Transcript MB Perencanaan Partisipatif

PERENCANAAN
PARTISIPATIF DALAM PLPBK
APA PERENCANAAN PARTISIPATIF?
Proses perumusan dan penyepakatan produk perencanaan
dengan melibatkan partisipasi aktif warga dan Pemda
 Proses penyelarasan perencanaan pembangunan
Kota/Kabupaten (Top Down) dan perencanaan pembangunan
yang dirumuskan masyarakat secara partisipatif (Bottom up)
 Dokumen Perencanaan Partisipatif PLPBK (RTPLP Kawasan
Prioritas, DED, AB, Rencana Pengelolaan)

MANFAAT PERENCANAAN PARTISIPATIF
Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung
jawab yang kuat terhadap hasil pembangunan.
 Meminimalkan konflik, sehingga mempercepat
proses kegiatan secara keseluruhan.
 Efisiensi dan efektivitas, karena keputusan
diambil sesuai dengan kondisi yang ada, baik
kebutuhan, keinginan, maupun sumber daya di
masyarakat.
 Memberdayakan masyarakat setempat,
terutama membangun kepercayaan diri,
kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama.

Maksud Proses Perencanaan Partisipatif
TOP DOWN
PLANNING
• Kebijakan Pembangunan Kota/Kab
• Rencana Tata Ruang Wilayah
• Commited Projects
HARMONISASI
INTEGRASI
SINERGI
BOTTOM UP
PLANNING
• Aspirasi (Cita2) Masyarakat
• Rencana Lokal yg disepakati Masy
• Proposed Projects
BAGAN ALUR KETERPADUAN TAHAPAN KEGIATAN PLPBK
Sosialisasi
Tingkat
Kota/Kab.
Lokakarya
Kota/Kab.
Pokja/ Tim
Teknis
Pemda
Terbentuk
Penggalanga
n Kemitraan
Lokakarya
Kelurahan
TIPP
Terbentuk
PS
RTPLP
Kawasan
Prioritas
Sosialisasi
Tingkat
Kelurahan
Keberlanjutan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sosialisasi & Pemasaran Menerus
TAHAP PERSIAPAN
Tahapan Kegiatan
Kolaborasi Pemda dan Masyarakat
TAHAP PERENCANAAN
TAHAP PEMBANGUNAN &
KEBERLANJUTAN
SIAPA SAJA YANG TERLIBAT?
Masyarakat (TIPP dan Tim/Pokjanya, KSM,
Tokoh Masyarakat, masyarakat secara umum)
 Pemerintah Daerah (Perangkat Lurah, Tim
Teknis, SKPD Terkait, Kecamatan)
 Kelompok Peduli (LSM, Universitas, Sektor
Privat, relawan lainnya)

PEMAHAMAN KARAKTERISTIK LOKASI PLPBK, 2013/2014
SEBAGAI PENDEKATAN PERENCANAAN PLPBK
Kawasan Desa/Semi Urban
Kawasan Kota Besar & Metropolitan
Kawasan permukiman miskin
Kawasan permukiman padat, kumuh dan
miskin
Kepadatan Bangunan rendah/sedang
Kepadatan Bangunan Tinggi
Pola Permukiman pddk miskin
menyebar
Pola permukiman pddk miskin
mengelompok
Kegiatan usaha pertanian dll
Kegiatan usaha (jasa, buruh dll)
Kondisi bangunan buruk menyebar
Kondisi bangunan buruk/kumuh
mengelompok
Kualitas Pelayanan sarana dan
prasarana (Jalan, drainase, air
minum) buruk
Kualitas Pelayanan sarana dan prasarana
(Jalan, drainase, air minum, Sampah.
Limbah, Kesehatan lingkungan) buruk
RTH/Ruang Publik umumnya sudah
terpenuhi
RTH/Ruang bermain anak sangat terbatas
Penduduk (Homogen)
Penduduk (heterogen)
Proses Perencanaan
“Identifikasi”
“Analisis Kondisi Eksisting”
Seperti apa
kondisi masa
kini? Kendala &
Potensi menuju
Visi?
“Analisis Proyeksi Masa Depan”
Bagaimana
kondisi itu
terjadi?
Apa yang
akan terjadi
di masa
depan?
perbedaan/jarak
“Perumusan Rencana”
Proses Perencanaan berorientasi pada VISI,
bukan hanya penyelesaian masalah semata
Kondisi
seperti apa
yang
diinginkan di
masa depan?
“Visi”
GARIS BESAR TAHAPAN
PERENCANAAN PARTISIPATIF DI PLPBK

Persiapan
Penyepakatan Kawasan Prioritas
 Sosialisasi

Membangun Visi
 Pemetaan Swadaya

Persiapan
 Pengumpulan Data dan Analisis


Penyusunan Rencana




Alternatif Gagasan
RTPLP dan DED
Aturan Bersama
Rencana Pengelolaan
MEMBANGUN VISI
Merumuskan gambaran Awal Lingkungan Permukiman
Ideal di masa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil
akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan.
 Visi dibangun dengan mempertimbangkan:

Persoalan dan potensi Kawasan Prioritas
 Visi, kebijakan dan rencana-rencana pembangunan kawasan yang lebih luas

Visi harus realistis, rasional (secara kurun waktu dan potensi
pencapaian), dan terukur.
 Visi yang jelas dapat dijabarkan kedalam Konsep/gagasan
Penataan kawasan yang ingin dicapai
 Setelah melakukan PS, visi perlu direview kembali apakah
sudah sesuai, atau masih perlu disempurnakan??

PEMETAAN SWADAYA (PS)
TUJUAN

Mengidentifikasi persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai)
terkait permukiman di kawasan prioritas

Menghasilkan prioritas persoalan yang akan menjadi fokus perencanaan
kawasan prioritas.

Membangun tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan persoalan

Memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk melakukan proses
pemetaan persoalan dan potensi yang ada di wilayah Kelurahan
KELUARAN

Data persoalan dan potensi (sosial, ekonomi dan lingkungan) terkait
permukiman dikawasan prioritas

Persoalan utama untuk ditangani

Data/informasi di tingkat kelurahan dan kota/kabupaten yang berpengaruh
langsung terhadap persoalan utama di kawasan prioritas.
PENTING DIINGAT DALAM PS!
Kegiatan pengumpulan data & informasi dan
analisis harus relevan dengan visi yang akan
dicapai, sehingga tergambarkan potensi dan
kendala utamanya
 Analisis dilakukan tidak hanya di kawasan
prioritas, tetapi juga pengaruhnya dengan
kelurahan maupun kota
 Analisis tidak hanya pada kondisi eksisting, tetapi
juga kebutuhan di masa yang akan datang
 Presentasi menggunakan peta, grafik, serta
narasinya
 Agar pengumpulan data efektif dan efisien, tahap
Persiapan PS sangat penting

CONTOH HASIL PEMETAAN SWADAYA
Saluran drainase
tidak terawat
berpotensi sebagai
sumber penyakit
Pemetaan Swadaya
oleh Warga Relawan
Pemetaan swadaya / pemetaan
kampung oleh warga relawan
dilakukan tidak hanya untuk
menemukenali permasalahan
lingkungan semata, namun juga
sosial dan ekonomi berikut solusi
dan penganganannya dengan
memanfaatkan potensi &
sumberdaya yang ada.
Jalan lingkungan
tanpa drainase,
selalu tergenang air
Jalan lingkungan
tanpa perkerasan &
drainase, becek di
musim penghujan
Pemanfaatan ruang
antar rumah yg tidak
baik berpotensi
menjadi sarang
nyamuk penyebab
DB
Jalan lingkungan tanpa
perkerasan & drainase,
becek di musim
penghujan
Pemanfaatan ruang
yg salah berpotensi
menjadi sarang
penyakit
Pengelolaan sampah
yang tidak baik oleh
warga
Drainase buruk menyebabkan air
menggenang
Bangunan menjorok ke
sungai menutup akses
jalan masuk kawasan
Orientasi massa bangunan membelakangi dan menjorok ke tepi sungai
Pemetaan Swadaya
oleh Warga Relawan
Berbagai permasalahan
lingkungan permukiman
dijumpai di kawasan
sepanjang sempadan
sungai. Mulai dari perilaku
warga yang kurang
memperhatikan kesehatan
lingkungan,
penyalahgunaan lahan atau
ruang milik sungai,
pencemaran sungai oleh
limbah batik, hingga
minimnya sarana sanitasi
warga / lingkungan
Pembuangan limbah
cucian batik
langsung ke sungai
mencemari sungai,
air tanah, &
menimbukan bau tak
sedap
Perilaku membuang
sampah
sembarangan ke
sungai
Warga memanfaatkan
sempadan sungai
sebagai tempat
penimbunan sampah
Jembatan antar unit
lingkungan rusak
Sarana sanitasi rumah
tangga warga yang buruk
Reparasi bodi mobil
Pemetaan
Swadaya
oleh Warga
Berbagai
aktifitas kegiatan
Relawan
produktif
rumah tangga
menjadi aktifitas harian
warga setempat sebagai
sumber pendapatan
ekonomi. Adapun kegiatan
ekonomi produktif dominan
di kawasan ini adalah jasa
reparasi bodi dan
pengecatan mobil, home
industry batik, indusitri
makanan olahan seperti
mie dan bakso, dan
reparasi sofa/jok mobil.
Reparasi bodi
mobil
Reparasi kursi/sofa/jok
mobil
Reparasi bodi mobil
Sentra pembuatan mie &
bakso
Home Industry Batik
PENYUSUNAN RTPLP KAWASAN PRIORITAS
Tujuan



Menyusun perencanaan yang mampu menangani persoalan utama dan
optimalisasi pemanfaatan potensi untuk mewujudkan lingkungan
permukiman kawasan prioritas yang tertata, bersih, sehat dan produktif,
sesuai visi yang disepakati warga
Menyusun perencanaan kawasan prioritas yang mampu mendorong
terjadinya perubahan perilaku warganya ke arah yang lebih baik
Menyusun acuan dan alat kontrol/pengawasan pembangunan bagi
masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan donor yang ingin
berpartisipasi dalam kegiatan penataan dan pembangunan permukiman
di kawasan prioritas.
Ingat bahwa yang direncanakan
bukan hanya pembangunan
fisiknya saja, tetapi kegiatan
diatasnya (manusianya)!
PERUMUSAN ATURAN BERSAMA
Isi aturan bersama

Urusan pembangunan dan penataan lingkungan permukiman.

Urusan pengembangan kegiatan usaha/ekonomi lokal.

Urusan sosial dan pelestarian nilai dan kearifan lokal.

Urusan kelembagaan/unit pengelola pembangunan.
Proses Perumusan Aturan Bersama

Menyusun kembali catatan-catatan hasil kesepakatan rembug warga pada saat
proses penyusunan RTPLP Kawasan Prioritas, kedalam kelompok isi dokumen
aturan bersama yang disepakati

Menggali dan menyepakati nilai-nilai budaya masyarakat

Melakukan konsultasi kepada Tim Teknis untuk menyelaraskan ketentuan
kesepakatan yang bersinggungan dengan peraturan daerah.

Melakukan proses legalisasi dokumen aturan bersama menjadi peraturan
Desa/Kelurahan.

Diseminasi dokumen aturan bersama ke seluruh masyarakat

Melakukan review dan melengkapi isi Aturan bersama secara berkala
GAGASAN RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
Wilayah, Kawasan & Keg.
Unit
Pengelola
Peran dan Tugas
Antar Kelurahan/Kabupaten/Kota
Forum BKM
Mensinergikan kegiatan Monitoring, pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
perencanaan, pemasaran, pelaksanaan
pembangunan antar wilayah kelurahan /desa yang
berbasis nilai dan menjaga keberpihakan kepada
Warga Miskin
Melakukan promosi program – program strategis
dalam menggalang kemitraan bersama.
 Kemitraan antar BKM (lintas wilayah Kelurahan
sd wilayah provinsi
 Kemitraan BKM dengan Dunia Usaha, LSM dan
Kelompok peduli lainnya. dll
Kelurahan/Desa
BKM dan
Lurah/Kades
Monitoring, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasaran,
pelaksanaan pembangunan diwilayah kelurahan
berbasis nilai dan menjaga keberpihakan kepada
Warga Miskin
Kelurahan/Desa/Kawasan
UPL/UPK/UPS
di bantu TIPP,
Panitia
Pembangunan
dll
 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan perencanaan partisipatif, Pemasaran
sosial/kemitraan dan pelaksanaan pembangunan
 Memeriksa dan menyetujui/tidak menyetujui hasil
pelaporan unit-unit pengelola dibawahnya
(unit/KSM)
 Merumuskan rencana program pembangunan,
rencana anggaran biaya pembangunan tahunan
 Merumuskan rencana program penggalangan
kemitraan
GAGASAN RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
Wilayah, Kawasan &
Keg.
Unit Pengelola
Peran dan Tugas
Kelurahan/Desa/Kawasan
UPL/UPK/UPS di bantu TIPP,
Panitia Pembangunan dll
 Merumuskan rencana program penggalangan
kemitraan
 Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada
BKM dan disebarluaskan kepada masyarakat. dll
Kawasan Sentra
Produksi/ekonomi
(Peternakan, perikanan,
wisata dll)
Sub Pengelola Kawasan
dibawah kendali setingkat
manager dan dibantu unit-unit
pengelola/KSM, seperti: Unit
proses produksi, unit
pemasaran, unit penelitian &
pengembangan usaha, unit
Kemitraan, Unit Pemeliharaan
Bangunan, Unit Pengelolaan
Keuangan dll sesuai kebutuhan
 Merumuskan strategi dan rencana program
pengembangan usaha (bisnis plan)
 Memeriksa dan menyetujui/tidak menyetujui
rencana program kerja Tahunan setiap unit
/KSM dibawahnya. Rencana program kerja harus
berpihak kepada warga miskin
 Mengelola keungan hasil usaha sebagai bagian
pendapatan Masyarakat Kelurahan dan
memastikan pendapatan tersebut dapat
digulirkan kembali sesuai mekanisme dan tata
cara yang disepakati bersama.
 Melaporkan hasil kegiatan kepada
UPK/UPL/UPS dan diketahui Lurah/BKM
Sarana & Prasarana bagian
dari kegiatan sosial (RTH,
Ruang Publik, PAUD,
persampahan, pelayanan air
minum, jalan, drainase,
jembatan, penerangan jalan,
pengelolaan limbah,
mitigasi bencana,
pengamanan lingkungan dll
Unit/KSM bersinergi dengan
tugas RW/RT, OMW, lembaga
adat dan dibantu relawan dan
kelompok peduli lokal
 Memastikan hasil pembangunan berkualitas
 Melakukan pemeliharaan hasil hasil
pembangunan sesuai mekanisme dan tata cara
yang sudah disepakati
 Melakukan pemungutan hasil retribusi
(pengelolaan sampah, pelayanan air minum dll.
 Merumuskan rencana program kerja tahunan
untuk diajukan kepada UPK/UPL/UPS
 Memastikan seluruh penugasan dapat
diketahui masyarakat (transparansi