Transcript TaUpKngraan_Pmrinthan

TATA UPACARA
KENEGARAAN DAN
PEMERINTAHAN
PEMATERI
Hj. ELITA G. ARIFIEN, SE. MM
MATERI PEMBAHASAN
PENGERTIAN KEPROTOKOLAN NASIONAL
PENGERTIAN, JENIS DAN PRINSIP
PENYELENGGARAAN UPACARA KENEGARAAN
PENGERTIAN, JENIS DAN PRINSIP
PENYELENGGARAAN UPACARA PEMERINTAHAN
REGULASI KEPROTOKOLAN
NORMA-NORMA/ATURANATURAN/KEBIASAAN-KEBIASAAN YANG
DIANUT DAN/ATAU DIYAKINI DALAM
KEHIDUPAN BERNEGARA, BERBANGSA,
PEMERINTAHAN DAN BERMASYARAKAT
YANG DIAPLIKASI DI DALAM KEGIATAN
SEBAGAI SUATU BENTUK PENGHORMATAN
DAN PERLAKUAN TERHADAP SESEORANG
DAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG
KEHORMATAN NKRI SELARAS DENGAN
JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA YANG
BERLAKU DI WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.
TATA
UPACARA
KENEGARAAN

PENGERTIAN TATA UPACARA
KENEGARAAN ADALAH ATURAN ATURAN UNTUK
MELAKSANAKAN ACARA-ACARA YANG BERSIFAT
KENEGARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH NEGARA.
ACARA KENEGARAAN
ADALAH ACARA YANG BERSIFAT
KENEGARAAN YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN SECARA
TERPUSAT, DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
SERTA PEJABAT NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA DALAM
MELAKSANAKAN ACARA TERTENTU. (Psl 1 ayat (2) UU No. 8 Th 1987)
PRINSIP PENYELENGGARAAN
ACARA KENEGARAAN DISELENGGARAKAN SECARA
TERPUSAT; PENYELENGGARA OLEH NEGARA; UPACARA
DIPIMPIN RI-1 / RI-2; PAKAIAN UNDANGAN “KEBESARAN”;
UNDANGAN TIDAK DAPAT DIWAKILKAN, DAN
KEPROTOKOLAN DILAKSANAKAN SECARA PENUH.
JENIS ACARA KENEGARAAN

KUNJUNGAN KEPALA NEGARA ATAU KEPALA
PEMERINTAHAN ASING.

STATE VISIT (KUNJUNGAN KENEGARAAN) YANG
BERKUNJUNG KEPALA NEGARA ASING UNTUK KALI
PERTAMA KE INDONESIA


KN (PRES, RAJA, RATU, YDPA, SULTAN, KAISAR, PAUS, KANSELIR)
OFFICIAL VISIT (KUNJUNGAN RESMI)
YANG BERKUNJUNG KEPALA PEMERINTAHAN ASING/
PERDANA MENTERI UNTUK KALI PERTAMA KE
INDONESIA
 YANG BERKUNJUNG KEPALA NEGARA ASING UNTUK
KALI KEDUA DSTNYA KE INDONESIA


WORKING VISIT (KUNJUNGAN KERJA)


YANG BERKUNJUNG KEPALA PEMERINTAHAN ASING
UNTUK KALI KEDUA DSTNYA KE INDONESIA
YANG BERKUNJUNG KEPALA NEGARA ASING TAPI
DALAM ACARA INTERNASIONAL YANG DIADAKAN DI
INDONESIA.
KEGIATAN UPACARA KENEGARAAN
KUNJUNGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
R.I. KE LUAR NEGERI
 PENYELENGGARAAN RESEPSI JAMUAN “STATE
DINNER” DI ISTANA KEPRESIDENAN.
 CREDENTIAL LETTERS (PENYERAHAN SURAT2
KEPERCAYAAN) DARI DUBES ASING KEPADA
PRESIDEN R.I.
 PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
NEGARA (GELAR PAHLAWAN, MAHAPUTRA)
 PIDATO KENEGARAAN.
 PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 PERESMIAN KEANGGOTAAN MPR. DPR. DPD.
 PERINGATAN HUT PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMPLE UPACARA KENEGARAAN
ACARA KENEGARAAN PERINGATAN
HUT PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
 RANGKAIAN
ACARA KENEGARAAN
HUT REPUBLIK INDONESIA.







TGL 14 AGST PENGANUGERAHAN BINTANG
TANDA JASA/KEHORMATAN RI
TGL 15 AGST PENGUKUHAN PASKIBRAKA
TGL 16 AGST JAM 10.00 PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TGL 16 AGST JAM 24.00 APEL KEHORMATAN
DAN RENUNGAN SUCI DI TMP KALIBATA
TGL 17 AGST JAM 10.00 PERINGATAN DETIK
DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I.
TGL 17 AGST JAM 17.45 PENURUNAN BENDERA
KEBANGSAAN SANG MERAH PUTIH
TGL 17 AGUSTUS JAM 20.00 RESEPSI
KENEGARAAN DI ISTANA MERDEKA, UTK
CORPS DIPLOMATK, ACARA INI DILAKUKAN
HANYA OLEH PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA.
PROGRAM DI HALAMAN ISTANA MERDEKA
MENGENANG DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I.
a.
b.
c.
d.
e.
09.00-09.30 – UNDANGAN HADIR
09.45
- DAN UP MEMASUKI LAP
09.50
- RI-I, RI-II BESERTA ISTERI TIBA DI
MIMBAR KEHORMATAN
10.00
- PENGHORMATAN KEBESARAN
- LAPORAN KOMANDAN UPACARA
- PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI
- PEMBACAAN NASKAH
PROKLAMASI OLEH KETUA MPR-RI (TANDA
KEBESARAN BUKA DAN TANDA KEBESARAN TUTUP)
- MENGHENINGKAN CIPTA
- DOA dpp MENTERI AGAMA
- PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN SANG
MERAH PUTIH.
- PERSEMBAHAN LAGU LAGU PERJUANGAN
- ANDHIKA BHAYANGKARI
- LAPORAN KOMANDAN UPACARA
- PENGHORMATAN KEBESARAN
10.50 ; RI-I DAN RI-2 BESERTA ISTERI MENINGGALKAN TEMPAT
UPACARA.
TATA UPACARA PEMERINTAHAN
/ ACARA RESMI

PENGERTIAN TATA UPACARA
PEMERINTAHAN ADALAH ATURAN-ATURAN UNTUK
MELAKSANAKAN ACARA YANG BERSIFAT RESMI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA NEGARA / LEMBAGA
PEMERINTAHAN;
ACARA RESMI ADALAH
ACARA YANG BERSIFAT RESMI YANG
DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA
NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU,
DAN DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN / ATAU PEJABAT
PEMERINTAH SERTA UNDANGAN LAINNYA. (Psl 1 ayat (3) UU No. 8 Th
1987)
PRINSIP PENYELENGGARAAN
ACARA DISELENGGARAKAN TIDAK TERPUSAT; PENYELENGGARA OLEH
LEMBAGA NEGARA / PEMERINTAH; UPACARA DIPIMPIN OLEH
PEJABAT NEGARA / PEJABAT PEMERINTAH; PAKAIAN UNDANGAN
HARIAN/RESMI/BATIK/PDH; UNDANGAN DAPAT DIWAKILKAN, DAN
KEPROTOKOLAN DILAKSANAKAN MENGINGAT SITUASI DAN KONDISI.
JENIS ACARA RESMI

UPACARA BENDERA




UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL
UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL
UPACARA PERINGATAN HARI JADI INSTANSI DAN
ORGANISASI.
UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA





UPACARA PELANTIKAN PEJABAT
UPACARA PERESMIAN PROYEK PEMBANGUNAN
UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
UPACARA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN
DLL YANG SEKELAS ACARA RESMI
SAMPLE TATA UPACARA
PEMERINTAHAN / ACARA RESMI
TATA UPACARA BENDERA
PERINGATAN
HARI-HARI BESAR
NASIONAL
DASAR PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HBN
KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 316 TH 1959; 2 MEI HARDIKNAS
NO.1 TH 1985; 20 MEI HARKITNAS
NO. 24 TH 1953; 17 AGUSTUS HUT PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
NO.153 TH 1967; 1 OKT HAPSAK PANCASILA
NO.316 TH 1959; 28 OKT HARI SUMPAH PEMUDA
NO.316 TH 1959; 10 NOV HARI PAHLAWAN
NO. 316 TH 1959; 22 DESEMBER HARI IBU
PEDOMAN PELAKSANAAN
1. PENJELASAN PSL 16 AYAT (1) PP NO.
62 TH 1990 TTG SEBUTAN
KELENGKAPAN UPACARA.
2. PP NO. 40 TH 1958 TTG BKRI.
3. PP NO. 44 TH 1958 TTG LKRI
4. JUKLAK DEPT/KEMENTERIAN YBS.
(PEDOMAN AWAL > INPRES NO.14 TH
1981 DICABUT DENGAN KEPPRES
NOMOR 6 TAHUN 2000)
PENYELENGGARAAN DI DAERAH
UPACARA PERINGATAN HARI-HARI BESAR
NASIONAL DI DAERAH DILAKSANAKAN
DENGAN UPACARA BENDERA SECARA
SENTRAL TINGKAT PROVINSI/KAB/KOTA,
DIPIMPIN OLEH KEPALA DAERAH SELAKU
INSPEKTUR UPACARA.
 UPACARA BENDERA TINGKAT INSTANSI
DIPIMPIN OLEH KEPALA INSTANSINYA.

TAHAPAN ACARA
ACARA PENDAHULUAN
a. PESUP MASUK FORMASI,
UNDANGAN MULAI BERDATANGAN.
b. DANUP MEMASUKI LAPANGAN UP.
c. LAP TIAP KOMANDAN BARISAN
KEPADA DANUP. DANUP AMBIL ALIH
KOMANDO > DANUP MEMIMPIN
LATIHAN SEPERLUNYA.
ACARA POKOK
1. IRUP TIBA DAN MENUJU MIMBAR
UPACARA, KORSIK LAGU TANDA SIAP
DANUP MENYIAPKAN PESUP.
PENANGGUNG JAWAB UPACARA (PERWIRA
UPACARA DI ABRI ) MENJEMPUT DAN MENGANTAR
IRUP SAMPAI KE MU SETELAH ITU
KEMBALI KETEMPAT SEMUA. ADC IRUP
BERDIRI DI SEBELAH KIRI BAWAH MU.
UNDANGAN TETAP DUDUK.
2. PENGHORMATAN PESUP DIPIMPIN
DANUP, (KORSIK LAGU TANDA
PENGHORMATAN). UNDANGAN TIDAK
MEMBERIKAN PENGHORMATAN.
3. LAPORAN DANUP (LAGU TANDA SIAP)
4. PENGIBARAN BENDERA KEBANGSAAN
DIPIMPIN DANUP. UNDANGAN BERDIRI.
IRUP TETAP BERDIRI DI MU MENGHADAP
PENUH KETIANG BENDERA.
KORSIK MEMPERDENGARKAN LKIR.
HADIRIN MEMBERIKAN PENGHORMATAN.
BENDERA SAMPAI KEPUNCAK TIANG KORSIK SELESAI MEMPERDENGARKAN LKIR.
PASKIBRA MEMBERIKAN PENGHORMATAN
KPD BENDERA KEBANGSAAN, KEMUDIAN
KEMBALI KE POSISI BERDIRI SEMULA.
IRUP KEMBALI PD POSISI SEMULA.
5. MENGHENINGKAN CIPTA DI PIMPIN IRUP
(LAGU HENING CIPTA).
6. PEMBACAAN TEKS PANCASILA DAN TEKS
PEMBUKAAN UUD 1945.
7. PEMBACAAN KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA
KEHORMATAN SLKS DIAWALI DAN
DIAKHIRI DGN TANDA KEBESARAN BUKA
DAN TUTUP DPP DANUP.
8. PENGHORMATAN PESERTA UPACARA
(UNDANGAN TIDAK MEMBERIKAN PENGHORMATAN KPD INSPEKTUR UPACARA).
9. BUPATI MENINGGALKAN MIMBAR UPACARA
(LAPORAN PENJAUP).
ACARA PENUTUP
KOMANDAN UPACARA
MEMBUBARKAN BARISAN
UPACARA, PARA UNDANGAN
MENINGGALKAN TEMPAT
UPACARA
TATA UPACARA BENDERA
SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI
PENGIBARAN BENDERA
KEBANGSAAN DIIRINGI LAGU
KEBANGSAAN INDONESIA RAYA,
MENGHENINGKAN CIPTA,
PEMBACAAN TEKS PANCASILA,
PEMBACAAN PEMBUKAAN UUD 1945.
(RUU PROTOKOL)
PEMBACAAN TEKS PANCASILA
(INPRES NO.12 TAHUN 1968)
PANCASILA
SATU ; KETUHANAN YANG MAHA ESA.
DUA ; KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
TIGA ; PERSATUAN INDONESIA.
EMPAT; KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN……..DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.
LIMA ; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA.
PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
BERPEDOMAN PADA SURAT MENDAGRI
KEPADA GUBERNUR SE-INDONESIA TGL 23
PEBR 1985 NO. 180.12/2017/SJ YANG
MENGACU PADA NASKAH PEMBUKAAN UUD
1945
YANG
DIMUAT
DALAM
BERITA
REPOEBLIK INDONESIA TAHUN II NO.7 TGL
15 PEBR 1946, MERUPAKAN NASKAH
OTENTIK
SERTA
MEMPUNYAI
NILAI
HISTORIS DAN DASAR YURIDIS YANG KUAT
DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN
SEBAGAI UNDANG-UNDANG DASAR YANG
SYAH DAN RESMI.
TULISAN JUDUL
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
PEMBUKAN
DIBACA/DIUCAPKAN
UNDANG-UNDANG DASAR SERIBU
SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA.
PEMBUKAAN.
BAHWA SESUNGGUHNYA DSTNYA
KARAKTERISTIK ACARA
 AUDIENCE
ACARA KENEGARAAN; PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN & UNDANGAN
 ACARA RESMI
; PEJABAT NEGARA/PEMERINTAH


KEHADIRAN UNDANGAN



; TERPUSAT
; TIDAK TERPUSAT
ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI
; NEGARA/PANITIA NEGARA
; LEMBAGA NEGARA/INST PEMERINTAH
ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI
; PAKAIAN “KEBESARAN”
; LENGKAP/RESMI/HARIAN/BATIK
ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI
; DILAKSANAKAN SECARA PENUH
; SESUAI SITUASI DAN KONDISI
PAKAIAN UPACARA



ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI
PENYELENGGARA



; TIDAK DIWAKILI
; BOLEH DIWAKILI
PENYELENGGARAAN



ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI
KETENTUAN KEPROTOKOLAN


NATIONS RECORD
UPACARA BENDERA PERINGATAN
HARI-HARI BESAR NASIONAL YANG
DISELENGGARAKAN DENGAN BAIK
DAN BENAR DAPAT MENGGUGAH JIWA
DAN SEMANGAT KEBANGSAAN, SEHINGGA
TERTANAM RASA CINTA KEPADA
TANAH AIR REPUBLIK INDONESIA
YANG MERUPAKAN ANUGERAH TUHAN YME
BERKAT PERJUANGAN BANGSA YANG
GIGIH DAN PANTANG MENYERAH.