Transcript HO_pertemuan_7-8__PEMBENTUKAN_HTN.pptx

PERTEMUAN 7-8
KONSEP DASAR PEMBENTUKAN
HUKUM TATA NEGARA
1
Kedudukan Pancasila Dalam Kerangka Pembentukan
Hukum Tata Negara
 Pancasila
sebagai Norma Dasar
 Pancasila sebagai Falsafah Bangsa
 Pancasila sebagai Kaedah Fundamental
 Pancasila sebagai Sumber Pembentukan
Hukum Tata Negara
 Pancasila sebagai Dasar Negara
28/06/2016
2
Pancasila sebagai Norma Dasar
3
28/06/2016
Bukti pernyataan sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945 NRI, pada alinea ke empat. Seperti tertulis berikut :
“Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang
terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”
“Di antara kaidah negara yang fundamental, azas kerohanian
Pancasila sebagai suatu dasar falsafah negara mempunyai kedudukan
yang amat istimewa adalah falsafah hidup kenegaraan dan hukum
bagi rakyat dan bangsa Indonesia”
(Prof. Notonegoro)
28/06/2016
4
Pancasila sebagai Kaedah Fundamental
“Pancasila sebagai kaedah fundamental (norma dasar)
memiliki peran sebagai cita-cita kenegaraan (staatside)
yang diperjuangkan secara yuridis melalui pembentukan
Hukum Tata Negara”
(Suwarma Al Muchtar)
28/06/2016
5
“Pembukaan itu sendiri merupakan suasana
kebatinan negara. Pembukaan memuat azas
kerohanian negara, azas politik negara, azas
tujuan negara serta menjadi dasar hukum dari
pada UUD”
(Prof. Notonegoro)
28/06/2016
6
28/06/2016
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Dasar negara harus merupakan norma dasar atau fundamental
(fundamentalnorm) dalam membentuk perangkat hukum untuk
mendirikan sebuah negara. Pancasila yang merupakan falsafah
bangsa berhasil dirumuskan dari akar budaya bangsa, sehingga
memiliki kekuatan sosio kultural, disepakati sebagai dasar
negara dengan menempatkannya rumusan sila-silanya dalam
Pembukaan UUD 1945
7
Pancasila sebagai Paradigma Hukum
“Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir,
sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan
hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya”
(A. Hamid S. Attamimi dan Oetojo Oesman dan Alfian )
 Penjelasan UUD 1945
 TAP MPRS No. XX/MPRS/1996
 Norma Fundamental Negara
(Moh. Mahfud MD)
8
28/06/2016
4. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai Sumber
Pembentukan Hukum Tata Negara
Seperti telah dikemukaakn bahwa rumusan sila-sila Pancasila
terdapat dalam pembukaan UUD 1945.Pembukaan itu sendiri
merupakan suasana kebatinan negara.
Pancasila dengan Batangtubuh UUD 1945,jelas bahwa batang tubuh
merupakan wujud yuridis konstitusional apa yang telah dirumuskan
dalam pembukaan tersebut.
5. Pancasila dan Pembukaan UUD sebagai Sumber Pembentukan
Hukum Tata Negara
Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan bangsa untuk merdeka.Pada
hakikatnya merupakan suatu keputusan politik bangsa untuk mendirikan
dan membangun kehidupan bernegara.Naskah proklamasi merupakan inti
dari naskah Pembukaan UUD 1945.
Kaitannya dengan Hukum Tata Negara,maka kedudukan dari proklamasi
merupakan salah satu dari sumber hukum.Proklamasi merupakan
pernyataan kemerdekaan,seperti halnya ditulis dalam alenia ketiga dari
Pembukaan UUD 1945.
Pengakuan Internasional tentang kemerdekaan ini,berdampak yuridis,yaitu
memperkuat bangsa kita sebagai bangsa yang memiliki hak untuk
membentuk Hukum Tata Negara dalam rangka mendirikan negaranya.
Sebagai sumber hukum Pembukaan disepakati hampir oleh semua pakar
Hukum Tata Negara,tidak kena oleh kekuatan pasal 37 UUD 1945 tentang
perubahan UUD.
Lanjutan…
Perhatikan Pembukaan UUD 1945,sebagai pernyataan kemerdekaan,dimuat dalam
alenia kesatu.Alenia kesatu merupakan pendirian dari bangsa Indonesia untuk
menghapuskan penjajahan di muka bumi.
Pada alenia kedua ada kata-kata “merdeka,bersatu adil dan makmur” adalah
merupakan inti dari pernyataan dan tekad bangsa untuk membangun negara
ini.Merupakan pernyataan sebagai keputusan politik dengan resiko untuk
mempertahankannya.Kaitannya dengan Hukum Tata Negara pernyataan tersebut
sebagai dasar yuridis konstitusional untuk membangun organisasi negara Indonesia
yang merdeka dan berdaulat.
Pada alenia kettiga,kaitannya dengan Perumusan Hukum Tata Negara,bagaimana
hukum tersebut mencerminkan semangat dan nilai-nilai tersebut dalam konstruksi
formal yuridis konstitusional.
Alenia ke-empat,kaitannya dengan Hukum Tata Negara merupakan arah
operasional untuk merumuskan dan membentuk Hukum Tata Negara.Penetapan
tentang pemerintahan,tujuan negara,fungsi negara,sistem Undang-Undang
Dasar,bentuk dan susunan negara.Dan yang paling strategis adalah penetapan
dasar negara yag sekaligus sebagai sumber dari Hukum Tata Negara.
6. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 Kaitannya
dengan Pembentukan Hukum Tata Negara
☛
☛
☛
☛
Pokok pikiran tersebut dijelaskan dalam bagia Penjelasan UUD
1945.antara lain sebagai berikut :
Pokok pikiran ke-satu dalam pembukaan dijelaskan “Negara” bunyinya
yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.mengamati penjelasan ini memberikan
ketegasan bahwa konsep negara kesatuan dalam arti geografis maupun
sosio kultural,adalah alternatif yang dipandang tepat untuk dikonstruksi
dalam Hukum Tata Negara.
Pokok pikiran kedua,yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945,dijelaskan
dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh Rakyat.”
Pokok pikirsan ketiga yang terkandung dalm Pembukaan adalah tentang
konsep kedaulatan.
Pokok pikiran keempat dari pembukaan ini “…ialah negara berdasarkan
atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.
7. Konsep Dasar Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia
Hukum Tata Negara dibentuk atas dasar landasan Dasar
Negara.Dasar negara harus merupakan norma dasar atau
fundamental (Fundamental norm) dalam bentuk perangkat hukum
untuk mendirikan sebuah negara.
perlu diperhatikan bahwa Hukjum Tata Negara adalah merupakan
manifestasi yuridis konstitusional dari aspirasi secara yuridis
konstitusional untuk kepentingan mendirikan dan menata
organisasi negara berdasarkan sistem Hukum Dasar.
Dari pengertian tesebut diatas,semakin jelas bahwa nilai-nilai
pancasila sebagai dasar negara berusaha diimplementasikan
dalam pembentikan UUD1945 sebagai bagian dari hukum dasar
tersebut.
❁ Aplikasi Konsep Dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Aplikasi dalam struktur organisasi negara dan mekanisme
pemerintahan melalui HTN,dapat ditemukan antara lain daalm
pembukaan UUD 1945,dan secara tegas pada alenia ke empat,dan
dalam pasal 29 dan 9 dari UUD 1945.
Lanjutan…
❁ Aplikasi Konsep Dasar Kemanusiaan Ynag Adil dan Beradab
Aplikasi dari konsep Kemanusiaan yang adil dan beradab,dalam
pembukaan UUD 1945,alenia kesatu sebagai pernyataan
pengakuan terhadap hak azasi manusia.batang tubuh UUD 1945
pasal 34.Isi pasal in merupakan perwujudan dari pada konsep
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.Kata keadilan dan
beradab mempertegas bahwa konsep dasar ini sebagai dasar
yuridis kontitusional untuk menjamani dan menegakkan hak azasi
manusia.
❁ Aplikasi Konsep Dasar persatuan indonesia
Aplikasi dari konsep dasar ini yang diatur dalam Hukum Tata
Negara antara lain dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke
empat.Dan dalam batang tubuh UUD 1945,terdapat dalam pasal 1
tentang bentuk negara,yang dinyatakan dalam ayat (1) Negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
Lanjutan…
❁ Aplikasi Konsep Dasar Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah
Kebijaksanaan dan permusyawaratan/Perwakilan
Aplikasi dari konsep ini terepleksi dengan nama Lembaga
Tertinggi Negara secara simbolik pada MPR.Didasari bahwa inti
kekuatan dari lembaga musyawarah dalam pengambilan keputusan
adalah nilai kekeluargaan sebagai wujud dari faham “Integralistik
yang berakar budaya bangsa Indonesia.
❁ Aplikasi Konsep Dasar Keadilan Sosial
Aplikasi dari konsep sila kelima ini tampak dalam struktur
organisasi negara dengan adanya departemen sosial.Lebih dari
konsep dasar itu merupakan perwujudan dari cita-cita keadilan
dan kesejahteraan dalam berbagai lapangan kehidupan.
8. Konsep Dasar Negara Berdasar Atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Konsep ini muncul,karena secara sosiologis nilai-nilai tersebut tercewrmin
dalam pola kehidupan religius.Oleh karena itu dengan kedudukannya dalam
pembukaan,Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep dasar dalam Hukum
Tata Negara.







Berdasarkan uraian uraian di atas,dikaitkan dengan kepentingan studi
Hukum Tata Negara,maka dapat ditari kesimpulan,diantaranya:
Proklamasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembukaan UUD
1945.
Pancasila sebagai dasar negara rumusannya terdapat dalam pembukaan UUD
1945 pada alenia ke-empat.
Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara,rumusannya dalam pembukaan
UUD 1945
Pembukaan UUd 1945,merupakan sumber nilai dan moral untuk dalam
membentuk Hukum Tata Negara
Arah dan isi antara lain terwujud dalam konsep-konsep dasar
Konsep-konsep itu digunakan pada saat pembentukan Hukum Tata Negara
Menyadari pentingnya kedudukan dari pembukaan UUD 1945