Transcript Tindak Lanjut - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUT atas
HASIL KESEPAKATAN DPR RI dan PEMERINTAH
pada PEMBAHASAN APBN TA 2012
dan HASIL PENELAAHAN RKA-K/L TA 2012
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 29 November 2011
Pokok Bahasan
1
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2012
1
2
2
ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2012
3
TINDAK LANJUT ATAS KESEPAKATAN DENGAN DPR
RI DALAM PEMBAHASAN APBN TA 2012
4
TINDAK LANJUT HASIL PENELAAHAN RKA-KL TA
2012
2
1
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH
PUSAT TAHUN 2012
3
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2012 ...(1)
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat:
1. Pembangunan infrastruktur;
2. Peningkatan upaya pencapaian ketahanan pangan;
3. Pemberian dukungan pada pendanaan kegiatan multiyears;
4. Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential
force (MEF), dengan mengutamakan industri pertahanan dalam
negeri;
5. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(climate change);
6. Peningkatan program perlindungan sosial;
7. Peningkatan efektivitas dari program-program bantuan sosial
dalam menurunkan kemiskinan;
4
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2012 ...(2)
8. Pelaksanaan program Pro rakyat (klaster 4) dan 3 program
prioritas, yang terdiri dari :
• 6 Program Utama: Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkutan
Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan
Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan
Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan;
• 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014,
Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran 1
juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta.
9. Efisiensi belanja barang;
10. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah.
5
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2012 ...(3)
 Belanja Pegawai
Peningkatan Kesejahteraan pegawai:
• Kenaikan gaji pokok PNS/TNI/POLRI dan pensiun pokok (ratarata 10%);
• Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI dan pensiun ke-13;
• Kenaikan uang makan untuk PNS dan uang lauk pauk untuk
TNI/POLRI;
• Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk mendukung
reformasi birokrasi;
 Belanja Barang
• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan
Belanja Barang K/L, khususnya biaya perjalanan dinas;
• Menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional
Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan
aset;
6
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2012 ...(4)
 Belanja Modal
• Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk
infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi;
• Upaya debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan
infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity
(keterhubungan antarwilayah);
• Meningkatkan kemampuan pertahanan negara menuju Minimum
Essential Forces (MEF);
• Mendukung pendanaan kegiatan multiyears;
• Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak
negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.
7
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2012 ...(5)
 Subsidi
1) Subsidi BBM
 Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan pembatasan konsumsi
BBM premium untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai April 2012;
 Volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 jt kl (2,5 jt kl premium
bersubsidi tidak dicairkan dan akan dievaluasi dalam APBN-P 2012).
2) Subsidi Listrik
 Rencana penyesuaian kenaikan TTL 10% (kecuali pelanggan golongan 450
VA) per 1 April 2012.
3) Subsidi Non energi
 Subsidi pangan  Raskin untuk 17,5jt RTS selama 12 bulan sebesar 15
kg/RTS/bulan;
 Subsidi Pupuk  memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga
terjangkau, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan mendukung
program ketahanan pangan;
 Subsidi Benih  membantu menyediakan dan menyalurkan benih
berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN Benih;
 Subsidi PSO  meningkatkan pelayanan angkutan kereta api dan Pelni serta
informasi publik (LKBN Antara dan POS) agar dapat terjangkau masyarakat;
 Subsidi Pajak  mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan
perkembangan industri nasional strategis.
8
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2012 ...(6)
 Bantuan Sosial
• Meningkatkan program-program perlindungan sosial melalui:
 Bantuan Operasional Sekolah melalui Kementerian Agama,
yang berkeadilan dan merata untuk semua agama;
 Beasiswa untuk Siswa/Mahasiswa Miskin;
 Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); serta
 Program keluarga Harapan (PKH).
• Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan
masyarakat (PNPM Mandiri), antara lain PNPM Perdesaan, PNPM
Perkotaan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus.
• Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam.
 Belanja Lain-lain
• Antisipasi dana untuk Risiko Fiskal;
• Pengalokasian dana cadangan beras pemerintah dan cadangan
benih nasional.
9
2
ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L
TAHUN 2012
10
Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2012 ...(1)
 Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan
(output) agar lebih difokuskan pada kinerja utama
Kementerian/Lembaga;
 Melakukan efisiensi belanja, termasuk belanja barang
operasional;
 Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menundanya
apabila tidak sangat mendesak. Apabila rencana
pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan, maka
harus menggunakan spesifikasi dan standar baru yang wajar
dan efisien yang akan ditetapkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum;
 Menyusun rencana pembangunan infrastruktur jangka
menengah, terutama transportasi multimoda, baik intra dan
antar propinsi serta antar pulau;
11
Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2012 ...(2)
 Mensinergikan dan menata kembali kebijakan, program, dan
kegiatan yang terkait dengan koperasi serta usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) yang dikelola berbagai K/L;
 Keberpihakan (affirmative actions):
• Daerah tertinggal/terluar yang mencakup lintas K/L dengan
rencana pengembangan di masa depan disusun berdasarkan
pencapaian kinerja di masa lalu;
• Mendukung pengembangan industri kecil dan industri
kreatif untuk melindungi industri lokal dan memenuhi
kebutuhan domestik serta menghadapi persaingan barang
impor.
 Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam
rangka mendorong pencapaian Minimum Essential Forces
(MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
12
Kegiatan Yang Dibatasi
Kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi untuk meningkatkan kualitas
belanja pemerintah pusat:
a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, dan
lokakarya;
b. Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satuan kerja yang belum
memiliki saluran telepon;
c. Pembangunan gedung kantor baru yang sifatnya tidak langsung
menunjang tugas pokok dan fungsi K/L (antara lain : mess, wisma,
rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung pertemuan);
d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali pengadaan kendaraan
fungsional seperti ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk
tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh, dan penggantian
kendaraan yang rusak berat;
e. Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa sebagaimana
tersebut di atas.
13
3
TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS
CATATAN DPR RI DALAM PEMBAHASAN
APBN TA 2012
14
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(1)
 Pemerintah diminta agar dalam pengelolaan jumlah PNS mengacu
prinsip Zero Growth, kecuali untuk tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan terutama di daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
 Penanggung Jawab:
Kemen PAN dan RB, Kemendagri, BKN
 Tindak Lanjut:
 Moratorium PNS harus dilaksanakan sesuai dengan SKB 3 Menteri
tentang penundaan sementara penerimaan CPNS;
 Seluruh K/L tidak boleh melakukan rekrutmen pegawai baru
kecuali untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan jabatan yang
bersifat khusus dan mendesak;
 Seluruh K/L melakukan perhitungan kebutuhan PNS sesuai beban
kerja untuk disampaikan kepada Kemen PAN dan RB;
 Kemen PAN dan RB serta BKN melakukan supervisi penghitungan
jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada seluruh K/L dalam rangka
penataan organisasi (rightsizing) dalam kerangka reformasi
birokrasi.
15
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(2)



Pemerintah diminta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
alokasi penggunaan belanjanya, DPR berpendapat penghematan
belanja barang dapat dilakukan di atas 3%.
Penanggung Jawab:
Seluruh Kementerian dan Lembaga Negara
Tindak Lanjut:
Seluruh K/L harus melakukan pembatasan:
 Penyelenggaraan rapat, rapat kerja, seminar workshop, konsinyering
di luar kantor;
 Belanja operasional ( kecuali untuk operasional ketertiban dan
pertahanan); dan
 Perjalanan dinas, (kecuali benar-benar penting dan mendesak)
sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 2011.
16
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(3)



Pengelolaan aset:
Panja mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan
peningkatan pengelolaan aset-aset negara, dengan upaya optimalisasi
pemeliharaan, pengamanan, pencatatan (administratif), dan
percepatan penataan, serta pemanfaatan aset-aset Negara untuk
kesejahteraan rakyat.
Penanggung Jawab:
Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna
barang.
Tindak Lanjut:
 Mensinergikan sistem pencatatan aset di Kemenkeu (DJKN)
dengan sistem pencatatan aset di K/L.
 Membuat/menyusun pedoman pencatatan aset-aset negara.
17
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(4)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara menuju
Minimum Essential Forces (MEF), Pemerintah diminta untuk
mengutamakan industri pertahanan dalam negeri, guna mewujudkan
kemandirian alutsista TNI, dan implementasi intelijen BIN pasca
pengesahan Undang-Undang Intelijen.

Penanggung Jawab:
Kementerian Pertahanan, Bappenas, BIN, Kementerian Keuangan dan
Kementerian BUMN.

Tindak Lanjut:
 Kemenhan bersama-sama dengan Bappenas dan Kementerian
Keuangan menyusun roadmap pemenuhan alutsista menuju MEF
dengan mengutamakan industri pertahanan dalam negeri ;
 Berkoordinasi dengan industri pertahanan dalam negeri a.l
PINDAD, PT PAL terkait dengan kebutuhan dan pemenuhan
alutsista;
 BIN menyusun roadmap dan strategi intelejen sesuai dengan UU
Intelejen.
18
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(5)

Pemerintah diminta untuk mengkaji alokasi anggaran rehabilitasi dan
rekonstruksi sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang
mengalami kerusakan akibat bencana alam atau lainnya yang belum
terdapat pos anggarannya dalam APBN, serta diminta untuk
melakukan koordinasi dengan BPK mengenai hal dimaksud agar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung Jawab:
Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tindak Lanjut:
 Saat ini tidak memungkinkan karena mekanisme penyaluran
anggaran ke daerah adalah melalui 3 jalur yaitu : (1) Dana
Perimbangan, (2) Dekonsentrasi dan (3) Tugas Pembantuan
(untuk Dekon TP hanya bersifat dana untuk non fisik).
 Ke depan perlu dikaji penyaluran dana melalui belanja hibah : 
keuntungan : pencatatan aset  aset Pemerintah Daerah
kelemahan : tidak dapat langsung diberikan kepada perorangan.
19
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(6)

Pemerintah diminta untuk segera merevisi Perpres yang terkait dengan
bantuan sosial untuk korban di luar peta terdampak bencana lumpur
lapindo Sidoarjo.

Penanggung Jawab:
BPLS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Tindak Lanjut:
 Pemerintah (BPLS dan instansi terkait lainnya) melakukan kajian
terhadap kelayakan pemberian bantuan sosial pada wilayah di luar
peta area terdampak lainnya, a.l tentang wilayah dan cakupan
bantuan sosial (hasil kajian sudah selesai);
 Meminta persetujuan Presiden atas hasil kajian tersebut;
 Melakukan revisi atas Perpres No.68 tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga atas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (apabila
Presiden sudah setuju);
 Melaporkan dalam APBN-P 2012.
20
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(7)

Alokasi anggaran konversi BBM ke BBG untuk transportasi umum
sebesar Rp964,30 miliar akan dibahas oleh Komisi VII terlebih
dahulu.

Penanggung Jawab:
Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan

Tindak Lanjut:
Kementerian ESDM:
 Menyusun Grand design konversi BBM ke BBG;
 Membahas dengan Kementerian Keuangan tentang alokasi;
anggaran dan rincian program;
 Membahas dengan komisi VII;
 Menyusun dokumen perencanaan anggaran (TOR-RAB), serta
menetapkan KPA;
 Mempersiapkan dokumen anggaran (termasuk TOR dan RAB),
KPA, serta persiapan pelaksanaan anggaran.
21
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(8)

Alokasi anggaran pendidikan untuk Kementerian agama digunakan
untuk sekolah-sekolah keagamaan untuk semua agama.

Penanggung Jawab:
Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan

Tindak Lanjut:
 Kementerian Agama menyusun program/kegiatan yang
mengakomodasi sekolah-sekolah kegamaan untuk semua agama;
 Dibahas bersama-sama dengan Bappenas dan Kemenkeu.
22
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(9)
 Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai Pelaksanaan
DIPA-L yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 Penanggung Jawab:
Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian Sekretariat Negara.
 Tindak Lanjut:
 K/L mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diluncurkan
pada tahun 2012, dan menyampaikan konsep DIPA-L kepada
Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 20 Januari 2012;
 Saat ini, Kemenkeu sedang menyusun PMK mengenai tata cara
pelaksanaan DIPA-L.
23
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(10)

Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai Pelaksanaan
kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam mengikuti ketentuan
revisi anggaran melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penanggung Jawab:
BNPB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat
Negara dan K/L yang terkait.

Tindak Lanjut:
 Mengidentifikasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun
2011, tapi diperkirakan belum dapat diselesaikan sampai dengan
akhir Desember 2011, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun
2012;
 Pemerintah akan merevisi PMK terkait revisi anggaran untuk halhal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam
rangka pembangunan infrastruktur, rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana.
24
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(11)

Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai mengenai
pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur.
 Penanggung Jawab:
BPLS
 Tindak Lanjut:
BPLS menyusun peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan mitigasi
penanggulangan semburan lumpur, termasuk mengatur kegiatan yang
dikategorikan mitigasi dan penanggung jawab kegiatan.
25
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(12)
 Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai tata cara
penetapan hasil optimalisasi, reward and punishment
 Penanggung Jawab:
Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian Sekretariat Negara
 Tindak Lanjut:
 Peraturan tersebut disahkan paling lambat 31 Maret 2012;
 Berbentuk Peraturan Presiden;
 Coverage :
• Penggunaan hasil optimalisasi dan reward
• Cara penilaian reward and punishment
26
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(13)
 Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai Penetapan
Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala LPP TVRI, Kepala LPP RRI, dan
Kepala Badan Pengelola kawasan Sabang sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.
 Penanggung Jawab:
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara dan
Kementerian Keuangan
 Tindak Lanjut:
 Penetapan Kode Bagian Anggaran (BA);
 Unit terkait yang telah mendapatkan BA harus segera
berkoordinasi dengan Bappenas dan DJA, dalam rangka
merumuskan hal-hal terkait penerapan Penganggaran Berbasis
Kinerja, antara lain:
a. Restrukturisasi Program dan Kegiatan;
b. Indikator Kinerja; dan
c. Penetapan Satuan Kerja (Satker).
27
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(14)
 Pemerintah diminta untuk menetapkan mengenai Perubahan Rincian
lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah pusat.
 Penanggung Jawab:
Kementerian Keuangan
 Tindak Lanjut:
Untuk Pasal 23 Ayat (1) huruf a sudah ada PMK Nomor
187/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya
 Perubahan berasal dari (1) PHLN, (2) PHDN, (3) PNBP, (4)
Pergeseran dari BA BUN ke BA K/L dan (4) Optimalisasi:
• Untuk PHLN dan PHDN  menyesuaikan dengan posisi fiskal.
• Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP 
penetapan dalam PMK revisi anggaran.
 Revisi realisasi belanja PNBP-BLU di atas pagu:
• Revisi PNBP hasil optimalisasi DPR  penelaahan kembali, 
konsep DIPA revisi untuk ditetapkan.
• Dilaporkan dalam RAPBN-P 2012 /LKPP 2012.
28
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(15)
 Pemerintah diminta untuk menetapkan penggunaan anggaran belanja
yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU.
 Penanggung Jawab:
Kementerian Keuangan
 Tindak Lanjut:
 Dilakukan penelaahan kembali jika ada revisi PNBP dan hasilnya
menjadi bahan penetapan DIPA revisi;
 Apabila realisasi lebih tinggi, maka sesuai kondisi saat ini,
langsung dilaporkan dalam LKPP;
 Disusun aturan tentang penggunaan anggaran belanja yang
bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU.
29
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(16)
 Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai tata cara
perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah pusat, termasuk
penggunaan hasil optimalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan
(PMK).
 Penanggung Jawab:
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat
dan Kementerian Keuangan
Negara
 Tindak Lanjut:
 K/L harus mengusulkan perubahan/revisi anggaran belanja ke
Menteri Keuangan;
 Penyusunan PMK mengenai perubahan rincian anggaran belanja
pemerintah pusat termasuk penggunaan hasil optimalisasi
dilakukan melalui PMK revisi.
30
Tindak Lanjut Pemerintah atas Catatan DPR RI
dalam Pembahasan APBN 2012 ...(17)
 Penyesuaian alokasi anggaran akibat perubahan nomenklatur dan
struktur organisasi dilakukan setelah struktur organisasi yang baru
pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk.
 Penanggung Jawab:
Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemendikbud, Kemen PAN dan
RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara,
Kementerian Keuangan
 Tindak Lanjut:
 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemendikbud, Kemen
PAN dan RB membahas struktur organisasi Kemenparek dan
Kemendikbud;
 Melakukan perubahan Perpres tentang struktur dan organisasi K/L
terkait;
 Pembentukan organisasi, uraian tugas dan pengisian personal K/L
terkait.
31
4
TINDAK LANJUT HASIL PENELAAHAN
RKA-K/L TA 2012
32
Gambaran Umum Pelaksanaan Penelaahan
RKA-K/L TA 2012 ...(1)
Jadwal penyelesaian RKA-KL 2012 (berdasarkan SE-01/MK.2/2011
tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi Anggaran K/L TA 2012) adalah
sebagai berikut :
1. Penelaahan RKA-KL (82 Kementerian/Lembaga, 415 Program, 19.767
Satker), telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 15 November 2011;
2. Konsolidasi seluruh data RKA-KL untuk penyiapan Keppres tentang
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) TA 2012, telah
dilaksanakan tanggal 16 s.d. 20 November 2011;
3. Penyelesaian R-Keppres RABPP TA 2012 dan lampirannya di
Kemenkeu, telah dilaksanakan tanggal 21 s.d. 22 November 2011;
4. Penyampaian R-Keppres RABPP TA 2012 dan lampirannya ke
Sekretariat Kabinet, telah dilaksanakan tanggal 23 November 2011
(untuk ditetapkan Presiden selambatnya tanggal 30 November, sesuai
PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL).
33
Gambaran Umum Pelaksanaan Penelaahan
RKA-K/L TA 2012 ...(2)
 Semua unsur perencana pada K/L dari Biro Perencanaan/
Keuangan Pusat maupun Daerah, Unit Vertikal di Daerah, UPT
sampai Satker-Satker Daerah (pelaksana Dana Dekon/TP)
ikut berperan aktif dalam pelaksanaan penelaahan;
 Fasilitasi pelaksanaan penelaahan dari ruang penelaahan,
ruang tunggu, helpdesk, registrasi, pengawasan, notulensi,
dokumentasi , dan berbagai fasilitas (a.l.komputer & printer),
disiapkan oleh Kemenkeu (DJA), sebagai bagian dari
peningkatan pelayanan kepada stakeholders (K/L) dan
transparansi dalam pelaksanaan penelaahan.
34
Permasalahan dalam Penelaahan
RKA-K/L TA 2012
 Sejumlah 12 K/L(1) dari 82 K/L, RKA-KL nya belum
mendapatkan persetujuan Komisi terkait DPR, sehingga
anggaran 12 K/L untuk sementara masih terblokir, kecuali
anggaran untuk belanja operasional (gaji, tunjangan, dan
operasional perkantoran);
 Perencanaan yang kurang baik, yang diindikasikan dengan
banyaknya program/ kegiatan yang tidak/belum memenuhi
syarat alokasi anggaran (antara lain TOR/RAB, dasar hukum),
sehingga untuk sementara anggarannya masih terblokir;
(1)
Data per 28 November 2011, 08.00 WIB
35
Pemblokiran Anggaran ...(1)
1. ALASAN PEMBLOKIRAN
a.
RKA-KL belum mendapat persetujuan Komisi DPR terkait;
b.
Program/kegiatan belum dilengkapi dengan data dukung
administratif, antara lain TOR, RAB, referensi harga untuk input yang
tidak tercantum dalam Standar Biaya, ijin prinsip dari Kementerian
PAN & RB untuk pakaian dinas/seragam, risalah lelang, nomor
register PHLN, belanja pegawai transito;
c.
Pembangunan/pengadaan tanah dan gedung baru untuk kantor,
mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, dan gedung pertemuan
yang tidak langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat,
masih memerlukan clearance lebih lanjut dari BPKP, Kemen PAN & RB
dan Kemen PU;
d.
Kegiatan yang masih memerlukan Dasar Hukum dan justifikasi lebih
lanjut, antara lain Perpres/Keppres atas pembentukan organisasi,
hasil audit BPKP untuk ekskalasi, dan lain-lain;
e.
Terdapat ketidaksesuaian antara indikator, tugas dan fungsi, output ,
dan komponen, serta efisiensi dalam penelaahan (termasuk kegiatan
yang dibatasi/dilarang untuk dialokasikan dalam RKA-KL).
36
Hal-hal yang Harus Diselesaikan dalam
Bulan Desember 2011 ...(1)
1. DALAM RANGKA PEMBUKAAN BLOKIR
a. Bagi K/L yang diblokir karena RKAKL-nya belum mendapatkan
persetujuan dari komisi terkait DPR RI, agar segera memintakan
Persetujuan DPR;
b. Program/kegiatan yang belum dilengkapi data dukung administratif
(a.l. TOR, RAB, risalah lelang, ijin prinsip pakaian dinas dari
Kementerian PAN & RB dan kelengkapan lainnya), agar segera
dilengkapi;
c. Bagi K/L yang melakukan perubahan struktur organisasi agar segera
menyelesaikan dasar hukum struktur organisasi, mengisi formasi
yang tersedia, dan menunjuk pejabat perbendaharaan;
d. Dalam rangka fasilitasi penyelesaian dokumen clearance pengadaan
tanah dan gedung baru, agar segera diselesaikan dalam desk bersama
(Kementerian PAN & RB; Kementerian PU dan BPKP), dengan K/L
terkait;
e. Setelah semua kelengkapan dokumen dipenuhi, diminta agar K/L
segera mengajukan surat usulan pencairan blokir kepada DJA/DJPB.
37
Hal-hal yang Harus Diselesaikan dalam
Bulan Desember 2011 ...(2)
2. DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAIRAN ANGGARAN
a.
Menteri/Pimpinan Lembaga (PA) segera menetapkan KPA, PPK dan
pejabat pelaksana anggaran dengan tidak terikat tahun anggaran
(Perpres 53 tahun 2010, pasal 5 ayat (4a));
b. KPA segera melakukan proses lelang sebelum diterbitkannya
dokumen anggaran/DIPA (Perpres 54 tahun 2010, pasal 25 ayat (4))
dan penandatanganan kontrak setelah DIPA disahkan (Perpres 54
tahun 2010, pasal 86 ayat (2));
c. K/L segera menetapkan Satuan Kerja pelaksana dana Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan;
d. K/L segera menyiapkan Petunjuk Teknis tentang mekanisme,
prosedur dan penerima barang/jasa terhadap kegiatan bantuan
sosial/belanja barang yang akan diserahkan ke Pemda/masyarakat
untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana;
e. K/L segera menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka
perubahan Satuan Kerja Pengguna PNBP menjadi Satuan Kerja BLU
dan mengajukan usulan revisinya.
38
Penutup
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan
penyerapan/realisasi anggaran TA 2012 dapat
dilakukan lebih baik, dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan
penanggulangan kemiskinan.
39
TERIMA KASIH