Transcript Document 9652023

Matakuliah
Tahun
: S0763 - MANAJEMEN KONSTRUKSI
: 2009
DOKUMEN KONTRAK
Pertemuan 9
DOKUMEN KONTRAK
kumpulan dari beberapa dokumen maupun surat
keputusan serta dokumen lelang yang merupakan
dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian/kontrak yang akan diadakan
Bina Nusantara University
3
ISI DOKUMEN KONTRAK
1.
2.
3.
4.
Persetujuan kontrak
Surat penunjukkan dari pemberi kerja
Formulir Tender beserta Lampiran-lampirannya yang telah diisi.
Daftar Harga dan Satuan Pekerjaan (Bill of Quantites) yang telah diberi
harga.
5. Surat Kuasa yang menjamin bahwa untuk menandatangani kontrak.
6. Syarat Kontrak Bagian I, Syarat Umum Kontrak
7. Syarat Umum Kontrak Bagian II, Syarat Khusus Kontrak
8. Spesifikasi
9. Gambar Perencanaan
10. Data Teknis pelengkap yang telah disetujui untuk ditambahkan ke dalam
kontrak selama proses klasifikasi.
Bina Nusantara University
4
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
1.
2.
3.
Surat Keputusan yang menunjuk pemenang lelang, keputusan penetapan pemenang
lelang, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Pembukaan Penawaran
(BAPP), Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAP) serta dokumen lelang merupakan
dasar bagian tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak yang akan diadakan.
Setelah penunjukkan pemenang lelang dilaksanakan, maka kantor/satuan
kerja/pemimpin proyek bagian proyek/pejabat BUMN/BUMD yangditunjuk segera
menyelesaikan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan bersama dengan
rekan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerja.
Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya empat belas hari kerja
setelah diterbitkan surat keputusan penunjukan pemenang dan pemenang lelang
telah menyerahkan surat jaminan pelaksanaan yang jumlahnya sesuai dengan yang
ditetapkan dalam dokumen lelang kepada kantor/satuan kerja/pemimpin
proyek/bagian proyek/pejabat BUMN/BUMD yang ditunjuk.
Bina Nusantara University
5
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
4.
Sebelum menandatangani kontrak, hendaknya terlabih dahulu dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
a)
b)
c)
5)
meneliti dengan cermat mengenai kebenaran konsep kontrak, baik dari segi bahasa isi/substansinya
maupun redaksi, angka-angka dan hurufnya.
dalam dokumen kontrak tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
termasuk ketentuan dari pemberi pinjaman luar negeri.
adanya pengaturan bila terjadi hal-hal di luar dugaan.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Perintah Kerja (SPK) sekurang-kurangnya memuat :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
pihak yang memerintahkan dan yang menerima perintah pelaksanaan pekerjaan serta ditandatangani
oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya.
Pokok pekerjaan yang diperjanjikan
Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat pembayarannya
Persyaratan dan spesifikasi teknis
Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dan
Sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi kewajibannya
6)
Surat Perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat :
Bina Nusantara University
6
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
6.
Surat Perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat :
a)
b)
c)
d)
pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlahnya.
Harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayaranya
Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
Jangka waktu penyelesaian/penyerahan, dengandisertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang
pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
e)
Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan.
f)
Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi kewajiban.
g)
Penyelesaian tindak lanjut surat perjanjian/kontrak dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya
h)
Penyelesaian perselisihan
i)
Status hokum
j)
Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian yang bersangkutan.
k)
Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri secara tegas diperinci dalam lampiran kontrak,
dan/atau kewajiban mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada rekanan golongan ekonimi lemah
setempat/konsultan dalam negeri, dan
l)
Surat perjanjian/kontrak yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun dapat memuat rumusan
mengenai penyesuain harga kontrak (price adjustment), sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Bina Nusantara University
7
dokumen lelang.
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
7.
Dalam hal rekanan golongan ekonomi lemah memperoleh pekerjaan pengadaan
barang/jasa dengan kelonggaran sepuluh persen sebagaimana dimaksud dalam
Keppres No. 80 tahun 2003, maka dalam surat perjanjian/kontrak harus dicantumkan
bahwa :
a)
b)
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh rekanan yang ditunjuk dan dilarang diserahkan
kepada pihak lain.
Apabila sebagaimana dimaksud dalam butir a) dilanggar, maka kontrak pengadaan barang/jasa tersebut
dibatalkan dan rekanan ekonomi lemah yang bersangkutan dikeluarkan dari DRM.
Bina Nusantara University
8
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
8.
Apabila dalam pengadaan barang/jasa yang terpilih adalah rekanan yang tidak
termasuk golongan ekonomilemah, maka surat perjanjian/kontrak harus
dicantumkan bahwa :
a)
b)
c)
d)
e)
rekanan wajib bekerja sama dengan rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain dengan
subkontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa.
Dalam melaksanakan huruf 8) butir a) tersebut rekanan yang terpilih tetap bertanggung jawab atas
seluruh pekerjaan tersebut.
Bentuk kerjasama adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakan
lebih lanjut dan/atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
Membuat laporan periodic mengenai pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf 8
butir a) di atas termasuk pelaksanaan pembayarannya dan disampaikan kepada kepala kantor/satuan
kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yang bersangkutan.
Apabila rekanan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir
8 butir a), b) dan c) disamping kontrak akan batal, rekanan bersangkutan dikeluarkan dari DRM, atau
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan atau tidak diperbolehkan mengikuti
pelelangan di bidang usahanya dalam wilayah operasinya sesuai dengan kualifikasinya selama satu
tahun.
Bina Nusantara University
9
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK
9
Dalam surat perjanjian/kontrak dimuat ketentuan mengenai pembayaran uang muka
uang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
10
Uang muka sebagaimana dimaksud dalam angka 9) di atas diperhitungkan berangsurangsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan surat
perjanjian/kontrak, dengan ketentuan uang muka tersebut selambat-lambatnya
harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
11
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 di atas berlaku
untuk pengadaan barang dari luar negeri melalui importer tersebut bertindak hanya
sebagai pelaksana impor, uang jasa pelaksanaan impor ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dengan memperhatikan pendapat Menteri Perdagangan.
Bina Nusantara University
10
SYARAT UMUM – KETENTUAN UMUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Definisi
Penerapan
Asal Jasa
Penggunaan dokumen kontrak dan informasi
Hak Paten/Cipta dan Merek
Jaminan
Asuransi
Keselamatan Kerja
Pembayaran
Harga dan Sumber Dana
Wewenang dan Keputusan Pengguna Jasa
Direksi Teknis dan Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak
Delegasi
Penyerahan Lapangan
Surat Perintah Mulai Kerja
Surat Perintah Mulai Kerja
Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Bina Nusantara University
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Program Mutu
Perkiraan Arus Uang
Pemeriksaan Bersama
Perubahan Kegiatan Pekerjaan
Pembayaran Untuk Perubahan
Perubahan Kuantitas Dan Harga
Amandemen Kontrak
Hak dan Kewajiban Para Pihak.
Resiko Pengguna jasa dan Penyedia jasa
Laporan hasil pekerjaan
Cacat Mutu
Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia Jasa Lainnya
Wakil Penyedia Jasa
Pengawasan
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Kontrak Kritis
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Kerjasama Antar Penyedia Jasa dan Sub
11
Penyedia Jasa
SYARAT UMUM – KETENTUAN UMUM
37. Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil
Termasuk Koperasi Kecil
38. Keadaan Kahar
39. Peringatan Dini
40. Rapat Pelaksanaan
41. Itikad Baik
42. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
43. Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa
44. Penyelesaian Perselisihan
45. Bahasa dan Hukum
46. Perpajakan
47. Korespondensi
48. Penyesuaian Harga
49. Denda dan Ganti Rugi
50. Serah terima Pekerjaan
51. Gambar Pelaksanaan
52. Perhitungan Akhir
53. Kegagalan Bangunan
Bina Nusantara University
12
SYARAT UMUM – KETENTUAN KHUSUS
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Personil
Penilaian Pekerjaan
Percepatan
Penemuan-Penemuan
Kompensasi
Penangguhan Pembayaran
Hari Kerja
Pengambil Alihan
Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan
Penyesuaian Biaya
Penundaan Atas Perintah Pengguna Jasa
Instruksi
Bina Nusantara University
13