Transcript Document 9653771

Mata kuliah
Tahun
: F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
: 2010
Konsep-konsep Dasar dalam
Perpajakan Indonesia
Pertemuan 1
Tujuan Pembahasan
Diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian
dan fungsi pajak, pembagiannya, reformasi di bidang
perpajakan, lembaga pengelola, sistem pengenaan dan
pentetapan pajak dan landasan hukum pajak di
Indonesia.
Bina Nusantara University
Outline Materi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak
Pembagian Pajak
Reformasi Perpajakan di Indonesia
Lembaga Pengelola Pajak
Sistem Pengenaan & Penetapan Pajak
Landasan Hukum Perpajakan
Bina Nusantara University
4
Pengertian Pajak
• Menurut Prof. Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum
• Prof. Dr. M.H. Smeets
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang
melalui norma-norma umum, dan yang dapat
dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang
dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya
adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.
Bina Nusantara University
5
Pengertian Pajak
• Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan
Keempat UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Fungsi Pajak
– Budgetair
– Regulerend
Bina Nusantara University
6
Pembagian Pajak
• Menurut Sifatnya
1.
2.
Pajak Langsung: pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh WP,
tidak dapat dilimpahkan kpd orang lain, serta dikenakan secara
berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak
Penghasilan (PPh)
Pajak Tidak Langsung: pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kpd
orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwaperistiwa tertentu, misalnya PPN
• Menurut Sasarannya/Objeknya
1.
Pajak Subjektif: jenis pajak yg dikenakan dg pertama-tama
memperhatikan keadaan pribadi WP (subjeknya) baru kemudian
diperhatikan keadaan objektifnya, misalnya PPh
2. Pajak Objetif: jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama
memperhatikan keadaan objeknya, baik berupa keadaan, perbuatan
atau peristiwa yg menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak,
misalnya PPN
Bina Nusantara University
7
Pembagian Pajak
• Menurut Lembaga Pemungutnya
1. Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat
(DJP), yaitu PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea Meterai
2. Pajak Daerah: pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
(Dipenda), yaitu:
 Pajak Daerah Tk I: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
 Pajak Daerah Tk II: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C, Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Bina Nusantara University
8
Reformasi Perpajakan di Indonesia
•
Reformasi Perpajakan Pertama (1983-1993)
Diundangkannya 3 paket UU Perpajakan yaitu UU No 6/1983 tentang
KUP, UU No. 7/1983 tentang PPh dan UU No. 8/1983 tentang PPN
•
Reformasi Perpajakan Kedua (1994-1999)
Perubahan UU No. 6/1983, UU No. 7/1983 dan UU No. 8/Tahun 1983
menjadi UU No. 9/1994, UU No. 10/1994 dan UU No. 11/1994
•
Reformasi Perpajakan Ketiga (2000-2007)
Perubahan UU No. 9/1994, UU No. 10/1994 dan UU No. 11/1994 menjadi
UU No. 16/2000, UU No. 17/2000 dan UU No. 18/2000
•
Reformasi Perpajakan Keempat (2007 sampai sekarang)
Perubahan UU No. 16/2000 menjadi UU No. 28 Tahun 2007 dan
kemudian diubah lagi menjadi UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, UU
No. 17/2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, dan UU No.
18/2000 menjadi UU No. 42/2009 tentang PPN
Bina Nusantara University
9
Reformasi Perpajakan di Indonesia
•
Reformasi Administrasi Perpajakan (Modernisasi Administrasi
Perpajakan)
–
–
–
–
–
dll
Perubahan struktur organisasi (penggabungan tiga unit kantor menjadi
satu, yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Kantor
Pelayanan Pajak)
Perubahan dari pekerjaan yang berdasarkan pada jenis pajak, menjadi
pekerjaan yang didasarkan pada fungsi (pemeriksaan, penagihan,
pengawasan, konsultasi, pelayanan)
Diperkenalkan adanya Account Representative untuk memberikan
pelayanan yang lebih prima lagi kepada WP
Pemberian renumerasi kepada pegawai pajak
Diperkenalkan adanya Kode Etik Pegawai
Bina Nusantara University
10
Lembaga Pengelola Pajak
• Berada di bawah Departemen Keuangan RI
• Dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
• Terdiri dari:
– 31 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia
– SDM sebanyak +35.000 pegawai
Bina Nusantara University
11
Sistem Pengenaan dan Penetapan Pajak
• Asas Pengenaan Pajak
– Equality
– Certainty
– Convenience of Payment
– Economy
• Cara Pemungutan Pajak
– Stelsel Pajak: stelsel riil, stelsel anggapan dan stelsel
campuran
– Sistem Pemungutan Pajak: official assessment, self
assessment, withholding system.
Bina Nusantara University
12
Sistem Pengenaan dan Penetapan Pajak
• Ajaran timbulnya utang pajak:
– Ajaran Formil: Utang pajak timbul karena UU menyatakan
demikian
– Ajaran materiil: Utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak
• Surat Ketetapan Pajak: surat ketetapan pajak yang
meliputi
–
–
–
–
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Bina Nusantara University
13
Landasan Hukum Perpajakan
• Pasal 23 ayat 2 UUD 1945
• UU No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat UU No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan
• UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga UU No. 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
• UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
• UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
• UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa
Bina Nusantara University
14