Transcript Document 9652815

Matakuliah
Tahun
: O0222 - Opini Publik
: 2009
KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI
Pertemuan 1
Learning Objective
• Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan konsep
kebebasan dan kebenaran dengan opini
Bina Nusantara University
3
Materi
• Filosofi Kebebasan Mengeluarkan Opini
• Penilaian tentang Kebenaran Opini dan Norma
• Kebebasan Mengeluarkan Opini dari Segi Komunikasi
Bina Nusantara University
4
Pendahuluan
Sadar maupun tidak manusia tidak dapat lepas dari
aktivitas pembentukan opini. Opini yang muncul dari
masyarakat atau yang dikenal dengan Opini Publik
merupakan salah satu kekuatan sosial yang menentukan
nasib suatu bangsa. Dalam kancah politik, Opini Publik
menjadi penghubung antara kehidupan sosial dan
politik. Selain itu, Opini Publik banyak digunakan juga
oleh media massa maupun kaum politisi dan pemerintah
untuk memperoleh dukungan masyarakat.
Bina Nusantara University
5
Filosofi Kebebasan Mengeluarkan Opini
• Pada dasarnya manusia berusaha mengeluarkan opini
atas dasar pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan
mental.
• Pada awal abad ke-17 sampai dengan ke-19, paham
liberalisme percaya bahwa kebebasan mengeluarkan
pendapat atau beropini dilakukan demi kebenaran atau
kebebasan.
• Dari pemikiran Liberalisme ini, maka dapat disimpulkan
bahwa
proses
pembentukan
kebenaran
tidak
terpisahkan dengan Opini. Beberapa aliran yang
meninjau kebenaran dalam beropini antara lain :
Bina Nusantara University
6
1. Coherence Theory berpendapat opini-opini yang dimiliki seseorang
harus ada kesesuaian sehingga opini merupakan satu kesatuan.
Akan tetapi teori ini dibantah oleh ilmu jiwa sosial yang
menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat banyak opini-opini
dan norma-norma yang bertentangan dan tidak dapat diramalkan.
2. Correspondence Theory menyatakan bahwa pernyataan manusia
harus sesuai kenyataan. Opini ini merupakan landasan filsafat,
yang menekankan kemenangan dari opini yang benar. Akan tetapi
teori ini disangsikan oleh teori jiwa sosial, karena tidak selalu yang
benar yang menang.
3. Pragmatisme tumbuh pada akhir abad 19 disebarkan oleh William
James. Menurut teori ini, pemikiran kebenaran khususnya setelah
PD II tetap dicari karena manusia mudah keliru. Akan tetapi teori ini
sangat hati-hati menyatakan sesuatu itu benar, artinya semua opini
adalah relatif. Relatif atas dasar prinsip pertanggung-jawaban
manusia atas opini-nya. Selain itu dalam pencarian kebenran
harus dicari terlebih dahulu apakah dapat dibuktikan di masa
Bina Nusantara University
lampau, sekarang dan masa depan.
7
4. Pendapat John Locke dan Leibnitz.
Leibnitz berpendapat bahwa kebenaran diperoleh dari analisa dan
sintesa, sedangkan Locke mengelompokkannya atas tiga fase :
• Intuition, tingkat kebenaran yang paling murni dan mendekati
kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini tercermin dari perasaan
seseorang. Perasaan mampu membedakan benar dan salah.
• Demonstration, pembuktian antara apa yang dikatakan dengan
kenyataan.
• Perception, didasarkan pada hasil indera. Bentuk ini paling kecil
kemungkinan kebenarannya karena keabsahan indera dalam
menentukan yang benar dan salah.
Dari filosofi-filosofi diatas, kita mampu memahami dasar-dasar
pembentukan kebenaran khususnya dalam konteks mengeluarkan
pendapat atau beropini.
Bina Nusantara University
8
Penilaian Kebenaran Opini dan Norma
• Selain pembahasan kebenaran berdasarakan filososfi-filosofi
diatas, kebenaran ditentukan oleh norma-norma yang dianut
masyarakat sesuai tempat, zaman, dan waktunya.Selain itu,
membahas masalah apapun, secara tidak langsung juga
membahas standar opini atau opini publik.
• Kebebasan mengeluarkan opini akan diizikan dan ditoleransi
selama tidak bertentangan dengan norma-norma dalam
masyarakat.
• Selain itu kebebasan beropini juga terkait dengan hak asasi.
Pembatasan akan kebebasan ini dapat dilakukan dengan
sensor.
Baik sensor yang bersifat apriori (sebelum
terjadi),sesudah terjadi (represif), dan preventif (pencegahan
berita-berita yang cenderung kontroversial seperti berita
militer dll).
9
Bina Nusantara University
• Peraturan dan Hukum juga merupakan pembatasan
kebebasan beropini. Hukum tidak mengartikan
kebebasan mutlak setiap individu, akan tetapi hukum
mencantumkan dan memerhatikan kebebasan anggota
masyarakat lainnya. Kebebasan menurut hukum :
- Setiap individu menikmati kebebasan yang sama
besarnya.
- Ada kemungkinan untuk menikmati kebebasan
yang utuh dalam hal-hal khusus.
• Dengan adanya pengaturan-pengaturan diatas, diatur
pula batasan kebebasan dalam beropini.
Bina Nusantara University
10
Opini dari Segi Komunikasi
• Dalam komunikasi pembatasan mengeluarkan opini
dihadapkan pada perubahan beberapa teori (lebih
dikenal dengan Sistem Pers Dunia) :
1. Authoritarian theory mencapai puncaknya pada
zaman absolutisme (abad ke16 dan ke-17). Pada
zaman ini, kebebasan mengeluarkan opini hanya
diperbolehkan apabila sudah membayar pajak.
2. Libertarian theory lahir pada abad ke-18. Di masa ini,
pers sudah memiliki tugas memberi penerangan.
Dasar pemikiran awalanya yaitu prinsip memajukan
masyarakat dengan memberikan informasi yang
cukup kepada masyarakat.
Bina Nusantara University
11
3.Responsibility theory muncul setelah PD II,
khususnya setelah perumusan “Commosion of
Freedom of the Press di AS” pada tahun 1947. Pada
masa ini peran Pers berkurang hanya menjadi alat
politik saja.
4.Communist Theory tidak jauh berbeda dengan
authoritarian theory dalam membatasi kebebasan
opini. Media diawasi secara ketat. Pengawasan ini
dianggap sebagai mendidik mental dan pembentukan
kebudayaan baru. Selain itu, Pers diarahkan kepada
pendukung dan pengukuhan diktator proletar.
Bina Nusantara University
12
Kesimpulan
Dalam opini publik terdapat dua konsep terpenting,
yaitu kebenaran dan kebebasan. Kebenaran dalam
beropini didefinisikan berbeda oleh pada filsuf seperti
Locke, Leibnitz, William James dan John Dewey.
Pembedaan konsep kebenaran ini memberikan
gambaran akan proses pembentukan opini.
Konsep kedua yaitu kebebasan sangat terkait erat
dengan opini publik. Kebebasan-lah yang menjamin
munculnya opini publik, akan tetapi kebebasan ini juga
harus diatur agar opini berjalan dengan baik yaitu
dengan pembatasan-pembatasan dari segi hukum,
norma, dan hak asasi.
Bina Nusantara University
13