Transcript PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN
MUTU PELAYANAN RS DAN REGULASI
TENAGA KESEHATAN
Oleh :
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan Pada Acara Muktamar MUKISI Ke-III Tahun 2011
Jakarta, 28 Mei 2011
LANDASAN HUKUM
1.
2.
3.
4.
UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
PERPRES NO 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL ( RJPMN ) 2010-2014
5. PP NO 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN
6. PP NO 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7. PERMENKES RI NO 659/MENKES/PER/VIII/2009 TENTANG RS INDONESIA
KELAS DUNIA
8. PERMENKES NO 147/MENKES/PER/I/2010 TENTANG PERIZINAN RUMAH
SAKIT
9. PERMENKES RI NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI
RUMAH SAKIT
10.KEPMENKES RI NOMOR 129/MENKES/SK/II/2008 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN
•MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
VISI
MISI
TUJUAN
• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani
• Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang
paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
• Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
• Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
•Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NILAI
•Pro Rakyat;
•Inklusif;
•Responsif;
•Efektif;
•Bersih.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
(lanjutan…..)
STRATEGI
1. Meningkatkan pemberdayaan
masyarakat, swasta dan
masyarakat madani dalam
pembangunan kesehatan melalui
kerjasama nasional dan global.
4. Meningkatkan pengembangan
dan pemberdayaan SDM
kesehatan yang merata dan
bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan,
2. Meningkatkan pelayanan
pemerataan, dan keterjangkauan obat
kesehatan yang merata,
dan alat kesehatan serta menjamin
terjangkau, bermutu dan
keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan
berkeadilan, serta berbasis bukti;
mutu sediaan farmasi, alat kesehatan,
dengan pengutamaan pada upaya
dan makanan.
promotif – preventif.
6. Meningkatkan manajemen kesehatan
3. Meningkatkan pembiayaan
yang kuntabel, transparan,
pembangunan kesehatan,
berdayaguna dan berhasilguna untuk
terutama untuk mewujudkan
memantapkan desentralisasi kesehatan
jaminan sosial kesehatan nasional.
yang bertanggungj awab.
RPJMN & RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2010-2014
PERMASALAHAN
Permasalahan
dan tantangan
dalam RPJMN
dan Renstra 20102014
antara lain
adalah :
 Ketersediaan dan pemerataan
fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan;
 Kecukupan jumlah dan distribusi
tenaga kesehatan khususnya
dokter dan dokter spesialis;
 Penerapan standar mutu di
fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan.
TANTANGAN
Ketersediaan dan pemerataan sarana
dan fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan dengan pelayanan medik
yang bermutu serta dukungan SDM
yang memadai
LATAR BELAKANG (2)
II. MDGs
Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi:
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN
1.Peningkatan KIA & KB
2.Perbaikan gizi masyarakat
3.Pengendalian penyakit menular& tidak menular dan
kesling
4.Pemenuhan SDM Kesehatan
5.Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety,
mutu, penggunaan obat/makanan
6.Jamkesmas
Relevansi TerhadapFokus
Prioritas dan Reformasi
Kesehatan
7.Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan
bencana dan krisis
8.Peningkatan pelayanan kesehatan prima
8 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN
1. Jamkesmas
2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
3 . KetersediaanObat
4. SaintifikasiJamu
5 . ReformasiBirokrasi
6 . BantuanOperasionalKesehatan(BOK)
7. PenanganananDaerahBermasalahKesehatan(PDBK)
8. RumahSakitIndonesia KelasDunia(World Class Hospital)
RPJMN
2010 -2014
MDGs 2015
VISI
Masyarakat
Sehat Yang
Mandiri Dan
Berkeadilan
8 ( DELAPAN ) PROGRAM UNGGULAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2010-2014
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA SIAGA AKTIF DAN
PENINGKATAN PHBS
 REVITALISASI PELAYANAN KESEHATAN
 KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, RETENSI DAN MUTU SDM YG TERDIRI
DARI BEASISWA / TUGAS BELAJAR
 KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, KEAMANAN, MUTU, EFEKTIVITAS,
KETERJANGKAUAN OBAT, VAKSIN DAN ALKES
 JAMINAN KESEHATAN
 JAMPERSAL
 KEBERPIHAKAN DTPK & DBK
 WORLD CLASS HEALTH CARE
TANTANGAN RUMAH SAKIT
• Sumber Daya Manusia Kesehatan
• Ketersediaan dan kecukupan (jml RS;
jumlah tempat tidur; distribusi RS;
kemampuan biaya)
• Pemenuhan standar (penetapan
kelas; akreditasi; Patient Safety)
• Pembiayaan
• Kecenderungan masyarakat
Indonesia utk berobat ke luar negeri
• Kepemilikan RS (lembaga bisnis)
• Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Globalisasi (World Class Hospital;
kualitas SDM; pembiayaan)
TANTANGAN GLOBAL
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
GLOBALISASI DAN LIBERALISASI:
• General Agreement on Trade in Services
(GATS)
• ASEAN Free Trade Area
•Asia Pacific Free Trade Area 2020
PERMASALAHAN
DALAM SISTEM PELAYANAN MEDIK

Rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan medik oleh masyarakat karena
masih rendahnya keterjangkauan secara biaya, geografis dan pengetahuan

Adanya kesenjangan antara kebutuhan & permintaan terhadap pelayanan
medik yang tersedia

Kesenjangan pelayanan medik antar daerah
Kerjasama lintas sektor, lintas program dan lintas unit dalam
pembangunan kesehatan masih belum optimal


Mekanisme pasar yang tidak terkendali di kota/kabupaten
sebagai dampak negatif globalisasi dan perubahan yang cepat
dari masyarakat
lanjutan…..





Reformasi sistem pelayanan medik yang berazas
demokrasi, akuntabilitas dan transparansi belum tercapai
Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam sistem
pelayanan medik
Desentralisasi manajemen pelayanan kesehatan masih lebih
banyak ditentukan oleh suprasistem di luar Kemenkes
Mutu SDM yang kurang profesional
Sistem rujukan pelayanan medik yang belum berjalan
secara efektif dan efisien
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
baik fisik dan ketenagaan.

Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan
menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan
antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi,
jaringan penunjang medik dan lain-lain.
Lanjutan…….
Lanjutan………

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan
yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer,
sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi
sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna

Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi
standar bertaraf internasional.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan
etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari
malpraktek dokter dan Rumah Sakit yang tidak bertanggung jawab.
lanjutan……..

Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam
mengantisipasi pencapaian universal coverage, peningkatan mutu
pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan
peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal,
Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) serta Penanganan
Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK

Peningkatan dan penguatan revitalisasi pelayanan kesehatan
dasar antara lain melalui Revitalisasi Puskesmas, Revitalisasi
Posyandu, Dokter Keluarga, dan lain-lain.

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di
Puskesmas sehingga mempercepat pencapaian MDGs.
KEMENKES
(Fasilitator, Regulator dan Advokator)
Menetapkan berbagai kebijakan
Untuk mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima
Melalui :
 Percepatan program penerapan standar pelayanan RS.
 Peningkatan mutu RS (melalui Akreditasi, Patient
Safety, dll).
 Peningkatan kompetensi SDM.
 Peningkatan penggunaan Information Technology.
 Standar Pelayanan Minimal.
 Pencapaian Key Performance Indicator.
PERKEMBANGAN JUMLAH RS
DI INDONESIA
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
1246
1268
1292
1319
1371
1523
1632
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rumah Sakit di Indonesia Berdasarkan Kepemilikan
Total RS : 1632
900
837
800
700
600
403
500
400
300
200
100
31
88
63
79
131
0
BUK Desember
2010
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
REGULASI PERUMAH SAKITAN
PUSAT
DAERAH
RS
VISI, MISI DAN STRATEGI
INPUT
 Admin dan manj
 Sarana dan prasarana
 Peralatan kesehatan
 Sumber daya
menusia
 Standar Pelayanan
PERSYARATAN
PERIZINAN
PROSES
 Good corporate gov.
 Good clinical gov.
 Kendali mutu &
biaya
 Patient Safety
 Pembinaan dan
pengawasan
PELAYANAN KES DAN
PEMBINAAN MUTU
OUTPUT
Kinerja klinik
 NDR/ GDR RS
 BOR/LOS/TOI
 Angka Infeksi
Nosokomial
 Kinerja keuangan
 Tingkat kepuasan
MONITORING DAN
PENGAWASAN
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
(Service Delivery Reform)
LATAR
BELAKANG
AMANAT
RPJMN & RENSTRA
2010-2014
PRIORITAS PADA
PENINGKATAN
AKSES & KUALITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
PENCAPAIAN TARGET
MDGs
REFORMASI KESEHATAN
PENINGKATAN
MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN
RUJUKAN
PENCAPAIAN PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
GOOD CLINICAL GOVERNANCE
ELEMENTS OF CLINICAL
GOVERNANCE
1. Clinical audit
2. Clinical Effectiveness
3. Research and
development
4. Opennes
5. Risk Management
6. Education and training
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN
RUJUKAN
1. Institusi
2. Pelayanan
3. SDM