Transcript Bahan Ajar - STIA Bina Banua Banjarmasin

MANFAAT
PENGENGEMBANGAN STUDI
KEBIJAKAN PUBLIK BAGI
PENGEMBANGAN DAERAH
Kuliah ke 3
1
PENGEMBANGAN STUDI
KEBIJAKAN
UGM melalui Jurusan Ilmu
Administrasi Negara
mengembangkan studi kebijakan
melalui konsentrasi Kebijakan Publik
pada awal 1990 an
UI mengembangkan Studi Kebijakan
Publik melalui Fakultas Ekonomi
Kuliah ke 3
2
Kenapa Studi Kebijakan Publik?
Ada pertanyaan yang harus dijawab
kenapa studi kebijakan publik
mendapat perhatian besar dari pakar
dan praktisi administrasi publik?
Ada dua tataran penjelasan yang bisa
diberikan
Kuliah ke 3
3
1. Perubahan orientasi dalam studi
administrasi publik
Orientasi kebijakan yang lebih
mengarah kepada
a. Managerialisme
Paham ini lebih berorientasi pada
efisiensi dan efektivitas dari suatu
kebijakan yang telah ditetapkan.
Dampaknya teori dan konsep
administrasi publik tidak sensitif
terhadap isu-isu politik dan gagal
untuk menjadi guide bagi praktek
administrasi
Kuliah ke 3
4
Contoh Kebijakan yang berorientasi
pada efisiensi dan efektivitas
Kebijakan dibuat atas nama
peningkatan PAD dengan
mengorbankan ruang publik atau
fasilitas umum
Kuliah ke 3
5
2. Perubahan lingkungan birokrasi
publik
Meningkatnya rasionalitas
masyarakat sebagai akibat
keberhasilan pembangunan yang
akhirnya meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap kualitas
kebijakan yang semakin baik
Kuliah ke 3
6
Perubahan Paradigma
1. Pemisahan antara politik dan
administrasi selama ini sebagai
taken for granted yang sebenarnya
suatu kemustahilan.
2. Administrator tidak hanya pelaksana
kebijakan tetapi juga ikut terlibat
dalam perumusan kebijakan
pemerintah.
Kuliah ke 3
7
Tipe-Tipe Studi Kebijakan Publik
Studi kebijakan mencakup studi
tentang perilaku elit politik dan
birokrasi, dan kelompok kepentingan
dalam proses kebijakan, atau bahkan ,
tentang bagaimana shared concern &
shared problems (perhatian dan
masalah bersama) itu bisa
disosialisasikan dan masuk ke dalam
agenda pemerintah
Kuliah ke 3
8
Secara umum studi kebijakan
menjadi 5 tipe
1. Studi tentang sebab-sebab lahirnya
kebijakan
2. Studi tentang aktor kebijakan
3. Studi implementasi
4. Studi evaluasi
5. Analisis Kebijakan
Kuliah ke 3
9
Studi tentang sebab-sebab lahirnya
kebijakan
Merupakan kajian kritis terhadap
sebab-sebab yang mendasari dan
mendorong pemerintah/pembuat
kebijakan membuat kebijakan
tertentu.
Kebijakan peningkatan
pembangunan kawasan timur
Indonesia ?
Kuliah ke 3
10
Studi tentang aktor kebijakan
Studi ini berusaha mengungkap
aktor-aktor (elit politik dan ekonomi)
yang bertanggung jawab terhadap
munculnya suatu kebijakan.
Studi ini memetakan kelompokkelompok kepentingan dari suatu
kebijakan termasuk kepentingan dan
peranannnya dalam proses kebijakan
pemerintah.
Kuliah ke 3
11
Studi Implementasi
Studi ini mempersoalkan proses
implementasi kebijakan pemerintah.
Studi ini berusaha mengungkap
proses implementasi dan faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dan
kegagalan implementasi suatu
kebijakan
Kuliah ke 3
12
Studi evaluasi
Adalah studi tentang dampak dari suatu
kebijakan pemerintah.
Dampak bisa yang diharapkan dan tidak
diharapkan yang menguntungkan atau
yang merugikan.
Studi ini mencakup proses
implementasi atau dampak. Namun
studi evaluasi disini dipisah untuk
memberi penekan pada kajian tentang
dampak dari suatu kebijakan
pemerintah.
Kuliah ke 3
13
Analisa Kebijakan
Studi ini mempersoalkan jenis dan
instrumen kebijakan yang bisa
memaksimalkan pencapaian tujuan
atau yang secara efektif bisa
memecahkan masalah publik yang
ada.
Kebijakan apa yang perlu dilakukan
pemerintah agar tujuan yang ingin
dicapai terwujud secara efisien dan
efektif
Kuliah ke 3
14
Manfaat Pengembangan Studi
Kebijakan bagi Daerah (bjm 5 okt
11)
1. Menghasilkan tenaga-tenaga
analisis dan peneliti kebijakan yang
amat dibutuhkan oleh daerah.
2. Meningkatkan pemahaman para
pejabat daerah mengenai studi
kebijakan publik.
Agar program kebijakan
pembangunan benar-benar aspiratif
dan responsif.
Kuliah ke 3
15
Pemahaman terhadap studi
kebijakan juga diharapakan dapat
meningkatkan efisiensi programprogram pembangunan daerah.
Kuliah ke 3
16
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
Menurut Chief J. O Udoji Proses Kebijakan
adalah:
Keseluruhan proses yang menyangkut
pengartikulasian dan pendefinisian masalahmasalah, perumusan kemungkinan
pemecahan masalah dalam bentuk tuntutantuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan
tersebut di dalam sistem politik, pengupayaan
pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari
arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan
pelaksanaan/implementasi, monitoring dan
peninjauan kembali atau umpan balik
Kuliah ke 3
17
Proses Kebijakan menurut Ahli
1. Bintoro Tjokroamidjojo
Policy germination (penyusunan
konsep pertama suatu kebijakan),
policy recommendation, policy
analysis, policy formulation, policy
decision, policy implementation
Kuliah ke 3
18
Oberlin Silalahi
Identifikasi masalah tentang
kebijakan melalui permintaan publik
terhadap aksi pemerintah, formulasi,
legitimasi, implementasi, evaluasi dari
kebijakan yang dilakukan oleh agenagen pemerintah sendiri
Kuliah ke 3
19
James Anderson
Problem formation (pembentukan
agenda), Formulation, Adoption (bgm
suatu alternatif kebijakan diadopsi
atau dibuat), Implementation (siapa
yang dilibatkan, apa yang dilakukan
dampak apa yang timbul dari suatu
kebijakan), evaluation (mengukur
dampak kebijakan)
Kuliah ke 3
20
Charles S Bullock, James E
Anderson & Davis W Brady
1. Perumusan Masalah (dari berbagai
masalah yang ada dipilih masalah
publik dan melibatkan orang banyak)
2. Pembuatan Agenda (masalah yang
memperoleh perhatian serius
diagendakan)
3. Pembuatan Kebijakan
4. Adopsi Kebijakan (bagian ini ada proses
bargaining dengan parlemen agar
kebijakan punya legitimasi
5. Penerapan kebijakan
6. Evaluasi kebijakan
Kuliah ke 3
21
Muhadjir Darwin
Proses kebijakan tersebut terdiri dari
serangkaian kegiatan
1. Perumusan kebijakan,
2. Implementasi kebijakan dan
3. Evaluasi kebijakan.
Kuliah ke 3
22
Proses perumusan kebijakan
Dalam kegiatan ini berlangsung
penentuan agenda kebijakan,
pengumpulan informasi yang relevan
bagi pengambilan kebijakan, kompromi
dan negosiasi diantara pelaku-pelaku
kebijakan, dan pengesahan kebijakan
setelah kompromi antara pihak-pihak
yang bernegosiasi dicapai. Proses
demikian menghasilkan keputusan
tertentu dalam bentuk undang-undang,
PP, Kepres, Permen
Kuliah ke 3
23
Implementasi
Proses ini dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga pelaksana,
terutama birokrasi pemerintahan.
Proses ini biasanya juga melibatkan
lembaga swasta baik mencari
laba/tidak, organisasi
kemasyarakatan
Kuliah ke 3
24
Evaluasi
Untuk mengetahui seberapa jauh
suatu kebijakan menimbulkan
dampak tertentu baik dalam jangka
pendek atau jangka panjang pada
masyarakat.
Kuliah ke 3
25
FORMULASI KEBIJAKAN
PUBLIK
Perumusan kebijakan publik (public
policy formulation) atau yang sering
pula disebut sebagai pembuatan
kebijakan publik (public policy
making) merupakan salah satu
kegiatan yang sangat penting dalam
proses kebijakan publik, karena
kesalahan formulasi akan berakibat
pada kegagalan dalam mencapai
tujuan yang diharapkan.
Kuliah ke 3
26
Pengertian formulasi menurut ahli
1. Austin Ranney
Tindakan-tindakan dan interaksi
yang menghasilkan pilihan akhir
yang sah mengenai isi suatu
kebijakan tertentu setelah
diperbandingkan dengan pilihanpilihan lainnya.
Kuliah ke 3
27
2. Raymond Bauer
Formulasi kebijakan publik
merupakan proses pengalihragaman
yang mengubah masukan-masukan
politik menjadi keluaran-keluaran
politik.
3. Don K. Price
Proses pembuatan kebijakan publik
yang bertanggung jawab adalah
suatu proses interaksi yang
berlangsung antara ilmuwan,
pemimpin-pemimpin profesional,
para administrator dan politisi
Kuliah ke 3
28
4. Fremont J Lyden, George A Shipman
dan Robert W Wilkinson
Istilah proses formulasi kebijakan
publik biasanya mengacu pada
langkah-langkah yang teratur
mengenai interaksi antara pihak
pemerintah dengan nonpemerintah
yang mendiskusikan, berdebat
mengenai dan menemukan dataran
persetujuan bersama atas ruang
lingkup dan jenis-jenis tindakan
pemerintah yang dirasa tepat untuk
menangani masalah sosial tertentu.
Kuliah ke 3
29
Proses ini meliputi
a. pencarian informasi yang tepat untuk
menangani masalah sosial tertentu
b. mengembangkan alternatif
pemecahan masalah, dan
c. mencapai kesepakatan pendapat
mengenai alternatif yang terbaik untuk
memecahkan masalah tersebut.
Kuliah ke 3
30
5. Yehezkel Dror
Pembuatan kebijakan publik adalah
suatu proses yang sangat komplek,
proses yang terdiri dari berbagai
unsur yang satu sama lain
kontribusinya berbeda-beda
terhadap pembuatan kebijakan
tersebut. Pembuatan kebijakan
publik memutuskan pedoman umum
untuk melakukan tindakan dimasa
mendatang, terutama oleh lembaga
pemerintah.
Kuliah ke 3
31
Kegiatan yang termasuk dalam
formulasi kebijakan
1. Pembentukan Masalah
2. Penyusunan agenda kebijakan
3. Pengambilan keputusan kebijakan
Kuliah ke 3
32
Pembentukan Masalah
Apa itu Masalah
Untuk tujuan kebijakan, suatu masalah
secara formal dapat diartikan sebagai
kondisi atau situasi yang
menghasilkan kebutuhan-kebutuhan
atau ketidakpuasan-ketidakpuasan
sebagian rakyat yang untuk itu perlu
dicari cara penanggulangannya
Kuliah ke 3
33
Problema umum/problema publik
Kebutuhan-kebutuhan atau
ketidakpuasan-ketidakpuasan
manusia yang tidak dapat dipenuhi
atau diatasi secara pribadi (private)
Problema Publik yang mendapat
Political Will masyarakat dan
ditanggapi positif oleh pembuat
kebijakan akan menjadi problema
kebijakan
Kuliah ke 3
34
Problema kebijakan akan menjadi
agenda pemerintah yang diusahakan
menjadi kebijakan publik
Kuliah ke 3
35
Penyusunan agenda kebijakan
Agenda merupakan suatu
kesepakatan umum, belum tentu
tertulis tentang adanya suatu masalah
publik yang perlu menjadi perhatian
bersama , dan menuntut campur
tangan pemerintah untuk
memecahkannya.
Kuliah ke 3
36
Agenda menurut Cobb & Elder ada
dua
1. Agenda Sistemik
semua isu yang secara umum
dipersepsi oleh masyarakat politik
sebagai sewajarnya memperoleh
perhatian publik dan sebagai hal-hal
yang termasuk dalam wilayah
kewenangan pemerintah yang ada
Kuliah ke 3
37
Agenda Pemerintah (formal)
Serangkaian hal-hal (item) yang
secara eksplisit memerlukan
pertimbangan yang aktif dan serius
dari pembuat keputusan yang
berwenang
Agenda Pemerintah merupakan
agenda tindakan (action agenda)
lebih spesifik dan konkret daripada
agenda sistemik
Kuliah ke 3
38
Beberapa hal yang perlu dijawab
yang terkait dengan pembentukan
masalah
1. Siapa yang mengajukan masalah
2. Bagaimana tuntutan-tuntutan itu
dibuat
3. Tuntutan-tuntutan apa yang dibuat
Kuliah ke 3
39