Transcript Kementerian Pekerjaan Umum

KEBIJAKAN DITJEN CIPTA KARYA DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN/MINAPOLITAN
DI JAWA TIMUR TAHUN 2013
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan
Kawasan Agropolitan Provisi Jawa Timur Tahun
2013
Surabaya, 13 & 14 Mei 2013
Oleh:
Direktur Pengembangan Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
1
DAFTAR ISI
1
DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN P.U.
PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN
2
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN P.U. 2010 – 2014 DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN PERDESAAN POTENSIAL
3
PROGRAM DUKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA TERHADAP KAWASAN
AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN
4
RENCANA AKSI DITJEN CIPTA KARYA 2010 – 2014
5
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN
AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN
6
KRITERIA KESIAPAN KAWASAN/READINESS CRITERIA
7
KAWASAN AGROPOLITAN & MINAPOLITAN PROVINSI JAWA TIMUR T.A.
2013
2
1
DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN
MINAPOLITAN
1. UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal I
Butir 23
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi.
Butir 24
Disebutkan bahwa Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan
sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Butir 30
Kawasan Strategis Kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
3
1
DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN
MINAPOLITAN
2. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perdesaan mencakup antara lain
peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perdesaan dengan memperhatikan
fungsi dan peranan perdesaan; dan peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber
daya perdesaan.
3. SK Penetapan Lokasi dari Kementerian Pertanian tahun 2002
4. Pedoman Umum Minapolitan, Tahun 2010
Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama
ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas
perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
5. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman
Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan, Tahun 2003
4
1
DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN
MINAPOLITAN
6. Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan Kementerian Kelautan
dan Perikanan No. 06/MEN-KP/KB/VI/2010 tentang Pengembangan Kawasan
Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan dengan Konsep Minapolitan
7. Perjanjian Kerjasama (PKS), antar Dirjen: Dirjen Perikanan Tangkap, dan
Dirjen Perikanan Budidaya, dan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan KKP, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, No.
PKS.01/DJPT/2011,
No.
01/DPB/KKP/PKS/V/2011,
No.
PKS.02/P2HP/HK.140/ 2011, No. PR.0103-DO/PKS/16 tentang Pembangunan
Infrastruktur dasar Permukiman pada Kawasan Minapolitan
8. KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI No. KEP. 39/MEN/2011 tentang
Penetapan Kawasan Minapolitan
(223 Kab/Kota yang menjadi wilayah pengembangan minapolitan)
5
2
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN P.U. 2010 – 2014 DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERDESAAN POTENSIAL
Mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan dengan strategi dukungan
infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk pengembangan potensi
pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau
kecil, dan pengembangan kawasan agropolitan.
(Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 46)
...pembangunan infrastruktur perlu didorong dalam rangka mendukung kelancaran
arus barang dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional, termasuk jaringan
transportasi multimoda, dengan meningkatkan keterpaduan jaringan jalan nasional,
provinsi, kabupaten, dan perdesaan, yang menghubungkan berbagai simpul moda
transportasi ke pusat produksi, distribusi, dan logistik wilayah.
(Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 77)
Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman juga perlu diselaraskan untuk
mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi utama lainnya seperti industri,
pertanian, kelautan dan perikanan, yang sekaligus juga untuk mendorong
berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
(Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 77)
6
2
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN P.U. 2010 – 2014 DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERDESAAN POTENSIAL
...pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui pengembangan
kawasan agropolitan. Dukungan terhadap pengembangan kawasan agropolitan
tersebut dapat berupa penyiapan rencana induk pengembangan dan dukungan
sarana dan prasarana PU seperti air baku, jalan, serta peningkatan kualitas
lingkungan dan permukiman.
(Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 78)
Terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, mengingat besarnya jumlah
rumah tangga nelayan dan merupakan kelompok penduduk berpenghasilan
rendah, maka dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman
dibutuhkan dengan koordinasi dan integrasi dengan sektor terkait dalam hal
penyediaan sarana jalan, air bersih, sanitasi, dan permukiman.
(Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 78)
Salah satu kebijakan yang dijalankan dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur perkotaan dan perdesaan untuk mengurangi potensi
banjir/genangan, krisis air dan sanitasi.
(Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 81)
7
3
PROGRAM DUKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA TERHADAP
KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN
Ditjen Cipta Karya mendukung kawasan agropolitan/minapolitan melalui
pendekatan:
Pengembangan Desa Potensial Agropolitan/Minapolitan,
yaitu pembangunan kawasan melalui pengembangan sektor/komoditas
unggulan pertanian/perikanan, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan
tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis
sehingga dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di
kawasan tersebut dan daerah belakangnya.
(Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010 – 2014 Bab 3 halaman 3-2)
8
4
RENCANA AKSI DITJEN CIPTA KARYA 2010 – 2014
Rencana aksi Ditjen Cipta Karya dalam mendukung
agropolitan/minapolitan pada tahun 2010 – 2014 terdapat pada:
kawasan
Tujuan no. 3:
Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan
penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan
antar wilayah.
Sasaran no. 2:
Pengembangan kawasan-kawasan potensial di perdesaan.
Indikator kinerja outcome:
a. Tertanganinya kawasan-kawasan pusat pertumbuhan di perdesaan
termasuk agropolitan setara dengan 600 Ha sebanyak 205 kawasan.
b. Terbangunnya infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.
(Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010 – 2014 Bab 4 halaman 4-12)
9
5
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA
KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN
Pembangunan/
Peningkatan
Infrastruktur
Peningkatan
Kapasitas
Daerah

Meningkatkan Kualitas produksi
Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau
menghubungkan pusat produksi ke jalan utama menuju
pemasaran dan penyediaan air bersih dan air baku untuk
pertanian dan perikanan, dalam skala kawasan

Meningkatkan nilai tambah & pemasaran
Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai
jemur, Sub Terminal Agribisnis, Tambatan Perahu dan
Packing House, serta Infrastruktur pendukung
pemasaran seperti pergudangan.

Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan &
permukiman
Sanitasi Lingkungan seperti persampahan dan drainase
dalam skala kawasan
1. Pembinaan proses perencanaan pembangunan
2. Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi
10
6
KRITERIA KESIAPAN KAWASAN/READINESS CRITERIA
Kawasan agropolitan dan minapolitan dinilai siap dikembangkan
infrastrukturnya apabila telah memiliki kriteria berikut ini:
1. SK penetapan lokasi dan Pokja oleh Bupati/Walikota
2. Rencana pengembangan kawasan (Masterplan, RPIJM)
3. Kesiapan lahan
4. Detail Engineering Design (DED)
5. Tersedia dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan daerah
untuk pembiayaan komponen kegiatan sehingga sistem bisa
berfungsi
6. Terdapat lembaga pengelola pasca konstruksi
11
7
KAWASAN AGROPOLITAN & MINAPOLITAN PROVINSI JAWA
TIMUR T.A. 2013
KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013
Agropolitan
No
1
2
3
4
5
Kabupaten/Kota
Kab. Bondowoso
Kab. Trenggalek
Kab. Nganjuk
Kab. Madiun
Kab. Tulungagung
Kawasan
Kws. Sumberwringin
Kws. Bendungan
Kws. Sukomoro
Kws. Gedangsari
Kws. Sendang
Pekerjaan
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya)
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya)
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya)
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya)
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya)
Minapolitan
No
1
2
3
Kabupaten/Kota
Kawasan
Kab. Lamongan Kws. Minapolitan Glagah
Kab. Sumenep
Kws. Rubaru
Kab. Gresik
Kws. Sidayu
Pekerjaan
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (Perdesaan Potensial yang Meningkat Kualitasnya)
Penyediaan P&S Kws. Minapolitan
Penyediaan P&S (jalan dan jembatan) Kws. Minapolitan Kws. Sidayu, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
12
TERIMA KASIH
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan
Kawasan Agropolitan Provisi Jawa Timur Tahun
2013
Surabaya, 13 & 14 Mei 2013
13