Transcript Document 9653591

Mata kuliah : A0384 - Perpajakan
Tahun
: 2009
PPN & PPn BM
Pertemuan 08 - 09
PPN & PPn BM
(PENGERTIAN UMUM)
Bina Nusantara University
3
PPN & PPn BM
(PENGERTIAN UMUM)
PAJAK ATAS KONSUMSI
BKP/JKP
DI DALAM DAERAH
PABEAN
OLEH
Bina Nusantara University
• ORANG PRIBADI
• BADAN
4
OBJEK PPN
PASAL 4 UU PPN
PENYERAHAN BKP
DLM DRH PABEAN
IMPOR BKP
PENYERAHAN JKP
DLM DRH PABEAN
PEMANFAATAN
BKP TDK BERWUJUD
DR LUAR DRH PBN
EKSPOR BKP
PEMANFAATAN
JKP DR LUAR
DAERAH PABEAN
PENYERAHAN
AKTIVA BEKAS
(PASAL 16D UU PPN)
MEMBANGUN
SENDIRI
(PASAL 16C UU PPN jo.
KMK 554/2000 s.t.d.d.
KMK 320/2002)
OLEH PENGUSAHA
Bina Nusantara University
OLEH ORANG
ATAU BADAN
5
BKP
PASAL 1 AYAT (2) DAN (3)
BARANG
BERWUJUD
BARANG TAK
BERWUJUD
BARANG BERGERAK
BARANG TAK BERGERAK
Bina Nusantara University
SEMUA JENIS BARANG
PADA PRINSIPNYA
MERUPAKAN BKP,
KECUALI DITENTUKAN LAIN
OLEH UU PPN
6
BUKAN BKP
PASAL 4A AYAT (2)
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU
PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG
DARI SUMBERNYA
BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGAT
DIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK (BERAS,
GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM)
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN
DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG,
DAN SEJENISNYA
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT BERHARGA
Bina Nusantara University
DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGN
PP NOMOR 144 TAHUN 2000
7
PENYERAHAN BKP
PASAL 1A AYAT (1)
PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA
SUATU PERJANJIAN
PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU
PERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN LEASING
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG
PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN
SEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH
TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN,
SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB.
MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN.
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU
SEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
Bina Nusantara University
PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8
TIDAK TERMASUK PENYERAHAN
BKP
PASAL 1 AYAT (2)
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN
UTANG PIUTANG
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG
ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR
CABANG DLM HAL PKP MEMPEROLEH
IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
Bina Nusantara University
9
JKP
PASAL 1 AYAT (5) DAN (6)
JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG,
FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,
TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN
ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN
ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)
SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYA
MERUPAKAN JKP,
Bina Nusantara University KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN
10
BUKAN JKP
PASAL 4A AYAT (3)
JASA-JASA DI BIDANG:
• PELAYANAN MEDIK
• PELAYANAN SOSIAL
• PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO
• PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE
• KEAGAMAAN
• PENDIDIKAN
• KESENIAN & HIBURAN YG TELAH
DIKENAKAN PAJAK TONTONAN
• PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN
• ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR
• TENAGA KERJA
• PERHOTELAN
• JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM
Bina Nusantara University
DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGN
PP NOMOR 144 TAHUN 2000
11
KEWAJIBAN PKP
PASAL 3A AYAT (1) DAN (2)
PENGUSAHA YG MELAKUKAN :
• PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN
• PENYERAHAN JKP DI DLM DAERAH PABEAN
• EKSPOR BKP
TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP
MEMUNGUT
MENYETOR
MELAPORKAN
MEMBUAT FAKTUR PAJAK
Bina Nusantara University
PPN
&
PPn BM
YG
TERUTANG
12
DPP PPN
PASAL 1 ANGKA 17
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
Bina Nusantara University
NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
DG. KEPMENKEU
(KMK 567/2000)
s.t.d.d.
KMK 251/2002
PPN =
DPP PPN
X
Tarif
13
SAAT TERUTANG PPN
(PASAL 11 UU PPN)
Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d.
PP 24/2002
• SAAT PENYERAHAN
BKP/JKP
• SAAT IMPOR BKP
• SAAT PEMANFAATAN
BKP TDK BERWUJUD
/JKP DR. LUAR PABEAN
• EKSPOR BKP
( PASAL 11 (1) )
SAAT PEMBAYARAN
( PASAL 11 (2) )
APABILA PEMBAYARAN
DITERIMA SEBELUM
TERJADINYA:
• PENYERAHAN BKP/JKP
• PEMANFAATAN BKP TDK
BERWUJUD / JKP DARI
LUAR DAERAH PABEAN
DI DLM DRH PABEAN
DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAAT
TERHUTANGNYA PAJAK
(PASAL 11 (4) )
Bina Nusantara University
14
DETAIL
BKP
SAAT TERUTANGNYA PPN
BKP Berwujud Bergerak
Saat penyerahan; atau Saat Pembayaran
BKP Berwujud Tidak Bergerak
-Saat Pembayaran Saat dan Saat
Penyerahan hak
BKP Tidak Berwujud
JKP
-Saat
-Saat
-Saat
-Saat
dinyatakan sbg Piutang;
harga ditagih;
diterima pembayaran;
kontrak ditandatangani.
Jasa Pemborong Bangunan
-Saat pembayaran uang muka
-Saat Pembayaran termijn;
-Saat pembuatan berita acara;
Selain Pemborong Bangunan
-Saat brg/fasilitas tersedia;
-Saat dilakukan penagihan;
-Saat pembayaran.
JKP dari luar Daerah Pabean
Bina Nusantara University
= BKP tidak berwujud
15
TEMPAT TERUTANG
PPN ( PASAL 12 )
PEMANFAATAN
PKP
IMPOR
• TEMPAT TINGGAL
• TEMPAT KEDUDUKAN
• TEMPAT KEGIATAN
USAHA
• TEMPAT LAIN
DITETAPKAN OLEH
DIRJEN PAJAK
TEMPAT BKP
DIMASUKAN
KE DALAM
DAERAH PABEAN
DAN DIPUNGUT
MELALUI
DJBC
( PASAL 12 (1) )
( PASAL 12 (3) )
BKP TDK BERWUJUD/
JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN
TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
ATAU TEMPAT
USAHA ORANG
PRIBADI ATAU
BADAN
( PASAL 12 (4) )
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT
ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN
PASAL 12 AYAT (2) UU PPN
Bina Nusantara University
16
PKP MEMPUNYAI SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA DI LUAR
TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEDUDUKAN
TERLETAK PADA
SATU WILAYAH
KERJA KPP
TERLETAK PADA
WILAYAH KERJA
KPP YG BERBEDA
PKP MEMILIH SALAH
SATU TEMPAT PAJAK
TERHUTANG
TERUTANG DI SETIAP
TEMPAT KEGIATAN
USAHA
CUKUP MEMILIKI
SATU NPPKP
WAJIB DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP
DI SETIAP KPP YBS.
DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS UNTUK MEMILIH
SATU TEMPAT ATAU LEBIH SBG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK
( SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN )
• KEGIATAN PENYERAHAN BKP / JKP UNTUK SEMUA TEMPAT
KEGIATAN USAHA HANYA DILAKUKAN OLEH SATU ATAU
LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
• ADM. PENJUALAN & KEUANGAN DISELENGGARAKAN TERPUSAT
PADA SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
Bina Nusantara University
• FAKTUR PAJAK & FAKTUR PENJUALAN DIBUAT OLEH PUSAT
17
FAKTUR PAJAK
( PASAL 1 ANGKA 23 )
BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG
YG. DIBUAT
OLEH PKP
ATAS
PENYERAHAN
BKP/JKP
Bina Nusantara University
YG. DIGUNAKAN
OLEH DJBC
ATAS
IMPOR BKP
18
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
KEP-549/PJ./2000 S.T.D.T.D. KEP-433/PJ./2002
Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan
BKP/JKP dlm hal pembayaran diterima setelah bulan
penyerahan, kecuali apabila pembayaran diterima
sebelum akhir bulan berikutnya, maka FP Standar harus
dibuat pada saat diterimanya pembayaran.
Pada saat pembayaran, dlm hal pembayaran terjadi sebelum
penyerahan BKP/JKP.
Pada saat pembayaran termijn, dalam hal Penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.
Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada
Pemungut PPN (WAPU).
FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan
berikutnya setelah bulan penyerahan, kecuali jika
Bina Nusantara University
terjadi pembayaran maka atas pembayaran tersebut
dibuatkan FP Standar tersendiri.
19
JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK STANDAR:
FAKTUR PAJAK YG BENTUK & ISINYA SESUAI
DENGAN PASAL 13 (5) UU PPN
DIATUR DALAM KEP-549/PJ.2000 s.t.d.d.
KEP-323/PJ/2001 dan KEP-433/PJ./2002
FAKTUR PAJAK GABUNGAN:
FP STANDAR YG DIBUAT UNTUK PENYERAHAN
SATU BULAN TAKWIM
PASAL 13 AYAT (2) UU PPN
FAKTUR PAJAK SEDERHANA:
DIATUR DALAM KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-425/PJ./2001
DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SBG
FAKTUR PAJAK STANDAR
DIATUR DALAM KEP-522/PJ/2000 s.t.d.d.
KEP-312/PJ./2001
Bina Nusantara University
20
FAKTUR PAJAK STANDAR
FAKTUR PAJAK STANDAR
HARUS MENCANTUMKAN
( PASAL 13 (5) )
NAMA, ALAMAT, NPWP, YG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUAL
ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE,NO.SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR
NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK
MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK HARUS DIISI SECARA
LENGKAP,JELAS, BENAR &
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT
YG DITUNJUK OLEH PKP
Bina Nusantara University
FAKTUR PAJAK YG DIISI
SESUAI DG KETENTUAN
DISEBUT
FAKTUR PAJAK STANDAR
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMENDOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK
( PASAL 13 (6) )
21
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
( PASAL 13 (7) )
PKP YG MELAKUKAN
PENYERAHAN
KEPADA
• KONSUMEN AKHIR dan
•TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA
DAPAT MEMBUAT
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
MINIMAL HARUS MEMUAT :
NAMA, ALAMAT, DAN NPWP YG
MENYERAHKAN BKP ATAU JKP
JENIS & KUANTUM
JUMLAH HARGA JUAL ATAU
PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK
PAJAK ATAU BESARNYA PAJAK
DICANTUMKAN SECARA TERPISAH
Bina Nusantara University
TGL. PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
22
DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI
PAJAK STANDAR
FAKTUR
PASAL 13 AYAT (6)
KEP. Dirjen Pajak
KEP-522/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-312/PJ./2001
Dokumen-dokumen yg dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar:
a. PIB yang dilampiri SSP/bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKP
b. PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri
dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan dengan PE;
c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh BULOG/DOLOG
untuk penyaluran tepung terigu;
d. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA
untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Deliverry Bill, yang dibuat
untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
g. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP
dari luar Daerah Pabean;
h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
SYARAT
Bina Nusantara University
Minimal harus memuat:
a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
b. Nama dan alamat penerima dokumen;
c. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WPDN;
d. Jumlah satuan barang apabila ada;
e. Dasar Pengenaan Pajak;
f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
23
LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK
PASAL 14
ORANG PRIBADI / BADAN YG
TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
DILARANG MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
DLM HAL FAKTUR
PAJAK TELAH DIBUAT
PAJAK YG TERCANTUM
DLM FAKTUR PAJAK
HARUS DISETORKAN
KE
KAS NEGARA
Bina Nusantara University
24
SANKSI & ASPEK PAJAK
TERKAIT FP
PKP Penjual
PKP Pembeli
KESALAHAN:
2% X DPP PPN
TERLAMBAT
MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
Jika terlambat
lebih dari 3 bulan
tidak dianggap
sbg FP Standar
2% X DPP PPN
FAKTUR PAJAK
TIDAK DIISI
LENGKAP
PPN tidak dapat
dikreditkan
Bina Nusantara University
25
RETUR BKP
( PASAL 5A )
PPN DAN PPn.BM
A
T
A
S
PENYERAHAN BKP
YANG
DIKEMBALIKAN
MENGURANGI
PK DAN PPn BM TERUTANG
OLEH PKP PENJUAL
PADA MASA PAJAK
TERJADINYA
PENGEMBALIAN BKP TSB
PM DARI PKP PEMBELI
DG CATATAN PM TSB
TELAH DIKREDITKAN
TATACARA
DITETAPKAN DGN
KEP.MEN. KEUANGAN
(KMK 596/1994)
BIAYA ATAU HARTA BAGI
PKP PEMBELI DLM HAL
PAJAK ATAS BKP YG
DIKEMBALIKAN TELAH
DIBEBANKAN SBG BIAYA
ATAU TELAH DIKAPITALISIR
Bina Nusantara University
26
PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN
PASAL 16 A (1)
• BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
• KPKN
PENYERAHAN BKP / JKP
KEPADA PEMUNGUT PPN
PAJAK TERUTANG
DIPUNGUT
DISETOR
DILAPORKAN
O
L
E
H
PEMUNGUT
PPN
Tatacara pemungutan, penyetoran,
& pelaporan diatur dgn KMK
No. 563/KMK.03/2003
Bina Nusantara University
27
PAJAK MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKAN
HARUS MEMENUHI
SYARAT:
MATERIAL
FORMAL
BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN
KEGIATAN USAHA YG
PENYERAHANNYA TERUTANG PPN
(PRODUKSI, DISTRIBUSI,
PEMASARAN & MANAJEMEN)
BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI
DGN
KEP549/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-323/PJ./2001 &
KEP-433/PJ./2002
DIISI LENGKAP, BENAR, &
DITANDATANGANI ORANG YG
BERWENANG
Bina Nusantara University
DIBUAT TEPAT WAKTU
(KEP-424/PJ./2003)
28
PAJAK MASUKAN YG
TDK DPT DIKREDITKAN
PASAL 9 AYAT (8)
PENGELUARAN UNTUK:
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR, SEDAN, JEEP, STATION WAGON,
VAN& COMBI KECUALI BRG DAGANGAN ATAU UNTUK DISEWA
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG BKT PUNGUTAN PAJAKNYA BERUPA FAKTUR PJK SEDERHANA
PEROLEHAN BKP/JKP YG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5)
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG
DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Bina Nusantara University
29
PENGKREDITAN
PAJAK MASUKAN
PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13
PM DAPAT DIKREDITKAN
DG PK MASA PAJAK YG SAMA
( PASAL 9 (2) )
JIKA TDK ADA PK PADA MASA PAJAK
YBS, PM TETAP DPT DIKREDITKAN
(PASAL 9 (2A) )
PK > PM
PM > PK
SELISIH DIBAYAR
OLEH PKP
(PASAL 9 (3) )
Bina Nusantara University
SELISIH DAPAT DIRESTITUSI
ATAU DIKOMPENSASI
(PASAL 9 (4) )
PENGHITUNGAN DAN TATA CARA
RESTITUSI DIATUR DGN KEP-DJP
(PSL 9 (13) )
30
PENGKREDITAN PM PADA MASA PAJAK
TIDAK SAMA
PASAL 9 AYAT (9)
PAJAK MASUKAN
DAPAT DIKREDITKAN
PADA MASA PAJAK
BERIKUTNYA
SELAMBATNYA 3 BULAN
SETELAH BERAKHIRNYA
MASA PAJAK
SYARAT: BELUM DIBEBANKAN SBG
BIAYA ATAU DIKAPITALISASI DAN
BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Bina Nusantara University
31
PENYERAHAN DALAM SUATU MASA PAJAK
PASAL 9 AYAT (5) & (6)
PENYERAHAN YG
TERUTANG PAJAK
PENYERAHAN YG TDK
TERUTANG PAJAK
PAJAK
MASUKAN
DAPAT DIKETAHUI
DG PASTI DARI
PEMBUKUAN
PM YG TERKAIT
DG PENYERAHAN
YG TERUTANG PPN
DAPAT DIKREDITKAN
Bina Nusantara University
PM TIDAK DAPAT
DIKETAHUI
DENGAN PASTI
PENGKREDITAN PM
DIATUR DENGAN
KEP.MEN.KEU.
No. 575/KMK.04/2000
PM YG TELAH DIKREDITKAN
HARUS DIHITUNG KEMBALI
PADA AKHIR THN BUKU
32
PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN
PASAL 16B
KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU /
TEMPAT TERTENTU DLM DRH PABEAN
PENYERAHAN BKP TERTENTU ATAU
PENYERAHAN JKP TERTENTU
IMPOR BKP TERTENTU
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI
LUAR DAERAH PABEAN
DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH, a.l.:
PP 146/2000; PP 12/2001 s.t.d.t.d. PP 46/2003.
Bina Nusantara University
33
OBJEK PPn BM
(PASAL 5 UU PPN)
DIKENAKAN
SEKALI
PENYERAHAN
BKP MEWAH
OLEH PENGUSAHA
YANG MENGHASILKAN
BKP MEWAH
Bina Nusantara University
IMPOR
BKP MEWAH
DI DALAM
DAERAH PABEAN
DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
DAN PEKERJAANNYA
34
PPN DI BATAM
PPN/PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS:
• IMPOR BKP; DAN
• PEROLEHAN BKP DARI DALAM DAERAH PABEAN,
YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BKP
YANG DIEKSPOR.
• PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP WAJIB
MENERBITKAN FP YG DICAP “ PPN dan atau PPn BM
Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003”
• ATAS IMPOR BKP DJBC MEMBUBUHKAN CAP “ PPN
dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63
Tahun 2003” PADA SETIAP LEMBAR PIB.
APABILA BKP TIDAK DIGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BKP UNTUK DIEKSPOR, PPN/PPn BM
YG TIDAK DIPUNGUT HARUS DIBAYAR KEMBALI
DITAMBAH SANKSI SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.
Bina Nusantara University
35
TERHADAP:
YANG
DIKENAKAN PPN DI BATAM
• IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP SELAIN YG
AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN
MENGHASILKAN BKP YG DIEKSPOR; DAN
• PENYERAHAN JKP DI/KE/DARI KB BATAM
TERUTANG PPN/PPn BM YANG
PENGENAANNYA DILAKUKAN SECARA
BERTAHAP SESUAI KMK.
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM KB BATAM.
DASAR HUKUM:
• PP NOMOR 63 TAHUN 2003
• KMK 583/KMK.03/2003
Bina Nusantara University
36
BATASAN PENGUSAHA KECIL PPN
KMK 571/KMK.03/2003
PENGUSAHA KECIL ADALAH PENGUSAHA YG
MELAKUKAN PENYERAHAN:
BKP
JKP
BKP dan JKP
YANG
JUMLAH PEREDARAN BRUTO ATAU PENERIMAAN BRUTO
TIDAK LEBIH DARI
Rp 600 JUTA.
Bina Nusantara University
37
PENGUSAHA KECIL
YANG
SAMPAI DENGAN SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU, JUMLAH
PEREDARAN BRUTO DAN ATAU PENERIMAAN BRUTONYA
MELEBIHI Rp 600 JUTA
MAKA
WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA
• APABILA S.D AKHIR BULAN BERIKUTNYA TIDAK MELAPORKAN
UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAKA SAAT PENGUKUHAN
ADALAH AWAL BULAN BERIKUTNYA.
• KEWAJIBAN UTK MEMUNGUT PPN DIMULAI SEJAK SAAT
PENGUKUHAN MENJADI PKP.
Bina Nusantara University
38
PEMUNGUT PPN DAN PPn BM (WAPU PPN/PPn BM)
KMK 563/KMK.03/2003
SEJAK 1 JANUARI 2004, PEMUNGUT PPN DAN PPn BM
HANYA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPKN.
BADAN-BADAN TERTENTU TIDAK LAGI MENJADI
PEMUNGUT PPN, KECUALI:
ATAS PENYEREHAN BKP/JKP YANG PENYERAHANNYA
DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA 31-12-2003 DAN FP-NYA
DITERBITKAN SEBELUM 31-01-2004.
WAJIB MEMUNGUT PPN/PPn BM TERUTANG DAN
MENYETORKANNYA PALING LAMBAT 31 JAN 2004.
Bina Nusantara University
39
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI
AIR
KMK 527/2003 jo. KEP-395/2001
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI
AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT, TERMASUK JASA ANGKUTAN
UMUM DI JALAN, JASA ANGKUTAN TAKSI, DAN JASA
ANGKUTAN KERETA API.
JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR, TERMASUK JASA ANGKUTAN
UMUM DI LAUT, JASA ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM DI SUNGAI
DAN DANAU, DAN JASA ANGKUTAN UMUM PENYERBERANGAN.
TIDAK DIKENAKAN PPN KECULAI DILAKUKAN DGN CARA:
• ADA PERJANJIAN LISAN/TULISAN. TDK TERMASUK DLM PENGERTIAN
PERJANJIAN: TIKET, KARCIS, BUKTI PEMBAYARAN JASA, B/L, DLL;
• WAKTU/TEMPAT PENGANGKUTAN TELAH DITETAPKAN SESUAI
PERJANJIAN; DAN
• KENDARAAN ANGKUTAN DIGUNAKAN HANYA UTK MENGANGKUT MILIK
SATU ORANG DAN ATAU ORANG YG TERIKAT PERJANJIAN.
Bina Nusantara University
40
SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN
OTOMATIS
WP BESAR
KEP-515/PJ/2000 s.t.d.t.d. KEP389/PJ./2003, DAN
KEP-390/PJ./2003
WP BUMN
KEP-394/PJ./2003
WAJIB
MEMBERITAHUKAN
WP YG MENYAMPAIKAN SPM
PPN/PPn BM
DGN CARA EFILING
KEP-128/PJ./2003
SELAIN WP TERSEBUT DI ATAS
MENGAJUKAN PERMOHONAN
SYARAT UTAMA: UNIT YG DIPUSATKAN HANYA
MENGADMINISTRASIKAN PERSEDIAAN & PEMBELIAN UNTUK
OPERASIONAL UNIT YBS, DGN DANA KAS KECIL (TIDAK BERLAKU
UNTUK PABRIK)
PEDAGANG ECERAN: JIKA KEGIATAN & ADM PEMBELIAN UNTUK
SELURUH OUTLET DIPUSATKAN
Bina Nusantara University
41
(KEP-128/PJ./2003)
Tempat Pembayaran/
Penyetoran Pajak
•
•
•
•
•
•
Kantor Pos dan Giro
Bank Pemerintah, kecuali BTN
Bank Pembangunan Daerah
Bank Devisa
Bank-bank lain penerima setoran pajak
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Khusus
untuk impor tanpa LKP
Bina Nusantara University
42
Saat pembayaran/
penyetoran PPN/PPn BM
•
•
•
•
PPN dan PPn BM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling
lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.
Contoh : Masa Pajak Januari 1996, penyetoran paling lambat tanggal 15
Pebruari 1996.
PPN dan PPn BM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP
harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB,
SKPKBT, dan STP tersebut.
PPN/ PPn BM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/
dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor
Bina Nusantara University
43
Saat pembayaran/
penyetoran PPN/PPn BM
•
PPN/PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh:



•
Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-lambatnya tanggal 7
bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambatlambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/ PPn BM atas
Impor, harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan
pajak dilakukan.
PPN dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Badan Urusan
Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat
Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
Bina Nusantara University
44