
menggunakan indirect substraction method/credit method/invoice
method dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM).
10
MEKANISME PEMUNGUTAN PPN
Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan
membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang.
Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax).
Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari
PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak yang
terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar
disebut Pajak Masukan (input tax).
Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan
terhadap Pajak Keluaran.
Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar,
harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP).
11
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti
pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh
Ditjen Bea Cukai.
Pajak Masukan (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah
dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP dan atau
pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah
pabean dan atau impor BKP.
Pajak Keluaran (PK) adalah PPN terutang yang wajib
dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP
atau ekspor BKP.
12
SKEMA MEKANISME PPN
Penyerahan BKP/JKP
Membuat Faktur Pajak
Penjual/Pengusaha Jasa
Pembeli/Penerima Jasa
Pemotong Pajak
Pemikul Beban Pajak
PPN dicatat sbg PK
PPN dicatat sbg PM
PPN
PPN disetor ke negara
(PK-PM)
13
14