Transcript SELEKSI-TERBUKA-ISI

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
Garti Sri Utami
Kepala Bagian Mutasi Jabatan dan Tenaga Fungsional Nondosen
Biro Kepegawaian Kemdikbud
ISI SURAKARTA
23 Februari 2015
1
9 PROGRAM PERCEPATAN
RB MENUJU BIROKRASI
YANG BERSIH DAN
MELAYANI
PROFESIONALISME PNS
YOUR SITE HERE
HAL-HAL YANG HARUS
DILAKUKAN K/L:
1. Penetapan Standar Kompetensi
Jabatan
2. Peningkatan Kemampuan PNS
Berbasis Kompetensi
3. Sistem Nasional Diklat Berbasis
Kompetensi
4. Penegakan Etika dan Disiplin
PNS
5. Sertifikasi Kompetensi PNS
6. Mutasi dan Rotasi Sesuai
Kompetensi secara Periodik
7. Pengukuran Kinerja Individu
8. Penguatan Jabatan Fungsional:
a) Penambahan Jumlah Jabatan
Fungsional
b) Penetapan Pola Karier Jabatan
Fungsional
c) Peningkatan Kemampuan Jabatan
Fungsional
d) Peningkatan Tunjangan Jabatan
Fungsional
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
NO
BIDANG
HASIL YANG DIHARAPKAN
1
ORGANISASI
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2
TATA LAKSANA
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance.
3
PERATURAN PER-UU-AN
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4
SDM APARATUR
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5
PENGAWASAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas
KKN
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
N
O
BIDANG
HASIL YANG DIHARAPKAN
6
AKUNTABILITAS
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
7
PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8
MIND SET and CULTURAL SET
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1. UU NO. 5 TAHUN 2014 tentang ASN mengatur
berbagai instrumen manajemen SDM yang
menekankan pada pembangunan ASN sebagai
PROFESI
•
memiliki standar pelayanan profesi
•
Memiliki kode etik dan perilaku profesi
•
Memiliki sistem diklat profesi
•
Memiliki organ profesi yang independen
5
TUJUAN UU ASN
 bersih dari KKN dan
politisasi
MENCIPTAKAN
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
 kompeten terhadap
tugas dan tanggung
jawab yang diemban
 melayani masyarakat dan
dunia usaha/ investasi.
AMANAT UU ASN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
STATUS:
1. PEGAWAI NEGERI SIPIL
2. PEGAWAI PEMERINTAH
KERJA (PPPK)
1.
DENGAN
PERJANJIAN
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Utama dan Madya/eselon I, Pratama/eselon II
2.
Jabatan Administrasi
Administrator/eselon III, Pengawas/eselon IV,
Pelaksana/Fungsional umum
3.
Jabatan Fungsional/JF TERTENTU
Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Administrator (eselon III)
KEAHLIAN:
a. Ahli Utama
Pimpinan Tinggi Utama
(eselon I)
Pengawas (eselon IV)
b.
Ahli Madya
Pimpinan Tinggi Madya
(eselon I)
Pelaksana (eselon V,
fungsional umum)
c.
d.
Ahli Muda
Ahli Pertama
Pimpinan Tinggi Pratama
(eselon II)
KETERAMPILAN
a.
b.
Penyelia
Mahir
c.
d.
Terampil
Pemula
2. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit,
yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
ataupun kondisi kecacatan (Ketentuan umum UU ASN)
3. Pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi, dan
pengembangan karier.
4. Pengembangan Karier (Pasal 69) dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi
Pemerintah serta dengan mempertimbangkan integritas dan
moralitas.
9
1.
Setiap pegawai ASN berhak diberi
mengembangkan kompetensi (Pasal 86A)
kesempatan
untuk
2.
Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan
pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.
3.
Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam
pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya.
4.
Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi
tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan
masing-masing instansi.
10
KETENTUAN MENGENAI JABATAN PIMPINAN
TINGGI (JPT)
• Pasal 19 ayat (3): Untuk setiap JPT ditetapkan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, rekam
jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang
dibutuhkan.
• Pasal 19 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai
penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
diklat, rekam jejak jabatan dan integritas, serta
persyaratan lain yang dibutuhkan JPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
• PP dalam proses, Menpan dan RB telah mengeluarkan
PERMENPAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengisian JPT Di Lingkungan Instansi
Pemerintah
11
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI (Pasal 108 UU ASN)
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan
terbuka dikalangan PNS
• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih
dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
berkoordinasi dengan KASN;
• Proses Pengisian jabatan:
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada
tingkat nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat
nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.
12
PENGISIAN JPT NON-PNS (Pasal 109 UU ASN)
• JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari nonPNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya
dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan
dalam KEPRES.
• JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah
mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses
secara terbuka dan kompetitif.
• JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi
oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan
kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
13
PENGISIAN JPT, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
• PENGISIAN JPT DIATUR PADA PASAL 108 UU ASN:
1. Pengisian JPT dengan memperhatikan syarat kompetensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam
jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dan
dilakukan pada tingkat nasional
3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS internal kementerian
yang bersangkutan dan dapat dilakukan secara nasional
apabila tidak terdapat PNS internal kementerian yang
memenuhi kompetensi jabatan
• PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
PASAL 72:
Promosi pejabat administrasi dan fungsional PNS dilakukan oleh pejabat
pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja
PNS pada kementerian
UU ASN tidak mengamanatkan pengisian jabatan melalui promosi terbuka
untuk jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV), karena
merupakan sistem karier tertutup kementerian yang juga sebagai bagian dari
pola karier PNS kementerian.
Dimungkinkan promosi seleksi terbuka jabatan Administrator, Pengawas atau
jabatan strategis lainnya apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat
SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,
sebagaimana dinyatakan huruf D Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014:
PENGISIAN
JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
PERMENPAN NO. 13 TAHUN 2014 (transisi)
8
PRESIDEN
Laporan
7
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
6
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
KASN
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
PPK/MENTERI
1
KOORDINASI
5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN 3
CALON JPT
PANSEL ditetapkan
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
oleh Menteri
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
PENGISIAN
JPT PRATAMA
PERMENPAN NO. 13 TAHUN 2014 (transisi)
8
PPK/MENTERI
Laporan
7
KEPUTUSAN MENTERI
JPT TERPILIH
6
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
KASN
MENYAMPAIKAN 3 CALON
2
PEJABAT YANG
BERWENANG/SESJEN
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT
1
KOORDINASI
5
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN 3
CALON JPT
PANSEL
4
PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
ditetapkan oleh
Menteri
3
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA
1.Kedudukan hukum dan sifat: (Pasal 25)
a. Lembaga Non Struktural
b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 26)
a. menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen ASN;
b. menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu
bangsa;
c. menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan
d. menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN.
3. Fungsi : (Pasal 28)
Monitoring, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai
kebijakan dan manajemen profesi ASN.
18
KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA
4. Wewenang (Pasal 30)
a.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan
manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit
ASN;
b.Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam
rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi; dan
c. Memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan
pimpinan tinggi yang dilaksanakan oleh instansi untuk
menjamin sistem merit ASN berjalan.
5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi KASN (Pasal 31)
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan
kinerja ASN sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun
kepada Presiden.
19
JPT YANG DAPAT DIISI MELALUI SELEKSI TERBUKA
1. JPT yang telah dijabat oleh PPT selama 5 tahun
atau lebih
2. JPT yang telah dijabat selama lebih dari 2 tahun
dan PPT nya berkinerja rendah.
3. Pemberhentian JPT Madya yang menjabat kurang
dari 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan Presiden
4. JPT yang lowong karena sebab-sebab lain sesuai
peraturan perundang-undangan
JABATAN LOWONG KARENA SEBAB-SEBAB LAIN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
PPT mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
Mencapai batas usia pensiun;
Diberhentikan sebagai PNS;
Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan
fungsional;
Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar
tanggungan negara karena persalinan;
Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani,
atau
Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku
PROSES PENGISIAN JPT
PERSIAPAN
SELEKSI
CALON PEJABAT
PIMPINAN
TINGGI
MONEF
PELAKSANAAN
22
TAHAPAN SELEKSI TERBUKA JPT
PERSIAPAN
1. Pembentukan PANSEL
2. Penetapan SKJ, persyaratan, dan jadwal seleksi
PELAKSANAAN
Pengumuman jabatan lowong
Seleksi Administrasi
Seleksi kompetensi/asesmen center
Wawancara akhir
Penelurusan rekam jejak
Tes kesehatan dan psikologi (bagi
yang direkomendasikan)
7. Pengumuman hasil seleksi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MONEF
1. Orientasi JPT
2. Pelaporan KASN
A.PERSIAPAN
Pembentukan Panitia Seleksi
• Panitia Seleksi dibentuk oleh PPK dg berkoordinasi Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN).
• Panitia Seleksi terdiri atas unsur: pejabat terkait dari instansi yang bersangkutan,
pejabat dari instansi lain yang terkait, akademisi/pakar/profesional.
• Panitia seleksi berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 9 orang
• Perbandingan Panitia Seleksi Internal dan eksternal adalah 45:55
• Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assesor)
Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang
lowong , persyaratan jabatan (umum dan khusus), dan jadwal
24
PERSYARATAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL
(PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002)
1. Berstatus PNS
2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
6. Sehat jasmani dan rohani
B. PELAKSANAAN
1. Pengumuman lowongan jabatan:
• diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat
edaran, papan pengumuman, dan/atau media cetak,
media elektronik (termasuk media on-line/internet).
• Pengumuman dilaksanakan PALING KURANG 15 (LIMA
BELAS) HARI KERJA sebelum batas akhir tanggal
penerimaan lamaran.
• untuk mengisi JPT Utama dan madya (eselon I)
diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh
instansi secara nasional.
• untuk mengisi JPT Pratama (eselon II) diumumkan
secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada
tingkat kementerian yang bersangkutan
26
2. Seleksi Administrasi
Penilaian dokumen/portofolio sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan. Peserta yang memenuhi
syarat umum dan khusus mengikuti tahapan seleksi
lanjutan
3. Asesmen kompetensi/asesmen center
Pembuatan makalah, presentasi, dan wawancara untuk
mengukur kompetensi peserta seleksi (manajerial,
bidang/teknis, dan sosiokultural). Dapat dibantu oleh
asesor.
4. Penelusuran rekam jejak
Rekam jejak pada unit kerja peserta seleksi dan
instansi terkait
5. Tes kesehatan
6. Pengumuman hasil seleksi
3 calon terbaik untuk masing-masing lowongan jabatan
27
ASESMEN
SELEKSI
ADMINISTRASI
ASESMEN
KOMPETENSI
• Kesesuaian dokumen
portofolio dengan persyaratan
• Asesmen center: potensi dan
kompetensi. Penyusunan
makalah, presentasi, dan
wawancara
28
C. MONEF
Pelaporan pelaksanaan seleksi calon pejabat
pimpinan tinggi kepada Komisi ASN.
Pejabat pimpinan tinggi terpilih harus diberikan
orientasi tugas pada jabatan tersebut paling
sedikit 1 bulan. Apabila pejabat terpilih berasal
dari instansi luar ditetapkan dengan status
dipekerjakan.
29
POLA KARIR JPT
• Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.
• Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi
kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
• Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
• Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu)
tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan
untuk memperbaiki kinerjanya.
• Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan
kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji
kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat
dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
Bagaimana dengan ISI Surakarta?
31
OTK ISI SURAKARTA
DUA JPT PRATAMA
IDENTIFIKASI JABATAN
KOORDINASI DENGAN SESJEN
KEMDIKBUD (transisi)
KEMENRISTEK DAN DIKTI
32
diskusikan
mari
kita
kita
diskusikan
mari
terimakasih
33