Transcript File - Website Resmi Kementerian Agama Kota Pekalongan

SEKILAS TENTANG
S
UNDANG-UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA
OLEH : H. IMAM TOBRONI
KEPALA KANKEMENAG KOTA PEKALONGAN
Disampaikan dalam Bintal PNS tanggal 19 Januari
TUJUAN UTAMA UU ASN
2
Munculnya opini dari publik selama ini produktifitas kinerja pns
rendah, hasilnya kurang terukur dan kurang dapat dirasakan,
maka dilahirkanya UU ASN adalah :
• Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
• Motivasi Kerja
ASN
PRINSIP DASAR UU ASN
3
Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen
ASN dengan ciri-ciri:
•Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
•Menerapkan prinsip fairness
•Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
•Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
•Manajemen SDM secara efektif dan efisien
•Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan
semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
AZAS UU ASN
a. Kepastian hukum ;
b. Profesionalitas ;
c. Proporsionalitas ;
d. Keterpaduan ;
e. Delegasi ;
f. Netralitas ;
g. Akuntabilitas ;
h. Efektif dan Efisien;
l. Keterbukaan ;
j. Nondiskriminatif ;
k. Persatuan dan
Kesatuan;
l. Keadilan dan
Kesetaraan:
m. Kesejahteraan.
4
PRINSIP ASN
5
a. Nilai dasar;
b. Kode etik dan kode perilaku ;
c. Komitmen,integritas moral, dan tanggungjawab
pada pelayanan publik ;
d. Kompetensi yang diperlukan sesui dengan bidang
tugas
e. Kualifikasi Akademik ;
f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas; dan
g. Profesionalitas jabatan.
NILAI DASAR ASN
6
a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
b. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta Pemerintah yang
sah;
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. Menjalankan tgs scr profesional & tidak berpihak;
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. Menciptakan lingkungan kerja yg nondiskriminatif;
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yg luhur;
h. Mempertanggungjawabkan tindakan & kinerjanya kpd publik
i. Memiliki kemampuan dlm melaks. kebijakan & prog.Pem;
j. Memberikan layanan kpd publik scr
jjr,tanggap,cpt,tepat,akurat,berdayaguna,berhasilguna,santun
7
Lanjutan Nilai Dasar
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. Menghargai komunikasi,konsultasi dan kerja sama;
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja peg;
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yg demokratis
sbg perangkat sistem karier.
Permasalahan implementasi
• Cara pandang PNS terhadap pekerjaan masih sebagai
rutinitas.
• SDM PNS yang belum memadai baik dari sisi kualifikasi
maupun kompetensi.
• Kesadaran untuk melaksanakan pekerjaan secara disiplin
masih perlu dibangun.
• Paradima bekerja untuk melayani belum
terinternalisasi,sehingga muncul rasa berkuasa,mengatur
masih ditemukan.
• Sarana dan prasarana pendukung yang perlu ditingkatkan.
• Masih munculnya ego sektoral antar lembaga, bidang, seksi
maupun individu.
• System pengawasan secara berjenjang perlu terus di
tingkatkan.
8
PEGAWAI ASN
9
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
• Menduduki jabatan
pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan
Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas
pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
FUNGSI TUGAS DAN PERAN PEGAWAI
ASN
Fungsi dan Tugas :
• Pelaksana kebijakan
Publik
10
Peran
Perencana pelaksana
dan pengawas tugas
• Pelayan Publik
umum Pemerintahan
• Perekat dan Pemersatu
dan Pembangunan
NKRI
10
JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi
• Jabatan fungsional keahlian,
terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
• Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
• Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan dan administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan fungsional
keterampilan, terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
• JPT utama;
• JPT madya; dan
• JPT pratama.
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai
ASN melalui:
• kepeloporan
• pengembangan kerja sama;
dan
• keteladanan.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
12
HAK PEGAWAI ASN
PNS
PPPK
PNS berhak memperoleh:
• gaji, tunjangan, dan fasilitas;
• cuti;
• jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.
PPPK berhak memperoleh:
• gaji dan tunjangan;
• cuti;
• perlindungan; dan
• pengembangan kompetensi.
PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN
13
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
•
•
•
•
Menteri/Kementerian PANRB;
KASN;
LAN; dan
BKN.
KEWENANGAN & HUB OTORITAS
LEMBAGA
Menteri/Kementerian PANRB
1.
2.
3.
Perumusan dan penetapan
kebijakan,
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
LAN
• Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
• Pembinaan dan penyelenggaraan
Diklat ASN
14
BKN
1.
2.
Penyelenggaraan manajemen
ASN
Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
KASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit
& pengawasan penerapan asas,
kode etik, dan kode perilaku ASN
15
STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN
PRESIDEN
Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan
dan manajemen ASN
KEMENTERIAN
LNS
KEMEN PANRB
KASN
Merumuskan kebijakan
LPNK
LAN
BKN
Melaksanakan
Kajian dan diklat
Mengelola
pegawai ASN
1. Menjaga merit system
2. Monev Seleksi JPT
3. Laporan ke Presiden
PENILAIAN KINERJA PNS
16
Dilakukan berdasarkan: ( Pasal 75 )
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada
atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja
setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi
administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengembangan Karier
17
• dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan :
integritas ( kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan
perundangan, kerjasama, pengabdian masyarakat, bangsa dan
negara )
moralitas. ( penerapan dan pengamalan nilai etika, agama,
budaya dan sosial masyarakat )
Pasal 69
Pengembangan Kompetensi
18
• Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan
pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
• Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar
dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
• Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan
dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di
pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
PROMOSI PNS
19
• Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh
PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
yang dibentuk oleh PyB.
Pasal 72
Penggajian dan Tunjangan PNS
20
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi:
– tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
Pasal 79
Penghargaan PNS
21
• PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa
pemberian:
–
–
–
–
tanda kehormatan;
kenaikan pangkat istimewa;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Pasal 82,83
PENGADAAN PPPK
•
•
Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:
–
–
–
–
–
–
•
•
22
perencanaan,
pengumuman lowongan,
pelamaran,
seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan menjadi PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian
secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi
Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja
minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.
PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat
menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan
bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENILAIAN KINERJA PPPK
23
Tujuan ( Pasal 100 )
• menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian
kerja.
Metode
• dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan
perilaku pegawai.
• dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing,
didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
• dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK.
Hasilnya untuk:
• dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja,
pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
• PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai target
kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
Gaji dan Tunjangan PPPK
24
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PPPK.
• Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan beban
kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
• Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan
APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.
• Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 101
Pengembangan Kompetensi PPPK
25
• PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan
kompetensi.
• Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi
Pemerintah.
• Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus
dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu
dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.
Pasal 102
Penghargaan PPPK
26
• PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa
pemberian:
– tanda kehormatan;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
• PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa
pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 103
Pemutusan Hubungan Kerja PPPK
27
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat :
• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pengurangan PPPK; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri :
• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak
berencana;
• melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
•
tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
Pasal 105
TERIMA KASIH