Transcript pengelolaan sumber daya aparatur dalam reformasi birokrasi

PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR
DALAM REFORMASI BIROKRASI
OLEH : HARRY SOERATIN
2
3
4
5
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
UU APARATUR SIPIL NEGARA
Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN
1. Makro :
Kerangka
Regulasi Nasional
RUU Administrasi Pemerintahan
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Mikro :
Program/kegiatan
pd tingkat Instansi
(K/L dan Pemda)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
Peningkatan Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
Peningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
8 Area Perubahan
6
TUJUAN UTAMA UU ASN
Meningkatkan:
•
Independensi dan Netralitas
•
Kompetensi
•
Kinerja/ Produktivitas Kerja
•
Integritas
•
Kesejahteraan
•
Kualitas Pelayanan Publik
•
Pengawasan Dan Akuntabilitas
ASN
7
PRINSIP DASAR UU ASN
Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri:
1. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
2. Menerapkan prinsip fairness
3. Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
4. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
5. Manajemen SDM secara efektif dan efisien
6. Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
8
kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
ASN SEBAGAI PROFESI
•
Memiliki standar pelayanan profesi
•
Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi
•
Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi
•
Memiliki standar sertifikasi profesi
•
Memiliki organisasi profesi yang independen
9
PEGAWAI ASN
1. PNS (PASAL 1 BUTIR
3 & PASAL 7)
2. PPPK (PASAL 1
BUTIR 4 & PASAL 7)
•Berstatus pegawai
tetap dan Memiliki NIP
secara Nasional;
•Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan
ketentuan UndangUndang.
•Menduduki jabatan
pemerintahan.
•Melaksanakan tugas
pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI
• Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan
pelayanan dan
administrasi
• Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
• Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan dan
administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan fungsional keahlian,
terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
• Jabatan fungsional
keterampilan, terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
• JPT utama;
• JPT madya; dan
• JPT pratama.
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai
ASN melalui:
• kepeloporan
• pengembangan kerja
sama; dan
• keteladanan.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
HAK PEGAWAI ASN
PNS
PNS berhak memperoleh:
• gaji, tunjangan, dan
fasilitas;
• cuti;
• jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
• perlindungan; dan
• pengembangan
kompetensi.
PPPK
PPPK berhak
memperoleh:
• gaji dan tunjangan;
• cuti;
• perlindungan; dan
• pengembangan
kompetensi.
PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN
1.
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen
ASN.
2.
Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
• Menteri/Kementerian PANRB;
• KASN;
• LAN; dan
• BKN.
13
KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA
BKN
MENTERI/KEMENTERIAN PANRB
1.
Perumusan dan penetapan
kebijakan,
2.
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
3.
Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
LAN
1.
2.
Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
Pembinaan dan
penyelenggaraan Diklat ASN
1.
Penyelenggaraan manajemen ASN
2.
Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
KASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit &
pengawasan penerapan asas, kode
etik, dan kode perilaku ASN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
1. Sebagai Lembaga Non Struktural, Mandiri, bebas dari intervensi politik;
2. Tujuan : mewujudkan Sistem Merit ASN yang profesional, dan berfungsi
sebagai perekat NKRI;
3. Menjaga netralitas, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi
dan melaporkan hasil kepada Presiden;
4. Wewenang : mengawasi proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
5. Keanggotaannya : dari unsur Pemerintah dan/atau Non Pemerintah,
dibantu Asisten dan Tenaga Ahli;
6. Tidak ada perwakilan di daerah.
15
TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KASN
Ada
pelanggaran
Hasil
pengawasan
KASN
Tidak ada
pelangaran
Keputusan KASN:
pelanggaran kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN
PPK dan PyB wajib
menindaklanjuti
Ditindaklanjuti
Tidak
Ditindaklanjuti
KASN
merekomendasikan
kepada
Presiden untuk menjatuhkan sanksi
terhadap PPK dan PyB yang melanggar
prinsip Sistem Merit dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16
KEWENANGAN MENJATUHKAN SANKSI
Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit:
•
Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan
ASN, terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
dan
•
Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh
Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina
Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
17
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:





Menteri di kementerian;
Pimpinan lembaga di LPNK;
sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
gubernur, di provinsi; dan
bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
18
PEJABAT YANG BERWENANG
1. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen
ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/
sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN
di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi
dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
3. Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
4. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
MANAJEMEN PNS
Manajemen PNS meliputi:
d.
penyusunan dan penetapan kebutuhan; i.
j.
pengadaan;
k.
pangkat dan jabatan;
l.
m.
pengembangan karier;
e.
pola karier;
f.
promosi;
g.
mutasi;
h.
Penilaian kinerja
a.
b.
c.
n.
penggajian dan tunjangan;
penghargaan;
disiplin;
pemberhentian;
pensiun dan tabungan hari
tua; dan
perlindungan.
20
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN
JUMLAH
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per
tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
21
PENGADAAN PNS
1.
Dasar pengadaan:
a. pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
b. sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2.
Tahapan :
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Masa percobaan
g. Pengangkatan menjadi PNS
22
PANGKAT DAN JABATAN
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS
yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi,
dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan
instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan
dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
23
PENGEMBANGAN KARIER
Dilakukan berdasarkan:
1. kualifikasi;
2. Kompetensi
(teknis, manajerial, sosial kultural);
3. penilaian kinerja, dan
4. kebutuhan Instansi Pemerintah.
Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
24
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
2. Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu
dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
3. Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi
tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi
lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS
dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
25
PROMOSI PNS
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan
oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS
pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.
26
MUTASI PNS
1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat,
antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi
Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri.
2. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
3. Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh
Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
4. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
5. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
6. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
“konflik kepentingan”.
• Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan
APBD.
27
PENILAIAN KINERJA PNS
Dilakukan berdasarkan : perencanaan kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan :
target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode : objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
28
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PNS
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko
pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan
APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi:
 tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
 tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
29
PENGHARGAAN PNS
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,
kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian:
 tanda kehormatan;
 kenaikan pangkat istimewa;
 kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
dan/atau
 kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan.
30
PEMBERHENTIAN PNS
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
•
meninggal dunia;
•
atas permintaan sendiri;
•
mencapai batas usia pensiun;
•
perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
•
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
•
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
•
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
31
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a.
melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945;
b.
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c.
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d.
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan dengan berencana.
32
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS
PNS diberhentikan sementara, apabila:
•
diangkat menjadi pejabat negara;
•
diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
•
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
•
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
33
BATAS USIA PENSIUN
Batas usia pensiun PNS yaitu:

58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
Pejabat Fungsional.
34
JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA
Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila:





meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan
hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS
yang bersangkutan.
35
PERLINDUNGAN
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:




jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
Mencakup jaminan sosial
jaminan kematian; dan
yg diberikan dalam program
bantuan hukum.
jaminan sosial nasional
-> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan
terkait pelaksanaan tugasnya.
36
MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
a.
penetapan kebutuhan;
b.
pengadaan;
c.
penilaian kinerja;
d.
gaji dan tunjangan;
e.
pengembangan kompetensi;
f.
pemberian penghargaan;
g.
disiplin;
h.
pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i.
perlindungan.
37
PENETAPAN KEBUTUHAN
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.
Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
38
PENGADAAN PPPK
Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:






perencanaan,
pengumuman lowongan,
pelamaran,
seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan menjadi PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian
secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi
Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja
minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.
PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat
menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang
dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
39
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
 Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka
dikalangan PNS
 Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi
dengan KASN;
 Proses Pengisian jabatan:
 Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
nasional,
 Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional,
propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
40
PENGISIAN JPT DARI NON-PNS
•
JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan
Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta
ditetapkan dalam KEPRES.
•
JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri
dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
•
JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan
anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
41
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
8
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
MENYAMPAIKAN 3 CALON
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
4
7
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
6
KASN
2
PRESIDEN
Laporan
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PIMP K/L /PPK
1
5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
42
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
7
PRESIDEN
Laporan
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
KASN
PPK
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
1
KOORDINASI
4
8
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
6
MEMILIH &
MENETAPKAN
5
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
43
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
9
KASN
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
MENYAMPAIKAN
3 CALON
8
MENDAGRI
7 PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
6
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
1
5
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
KOORDINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
44
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
7
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
8
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
6
2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORINASI
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
MENETAPKAN JPT
5
1
MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
45
POLA KARIR JPT
•
•
•
•
•
Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.
Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji
kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode
berikutnya.
Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan
atasan.
Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1
(satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam)
bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan
kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji
kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat
dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
46
ORGANISASI ASN
1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan
aspirasinya.
2. Tujuan :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
3. Fungsi :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran
sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran
kode etik profesi dan kode perilaku profesi
d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps
profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan
Pasal 109 RUU ASN
47
SISTEM INFORMASI ASN
1.
Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam
manajemen ASN.
2.
Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
3.
Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
4.
Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem
keamanan terpercaya.
5.
Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk
keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.
48
PENYETARAAN
•
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan
penyetaraan:
•
jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama;
•
jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya;
•
jabatan eselon II setara dengan JPT pratama;
•
jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
•
jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
•
jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,
•
sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN
dalam Undang Undang ini.
49
KETENTUAN TRANSISI
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
• Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan
penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional
tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut
sebagai Pegawai ASN.
50
KETENTUAN AFIRMATIF
 Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam
Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau
b. Warganegara berkebutuhan khusus.
 Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan daerah-daerah
tertentu misalnya daerah yang memiliki otonomi khusus,
daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil,
daerah istimewa dan lain-lain.
51
TERIMA KASIH
52