Transcript Rakernis labda 2013 materi 1 - Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa

Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan
Hidup Dalam Rangka Perlindungan dan
Pengelolaan LH
Jogjakarta 28 Agustus 2013
Asdep Kelembagaan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
Dasar Hukum :
1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang
jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Kepmenpan nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang
Jabatan
Fungsional
Pengendali
Dampak
Lingkungan dan Angka Kreditnya;
4. Permenpan nomor 39 tahun 2011, tentang jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka
Kreditnya.
Skema Pola Karir PNS
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN
POLA KARIER
PNS
Definisi
1. Jabatan Struktural :
adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
memimpin suatu satuan organisasi negara.
2. Jabatan Fungsional :
Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan dan
bersifat mandiri
Keberadaan jabatan fungsional
dalam RUU Aparatur Sipil Negara
Jabatan
Eksekutif
RUU ASN
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Administra
tif
PENGAWAS :
PEDAL :
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG LH
Meliputi kegiatan
pencegahan dan
penanggulangan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan, serta
pemulihan
kualitas
lingkungan.
Melaksanakan
pengawasan
lingkungan hidup
secara langsung
maupun tidak
langsung untuk
mengetahui tingkat
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan ketentuan
dalam izin lingkungan
dan peraturan
perundang-undangan
di bidang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
Penilaian prestasi kerja jabatan fungsional
(Berdasarkan PP No. 46/2011)
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
kegiatan tugas jabatannya disesuaikan
dengan butir –butir kegiatan
Keterkaitan jabatan fungsional
bidang LH
dengan UU 32 tahun 2009
Jabatan fungsional PEDAL
Pasal 13
UU 32
Tahun 2009
(2)
Pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- Pencegahan;
- Penanggulangan;
- Pemulihan.
(3)
Pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup
dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan sesuai dengan
kewenangan, peran, dan tanggung
jawab masing - masing.
Jabatan fungsional Pengawas
1
Pasal 71
UU 32
Tahun 2009
2
3
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha.........dst
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat
mendelegasikan kewenangnnya dalam
melakukan pengawasan kepada
pejabat/instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota menetapkan
pejabat pengawas lingkungan hidup yang
merupakan pejabat fungsional
Tujuan Penerapan Jabatan Fungsional
Pelaksanaan program RB
PENERAPAN
JABATAN
FUNGSIONAL
Meningkatkan kapasitas SDM
aparatur yang profesional dan
mandiri
Sebagai salah satu wadah
dalam pengembangan karier
PNS
Meringankan tugas dan fungsi
organisasi
Arah Kebijakan KLH dalam Jabatan
Fungsional Bidang LH
PENINGKATAN
KAPASITAS
JAFUNG
KEBIJAKAN
JAFUNG
PENATAAN
JAFUNG
Kebijakan Jafung Bidang LH
MENPAN
& RB
BKN
Keuangan
Sinkronisasi,
sinergi,
harmonisasi
perangkat
kebijakan
KLH
Target Prioritas
Dasar Hukum
Jafung Bidang
LH
-
 Revitalisasi Kebijakan
Jafung bidang LH :
Amandemen Jafung PEDAL
- Pengembangan jafung
Pengawas
- BUP dan tunjangan jabatan
fungsional;
- JUKLAK dan JUKNIS
Pengawa
san
PPLH
Peningkatan Kapasitas Jafung
Bidang LH
Pejabat
Jafung
Bidang
LH
Peningkatan
kapasitas
Pembinaan
Teknis
Jafung
bidang LH
KLH
Target
Prioritas
 Pendidikan
dan
Pelatihan
Kemandirian
Penataan Jafung Bidang LH
Pejabat
Jafung,
BKD dan
BKN
Sikronisasi kebijakan,
mekanisme
pembinaan dan
pengembangan karier
KLH
Target Prioritas
Penataan
jabatan
fungsional
 Pembinaan Tim Penilai
daerah;
 Pengangkatan dan
penataan kepangkatan
pejabat fungsional;
 PeniIaian dan
penetapan angka kredit
pejabat fungsional;
 Pemenuhan butir
kegiatan;
 Insentif dan disinsentif.
Profesio
nalisme
Mekanisme
Pengangkatan Pejabat
Fungsional
Pengangkatan
melalui inpassing /
penyesuaian;
(khusus jabatan
fungsional Pengawas LH
inpassing dimulai sejak
tanggal 1 Agustus 2012
sampai dengan 31 Juli
2013)
Pengangkatan
Pertama
Pengangkatan
perpindahan
dalam jabatan
Unsur-Unsur Penilaian Jabatan Fungsional
UNSUR UTAMA
(Minimal 80%)
UNSUR
PENUNJANG
(Minimal 20%)
Unsur-unsur yang
dinilai dalam
jabatan fungsional
Penilaian Angka Kredit
PENILAIAN
KEGIATAN
Pengumpulan
dokumen
1.
2.
3.
4.
5.
Surat Penugasan.
Berita Acara.
SPJ (Perjalanan Dinas).
Laporan.
Dokumen lainnya yang terkait
TIM-TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI
PUSAT
PENILAI
KAB/KOTA
TIM PENILAI
ANGKA KREDIT
PENILAI
PROVINSI
PENILAI
INSTANSI
PENILAI
UNIT
KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
LABORATORIUM DI DAERAH TERKAIT DENGAN
LINGKUNGAN HIDUP
Unsur Utama dalam Jabatan Fungsional PEDAL
Pendidika
n
Pencegaha
n dan
penanggula
ngan
pencemara
n dan/atau
perusakan
lingkungan
Pemulihan
kualitas
lingkungan
Pengemba
ngan
perangkat
PEDAL
Pengawasa
n dan
pengendali
an dampak
lingkungan
Pengemba
ngan
profesi
Unsur Utama
jabatan
fungsional
PEDAL
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan meliputi :
1. Menyiapkan bahan perumusan/kebijakan teknis
pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan ;
2. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ;
3. Pemanfaatan teknologi PEDAL ;
4. Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran dan/atau perusakan lingkuingan ;
5. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami
pencemaran ;
6. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga
sebagai sumber pencemaran.
Pemulihan kualitas lingkungan
1. Menyiapkan bahan perumusan
peraturan/kebijakan teknis pemulihan kualitas
lingkungan ;
2. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan ;
3. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan
kualitas lingkungan.
Pengembangan perangkat PEDAL
Berpartisipasi
Mengawasi
secara aktif dalam
penerapan
Pengembangan pemaparan
Menyusun
Evaluasi kinerja
SDM di bidang (ekspose)
standar bidang standar dan/atau PEDAL
pedoman teknis
lingkungan
draft/pedoman/m
lingkungan
lingkungan
odul di bidang
PEDAL
Pengembangan profesi Jabatan Fungsional PEDAL
Berpartisipasi
Melakukan
Membuat karya Menerjemahkan/ secara aktif dalam pelatihan di
tulis/karya ilmiah menyadur buku di penerbitan di
bidang PEDAL
di bidang PEDAL bidang PEDAL
bidang PEDAL
Berpartisipasi
secara aktif dalam
pemaparan
(ekspose)
draft/pedoman/m
odul di bidang
PEDAL
PENGANGKATAN JF PEDAL
• JF PEDAL TERAMPIL
1. Berijazah D-2/D-3.
2. Pangkat minimal II/b
3.
4.
5.
6.
• JF PEDAL AHLI
1. Berijazah S-1
2. Pangkat minimal III/a
Terdapat formasi jabatan fungsional PEDAL
Memiliki sertifikat / STTPL diklat jafung PEDAL.
Pengalaman kerja di bidang PEDAL minimal 2 tahun.
DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun
terakhir.
7. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang
dipersyaratkan.
Kegiatan Jabatan Fungsional PEDAL
Menganalisis
data sampling
Mengumpulkan
Data Sampling
Contoh kegiatan
jabatan fungsional
PEDAL
Menyusun
laporan
sampling
Memverifikasi
data sampling
Mengevaluasi
data sampling
Jumlah pejabat fungsional PEDAL
KLH
: 14 orang
Lembaga LH Daerah
: 106 orang
Sektor/instansi terkait : 14 orang
Total -------------------------- : 183 orang
Bila dilihat dari formasi jabatan fungsional PEDAL, jumlah
tersebut masih sangat minim. Artinya jabatan fungsional PEDAL
sebagai salah satu pola pembinaan karier PNS bidang LH, masih
belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Mengapa jabatan fungsional belum
dimaanfaatkan secara optimal ?
1. Minimnya informasi mengenai jabatan fungsional ;
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan terhadap
jabatan fungsional ;
3. Kebijakan pemerintah terhadap jabatan fungsional
masih sangat kurang ;
4. Minimnya tunjangan dalam jabatan fungsional ;
5. Sebagian besar PNS masih mendambakan jabatan
struktural, mengingat fasilitas yang diterima dalam
jabatan struktural.
Rencana Pengembangan Jabatan Fungsional Bidang LH
Jabatan Fungsional
Pengawas LH
Jabatan
Fungsional
Penyuluh LH
Revisi Jabatan
Fungsional
PEDAL
Jabatan Fungsional Analis
Lab. LH
(khusus tk. terampil)
Jabatan
Fungsional
PPNS LH
KODE ETIK PROFESI PEDAL
1. Memiliki komitmen.
2. Berlaku jujur dan mempunyai integritas di atas
kepentingan pribadi.
3. Terukur dan terbuka dalam pengambilan keputusan
dan seluruh tindakan dalam menjalankan tugas.
4. Bersikap netral tanpa kepentingan politik dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
5. Tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak
lain dan tidak bertindak berat sebelah dalam
menjalankan tugasnya.
6. Memiliki dedikasi yang tinggi.
Jabatan Rangkap ??..........
1. PNS dilarang menduduki jabatan rangkap ;
2. Kecuali bagi Jaksa, Peneliti dan Perancang
Peraturan Perundang-Undangan (Ditetapkan
melalui Kepres)
PP Nomor 47 Tahun 2005
Contact Person
Pudjihastuti : 081317134294 (Asdep Kelembagaan)
Saptanti Rahayu: 08128109794 (Kabid Pengembangan Jabatan Fungsional )