Peran Apt dalam JKN-M_Kasim
Download
Report
Transcript Peran Apt dalam JKN-M_Kasim
Peran dan kesejahteraan
Apoteker pada pelaksanaan jkn
di fktp gorontalo
Muhammad Kasim
Dasar Hukum JKN
UU No.40/2004 tentang SJSN.
UU No. 24/2011 tentang BPJS.
PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
(PBI).
Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Perpres No 32/2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN.
Permenkes No.19/2014 tentang Penggunaan Dana
Kapitasi JKN pada FKTP Pemda.
JAMKESMAN Kota Gorontalo
Dilaksanakan sejak tahun 2010. (sebelum JKN)
Menerapkan Prinsip Jaminan Kesehatan (Non Profit).
Motto: yang sehat membantu yang sakit, yang
kaya membantu yang miskin.
Premi Rp. 10.000, perjiwa perbulan.
Premi kepesertaan: Yang kaya mandiri, yang miskin
disubsidi.
Cakupan pelayanan dari FKTP sampai RS rujukan.
Saat ini telah diintegrasikan dengan JKN.
DESAIN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROVIDER
Pelayanan Kesehatan
KOMPREHENSIF
PESERTA/PASIEN
iuran
Prospektif
Paket Benefit
Pembayaran
BPJS KES
JKN
TERKENDALI
KONTRAK /MOU
TELAAH UTILISASI
KONTROL,
PENGAWASAN
STANDAR, DSB
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,
BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,
MENDORONG
: PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN
SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR,
KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
www.jpkm-online.net
PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER
UKM
UKP
Peningkatan dan Pencegahan
1.
2.
3.
4.
Pelayanan peningkatan
Pelayanan pencegahan
Pengobatan
Pemulihan
Kelompok & Masyarkat
Revitalisasi UKM
Peningkatan Efektifitas UKBM
Pengobatan dan pemulihan
1.
2.
3.
4.
Pelayanan pengobatan
Pelayanan Pemulihan
Pelayanan peningkatan &
pencegahan
Gaya hidup sehat (healthy life
style)/PHBS
Perorangan & Keluarga
Optimalisasi Fasyankes
Primer sebagai Gatekeeper
Optimalisasi Sistim Rujukan
PETA STRATEGIS PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER
5
Alur Pelayanan Kesehatan
Peserta
Faskes Primer
Rumah Sakit
Emergency
Klaim
BPJS
Branch Office
Rujuk / Rujuk Balik
Sistem Pelayanan Rujukan
Telah diatur dengan Peraturan Gubernur.
Sistem pelayanan berjenjang dari FKTP (Faskes
Primer), RS Type C/D dan RS Type B.
Mengoptimalkan pelayanan FKTP.
Mengoptimalkan peran RS Kab/Kota.
Mencegah penumpukan pasien di RS (jangan sampai
RS jadi Puskesmas besar).
Pelayanan Kefarmasian di FKTP
Dispensing obat.
Pelayanan informasi obat (PIO).
Konseling obat.
Pelayanan bahan habis pakai medis.
Monitoring efek samping obat (MESO).
Monev penggunaan obat rasional.
Sosialisasi CBIA swamedikasi.
Pembinaan apotek hidup.
Terlibat dalam kegiatan Promkes.
Peran Apoteker di FKTP
SEBELUM JKN:
Pelayanan kefarmasian terbatas di apotek pada pelayanan
resep utk tindakan kuratif dan rehabilitatif.
Akibatnya : Biaya obat tinggi.
SESUDAH JKN:
Pelayanan kefarmasian lebih meluas pada upaya preventif
dan promotif utk penggunaan obat rasional.
Aktif dalam pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan
Penyakit Kronis)
Akibatnya : Biaya obat turun.
Oppurtunity peran Apoteker di
FKTP pada pelaksanaan JKN
Aplikasi Pharmaceutical care lebih terbuka.
Penggunaan obat rasional menjadi perhatian.
Evaluasi penggunaan obat menjadi penting.
Upaya menekan biaya obat jadi prioritas.
Obat hemat, biaya operasional turun, kesejahteraan
meningkat.
Memberikan kontribusi yg besar dalam setiap kegiatan
program FKTP.
Penghargaan Apoteker di FKTP
Penilain SKP
Jasa pelayanan dari Dana Kapitasi.
Insentif dari penghematan biaya operasional.
Eksistensi apoteker lebih diakui di FKTP dan
masyarakat.
Sumber Anggaran FKTP dari JKN
Dana Kapitasi: besaran pembayaran per-bulan yang
dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Besarnya ditentukan berdasarkan norma kapitasi yg
dipenuhi dari kredensialing.
Dana Kapitasi ditransfer langsung ke rekening FKTP
dari BPJS (tanpa melalui Kas Daerah).
Pengelolaan menyerupai BLUD.
Proporsi Penggunaan Dana Kapitasi
60 % untuk Jasa Pelayanan bagi semua staf FKTP.
40 % untk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan FKTP.
Perhitungan Jasa Pelayanan dihitung berdasarkan
varibel indeks staf FTP.
Rumus perhitungan:
Jumlah Nilai yg Diperoleh Seseorang dibagi dengan
Jumlah Nilai Seluru Tenaga, dikali dengan Jumlah
Dana Jasa Pelayanan.
Indeks Jasa Pelayanan JKN
(Permenkes 19/2014)
Tenaga medis: 150;
Apoteker atau Ners: 100;
Tenaga kesehatan setara S1/D4: 60;
Tenaga non kesehatan minimal setara D3: 40;
Tenaga kesehatan setara D3: 40;
Tenaga kesehatan dibawah D3 masa kerja lebih dari 10
tahun: 40;
Tenaga kesehatan di bawah D3: 25;
Tenaga non kesehatan di bawah D3: 15.
Masukan Perbaikan Regulasi JKN
Variabel perhitungan jasa pelayanan pada Bab III
Pasal 4 Permenkes 19/2014 harus dilengkapi
variabel kinerja
Perbedaan indeks variabel antara tenaga medis
dan tenaga kesehatan lainnya tidak bisa terlalu
besar.
Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan
Kepala FKTP harus diberi kesempatan utk
mengatur penggunaan Dana Kapitasi pada FKTP.
Peran IAI dalam Tim Koordinasi Pemantau JKN
harus lebih optimal.
TERIMA KASIH
Muhammad Kasim