Transcript Terhadap Kebijkan Manajemen

LEGAL AUDIT
DALAM KOPERASI
KREDIT
Dasar Hukum yang Menjadi
Pedoman






KUHPerdata
Undang-Undang Perkoperasian dan
Peraturan Pelaksanaannya
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga
Peraturan Khusus (kalau ada)
Pola Kebijakan
Keputusan Rapat Anggota Lainnya (Kalau
ada)
Terhadap Kebijkan Manajemen

Terhadap sistim dan prosedur





Periksa apakah sistim dan prosedur atau kebijakan
koperasi tetang perkreditan telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Periksa apakah pemberian kredit tidak bertentangan
dengan kebijakan mengenai Batas Maksimum
Pemberian Pinjaman (lihat ps 21 PP No. 9/1995).
Periksa apakah kebijakan koperasi tentang
pengadaan, pemeliharaan dan pencatatan tidak
bertentangan dengan Prinsip Akuntansi Koperasi dan
Prinsip Akuntansi Indonesia umumnya.
Periksa apakah penerimaan anggota baru telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Periksa buku anggota, apakah anggota telah
menandatangani atau membubuhkan cap jempol
dalam buku tersebut dan apakah ketua telah pula
membubuhkan tanda tangan.

Tehadap Manajemen Sumber Daya Manusia







Periksalah apakah koperasi mempunyai kontrak kerja
dengan manajer (Ps 8 ayat (5) PP No. 9/1995). Wajib
hukumnya
Bagaimana dengan pegawai apakah ada kontraknya
juga atau apakah ada surat pengangkatan sebagai
Pegawai dsb.
Periksa apakah kontrak telah sesuai dengan hukum
yang berlaku, dan apakah masih berlaku.
Apakah ada PK/PKB dan/atau Peraturan Perusahaan.
Apakah ada job des yang jelas untuk para karyawan.
Dalam hubungannya dengan penghasilan, apakah
penghasilan karyawan telah sesuai dengan ketentuan
mengenai upah minimum.
Dalam hubungannya dengan kebijakan mengenai
ketenagakerjaan, apakan sudah sesuai dengan
undang-undang ketenagakerjaan.

Kewajiban Terhadap Pihak Lain
Hal ini berkaitan dengan image koperasi (corporate
image risk)
 Dalam hal kewajiban pajak (kalau ada NPWP), yang
harus diperiksa adalah jenis pajak apa saja dan
besarnya berapa.
 Apakah pembayarannya telah dilaksanaan sesuai
dengan ketentuan.
 Apakah bukti pembayaran pajak telah
didokumentasikan secara baik.
 Dalam hal kewajiban terhadap pihak lain karena
perjanjian:



Berkaitan dengan modal penyertaan, apakah telah dibuatkan
perjanjian.
Berkaitan dengan simpan pinjam dengan koperasi lainnya,
apakah telah dibuatkan pernjajian kerja sama.
Apakah perjanjian-perjanjian tersebut telah
didokumentasikan dengan baik.
Legal Audit di Bidang Dana




Dalam hal pembukaan rekening, periksa apakah calon
nasabah benar-benar anggota (sudah dewasa atau
belum, kalau belum harus dengan rekening qq).
Kalau menggunakan KSPA, apakah kartu tersebut telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak (kalau kartu
tersendiri, juga harus ditandatangani oleh kedua belah
pihak).
Untuk rekening deposito, apakah bilyet deposito telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak; syarat-syaratnya
telah tercantum dalam lembaran bilyet (nominal, ARO,
bunga dsb.).
Untuk setoran dan tarikan kas/tunai, periksa apakah slip
penyetoran telah ditandatangani penyetor/penarik dan
dicantumkan tanggal. Khusus untuk penarikan, apabila
dilakukan oleh bukan pemilik rekening, harus ada kuasa.
Kalau jumlah besar, apakah kuasa tersebut telah
dilakukan konfirmasi.
Legal Audit di Bidang Kredit

Permohonan Kredit






Permohonan kredit harus didokumentasikan.
Periksa apakah pemohon kredit anggota atau bukan,
telah kawin atau belum, sudah dewasa atau belum
(identitas harus dilampirkan dalam permohonan kredit).
Kalau memiliki usaha, lampirkan juga ijin-ijin usahanya.
Kalau debiturnya adalah anggota koperasi lain, apakah
sudah ada perjanjian/kesepakatan dengan koperasi
dimana debitur tersebut menjadi anggotanya (Pasal 19
ayat (3) PP No.9/1995).
Tujuan peminjaman juga harus dicantumkan.
Identitas agunan yang digunakan juga harus jelas, baik
mengenai jenis, letak maupun nilai.

Persetujuan Pemberian Kredit



Surat persetujuan pemberian kredit harus
dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh
manajer atau tim kredit yang berwenang
untuk itu dan sesuai dengan limit approval
Periksa apakah surat persetujuan pemberian
kredit tersebut telah mencantumkan besarnya
kredit yang disetujui, jangka waktu dan
besarnya suku bunga.
Periksa apakah surat persetujuan kredit
tersebut telah mencantumkan agunan yang
diserahkan.

Pengikatan/Perjanjian Kredit



Periksa apakah perjanjian kredit tersebut telah
sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kredit
yang baku.
Periksa apakah PK tersebut telah ditandatangani
oleh para pihak secara benar (ada kewenangan,
kalau telah menikah, suami atau istri ikut
menandatangani).
Periksa apakah agunan yang dipakai sebagai
jaminan telah pula dicantumkan dalam PK
sebagai perjanjian utama (pengikatan yang
sifatnya asesoir harus secara tegas dicantumkan
dalam perjanjian utama).

Jaminan/Agunan Kredit



Periksa jenisnya dan kemudian
kepemilikannya, keasliannya, keabsahannya
dan kebenarannya.
Dari jenis jaminan, periksa jenis
pengikatannya/lembaga jaminannya.
Kalau hak atas tanah periksa:
jenis haknya;
 kalau ada bangunan, imbnya;
 Apakah dibebani HT dengan pemeringkatan;
 Kalau milik orang lain (bukan) debitur, apakah ada
kuasa menjaminkan (sebaiknya KMHT);
 Kalau tanah DT semua ahli waris harus
menandatangani kuasa menjaminkan.







Kalau kendaraan bermotor, periksa BPKB apakah
pemiliknya sama dengan debitur. Kalau tidak sama,
periksa apakah ada kuitansi jual belinya.
Karena nilai kemerosotannya tajam, periksa apakah
perlu asuransi.
Kalau emas, periksa kepemilikannya dan bukti teraan.
Kalau deposito (cash collateral) periksa apakah ada
pernyataan dan kuasa dari debitur untuk
mencairkan/mengautodebet.
Periksa isi pernyataan dan kuasa tersebut apakah
sudah benar dan ditandatangani oleh yang
berwenang.
Kalau jaminan perorangan, apakah ada perjanjian
bortog, klausul pelepasan hak istimewa, tandatangan
suami/istri bagi yang telah menikah dan apakah
penjamin tersebut tidak terikat hutang dengan pihak
lain juga.

Pengikatan Jaminan Kredit





Kalau jaminan dengan lembaga sah, periksa buktibuktinya apakah telah terdokumentasi dengan baik.
Kalau pengikatan bawah tangan, periksa perjanjianperjanjian assesoir yang mengikuti perjanjian utama
(PK) dan apakah telah ditandatangan dengan benar
oleh mereka yang berwenang.
Kalau pemilik jaminan pihak ketiga, periksa dokumen
yang mengikuti, yaitu kuasa-kuasa.
Periksa jenis pengikatan jaminan, apakah telah sesuai
dengan jenis jaminan yang diikat.
Bila AKMHT periksa jangka waktunya, 1 bulan atau 3
bulan tergantung peruntukannya. Cek ke notaris
untuk pinjaman di bawah Rp.50 jt, apakah juga
berlaku untuk koperasi AKMHT selama masa
perjanjian berlaku.

Bila HT:
Apakah HT tersebut telah didaftarkan;
 Apakah Akta HT telah menunjuk PK debitur ybs.
 Apakah pemeringkatan penjaminannya sudah
mengcover besarnya nilai pinjaman.





Kalau fidusia baik yang sah maupun bawah
tangan, periksa apakah jaminan masih ada di
tangan pemegang jaminan (debitur).
Kalau gadai, apakah barang gadai ada di
tangan koperasi.
Kalau deposito, apakah bilyet deposito telah
dipegang oleh koperasi.
Kalau simpanan, apakah simpanan telah
diblokir.

Pencairan Kredit



Periksa apakah pencairan kredit telah sesuai
dengan plafon.
Apakah biaya-biaya telah dilunasi.
Apakah sesuai dengan BMPP (Batas Maximum
Pemberian Pinjaman) sebagaimana diatur
dalam Poljak.

Addendum



Periksa apakah addendum tersebut
mencantumkan klausul bahwa addendum
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari PK….
Periksa juga apakah addendum yang
dimaksud hakekatnya novasi atau subrogasi,
karena dua hal tersebut mempunyai
konsekuensi hukum yang berbeda.
Kalau novasi (bisa pembaharuan hutang)
apakah jaminan telah diikat kembali.

Pelunasan Kredit dan Penarikan Agunan


Periksa dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan pelunasan, khususnya tanda-tanda
terima telah ditandatangani oleh yang
berwenang dan diterima oleh yang berhak,
khususnya jaminan.
Periksa apakah yang menarik agunan adalah
orang yang berhak atas agunan tersebut.