Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Minapolitan

Download Report

Transcript Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Minapolitan

Aida Vitayala dan Panji Wasmana
Makalah dalam Seminar Sehari Fakultas Ekologi
Manusia (FEMA) IPB; 25 Maret 2010, Aula GMSK –
Pendahuluan
Konsep Kawasan Minapolitan
Pemberdayaan Masyarakat
Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemanfaatan Kanal Teknologi Informasi dalam
Strategi Komunikasi
 Kesimpulan





Sektor perikanan budidaya dan tangkap merupakan
salah satu sektor usaha padat karya yang banyak
menyerap tenaga kerja di kawasan pesisir.
 Penyerapan tenaga kerja yang terjadi bersifat
musiman dan sangat bergantung pada kondisi alam
 timbulnya pengangguran musiman dan berdampak
pada menurunnya tingkat kesejahteraan pekerja di
sektor perikanan budidaya dan tangkap



Perlu dibentuknya platform usaha yang
terintegrasi sehingga tersedia berbagai
aktivitas buffer yang membantu
keberlanjutan setiap elemen usaha pada
sektor perikanan tangkap dan budidaya
Minapolitan merupakan salahsatu jawaban
dari beragam permasalahan pengembangan
usaha perikanan Budidaya dan Tangkap.
“Kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan
yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah,
swasta, dan organisasi non pemerintah untuk
menciptakan kondisi yang lebih baik untuk
pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan
kerja pada wilayah yang ditetapkan”
(Sumber : Subandono, 2009)
http://banyumaskab.go.id
Memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan serta
informasi budidaya ikan yang terukur dengan baik.
2. Tersedia infrastruktur awal (pelabuhan perikanan).
3. Telah ditetapkan melalui Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
menjadi zona pengembangan perikanan.
4. Terdapat unit-unit usaha yang telah berjalan dengan baik serta
berpotensi untuk pengembangan usaha baru.
5. Tersedia lahan yang dapat dikembangkan di sekitar daerah
pelabuhan perikanan maupun sentra kegiatan nelayan.
6. Tersedia suplai BBM, listrik, dan air bersih yang memadai
7. Terdapat lembaga ekonomi berbasis kerakyatan seperti KUB, TPI
dan/atau koperasi perikanan.
8. Diusulkan oleh Dinas KP Kabupaten/Kota dengan rekomendasi
pemda kabupaten/kota/propinsi serta lolos seleksi dari tim seleksi.
1.

Berdasarkan pemanfaatan ruang:
 Minapolitan Perikanan Tangkap
Strategi pengembangan Minapolitan Perikanan
Tangkap, antara lain :
▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan
usaha
▪ Consumer oriented melalui sistem keterkaitan produsen dan
konsumen
▪ Berorientasi pada kekuatan pasar (Market Driven) melalui
pemberdayaan masyarakat
▪ Komoditi yang akan dikembangkan bersifat export base
bukan raw base

Berdasarkan pemanfaatan ruang:
 Minapolitan Perikanan Budidaya
Jenis usaha pada perikanan budidaya, antara lain :
▪ budidaya kolam,
▪ budidaya keramba,
▪ budidaya tambak
▪ mina padi

Pemberdayaan adalah suatu proses dimana orang berjuang
untuk mengurangi ketidakberdayaan dan
ketergantungannya dengan cara meningkatkan kontrol
(kendali) terhahadap kehidupannya. Per definisi,
pemberdayaan dapat dikelompokkan dalam dua hal yaitu
pemberdayaan perseorangan dan pemberdayaan
masyarakat (komunitas).
 Pemberdayaan perseorangan mengacu pada manfaat
yang dicapai oleh seseorang melalui kelibatannya dalam
suatu program pembangunan atau proses yang serupa.
 Pemberdayaan masyarakat mengacu pada menfaat yang
lebih luas kepada keseluruhan masyarakat; menumbuhkan
rasa memiliki pada anggota masyarakat dan tiap orang
menjadi peduli dan karenanya lebih termotivasi untuk
lebih terlibat dan memperoleh manfaat dari
keterlibatannya itu.



Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen kunci bagi
suatu masyarakat sehingga mereka bereperan aktif sebagai
sdm yang mandiri dan siap mengembangkan &memajukan
perekonomian daerahnyanya.
Di dalam suatu masyarakat, apa pun dan dimana pun akan
selalu ditemukan beragam kelembagaan yang dapat
dijadikan “sarana dan media” pemberdayaan komunitas.
 Kelembagaan formal, semi-formal sampai informal;
 Dibentuk untuk kepentingan tertentu atau terbentuk
dengan sendirinya.
“Kelembagaan Informal” acap lebih memiliki otoritas dan
wewenang yang kuat karena adanya kepemimpinan yang
datang dari dan diakui oleh masyarakat ybs dan karenanya
dapat dijadikan media untuk memotivasi masyarakat ybs
untuk melakukan kegiatan pembangunan untuk
kemanfaatan komunitas dan juga yang bersangkutan;
pendayagunaan kelembagaan lokal di tingkat desa
dan atau organisasi kemasyarakatan yang sudah
ada, selain kelembagaan petani-nelayan sebagai
pusat layanan informasi Minapolitan, dan
 pengembangan skema pembangunan ekonomi
yang perlu dilengkapi dengan bantuan layanan
lainnya dalam konteks peningkatan IPM (Indeks
Pembangunan Manusia; sarana kesehatan,
pendidikan dan layanan sosial lainnya).


Perlunya konsensus penetapan lokasi Minapolitan tingkat
DKP dengan adanya program berjalan yang meliputi : a).
DJPB mengalokasikan 41 kab/kota (berjalan 5 tahun), b)
DJPT mengusulkan 5 UPT Pusat dan 25 UPT Daerah, c)
Pemda Sumut mengalokasikan 14 Agromarinepolitan
(berjalan 4 tahun, d) BPSDM mengalokasikan 6 lokasi
Prasasti Mina (berjalan 3 tahun), serta e) Dukungan KP3K
untuk mengalokasikan kegiatan Minapolitan di daerah
terpilih dari 315 kab/kota yang menjadi kewenangannya.

Sehubungan dengan ini, maka sebaiknya lokasi
Minapolitan dipilih dari lokasi yang telah memiliki
program berjalan.



Pertimbangan tentang keberadaan Peraturan Mendagri
Nomor 29 Tahun 2008 mengenai Pengembangan Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh.
Perlunya merujuk UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dan UU No,27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pembangunan
dan pengembangan Minapolitan.
Pedoman Umum Minapolitan yan sudah disosialisasikan oleh
DJPB (Ditjen Perikanan Budidaya) sebaiknya disinkronkan
dengan kondisi terkini konsep Minapolitan (yang kemudian
ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan)

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu inti
setiap proses pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus dibangun diatas
kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang meliputi
premis berikut:




Sifat dan tingkah laku manusia dalam masyarakat
Kehidupan organisasi
Kebutuhan manusia dan masyarakat.
Partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang
perubahan.
 Keberhasilan dan kegagalan program dan proyek
pemberdayaan manusia.

Banyak sudah program pemberdayaan yang
dilaksanakan pemerintah, salahsatunya adalah
pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)
yang terkait sebagai sumberdaya manusia pada
perikanan tangkap maupun budidaya. dengan
pendekatan:
 Kelembagaan
 Pendampingan
 Dana Usaha Produktif Bergulir
Agar masyarakat sungguh terlibat dalam setiap
proses pengubahan, pola komunikasi yang
digunakan haruslah sesuai dengan pola yang
tertanam dalam masyarakat dan bukan pola
komunikasi yang dipaksakan.
 Dalam konteks operasionalnya, tentunya diperlukan
obyek pelaksana pemberdayaan yang dikenal
sebagai agen peubah (Change Agents) yang
memiliki empat peran utama yaitu, sebagai [5]:
 (1) Katalisator;(2) Problem solver; (3) Pembantu
proses perubahan, dan (4) Sebagai penghubung
sumber-sumber yang diperlukan.

Menyediakan sarana diseminasi pedoman Bahan
Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Minapolitan
berdasarkan seluruh pemangku kepentingan melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 Membuka peluang pengembangan sistem pelayanan
satu atap dalam manajemen kawasan minapolitan.
 Menyediakan sarana komunikasi interaktif bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam
pengembangan kawasan minapolitan.




Sebagai kanal diseminasi informasi
tambahan disamping metode Master buku,
Poster, Leaflet, Brosur, Multimedia, X
Banner, Film dokumenter, Radio, TV, Talk
show, Kampanye, dan Penyuluhan.
Berfungsi sebagai kanal komunikasi aktif
diantara para pemangku kepentingan.
Jendela informasi bagi para investor di
lingkup minapolitan.
 Definisi :
 A web portal, also known as a links page, presents
information from diverse sources in a unified way.
Apart from the standard search engine feature, web
portals offer other services such as e-mail, news, stock
prices, information, databases and entertainment
 Portals provide a way for enterprises to provide a
consistent look and feel with access control and
procedures for multiple applications and databases,
which otherwise would have been different entities
altogether

http://www.dkp.go.id (departemen Kelautan dan perikanan)

http://www.onefish.org/ (NGO portal)

Perspektif Teknologi
Pengguna 1
Internet
Portal Minapolitan
Pengguna 2
Pengguna 3

Perspektif Pengguna
Riset dan kajian
Portal
Minapolitan
Informasi
investasi
Investor/
Dunia Usaha
Dunia akademik
dan Riset
Koordinasi, dan Informasi
f. Kontrol, dan Informasi
Transparansi
dan Kontrol sosial
Pemerintah
Pusat
Masyarakat
Pemerintah
Daerah
Project Monitoring
Investor
Window
Event
News
Contact
Regulation
Internal
Opportunities
Mail System
Pedoman
Collaboration
Virtual Meeting
Program Minapolitan
Rencana Zonasi
RZWP3K
Rencana Pengelolaan

KomponenPortal
Informasi
Minapolitan
Public



Seluruh elemen informasi pada portal ini saling bersinergi yang pada
akhirnya diharapkan mampu menjadi salah satu media komunikasi
sosialisasi program Minapolitan.
Tahap pengembangan portal minapolitan adalah: (1) perumusan Tupoksi,
(2) analisis sistem, (3) desain sistem, (4) implementasi, dan (5) pengujian
sistem.
Portal Minapolitan disertakan sebagai suplemen bagi pelaksanaan
program sosialisasi Kegiatan Minapolitan. Sosialisasi berfokus pada:
 Metode akses Dokumen dan panduan Minapolitan digital (dokumen
elektronik, multimedia, video dsb).
 Pemanfaatan fasilitas forum digital, chat, email, dan berbagi pakai dokumen
(document sharing).

Keseluruhan elemen informasi pada portal ini saling bersinergi yang pada
akhirnya diharapkan mampu menjadi salah satu media komunikasi
sosialisasi program Minapolitan.



PEMBERDAYAAN
MINAPOLITAN
KOMUNIKASI
TIGA SISI KETERKAITAN DALAM
PENUMBUHKEMBANGAN DAN
PEMANTAPAN MINAPOLITAN SEBAGAI
JENDELA PEMBANGUNAN PETANINELAYAN
