Transcript Materi Sesi II : Kegiatan Bimtek Penatausahaan

Pengelolaan Aset Daerah
Dra. USWATUN KHASANAH MSI. MAPPI (Cert)
08121596086
MAPPI : 97 – S- 01019
IJIN PENILAI PUBLIK: P-1.09.00104
STTD BAPEPAM: 20/PM/STTD-P/A/2006
EMAIL: [email protected]
Pendapatan Perkapita ASEAN (US $)
Sumber: World Bank
N0
Negara
2010
2011
2012
1
Singapore
41.122
50.714
57.238
2
Brunei
33.000
36.521
47.200
3
Malaysia
8.373
8.617
14.603
4
Thailand
4.608
5.281
8.643
5
Indonesia
2.946
3.469
4.380
6
Philiphines
2.140
2.255
3.725
7
Vietnam
1.224
1.362
3.725
8
Laos
1.177
1.204
2.435
9
Myanmar
800
804
1.900
10
Kamboja
795
912
1.246
Diganti
PSL 69 AYAT (6)
Ketentuan mengenai Pedoman Teknis dan
Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara
/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
•
Menkeu menetapkan
Kebijakan Umum Pengelolaan BMN
•
Mendagri menetapkan
Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN BMD
▫ barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan
atau yang sejenis;
▫ barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
▫ barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
undang-undang; atau
▫ barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
4
Mengapa BMD perlu dikelola ?
•
•
•
•
•
•
•
•
Kejelasan status kepemilikan BMD
Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD
Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk
peningkatan PAD
Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan
publik
Pengamanan barang daerah
Dasar penyusunan neraca
Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD
secara berkala
Sebagai pertanggung jawaban pimpinan (pengguna
anggaran dan kuasa pengguna anggaran)
LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN BMD
PP 6 Th. 2006
a. Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan;
e. Pengamanan dan
Pemeliharaan;
f. Penilaian;
g. Penghapusan;
h. Pemindahtanganan
i.
Penatausahaan;
j.
Pembinaan, Pengawasan dan
pengendalian
PP 27 Th. 2014
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran;
Pengadaan;
Penggunaan;
Pemanfaatan;
Pengamanan dan Pemeliharaan;
Penilaian;
Pemindahtanganan;
Pemusnahan;
Penghapusan;
Penatausahaan;
Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
SKEMA PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Permasalahan
Pengeloaan
BMD
1.
2.
3.
4.
Masih terdapatnya barang
milik daerah yang belum
terinventarisasi secara benar.
Kualitas SDM pengelola
BMD pada tingkat pengurus
barang, penyimpan barang
dan petugas akuntansi di
SKPD, UPTD dan UPTLTD
yang
masih
perlu
ditingkatkan.
Kurang
memadainya
informasi
potensi
optimalisasi asset yang layak
dipromosikan
Sistem informasi manajemen
asset tetap yang masih perlu
ditingkatkan.
Pelaks Ktgsn
Pengelolaan
BMD
1.
2.
3.
Pengadministrasian
barang milik daerah yang
didukung dengan Sistem
Informasi
Manajemen
Asset Tetap.
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
barang
milik daerah secara
optimal
Pelaksanaan monitoring
dan
evaluasi
penatausahaan,
pembinaan pengelolaan
barang milik daerah,
penghapusan,
serta
melaksanakan tuntutan
ganti rugi.
Program
1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
4. Program Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
5. Program Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Hasil yang diharapkan
1. Meningkatnya
Pelayanan PBD
kepada SKPD dan
Masyarakat
2. Meningkatnya
Kualitas LKPD,
khususnya pada
neraca aset, dan
dicapainya WTP
3. Meningkatnya
kontribusi
terhadap
pendapatan asli
daerah
PEJABAT PENGELOLA BMD
PENGELOLA
BMD
PEMEGANG
KEKUASAAN
PENGELOLAAN
BMD
GUBERNUR
PENGELOLA BMD
SEKRETARIS
DAERAH
PEMBANTU
PENGELOLA BMD
KA. DPPKA
PENGGUNA BMD
KEPALA SKPD
KUASA PENGGUNA
KEPALA UPTD
BMD
PENYIMPAN BMD
STAF SKPD/UPTD
PENGURUS BMD
STAF SKPD/ UPTD
Gub./Bupati/Walikota
Pemegang Kekuasaan PengelolaanBarang Milik Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah
dan/atau bangunan;
Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan
DPRD;
menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD
sesuai batas kewenangannya;
menyetujui usul pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
Menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur.
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014
Sekretaris Daerah
Pengelola BMD
1.
Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
2.
Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
3.
Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMD yang memerlukan
persetujuan Gub/Bupati/Walikota;
4.
Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan
BMD;
5.
Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh
gubernur/bupati/walikota
atau DPRD;
6.
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi BMD;
7.
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD..
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014
Kepala SKPD
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
1.
Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD yang
dipimpinnya;
2.
Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3.
Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4.
Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5.
Mengamankan dnn memelihara BMD yg berada dlm penggunaanya
6.
Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa
tanah/bangunan yg tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah
bangunan
7.
Menyerahkan BMD berupa tanah / bangunan yg tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenngaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yg di pimpinnya dan
sedang tidak di manfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati./walikota melalui
Pengelola barang
Pasal 5 PP 27 Tahun 2014
Kepala UPTD
Kuasa Pengguna

berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala
SKPD;
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
c. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan Tupoksi
unit kerja yang dipimpinnya;
d. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam
penguasaannya;
f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS)
dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
Pengakuan Kepemilikan
Asset tetap diakui kepemilikannya setelah:
•
Adanya serah terima barang, atau
•
Terjadi
perpindahan
hak
kepemilikan, atau
•
Penguasaan
secara
sah
yang
didukung dengan bukti-bukti yang
kuat
Cakupan Asset Tetap dari Segi
Kepemilikan & Penguasaan
 Dimiliki dan dikuasai Pemerintah
 Dimiliki dan dikuasai BUMN/BUMD
 Dimiliki tetapi tidak dikuasai Pemerintah:
• Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
• Disewakan kepada Pihak Ketiga
• Dikuasai pihak lain dengan izin sah
• Dikuasai pihak lain tidak dengan izin sah
 Milik Pemerintah tetapi tidak diketahui
 Bukan milik Pemerintah tetapi dikuasai dan digunakan Pemerintah
Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut
Permendagri 17/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pengadaan
Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
Penggunaan
penatausahaan
pemanfaatan
Pengamanan dan pemeliharaan
penilaian
penghapusan
pemindahtanganan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pembiayaan
TGR
1. PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN
STANDARISASI BRG
STANDARISASI KB
STANDARISASI HRG
ALASAN/PERTIMBANGAN:
- Mengetahui besaran organisasi dan
-
personil
Barang Rusak atau dihapus
Mutasi Staf
Menjaga tingkat Persediaan barang
Pertimbangan Teknologi
Perencanaan dan
Pentuan
Kebutuhan
Rencana Kebutuhan Barang
( RKBD ) dan rencana
Kebutuhan Pemeliharaan
Barang ( RKPBD )
digunakan sebagai dasar
penyusunan RKA SKPD
2. Pengadaan
•
•
•
Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif
dan akuntabel
Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang
Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara
pengadaan/pemborongan pekerjaan;
 membuat sendiri (swakelola);
 penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak
Ketiga);
 tukar menukar; dan
 guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).

3. Penerimaan & Penyaluran Barang




Penerimaan barang dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia
Pemeriksa Barang dengan membuat BA Pemeriksaan.
Panitia Pemeriksa Barang bertugas untuk memeriksa, meneliti,
dan menyaksikan barang yg diserahkan sesuai dg persyaratan
yg tertera dlm SPK atau kontrak / perjanjian
BA Pemeriksaan digunakan sebagai salah satu syarat
pembayaran
Penyaluran barang / pendistribusian barang dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran barang/ SPPB dengan
Beraita Acara Serah terima
4. Penggunaan
Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada
masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
▫
▫
▫
▫
jumlah personil/pegawai pada SKPD;
standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi SKPD;
beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan
jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya
KONSEPSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
SKPD
Selaku
Pengguna Barang
Perolehan
BMD
Sekda
Selaku
Pengelola Barang
Proses Penetapan
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
Usul penetapan
status
penggunaan
Pihak Lain
SK penetapan
status
penggunaan
Pemanfaatan:
•Sewa
•KSP
•BSG/BGS
•Pinjam pakai
Pemindahtanganan:
Penggunaan
Sesuai Tupoksi
Barang Milik Daerah:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih
Tanah/bangunan
diserahkan kpd
Pengelola Barang
Tanah / bangunan
yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
•Jual
•Tukar menukar
•Hibah
•PMD
5. Penatausahaan
 PEMBUKUAN
Mencatat pada KIB disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi
terutama kapitalisasi dan menyimpan bukti kepemilikannya
 INVENTARISASI
• Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang
hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang;
• Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan
inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;
• Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang.
 PELAPORAN
• Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada
Pengelola Barang;
• Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk NERACA
DAERAH.
KEGIATAN PENATAUSAHAAN BMD
PENATAUSAHAAN:
Pembukuan (Pencatatan & Pelaporan)
PENYIMPAN BARANG
PENGURUS BARANG
Daftar Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna (DBP/
DBKP)
Buku Inventaris
(BI)
Penerimaan
Barang
Penyaluaran
barang
Buku Penerimaan
Barang (BPB)
Buku Pengeluaran
Barang (BPnB)
Rencana
Kebutuhan BMD
(RKBMD)
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
(RKPBMD)
Pengadaan
Barang
Pemeliharaan
Barang
Kartu
Pemeliharaan
Barang
Barang Inventaris
& Pakai habis
dicatat terpisah
Buku Barang
Inventaris (BBI)
PENGGUNA/KUASA
PENGGUNA
Laporan
Pemeliharaan
Barang
Laporan
Pemeliharaan
Barang
Laporan Mutasi
Barang (LMB)
Rekap Laporan
Mutasi Barang
(RLMB)
Laporan Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna
Semesteran
(LBPS/LBKPS)
Daftar Mutasi
Barang (DMB)
Rekap Daftar
Mutasi Barang
(RDMB)
Laporan Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna
Tahunan (LBPT/
LBKPT)
Buku Barang
Pakai Habis
(BBPH)
Dicatat per jenis
barang (kuantitas)
Kartu Barang (KB)
Inventaris
Kartu Barang (KB)
Pakai Habis
Dicatat per jenis
barang (kuantitas
& harga)
Kartu Persediaan
Barang (KPB)
Inventaris
Kartu Persediaan
Barang (KBP)
Pakai Habis
Laporan Semester
Penerimaan &
Pengeluaran
Barang Inventaris
Laporan Semester
Penerimaan &
Pengeluaran
Barang Pakai
Habis
PENATAUSAHAAN:
Inventarisasi (Pencatatan & Pelaporan)
PENGURUS BARANG
PENGGUNA/KUASA
PENGGUNA
Melakukan
Inventarisasi
Barang
PENGELOLA/KUASA
PENGELOLA
Juknis
Sensus
Dilakukan tiap 5
tahun sekali
BUKU
INVENTARIS (BI)
Kartu Inventaris
Barang (KIB) A.
Tanah
Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
REKAP BI
BUKU INDUK
INVENTARIS (BII)
REKAP BII
KIB B. Mesin &
Peralatan
KIB B. Mesin &
Peralatan
KIB D. Jalan,
irigasi & jaringan
KIB E. Aset Tetap
Lainnya
DAFTAR
BARANG
PENGGUNA/
KUASA
PENGGUNA
(DBP/DBKP)
DAFTAR
BARANG MILIK
DAERAH (DBMD)
Daftar Usulan
Barang Yang Akan
Dihapus
Daftar Usulan
Barang Yang Akan
Dihapus
Daftar Usulan
Barang Yang Akan
Dihapus
Daftar Barang
Milik Daerah Yang
Akan
Digunausahakan
Daftar Barang
Milik Daerah Yang
Akan
Digunausahakan
Daftar Barang
Milik Daerah Yang
Akan
Digunausahakan
KIB F. Konstruksi
Dalam Pengerjaan
Inventarisasi dilakukan tiap
tahun sekali bersama
dengan barang persediaan
BUKU
INVENTARIS (BI)
REKAP BI
6. Pemanfaatan :
5. KERJASAMA
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
1.SEWA
4. BANGUN GUNA
SERAH atau
BANGUN SERAH
GUNA
2. PINJAM
PAKAI
3. KERJASAMA
PEMANFAATAN
Manfaat Pemanfaatan
• Membuka lapangan kerja
• Meningkatkan pendapatan
masyarakat sekitar
• Menambah PAD
27
Ketentuan
Sewa Menyewa Pinjam Pakai
KSP
BGS/BSG
Kerjasama
penyediaan
Infrastruktur
Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
Pokok
Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
Mitra
Semua Subyek
Hukum
Pemerintah
5 tahun
Jangka Waktu
5 tahun
Dapat
Dapat diperpanjang diperpanjang
sekali
Semua Badan
Hukum
Semua Badan
Hukum
Semua Badan
Hukum & koperasi
30 tahun
50 tahun
30 tahun
Dapat
diperpanjang
•Kontribusi
•Kontribusi
tetap
tetap
•Pembagian
•Pembagian
kelebihan
keuntungan
keuntungan
Besaran
Formula tarif
Tidak dipungut
biaya
•kontribusi
barang
(optional)
Penetapan Mitra
Penetapan
Pengelola
Penetapan
Pengelola
•Plg sdkt 10%
bangunan du
gunakna untk
tugas
pemerintah
minimal 5
minimal 5 peserta/
sesuai peraturan
peserta/ peminat peminat
1. S E W A
a. MENGOPTIMALKAN DAYA GUNA (Brg belum dimanfaatkan)
b. MENGUNTUNGKAN PEMDA
c. PENYERAHAN HAK PENGGUNAAN
d. TDK MERUBAH STATUS KEPEMILIKAN
e. JANGKA WAKTU PALING LAMA MAKSIMAL 5 TH DAN DPT DIPERPANJANG
f. DIATUR DLM SURAT PERJANJIAN
g. FORMULA BESARAN SEWA
TIM PENAKSIR
f. DITUANGKAN DLM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
HASIL SEWA DISETOR KE KAS
29
2. PINJAM PAKAI
Adalah penyerahan penggunaan barang
milik daerah kepada instansi pemerintah,
antar pemerintah daerah, yang ditetapkan
dengan Surat Perjanjian untuk jangka
waktu tertentu, tanpa menerima imbalan
dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir, barang diserahkan kembali
kepada Pemerintah daerah
31
Antara Pemerintah
- Pusat dengan Daerah.
- Daerah dengan Pusat.
- Daerah dengan Daerah
Jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun,
dapat diperpanjang sekali.
Tanpa menerima imbalan.
Tidak merubah status kepemilikan.
Biaya Ops dan Pemeliharaan ditanggung oleh
Peminjam.
1.
1.
2.
3.
4.
32
3. Kerjasama Pemanfaatan
4. Bangun Guna Serah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktutertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu
Bangun Serah Guna
Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan dan di catat dalam neraca selanjutnya
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati
Dilakukan antara pemerintah dan Badan Usaha, yaitu:
a. Perseroan terbatas;
b. BUMN;
c. BUMD; dan/atau
d. Koperasi.
Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling
lama 50 tahun dan dapat diperpanjang
Contoh : Aset non operasional
untuk rekreasi
Aset luas disewakan untuk lapangan golf
Aset kolam renang untuk waterboom
Aset BUMD untuk hotel
7. Pengamanan & Pemeliharaan
PEMELIHARAAN BMD
8. Penilaian
•
•
•
•
•
•
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan
penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi,
pemanfaatan dan pemindahtanganan
Penilaian BMD berpedoman pada SAP
Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang
akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang
tercatat dalam daftar inventarisasi BMD
Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah
melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen
bersertifikat
Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang
ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan
lembaga independen bersertifikat
Penilaian kembali hanya di perbolehkan jika : 1).nilainya di
ragukan, 2).nilainya Rp 1, 3). akan di kerjasamakan dengan
pihak ketiga
TUJUAN PENILAIAN

Studi kelayakan

Aplikasi untuk bidang keuangan

Penetapan pajak atas properti

Transaksi properti

Laporan keuangan

Prospektus investasi

Proses likuidasi

Kompensasi pengambil-alihan

Sengketa hukum atas properti

Asuransi
9. Penghapusan
•
•
•
Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau
kuasa pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan, atau sebab sebab lainnya
Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang
sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat
persetujuan dari kepala daerah
Penghapusan barang milik Daerah :
▫
▫
barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan DPRD
barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan
sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala
Daerah.
10. Pemindahtanganan



Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan
Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan
senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh
kepala daerah
Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika;
 Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya
 Anggaran pengganti telah tersedia
 Diperuntukkan bagi pegawai negeri
 Diperuntukkan untuk kepentingan umum
 Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan
hukum
PEMINDAHTANGANAN
BMD yg diperlukan bagi penyelenggaraan tugas
pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
Bentuk pemindahtanganan :
 Penjualan
 Tukar menukar
 Hibah
 Penyertaan Modal
11. Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian

Pembinaan
Pengawasan
Pengendalian
usaha atau kegiatan melalui pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, dan
supervisi
usaha atau kegiatan untuk mengetahui
dan menilai kenyataan yang sebenarnya
mengenai pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan, apakah dilakukan sesuai
peraturan perundangundangan
usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan
12. Pembiayaan
•
•
•
Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan
barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang
milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan
penerimaan daerah, diberikan insentif.
Penyimpan barang dan pengurus barang dalam
melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
13. Tuntutan Ganti Rugi
•
•
•
Setiap kerugian daerah akibat kelalaian,
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan
Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti
rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik
daerah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu
pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan
dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah
Terima Kasih
Semoga bermanfaat