Transcript Document 9651806

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
Pejabat dan Jurusita Pajak
Pertemuan 10
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
–Menerangkan tugas dan wewenang pejabat
penagihan dan jurusita pajak (C2)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
• Wewenang Pejabat dalam hal penagihan pajak
• Tugas jurusita pajak
• Wewenang jurusita pajak
Bina Nusantara University
4
Pejabat Penagihan
• Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat
Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,
Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit,
Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan
surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
sehubungan dengan Penanggung Pajak tdk melunasi
sebagian atau seluruhnya utang pajak menurut undangundang dan peraturan daerah.
Bina Nusantara University
5
Pejabat Penagihan
• Menteri Keuangan menunjuk Pejabat untuk penagihan
pajak pusat. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor
Pelayanan Pajak
Yang dimaksud dengan pajak pusat adalah:
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), Bea Masuk dan Cukai.
• Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Pejabat untuk
penagihan pajak daerah. Pejabat tersebut adalah Kepala
Dinas Pendapatan Daerah. Yang dimaksud pajak daerah:
Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Penerangan Jalan (PPJ),
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.
Bina Nusantara University
6
Wewenang Pejabat
• Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
• Menerbitkan:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Surat Paksa.
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Surat Perintah Penyanderaan.
Surat Pencabutan Sita.
Pengumuman Lelang.
Surat Penentuan Harga Limit.
Pembatalan Lelang.
Surat Lain yg diperlukan utk pelaksanaan penagihan pajak, misalnya
• Surat Permintaan Tanggal dan Jadual waktu pelelangan keKantor lelang
• Surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ke
Badan Pertanahan Nasional atau ke Kantor Pertanahan.
Bina Nusantara University
• Surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat pencegahan. 7
Jurusita Pajak
• Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan
pajak yang meliputi penagihan seketika sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
• Jurusita merupakan pelaksana eksekusi dari putusan
yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yg
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Syarat-syarat Jurusita Pajak:
–
–
–
–
–
Berijazah serendah-rendahnya SMU atau yang setingkat.
Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol II/a)
Berbadan sehat.
Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.
Bina Nusantara University
8
Jurusita Pajak
• Jurusita Pajak diberhentikan apabila:
–
–
–
–
–
–
–
Meninggal dunia.
Pensiun.
Alih tugas atau kepentingan dinas lainnya.
Lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
Melakukan perbuatan tercela.
Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak.
Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
• Jurusita harus dimiliki oleh setiap kantor Pejabat, baik
Pejabat untuk penagihan pajak pusat ataupun pejabat untuk
penagihan pajak daerah.
Bina Nusantara University
9
Tugas Jurusita Pajak
•
•
•
•
Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus.
Memberitahukan Surat Paksa.
Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah
Penyanderaan.
– Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari
Pejabat sesuai izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan atau
Gubernur.
Bina Nusantara University
10
Wewenang Jurusita Pajak
• Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dilengkapi dengan kartu
tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada
Penanggung Pajak.
• Berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk
membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di
tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung
Pajak, atau di tempat lain yg dpt diduga sebagai tempat penyimpanan
objek sita.
• Dpt meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, departemen yang
membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah,
badan pertanahan nasional, Ditjen Perhubungan Lain, Pengadilan
Negeri, Bank atau pihak lain.
• Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain.
Bina Nusantara University
11
Kedudukan Strategis Jurusita Pajak
• Merupakan tolok ukur kepatuhan Wajib Pajak.
• Sarana Penegakan Hukum (Law Enforcement).
Bina Nusantara University
12