Transcript Ekspor JKP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2010
TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA
PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010
OUTLINE
1.
2.
3.
4.
Policy Statement
Dasar Hukum
Muatan Pasal
Tanggal berlaku
Policy Statement
Sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU
PPN perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan
Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya
Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
OBJEK PPN (Pasal 4)
EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD & EKSPOR JKP
EXISTING
Tidak diatur
Dikenakan PPN sebesar 0% atas:
• Ekspor BKP tidak berwujud; (Psl 4 (1) g)
• Ekspor JKP. (Psl 4 (1) h)
PERUBAHAN
(UU 42/2009)
Batasan dan jenis BKP tidak berwujud yang atas
ekspornya dikenakan PPN diatur di penjelasan
Pasal 4 ayat (1) huruf g.
Batasan dan jenis jasa yang atas ekspornya
dikenakan PPN diatur di PMK. (Psl 4 (2))
Alasan
Perubahan
Untuk menetralkan pembebanan PPN dan
memberi kesempatan kepada pelaku jasa di
Indonesia bersaing di pasar global.
Dasar Hukum
• Pasal 4 ayat (2) UU No 42 tahun 2009 ttg
PPN dan PPnBM, bahwa Ketentuan
mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP
yang atas ekspornya dikenai PPN diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Muatan Pasal
Pasal 1 : Definisi
Pasal 2 : Penghitungan PPN
Pasal 3 : Batasan Kegiatan JKP yg atas ekspornya dikenai PPN
Pasal 4 : Jenis JKP yg atas ekspornya dikenai PPN
Pasal 5 : Saat terutangnya PPN
Pasal 6 : Tempat terutangnya PPN
Pasal 7 : Kewajiban membuat Faktur Pajak
Pasal 8 : Pelaporan
Pasal 9 : Ketentuan Peralihan
Pasal 10: Pencabutan
Pasal 11: Tanggal berlaku
Pasal 1 : Definisi (1)
• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai : Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009
• Jasa: setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas,
kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
• Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan
barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk dari pemesan.
• Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan
undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 1 : Definisi (2)
• Ekspor JKP: setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar
Daerah Pabean.
• Penggantian: nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha
karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP
Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang
dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai
berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh
Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh
penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena
pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pasal 2: Penghitungan PPN
•
•
•
•
PPN dikenakan atas ekspor JKP oleh PKP
PPN terutang = tarif PPN x DPP
Tarif PPN = 0%
DPP= Penggantian.
Pasal 3: Batasan Kegiatan JKP yg atas ekspornya
dikenai PPN(1)
(1) Untuk Jasa Maklon
•
Pemesan/penerima JKP berada di luar DP dan
merupakan WPLN serta tidak mempunyai BUT;
•
Spesifikasi
dan
bahan
disediakan
oleh
pemesan/penerima JKP;
•
Bahan : bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau
bahan penolong/pembantu yang akan diproses
menjadi BKP yang dihasilkan;
•
Kepemilikan atas barang jadi berada pada
pemesan/penerima JKP; dan
•
Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil
pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau
penerima JKP ke luar DP
Pasal 3: Batasan Kegiatan JKP yg atas ekspornya
dikenai PPN(2)
(2) Untuk selain Jasa Maklon
• jasa yang melekat pada atau untuk
bergerak yang dimanfaatkan di luar
Pabean; atau
• jasa yang melekat pada atau untuk
tidak bergerak yang terletak di luar
Pabean
barang
Daerah
barang
Daerah
Pasal 4: Jenis JKP yg atas ekspornya dikenai PPN
•
•
•
Jasa Maklon;
jasa perbaikan dan perawatan;
jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultansi
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
layanan
jasa
konsultansi
pengawasan
pekerjaan konstruksi,
Pasal 5: Saat terutangnya PPN
•
•
Saat terutang PPN atas ekspor JKP :
saat ekspor
Saat ekspor JKP : saat Penggantian atas
jasa yang diekspor tersebut dicatat atau
diakui sebagai penghasilan
Pasal 6: Tempat terutangnya PPN
PPN terutang di
- tempat tinggal atau
- tempat kedudukan dan/ atau
- tempat kegiatan usaha dilakukan atau
- tempat lain selain tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha dilakukan yang diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
(mengacu pada pasal 12 UU PPN)
Pasal 7: Kewajiban membuat Faktur Pajak
•
•
•
PKP yg melakukan ekspor JKP wajib membuat
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada
saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak
dilampiri dengan invoice sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan adalah
dokumen
tertentu
yang
kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Form Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak
Pasal 8: Pelaporan
•
•
Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari
kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh PKP Eksportir Jasa
Maklon tidak dapat dilaporkan sebagai ekspor BKP
dalam SPT Masa PPN
PPN atas perolehan BKP, perolehan JKP,
pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar DP,
pemanfaatan JKP dari luar DP, dan/atau impor BKP,
yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan
ekspor Jasa Maklon merupakan PM yang tidak dapat
dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8)
huruf b UU PPN
Pasal 9: Aturan Peralihan
Ekspor JKP baik sebagian atau seluruhnya
yang dilakukan sebelum tanggal 1 April
2010, namun Penggantian atas jasa yang
diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai
penghasilan pada atau setelah tanggal 1
April 2010, dikenai PPN berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam PMK ini
Pasal 10: Pencabutan
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini
mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor
302/KMK.04/1989
tentang
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas
Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang
Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan
Udara
Dalam
Negeri
dan
Jasa
Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku, terhitung sejak tanggal 1 Januari
1995.
Pasal 11: Tanggal berlaku
PMK ini berlaku sejak tanggal 1 April 2010
(saat berlakunya UU PPN)
TERIMA KASIH
20