Transcript Document 9652172

Matakuliah
Tahun
: PBB, BPHTB, BEA METERAI DAN PAJAKPAJAK DAERAH
: 2009
PAJAK-PAJAK DAERAH
Pertemuan 10
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan akan
mampu menerangkan dasar hukum, pengertian Daerah
dan Keuangan Daerah, pengertian Pajak Daerah, jenisjenis pajak daerah dan tarifnya.
C2
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•Dasar Hukum
•Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah
•Pengertian Pajak Daerah
•Jenis-jenis pajak daerah: Pajak Propinsi dan Pajak
Kabupaten/Kota
•Tarif Pajak Daerah
Bina Nusantara University
4
Dasar Hukum
 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001
Tentang Pajak Daerah
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001
Tentang Retribusi Daerah
Bina Nusantara University
5
Pengertian-pengertian
• Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikatan Negara Kesatuan RI.
• Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi
atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi
Daerah Kota.
Bina Nusantara University
6
Pengertian-pengertian
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Ruang Lingkup Keuangan Daerah:
a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan retribusi daerah serta
melakukan peminjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yg dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yg dipisahkan pada
Perusahaan Daerah;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.
Bina Nusantara University
7
Pengertian-pengertian
• Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan
Daerah.
• Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Bina Nusantara University
8
Jenis-jenis Pajak Daerah
Pajak Propinsi
a.
b.
c.
d.
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan
Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
Bina Nusantara University
g. Pajak Parkir.
9
Kriteria Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dapat ditetapkan
dengan Peraturan Daerah:
• Bersifat pajak dan bukan retribusi;
• Objek pajak terletak atau teradapat di wilayah Daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di
wilayah Kabupaten/Kota ybs;
• Objek dan Dasar Pengenaan Pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
• Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau
objek Pajak Pusat;
• Potensinya memadai;
• Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
• Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
dan
• Menjaga kelestarian lingkungan.
Bina Nusantara University
10
Tarif Pajak Propinsi
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor:
• 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
• 1% untuk kendaraan umum
• 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alatalat besar
Tarif Pajak Kendaraan di atas air : 1,5%
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: 5%
Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan:
•20% untuk Air Bawah Tanah
•10% untuk Air Permukaan
Bina Nusantara University
11
Tarif Pajak Propinsi
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama:
• 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum
• 10% untuk kendaraan umum
• 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan
selanjutnya:
• 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
• 1% untuk kendaraan umum
• 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena
warisan:
• 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
• 0,1% untuk kendaraan umum
• 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
Bina Nusantara University
12
Tarif Pajak Kabupaten/Kota
Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi
sebesar 10%
Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
Bina Nusantara University
13