Ketidakberpihakan_Bias_dan_Isu_Kontraversial.ppt

Download Report

Transcript Ketidakberpihakan_Bias_dan_Isu_Kontraversial.ppt

IMPARTIALITY, BIAS
AND CONTROVERSIAL
ISSUES
(KETIDAKBERPIHAKAN,
BIAS DAN ISU
KONTROVERSIAL)
Politics is inevitabely wrapped up in these educational process
because politics, in the wider sense, provides the values and the
goals that are important for our society.politics does include
within its own definition certain concept about procedures and
our relationship with others. It is these procedures and value
related to human conduct that we need to include in our
educational curriculum.
Politik memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses
pendidikan, dikarenakan politik dapat memberikan nilai lebih
dan tujuan yang sangat peting dalam masyarakat. Politik juga
dibutuhkan karena berkesinambungan dengan makna dan
konsep tertentu dalam prosedur dan hubungan kemanusiaan
yang notabene diperlukan dalam kuikulum pendidikan. Elemen
penting dalam politik sebagai sebuah kekuatan adalah adanya
etika. Etika merupakan dimensi penting di dalam
mengembangkan pendidikan.
LATAR BELAKANG ( background)
Citizen are seen to have equal rights and
duties and are assumed to be responsible
people who are able to make rational
choices.
warga negara merupakan seseorang yang
mampu membuat pilihan rasional yang
memiliki hak dan kewajiban yang sama.
KEADILAN (impartiality)
• The standars appropriate to a particular point of view
are applied to the neutral facts and give meaning to
the neutral fact. They tell us which fact is relevant or
irrelevant from the point of view. ( ketepatan standar
terhadap suatu sudut pandang tertentu yang
diterapkan pada fakta netralnya dan memberikan arti
pada fakta netralnya itu sendiri. Ketepatan itu
menunjukkan tentang mana fakta yang relevan dan
mana yang tidak, dari sudut pandang yang berbeda.)
• Aristoteles concept of distributing according to desert.
It would follow that if two people deserve the same
they will receive the same amounts, and if they
deserve differentely they will receive different
amounts ( konsep Aristoteles mengenai penyaluran
berdasarkan ganjaran. Menurutnya bahwa jika dua
orang layak mendapatkan perlakuan yang sama, maka
mereka akan menerima jumlah yang sama, dan jika
mereka berhak diperlakukan berbeda maka mereka
akan menerima jumlah yang berbeda)
DASAR KEADILAN UNTUK
KEADILAN YANG TIDAK
MEMIHAK
(JUSTIFICATIONS FOR
IMPARTIALITY)
Imperality is based on the ethical notion of autonomy
and individuality. It wolud follow from this that we
should at least listen to peoples points of view and
properly consider their arguments.
Keadilan yang benar didasarkan pada faham
kebebasan otonom, etika dan hak individu.
Atas hal itu maka kita harus menghargai
pendapat orang lain. Pada saat akan
mengambil keputusan kita hendaknya
menampung keputusan dan pertimbangan
yang dilontarkan oleh orang lain.
Terdapat 3 dasar epistimologi dan masing-masing bergantung
pada konsep pengetahuan
1. The objecitive justufication (Dasar keadilan objektif)
In order to make the most rasional decision, we must listen to all the
arguments. Can act impersonally ang look at things from the
universal point of view ang are therefore able to be completely
objektive.
Dalam peraturan yang dibuat sebagian besar adalah keputusan
rasional. Kita seharusnya dalam mengambil keputusan,
mendengarkan pendapat/ keputusan yang disampaikan oleh orang
lain. Dengan demikian, kita dapat mengetahui prasangka diri dengan
pandangan orang lain. Jika kita dapat mempertimbangkan hal
tersebut, maka keadilan itu bersifat objektif dan tidak memihak
2. Epistomological libertarianism or the subjectivist justification fo
impartiality (Dasar keadilan subjektif )
kita harus mendengarkan sudut pandang orang lain dan juga
memperhatikan argumen mereka. Kita harus mempertimbangkan
pandangan mereka dalam penarikan kesimpulan akhir.
3. The pragmatic justification for impartiality this recognizes that the
gaining of knowledge must have a personal element.( Dasar
kebenaran pragmatis untuk ketidakberpihakan)
Dasar ini mengakui bahwa pertambahan pengetahuan pastinya
memiliki suatu elemen personal didalamnya, dan karena itu jika kita
memiliki kemampuan untuk bersikap objektif sebenar-benarnya,
kita tidak perlu menjadi suatu makhluk yang bertindak diluar ruang
dan waktu.
Keadilan ini berpendapat bahwa
kebenaran itu tidak akan tercapai dan
moral itu bersifat relatif. Keadilan
menurut pendapat kedua yaitu keadilan
berdasarkan pada penilaian sendiri tanpa
mempertimbangkan perasaan orang lain.
PEMIMPIN YANG NETRAL
John Ruddock mengungkapkan bahwa seorang guru
sebagai seorang pemimpin harus memiliki kriteria
sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Guru tidak menggunakan kewibawaannya dan
kekuasaannya untuk memamerkan dirinya.
Dalam perdebatan model pembelajaran yang
dominan adalah diskusi daripada perintah atau
ceramah
guru atau pemimpin harus menyadari bahwa
dengan diskusi kita akan mengetahui perbedaan
pandangan.
Pemimpin
seperti
guru
harus
memiliki
tanggungjawab untuk memelihara kualitas dan
standar dalam pembelajaran.
Nilai umum yang dimiliki guru, ketika isu kontroversial
timbul, seharusnya memberikan opini yang lengkap, akan
tetapi dengan tidak menunjukkan sudut pandang personal.
Selain itu guru harus mejadi penengah dalam sebuah
perdebatan, mengetahui etika, mengembangkan diskusi
dengan cara memberikan pandangan diatas pandangan yang
beraneka ragam.
Seorang guru yang menggunakan diskusi sebagai metode
mengajar dan bertugas sebagai penengah yang netral, telah
menjadi kewajiban dalam memandu sebuah diskusi dan
memberikan kepastian berupa masukan. Diskusi berfungsi
sebagai pencarian kebenaran yang nantinya mengarah pada
pngambilan keputusan, dengan diskusi siswa diharapkan
dapat memberikan dasar pengetahuan berdasarkan fakta,
bukan emosi dan prasangka dimanantara yang satu dengan
yang lainnya dapat saling menghargai.
BIAS
The word bias as well as being pejoratif term, indicate
that something is deviating from rights track, that
decision is not in accordance with appropriate standard
that the argumen accepted as strong are weak or
unacceptable
Kata ‘bias’ disini, seperti halnya istilah peyoratif,
menyatakan bahwa suatu keputusan tidak sejalan dengan
standar yang ada, bahwa argumen itu bernilai kuat atau
lemah atau bahkan tidak dapat diterima sama sekali.
Dalam diskusi moral dan politik, diungkapkap bias adalah
seseorang yang mempertimbangkan bukti atau membuat
keputusan yang dipengaruhi oleh kepercayaan tertentu
yang tidak dapat diterima oleh peninjau karena ia
memberikan bobot yang tidak tepat pada bukti dan
argumennya.
KEPERCAYAAN YANG TIDAK MASUK AKAL
(unreasonable beliefs)
Sesuatu disebut tidak pantas jika tidak didasari oleh
kebiasaan yang baik dan akal sehat. Kebenaran atau
kepercayaan dalam hal ini berkaitan dengan ilmu
pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi pantas jika
didasarkan pada teori dan fakta yang bermuara menjadi suatu
keputusan. Penerimaan keputusan dibuat untuk kepentingan
ilmu.
KEPERCAYAAN IRASIONAL
Seseorang dikatakan tengah berperan pada sebuah kepercayaan
irasional jika mereka percaya pada sesuatu, walaupun terdapat
bukti jika hal itu bertentangan dengan kenyataan.
•
•
•
Tiga keadaan yang menyebabkan tidak rasional :
Masyarakat memiliki sebuah ideologi atau pandangan hidup
yang salah. Akan tetapi karena mereka telah meyakininya
secara turun temurun maka meskipun tidak masuk akan tetap
mendapatkan hati atau keyakinan pada diri individu.
Masyarakat memiliki sebuah ideologi dimana penilaian
pandangan sama-sama benar. Dimasyarakat yang satu,
ideologinyalah yang paling benar dan masyarakat lain
menganggpanya juga demikian.
Masyarakat yang percaya bahwa ketika mengikuti suatu
ideologi, maka harus cukup bukti yang jelas dan bersikap adil,
disana masyarakat dapat menghubungkannya dengan
kebenaran objektif.
Kepercayaan berdasarkan serangkaian teori yang
diragukan
( beliefs based on a collection of doubtfull theory)
Dasar kebenaran pragmatis untuk bersikap tidak memihak adalah
gambaran dari usaha manusia untuk bertindak adil dan mendapatkan
kebenaran objektif. Argumen ini memiliki arti bahwa kita bisa
disalahkan sebagaimana pembiasan, jika kita dengan sengaja
menggunakan teori yang jelas-jelas salah dan menjadikannya sebagai
dasar untuk memutuskan argumen yang lain.
BAB VIII
INDOKTRINASI
( indoctrination)
most opposition to the inclusion of political
education in the curicullum comes from those
who maintain that the teaching of politics in
schools would be the first stepping stone to
political indoktrination.
Pengajaran politik di sekolah-sekolah akan
menjadi batu loncatan pertama untuk
indotrinasi politik. Secara umum dikatakan
bahwa batas antara indoktrinasi dengan
pendidikan berbeda, akan tetapi terkadang
batasan itu menjadi kabur.
Pendidikan politik harus mengenyampingkan
atau menghilangkan bahwa indoktrinasi
merupakan halangan bagi pengajaran politik.
Untuk mengetahui hal itu, maka terdapat
beberapa faktor untuk mengetahui
indoktrinasi yaitu
:
1. Sifat dasar indoktrinasi
2. faktor yang diterapkan dalam indoktrinasi
sebelum
sistem
indoktrinasi
yang
memuaskan diterapkan
3. titik berat indoktrinasi
4. luas dan fungsi indoktrinasi
Russel memberikan keyakinan bahwa pendidikan adalah indoktrinasi,
bahkan ketika orang memberikan kritik itu merupakan salah satu bentuk
indoktrinasi. Indoktrinasi merupakan sebuah aktivitas yang dilarang, hal ini
terjadi karena indoktrinasi berlawanan dengan nilai-nilai atau asumsi
tertentu.
R.M Hare mengemukakan pandangannya tentang pengajar sejati dengan
indoktrinator hal ini dapat dilihat dari metode dan tujuannya.
Pendidik memberikan kesempatan agar anak didiknya berfikir, sedang
indoktrinator tidak memberikan ruang gerak untuk berfikir, bahkan ketika
masalah muncul, maka indoktrinator langsung menekannya dan guru
memiliki perhatian terhadap perkembangan intelektual dan moral anak-anak
sementara indoktrionator tidak.
Prinsip dasar dari doktrin mungkin diasumsikan bahwa hanya doktrin yang dapat
di doktrinkan. Doktrin merupakan dalil/ keyakinan yag dapat diindoktrinasikan.
Dalil-dalil yang benar itu tidak disebut doktrin, akan tetapi dalil yang tidak lulus
kebenarannya disebut doktrin. Indoktrinasi yang sering kali kita temukan adalah
penanaman keyakinan yang pasti, sehingga seorang pendidik memiliki
kepercayaan dan memiliki rasa takit jika tidak melaksanakannya.
Wilson menyebutkan bahwa tidak ada salahnya kita menerima indoktrinasi asal
terdapat bukti-bukti yang mendukung indoktrinasi tersebut. Prinsip dasar dari
doktrin mungkin diasumsikan bahwa hanya doktrin yang mungkin di
indoktrinasikan. Doktrin merupakan dalil atau keyakinan yang dapat di
indoktrinasikan. Dalil-dalil yang benar itu tidak disebut doktrin tetapi juga dalil
tidak lulus disebut doktrin.
Indoktrinator mungkin menganggap anak sebagai wadah untuk diisi dengan
keyakinan-keyakinan. Pendidik seperti yang diindikasikan oleh Hare berkenaan
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak bukanlah sesuatu yang diisi
dengan
BAB IX
KESIMPULAN
( conclusion)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gambaran idealis suatu Negara anarkhi dimana masyarakatnya bekerjasama dan Negara
memiliki kekuatan minimum dalam mempertahankan keamanan.
kebebasan berpolitik adalah suatu kemungkinan dari pengikatan aktivitas pemerintah dan
juga bagian dari hubungan khusus diantara manusia atau berpartisipasi aktif dalam
kegiatan.kebebasan berpolitik juga diartikan sebagai kebebasan untuk ikut serta dalam
suatu perdebatan. Mayarakat yang bebas berpolitik adalah masyarakat yang memiliki
bingkai kerja untuk suatu kontroversi.
Kebebasan dapat bertahan jika dapat dijamin oleh Negara. Politik adalah suatu
rekonsialisasi dari keinginan yang berbeda yang secara umum bertujuan untuk menciptakan
kehidupan masyarakat.
Warga Negara memiliki hak-hak tertentu dan juga kewajiban yang akan mengekspresikan
warga Negara secara aktif dengan menunjukkan kebijakan seorang warga Negara.
Jika hokum ditegakan maka hukum akan bertahan. Pelanggaran terhadap hokum harus
dicegah, kita tidak hanya menjalankan hukum kemudian mempertahankannya.
Politik tidak memisahkan kehidupan pribadi seseorang dari masyarakat. Politik aadalah
suatu eksisitensi dan aktivitas social seseorang kedalam bentuk keprihatinan masyarakat.
Esensi dari manusia etika adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap hidup mereka
sendiri, yang mampu membuat keputusan sendiri dengan menghargai kebebasan dan
integritas orang lain.
Jika mayoritas penduduk atau warga Negara tidak diperlakukan sebagai bagian anggota
masyarakat dan diarahkan sesuai dengan aturan maka warga Negara harus diberi contoh
tentang bagaimana cara bertindak sebagai warga Negara yang baik.