Transcript PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Latar Belakang
Dasar Hukum
 UU No.20/2003: Sistem Pendidikan Nasional
 UU No. 12/12 tentang Pendidikan Dikti
 UU No.11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik
 UU No.14/2008: Keterbukaan Informasi Publik
 INPRES No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government
 Keppres No.20/2006: Dewan TIK Nasional
 KEPMEN KOMINFO No. 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003
tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal
Pemerintah
PDPT dalam UU 12 Tahun 2012
Pasal 52
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan
sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi.
lanjutan....
Pasal 56
(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang
terintegrasi secara nasional.
(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi;
b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi; dan
c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh
Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
(4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi
penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan
ketepatannya.
Hal-Hal TERLARANG, dalam PDPT
• Memasukkan Dokumen GURU untuk
Menjadi Dosen
• Memalsukan Dokumen
Progress PDPT Kemenag....
• Tahun 2011 : Sosialisasi PDPT pada PTAIN
dan 50% PTAIS
PTAIN
• Tahun 2012 : PTAIN sudah mempunyai akun
pada laman PDPT
• Tahun 2012 : PTAIN sudah mulai mengajukan
NIDN
• Tahun 2013 : PTAIN sudah mulai tahap
pelaporan 2012-1, 2012-2
• Tahun 2014 : Pelaporan 2013-1. 2013-2,
2009-1
lanjutan..
PTAIS
• Tahun 2012 : PTAIS mulai diberi akun (di
bawah 50%)
• Tahun 2013 : 95% PTAIS sudah
mempunyai akun pada laman PDPT
• Tahun 2013 : PTAIS sudah mulai
pengajuan NIDN
• Tahun 2014 : Dosen PTAIS sudah dapat
NIDN
• Tahun 2014 : PTAIS sudah melakukan
pelaporan PDPT 2013-1
Kebijakan Penting PDPT
• Mainstreaming PDPT,yang dilakukan
melalui langkah2 sbb:
– penerbitan regulasi/edaran di lingkungan
Ditjen Pendis.
– koordinasi lintas unit di PENDIS untuk
melaksanakan secara konsisten
• PDPT 2015, Ketentuan Yang Ada pada
Dikti Dikbud
• Kewajiban memasukkan TOEFL, akan
diwajibkan untuk PTAIN
Jika ABAI Terhadap PDPT;
• Pemblokiran laman PDPT PTAI, yang beresiko:
– Tidak adanya layanan pemrosesan NIDN baru,
– Tidak adanya layanan pegajuan sertifikasi baru,
– Pemberhentian pembayaran tunjangan sertifikasi
dosen (PTAIS),
– Tidak adanya layanan pengajuan prodi baru,
– Tidak adanya layanan pengajuan bantuan sarana
prasarana/penelitian/ pengabdian/beasiswa,
– Tidak adanya pelibatan dalam kegiatan yang terkait
dengan Kemenag seperti short course,
– dan lain-lain
lanjut...
• Terhambatnya proses akreditasi oleh
lembaga akreditasi (BAN-PT)
• Terganggunya mobilitas alumni PTAI
dalam mengakses pekerjaan terutama di
instansi pemerintah ataupun perusahaan
Penyebab PEMBLOKIRAN
• Teridentifikasi sebagai Penyelenggara
Kelas Jauh/Kelas Terlarang lainnya.
• Memasukkan data palsu
• Tidak memasukkan Pelaporan Semester
PDPT 2014: Pemblokiran April 2014 akan
dilakukan jika
• PTAIN: Pelaporan belum dimasukkan
pada akhir bulan April 2014
• PTAIS: Belum memasukkan pengajuan
dokumen untuk mendapatkan NIDN, sama
sekali.
• PTAIS di wilayah Jakarta sudah terblokir
sebanyak 11 PTAI
Proses Pengajuan Pelepasan Blokir
• Ajukan surat resmi, kirim via email
[email protected]
c.c. [email protected]
• Menyertakan lampiran:
– Surat pernyataan bermaterai yang berisi
pernyataan betul-betul mempunyai dosen
tetap dan siap diajukan
• Selama 4 bulan, data dosen pengajuan
NIDN tidak diajukan, prodi pada PTAI
dinyatakan tidak layak proses
Problem PDPT 2014
• Data Dosen Hilang
• Nama Prodi belum masuk dengan benar.
PT baru sadar belakangan.
• Kode prodi yang tidak sesuai
Integrasi Data PDPT
dengan Aplikasi/Sistem Lain
Model Data
Alur Pengiriman Data
SIAK PT
PDPT CLIEN
PT
SERVER
DIKTI
Fak.
A
PS. 1
PS. 2
Fak.
B
PS. 3
KAMUS DATA PDPT
Pola Integrasi
• Integrasi Pola Data
• Integrasi Sistem (Miroring/linking)
File Penting pada Pelaporan PDPT
MASTER KELEMBAGAAN
Master Badan Hukum (MSYYS)
Master Perguruan Tinggi (MSPTI)
Master Program Studi (MSPST)
Master Pelaporan






Master Mahasiswa (MSMHS)
Tabel Kurikulum (TBKMK)
Master Dosen (MSDOS-TBDOS)
Transaksi Dosen Mengajar (TRAKD)
Transaksi Aktifitas Mahasiswa (TRAKM)
Transaksi Kapasitas Mahasiswa
(TRKAP)
 Transaksi Lulusan, Cuti, Non Aktif,
Keluar, Drop Out (TRLSM)
Transaksi Skripsi (TRSKR)
Transaksi KRS dan Nilai Mahasiswa
(TRKRS)
Transaksi Publikasi (TRPUD)
Transaksi Fasilitas Penunjang (TRFASTRFPA)
Transaksi Nilai Pindahan (TRNLP)
Transaksi Pimpinan Badan Hukum dan
Pimpinan PT (TRPIM)
Pelaporan PDPT 2012
• Keterlambatan Data masuk
• Banyak kolom yang tidak diisi/tidak
sempurna
• Model data yang tidak valid, ex; Format
"bukan" text
• keterbatasan akses
NILAI-NILAI YANG PERLU DIJUNJUNG TINGGI
 Membuat laporan PDPT hendaknya tidak
divisikan sebagai pengguguran kewajiban
tetapi membangun kemajuan pendidikan tinggi
nasional
 Menyerahkan data laporan yang benar
membantu Pemerintah membuat keputusan
yang benar
 Data pelaporan yang keliru sama halnya
menciptakan kebijakan yang keliru dan
menyesatkan arah kebijakan pendidikan
nasional
 Jangan memenuhi kewajiban pada saat
membutuhkan saja, tapi jadikan ini sebagai
kebutuhan.
24
Problem Saat Ini
• Data dosen terdaftar pada PTAIN lain. Karena, hubungan antar
operator sudah dihubungi. Gimana prosedurnya??
• Data dosen tertulis di PTAI swasta. Gimana?
IAIN Cirebon
• Sudah dapat NIDN, tapi ada kesalahan data. Cara
memperbaikinya?
IAIN Bengkulu
• Ada 2 prodi nama prodi yang sama.
• Nama Ekonomi Syariah, di tulis HES
• Ada dosen yang sudah tertulis di PTU
IAIN Banten
• Dosen IAIN Banten, ada di IAIN Mataram
• Proses approval NIDN, berapa lama?
• Beberapa prodi belum ada di forlap.
• ada beberapa dosen yang berada di prodi lain. Bagaimana
mekanismenya?
•
UIN Jogja
– Perpindahan dosen antar PTAIN, apa statusnya mengganggu prosentase
pelaporan?
•
UIN Makassar
– Ada dosen ber-NIDN dua
– Ada penjelasan tentang permintaan NIDN, permintaan keterangan dari dirjen
•
Lampung
– Keterangan: kata2 "perubahan data dosen" muncul terus
– Ada dosen ber-NIDN, berubah menjadi NUPN
– Dosen yang masih S-1, 5 tahun menjelang pensiun, gimana proses penerbitan
NIDN-nya
•
•
Kudus
– sudah ada NIDN, perubahan PDD tidka bisa pindah
STAIN Metro
– Sdah ada 50 dosen tetap Non PNS. ada problem di penetapan gaji, terkait dengan
hak dna kewajiban belum diakomodir dalam akun mata anggaran.
– Anggaran diadakan seperti emis.
– NIDN tidka bisa dilihat oleh dosen
• IAIN Medan
– Nama Ekonomi Syariah
– Perubahan BPI dan BKI
– Perubahan Filsafat Politik Islam berubah Hukum Tata Negara
• IAIN Walisongo
– 1 dosen punya NIDN danNUPN, how?
– nama dosen salah pada tanggal lahir?
• IAIN Bajarmasin
– cara masukin prodi baru, serahkan pada siapa?
• IAIN Solo
• STAIN Sorong
– 1 orang banyak nama, how?
Agenda
• Pelepasan dosen yang tidak punya
homebase prodi, sampai tgl 2 Mei 2014
• Deadline upload data dosen untuk NIDN,
sampai Mei 2014
• Penyerahan Laporan 2012-1,2012-2,
2013-1 hari ini, dengan 2 format:
– format .mdb dsj
– format excel (bahan mentah)
• Operator Pusat akan memroses seluruh
dokumen pada tanggal 6-8 Mei 2014