Transcript Pengertian Protokol

MANAJEMEN KEPROTOKOLAN
DALAM ASPEK TATA UPACARA DAN TATA
PENGHORMATAN
MATERI PADA BIMTEK KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALEMBANG
Oleh :
BAGIAN PROTOKOL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PROTOS
(pertama)
KOLLA
(lem)
PEREKAT YANG PERTAMA
1
•Audiensi
•Perjalanan
VVIP/VIP
•Kunjungan
•Pertemuan
•Upacara
•Rapat dan lainnya
2
Mengatur TATA CARA HUBUNGAN
antar seseorang, lembaga atau negara
Tata aturan
Kebiasaan
Etiket
Perjanjian
Kegiatan berjalan tertib dan lancar
Sesuai dengan tata aturan dan tujuan
3
•
PENGHORMATAN DAN PERLAKUAN
TERHADAP SESEORANG
•
PERLAKUAN TERHADAP LAMBANGLAMBANG KEHORMATAN NKRI EKSPRESI
PENGHORMATAN BANGSA TERHADAP
KEDAULATAN NEGARA KESATUAN RI.
•
PENGATURAN KEPROTOKOLAN
BERIMPLIKASI TERHADAP CITRA
PIMPINAN DAN INSTITUSI.
•
ACARA / KEGIATAN BERJALAN DENGAN
TERTIB, AMAN DAN LANCAR
4

PROTOKOL ADALAH SEPERANGKAT ATURAN TENTANG
PERILAKU DALAM TATA KEHIDUPAN RESMI DAN DALAM
UPACARA YANG MELIBATKAN PEMERINTAH DAN NEGARA
SERTA WAKIL – WAKILNYA.
“THE COMPLETE HANDBOOKS OF DIPLOMATIC AND SOCIAL USAGE”.
(Pauline Innis, Mary Jane, Richard M. Sand). 2002.

PROTOKOL ADALAH SERANGKAIAN ATURAN-ATURAN
KEUPACARAAN DALAM SEGALA KEGIATAN RESMI YANG
DIATUR SECARA TERTULIS MAUPUN DIPRAKTEKKAN, YANG
MELIPUTI BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN TERHADAP
NEGARA, JABATAN KEPALA NEGARA ATAU JABATAN
MENTERI YANG LAZIM DIJUMPAI DALAM KEGIATAN ANTAR
BANGSA. (ENCYCLOPEDIA BRITANIA 1962)

SERANGKAIAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
ATURAN DALAM ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
YANG MELIPUTI ATURAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA
UPACARA, DAN TATA
PENGHORMATAN SEHUBUNGAN
DENGAN PENGHORMATAN KEPADA SESEORANG SESUAI
DENGAN JABATAN DAN/ATAU KEDUDUKANNYA DALAM
NEGARA, PEMERINTAH, ATAU MASYARAKAT. (UU NO. 9
TAHUN 2010 Pasal 1 AYAT 1)
5
Kongres Wina tahun 1815
Konvensi Wina tentang Hub. Diplomatik pada tahun 1961
dan Konvensi Wina ttg Konsuler pada tahun 1963,
Dasar
Juridis
Dasar
Non Juridis
UU no.9 Th 2010 (baru) tentang Keprotokolan,
PP no. 62 th 1990 (lama tapi msh dapat digunakan)
tentang tata tempat, tata upacara & tata penghormatan
UU no.24 th 2009 ttg Bendera Bahasa, lambang negara
& Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
UU no 39 thn 2008 ttg Kementerian Negara
Perpres No. 47 thn 2009 ttg pembentukan organisasi
Kementerian Negara
Kepres no. 258 th 1968 ttg Panitia Tamu Negara
Background Pimpinan
Nilai sosial dan budaya
Petunjuk-petunjuk baru pimpinan 5
6
ACARA KENEGARAAN
ACARA RESMI
PEJABAT NEGARA
PEJABAT PEMERINTAH
ACARA YANG DIATUR DAN
DILAKSANAKAN OLEH PANITIA
NEGARA SECARA TERPUSAT,
DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN, SERATA PEJABAT
NEGARA DAN UNDANGAN LAINNYA
PSL.1 AYAT 2 UU NO 9 TH 2010
ACARA YANG DIATUR DAN DILAKSANAKAN
OLEH PEMERINTAH ATAU LEMBAGA
NEGARA DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DAN FUNGSI TERTENTU DAN
DIHADIRI OLEH PEJABAT NEGARA DAN
ATAU PEJABAT PEMERINTAH SERTA
UNDANGAN LAINNYA.PSL 1 AYAT 3 UU NO
9 TH 2010
PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA
NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 DAN PEJABAT
NEGARA YANG SECARA TEGAS
DITENTUKAN DALAM UNDANG
UNDANG PSL 1 AYAT 7 UU NO 9 TH
2010
PEJABAT YANG MENDUDUKI
JABATAN TERTENTU DALAM
PEMERINTAHAN BAIK MAUPUN DI
DAERAH PSL 1 AYAT 8 UU NO 9 TH
2010
7
TATA TEMPAT
“PENGATURAN TEMPAT BAGI PEJABA
NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH,
PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN/ATAU ORAGANISASI
INTERNASIONAL SERTA TOKOH
MASYARAKAT TERTENTU DALAM
ACARA KENEGARAAN ATAU RESMI
PSL 1 AYAT 4 UU no 9 th 2010
“ATURAN UNTUK
TATA UPACARA
TATA
PENGHORMATAN
MELAKSANAKAN UPACARA DALAM
ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA
RESMI“PSL 1 AYAT 5 UU NO 9 TH
2010
ATURAN UNTUK MELAKSANAKAN
PEMBERIAN HORMAT BAGI PEJABAT
NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH,
PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN/ATAU ORGANISASI
INTERNASIONAL DAN TOKOH MASY
TERTENTU DALAM ACARA
KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI
PSL 1 AYAT 6 UU NO 9 TH 2010.
8
TAMU NEGARA ADALAH PEMIMPIN NEGARA ASING YG
BERKUNJUNG SECARA KENEGARAAN, RESMI, KERJA
ATAU PRIBADI KE NEG INDONESIA. PSL 1 AYAT 9 UU NO
9 TH 2010
TOKOH MASYARAKAT TERTENTU ADALAH TOKOH
MASYARAKAT YG BERDASARKAN KEDUDUKAN
SOSIALNYA MENDAPAT PENGATURAN
KEPROTOKOLAN, PSL 1 AYAT 10 UU NO 9 TH 2010
DPRD ADALAH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEBAGAI UNSUR PENYELGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH PSL 1 AYAT 11
9

Segi keupacaraan berbagai macam acara/kegiatan :
a. Penerimaan tamu/audiensi
b. Kunjungan tamu (dalam & luar negeri)
c. Perjalanan ke daerah & luar negeri
d. Pengaturan rapat/sidang
e. Penyelenggaraan resepsi/jamuan
f. Penyelenggaraan upacara-upacara:
- Hari Besar Nasional / keagamaan
- Peresmian Proyek
- HUT Organisasi
- Apel Bendera
- Pelantikan dan serah terima jabatan
- Peresmian pembukaan seminar/munas
Protokol berfungsi sebagai salah satu staf pembantu
pimpinan dalam mengelola fungsi
10
Asas dan Tujuan Keprotokolan Berdasarkan
UU Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang
Keprotokolan

Keprotokolan Diatur Berdasar Asas :
1. KEBANGSAAN
2. KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM
3. KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN
KESELARASAN TIMBAL BALIK
12
11
PASAL 3 UU NO. 9 TH 2010 TENTANG PENGATURAN
KEPROTOKOLAN BERTUJUAN UNTUK :
1. MEMBERIKAN PENGHORMATAN KEPADA PEJABAT NEGARA,
PEJABAT PEMERINTAH, PERWAKILAN NEGARA ASING,
DAN /ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL, SERTA TOKOH
MASYARAKAT TERTENTU DAN./ATAU TAMU NEGARA SESUAI
DG KEDUDUKA N DLM NEGARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
2. MEMBERIKAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUATU ACARA
AGAR BERJALAN TERTIB, RAPI, LANCAR DAN TERATUR SESUAI
DENG AN KETENTUAN DAN KEBIASAAN YG BERLAKU BAIK SECARA
NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL
3. MENCIPTAKAN HUBUNGAN BAIK DALAM TATA PERGAULAN ANTAR
BANGSA
12
Dasar Penyiapan
1. Petunjuk tertulis Gubernur / pimpinan
atas Surat Permohonan menghadiri suatu kegiatan
2. Petunjuk lisan Gubernur / pimpinan
Via Ajudan
3. Petunjuk tertulis / lisan Sekretaris Daerah
dan Kepala Biro Humas dan Protokol
Prosedur
Sekretaris Daerah
Permohonan
Tertulis kepada
Gubernur / Pimpinan
Atau Kepala Biro Humas dan Protokol
14
1. Petunjuk tertulis Gubernur / pimpinan atas surat permohonan atau surat
permohonan menghadiri sesuatu kegiatan atau audiensi.
2. Petunjuk lisan Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Kepala Biro Humas
dan Protokol atau Ajudan Gubernur.
3. Petunjuk tertulis atau lisan Sekretaris Daerah atau
Kepala Biro Humas dan Protokol.
Membuat:
•Draft acara
•Contoh undangan
•Contoh prasasti (bila ada)
BIRO PROTOKOL
RAPAT
KOORDINASI
SURVEY DAN
GLADI
Biro-biro lainnya
PELAKSANAAN
ACARA
15
URUTAN ACARA DALAM ACARA RESMI TERDIRI DARI :
1. Pembukaan / sambutan
2. Acara pokok
3. penutup
- Persembahan tanda selamat datang ( tari atau adat)
1. Laporan/Sambutan Selamat Datang Ketua Panitia / Kades / Camat
2. Sambutan Bupati / Walikota
3. Sambutan
Gubernur
Sumatera
Selatan
dilanjutkan
dengan
Penandatanganan Prasasti dan Penekanan tombol sirine sebagai tanda
Peresmian Proyek-Proyek
Catatan: Pada saat penekanan tombol sirine dan penandatanganan
prasasti, Gubernur didampingi oleh Bupati dan yang terkait.
4. Doa bersama
- Peninjauan
16
41
CONTOH JUKLAK PELAKSANAAN ACARA
NO JAM ACARA
1
URAIAN MC
08.30 Persiapan
-
KEGIATAN
KET. PELAKSANAAN
Pengecekan kelengkapan
Ketua Panitia
& perlengkapan acara :
Listrik, AC, kebersihan
Sound system, podium
2.
09.00 Kedatangan
para undangan
3.
10.00 Gubernur
Para undangan tiba
di tempat acara
Mohon perhatian
Gubernur memasuki
tiba di tempat
Gubernur tiba
tempat acara didampingi
acara
di tempat acara
Ketua panitia dan Kadis
Pembawa acara
hadirin dimohon
berdiri
4
10.00 Gubernur
tiba di tempat
Hadirin disilakan
Gubernur duduk di tempat
duduk kembali
yg telah ditentukan
Pembawa acara
duduk
42
TATA UPACARA
1. PEDOMAN UMUM TATA UPACARA
MEMUAT PERENCANAAN & PELAKSANAAN UPACARA,
UNTUK MENJAWAB : SIABIDIBA (SIAPA, APA, BILA, DIMANA
DAN BAGAIMANA TATA CARANYA)
2. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN UPACARA
- KELENGKAPAN UPACARA
- PERLENGKAPAN UPACARA
- LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN
- PETUNJUK PELAKSANAAN UPACARA
- SUSUNAN ACARA
3. PENYIAPAN UPACARA/ACARA
- MENYUSUN ACARA
- TATA RUANG
- PENGATURAN TEMPAT
- MEMBUAT JUKLAK UPACARA
- MENETAPKAN JENIS/MACAM PAKAIAN YG HRS DIPAKAI
44
Dalam acara kenegaraan/resmi, pejabat negara,
pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu
mendapat penghormatan :
•
Pemberian tata tempat
•
Penghormatan Bendera Kebangsaan
•
Penghormatan Lagu Kebangsaan
•
Penghormatan jenazah bila meninggal
•
Pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk
melaksanakan acara
47
BEBERAPA KETENTUAN TATA LAGU KEBANGSAAN



PADA SAAT LAGU INDONESIA RAYA DIPERDENGARKAN, SEMUA YANG HADIR MENGAMBIL
SIKAP
SEMPURNA
DAN
PENGHORMATAN
MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN
ORGANISASI
PENGIBARAN/PENURUNAN BENDERA JIKA TIDAK
ADA KORP MUSIK DIIRINGI DENGAN NYANYIAN
BERSAMA LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA,
TIDAK DIBENARKAN DENGAN MENGGUNAKAN
MUSIK DARI TAPE RECORDER/PIRINGAN
DALAM SUATU PERTEMUAN BAIK UMUM MAUPUN
TERTUTUP YANG DIHADIRI OLEH PEJABAT
NEGARA RI, LAGU KEBANGSAAN ASING TDK
BOLEH DIPERDENGARKAN SENDIRI, MELAINKAN
HARUS
DIPERDENGARKAN
PULA
LAGU
KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
48
BEBERAPA KETENTUAN
TATA BENDERA KEBANGSAAN




BENDERA KEBANGSAAN BENTUK SEGI EMPAT,
LEBAR 2/3 DARI PANJANG, BAGIAN ATAS
BERWARNA MERAH & BAGIAN BAWAH BERWARNA
PUTIH SERTA KEDUA BAGIAN SAMA LEBARNYA.
PADA UMUMNYA DIKIBARKAN PADA WAKTU HARI
YAITU ANTARA SAAT MATAHARI TERBIT DAN SAAT
MATAHARI TERBENAM KECUALI DALAM HAL-HAL
YANG LUAR BIASA.
DIKIBARKAN TIAP HARI PADA RUMAH JABATAN
PRESIDEN, WAPRES, LEMBAGA NEGARA, MENTERI
DAN KEPALA DAERAH.
DIKIBARKAN TIAP HARI KERJA PADA KANTOR
PEMERINTAH DAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI
DAN SWASTA NASIONAL.
49
BEBERAPA KETENTUAN
TATA PENGHORMATAN JENAZAH

PENGIBARAN BENDERA SETENGAH TIANG DIBERIKAN
APABILA ADA PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH
DAN TOKOH MASYARAKAT TERTENTU MENINGGAL DUNIA:
- SELAMA 7 HARI BAGI PRESIDEN DAN WAPRES
- SELAMA 5 HARI BAGI KETUA LEMBAGA NEGARA
- SELAMA 3 HARI BAGI WAKA LEGARA, MENTERI
DAN PEJABAT SETINGKAT MENTERI NEGARA
HARI-HARI SELAMA PENGIBARAN BENDERA SETENGAH
TIANG DINYATAKAN SEBAGAI HARI BERKABUNG NASIONAL
DAN DIKIBARKAN DISELURUH PELOSOK TANAH AIR.

DLM HAL PEJABAT NEGARA LAINNYA, KEPALA LPND ATAU
TOKOH MASYARAKAT TERTENTU , BENDERA KEBANGSAAN
MERAH PUTIH DIKIBARKAN SETENGAH TIANG SEBAGAI
TANDA BERKABUNG DI LINGKUNGAN INSTANSI MASINGMASING SELAMA 2 HARI
50
Dasar
Kunjungan
Persetujuan
Koordinasi
•Departemen terkait
•Pemda
•Panitia
•Perangkat
Lain yg terlibat
Pelaksanaan
Main Group
Rakor di Bag.
Protokol
•Perangkat
Lain yg terlibat
•Departemen terkait
•Pemda
•Panitia
Tim Advance
•Rakorda
•Cek persiapan
•Finalisasi
64







Kualitas & kuantitas Sumber Daya Manusia
protokol;
Banyaknya sumber informasi sebagai dasar
untuk bertindak;
Kepastian acara baik dari segi waktu
maupun kegiatan;
Perkembangan dan dinamika kehidupan
sosial politik dan sistem pemerintahan/
ketatanegaraan;
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah;
Era globalisasi;
Kemajuan Ilmu dan tekhnologi.
68
SYARAT PETUGAS PROTOKOL







MENGUASAI PENGETAHUAN TEKNIS
KEPROTOKOLAN
MENGERTI PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN DAN
MEMILIKI KEMAMPUAN MANAJERIAL
MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN SECARA
CEPAT DAN TEPAT
BERPENAMPILAN / BERPAKAIAN RAPI DAN BAIK
SERTA MENYESUAIKAN DG SAAT KEGIATAN YG
DIHADIRI
MENGERTI ARTI PENTINGNYA DEKORASI,
KEBERSIHAN DAN KEAMANAN
MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI YG
BAIK
MAMPU BERPIKIR DAN BERTINDAK DINAMIS,
EFEKTIF DAN EFISIEN
69
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH